Catatan Di Inovasi Pembangunan

03.06.2005 otonomi award akan digelar untuk kali keempat di surabaya 4 mei nanti. berikut ikhtisar pelaksanaan otonomi daerah di jatim sepanjang 2004 berdasarkan hasil pengamatan, evaluasi, dan penelitian yang dilakukan jawa pos institute of pro-otonomi (jpip). rincian laporan jpip akan dipublikasikan mulai besok (juga di www.jawapos.co.id) secara berturut-turut: jumat, 29 apr 2005 turun, inovasi pembangunan daerah catatan dahlan iskan

otonomi award akan digelar untuk kali keempat di surabaya 4 mei nanti. berikut ikhtisar pelaksanaan otonomi daerah di jatim sepanjang 2004 berdasarkan hasil pengamatan, evaluasi, dan penelitian yang dilakukan jawa pos institute of prootonomi (jpip). rincian laporan jpip akan dipublikasikan mulai besok (juga di www.jawapos.co.id) secara berturut-turut: sepanjang 2004 ternyata terjadi penurunan inovasi pembangunan daerah di hampir seluruh kabupaten dan kota di jatim. mungkin juga di seluruh indonesia. dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan jawa pos institut of pro-otonomi, penurunan inovasi itu lebih disebabkan mereka dalam posisi �wait and see� atas perubahan uu no 22/1999 tentang pemerintahan daerah. meski uu itu akhirnya uu no 22/1999 direvisi menjadi uu no 32/2004, namun posisi �wait and see� itu belum juga segera mencair. mereka masih terus menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang menjabarkan uu tersebut -yang sampai sekarang pun belum juga keluar. memang, daerah sebenarnya tetap bisa menggunakan pp no 8/2003 tentang penataan organisasi birokrasi pemda (penyederhanaan birokrasi pemda). namun, pejabatpejabat di daerah kelihatannya memilih kepastian yang lebih pasti daripada melaksanakan sesuatu yang akhirnya akan berubah lagi. tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sudah mulai banyak inovasi di berbagai bidang. penyederhanaan birokrasi di daerah, misalnya, sudah mulai banyak dilakukan. namun, 2004 mulai ada yang �balik kucing� lagi. antara lain oleh kebijaksanaan pusat yang tidak mendukung terjadinya penyederhanaan itu. di kabupaten jombang, misalnya, dua instansi yang overlapping sempat disatukan. yakni dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan. tapi, daerah itu mengalami kerugian, karena ketika ada anggaran untuk ketahanan pangan dari pusat, jombang tidak akan kebagian anggaran itu. sebaliknya, seperti kabupaten gresik, penyatuan dinas yang seharusnya terpisah tidak juga direvisi. yakni bersatunya dinas pertambangan dan energi dengan dinas lingkungan hidup. dinas lingkungan hidup (lh) yang mestinya akan mengontrol dinasdinas lainnya justru disatukan. alasannya: justru jadi satu, kontrolnya lebih melekat. demikian juga beberapa inovasi daerah di bidang layanan publik, tahun lalu di beberapa daerah justru �balik kucing�. model layanan satu atap yang sangat populer justru dibubarkan. ada yang alasannya justru untuk kebaikan layanan, ada juga yang latar belakangnya sebenarnya egoisme sektoral. "egoisme" di sini bisa berarti ada hubungannya dengan pendapatan dana.

sedangkan yang menggunakan alasan demi perbaikan layanan publik, antara lain, karena dengan satu atap, masyarakat semakin jauh dari kantor layanan itu. untuk itu, sistem layanan di tingkat kabupaten didesentralisasikan ke kecamatankecamatan. di antara inovasi-inovasi kecil yang terjadi selama 2004, umumnya terjadi di bidang kesehatan dan pendidikan. di surabaya, misalnya, puskesmas dibuka sore hari. pada mulanya agak ambisius dengan mendeklarasikan puskesmas 24 jam. namun, akhirnya hanya sampai pukul 21.00. tetapi, ini sudah cukup untuk mengimbangi penduduk kota yang umumnya justru memilih berobat sore hari. khusus beberapa kabupaten yang ibu kotanya berada di wilayah wali kota (seperti mojokerto, blitar, madiun, kediri, probolinggo) ada kecenderungan membangun rumah sakit daerah sendiri. kalau selama ini penduduk kabupaten berobat di rs milik kota, bupati mulai membangun rs sendiri. motifnya, ada yang benar-benar meningkatkan layanan, ada juga yang karena ingin bersaing dengan wali kota, atau juga karena tidak rela warga kabupatennya membayar biaya kesehatan ke pemerintah kota. yang paling menonjol, kelihatannya di bidang pendidikan. ini seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai perbaikan pendidikan. motifnya bisa jadi adanya ketakutan masaal bahwa tanpa pendidikan yang baik, anak-anak masyarakat tidak akan dapat pekerjaan di masa depan. karena itu, banyak daerah membuka sekolah kejuruan. ada kejuruan untuk ukirmengukir, ada kejuruan perikanan, keperawatan, dan bahkan di kabupaten bojonegoro ada sma kejuruan perminyakan. ini untuk mengantisipasi keperluan tenaga perminyakan setelah di derah itu ditemukan sumber minyak yang senilai 170 triliun rupiah. tekanan publik akan perbaikan pendidikan memang terasa kuat. di hampir semua daerah sudah ada dewan pendidikan. lembaga ini berfungsi antara lain, memberikan rekomendasi pada bupati-wali kota mengenai perbaikan pendidikan di daerahnya. bahkan, di kabupaten jombang kabupaten, dewan pendidikannya sangat transparan, dengan cara membuka live program interaktif di radio setempat. komite sekolah juga terbentuk di hampir semua sekolah di semua daerah. ini antara lain juga menghasilkan proses perbaikan penetapan kepala sekolah. di ngawi kepala sekolah kepala sekolah baru bisa diangkat setelah melalui semacam fit and proper test. yang paling berat kelihatannya di bidang pembangunan ekonomi dan turunannya. investasi baru, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah kelihatannya masih abstrak di mata para kepala daerah. mereka umumnya kurang berdaya di bidang ini. baik oleh latar belakang mereka yang minim di bidang ini, maupun karena pengaruh langsung kebijaksanaan nasional. daerah umumnya �pasrah� pada kebijaksanaan nasional di bidang ini. bagaimana tahun 2005? apakah peran provinsi yang dengan uu pemerintahan daerah yang baru akan lebih difungsikan? masih harus dilihat lewat pengkajian, penelitian, dan evaluasi jpip sepanjang tahun ini. namun, ada harapan kabupaten-kota agar satu ini tidak berubah: kerjasama antar daerah, biar pun itu lintas propinsi. "hilangnya wewenang provinsi di era uu no 22/1999 telah membuat daerah seperti pacitan (jatim), wonogiri (jateng) dan gunung

kidul (dij) bekerja sama membentuk satu aliansi untuk mengatasi problem-problem riil tiga kabupaten yang sama-sama terpencil, sama-sama miskin, dan sama-sama di wilayah selatan jawa. mereka membentuk jaringan pawonsari (pacitan-wonogiriwonosari). nama terakhir itu diambil dari nama kecamatan di gunung kidul yang paling dekat dengan wonogiri.

ini sekadar untuk menghindarkan agar nama aliansi itu lebih terdengar manis (pawonsari), daripada misalnya, pawon gundul (pacitan-wonogiri-gunung kidul)� dengan aliansi ini, kabupaten seperti pacitan bisa mendapat mitra untuk berkreasi. kabupaten ini memang terlalu jauh dari pusat pengembangan ekonomi jatim. perlu 8 jam bermobil dari surabaya ke pacitan. begitu tertinggalnya pacitan ini, sehingga guyonannya selalu pahit. kalau pacitan mau maju, jangan lagi ikut jatim, tapi bergabung saja ke australia barat yang memang berada di seberang selatannya. tentu dengan pawonsari, kabupaten tempat kelahiran presiden susilo bambang yuhoyono ini bisa memikirkan kerjasama lebih baik. di masa lalu, kerjasama model pawonsari sulit diwujudkan, karena masing-masing harus mendapat persetujuan gubernurnya yang belum tentu gampang. begitulah gambaran pelaksanaan otonomi daerah selama tahun 2004. ada kemandegan langkah, ada keraguan berpikir, dan ada tekanan kuat dari masyarakat. ikhtisar lebih rinci akan diuraikan oleh tim jpip di harian ini selama tiga hari berturutturut (termasuk di www.jawapos.co.id) , mulai edisi besok.(*)