Pembangunan Perkebunan Di Sumut

Rencana Strategis

Pembangunan Perkebunan Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2010 Hasnudi Iskandar Sembiring Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN Perencanaan pembangunan perkebunan di Propinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2005 – 2010 mendatang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan sektor pertanian baik secara nasional maupun Propinsi Sumatera Utara, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional (Repenas), visi dan misi pembangunan Propinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang mendasar, sebagaimana diatur dalam amandemen UUD 1945, salah satunya adalah tidak adanya keharusan MPR untuk menetapkan GBHN, yang selama ini menjadi landasan utama untuk pembuatan rencana pembangunan baik tahunan maupun lima-tahunan. Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan PROPENAS. Selanjutnya tahun 2005 merupakan tahun pertama dari rencana pembangunan yang penyusunannya mengacu pada dokumen rencana pembangunan sesuai platform Presiden Baru. Kebijakan dan program serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan disusun dengan juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik domestik maupun internasional mencakup globalisasi bidang ekonomi dan non ekonomi. Isu-isu pokok yang mendominasi pada bidang ekonomi adalah bentuk-bentuk kesepakaan perdagangan dan globalisasi investasi. Sedangkan aspek non ekonomi terutama mencakup isu-isu kelestarian alam dan hak azasi manusia. Sementara itu lingkungan domestik yang sejalan dengan semangat reformasi, maka tuntutan pembangunan mengarah pada demokrasi, transparansi, good governance dalam manajemen pembangunan. Disamping itu juga haruslah memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dengan dukungan dari kondisi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sosial budaya serta hasil tahap pembangunan perkebunan yang sudah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya. Mempertimbangkan kemajuan yang dicapai sejak krisis ekonomi yang lalu serta memahami tantangan pembangunan yang cukup berat yang harus dihadapi kedepan, maka agenda pokok dalam repenas transisi adalah : a) mempercepat reformasi, b) 1 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan c). memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna arah pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan kedepan yang fokus pada tujuan yang hendak ingin dicapai dan terlaksana secara efesien dan efektif serta dengan laju pembangunan yang tinggi, kiranya diperlukan penyusunan rencana strategi, yang pada dasarnya dapat berguna sebagai salah satu acuan pedoman dalam pelaksanaan tahap pembangunan perkebunan, tahun demi tahun dalam kurun waktu 2005 – 2010 tersebut. Rencana strategis ini juga dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan.

II.

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBANGUAN PERKEBUNAN

Landasan dan arah kebijakan dari pembangunan perkebunan di Propinsi Sumatera Utara, ditentukan oleh berbagai faktor : Dinamika lingkungan strategis domestik dan global, Arah Pembangunan Nasional, Arah dan Peranan Perkebunan Provinsi Sumutera Utara, Permasalahan dan Tantangan, dengan uraian sebagai berikut : 1. Dinamika Lingkungan Strategis Domestik dan Global. Di lingkungan domestik, penerapan UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang mengatur tentang otonomi daerah antara lain telah merubah: pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, peta kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, yang tentunya akan menuntut perubahan pola manajemen kepemerintahan dalam pembangunan nasional diseluruh bidang termasuk dalam bidang perkebunan. Disamping itu sejalan dengan semangat reformasi disegala bidang secara langsung telah dan akan terus mempengaruhi kebijakan pembangunan termasuk pembangunan perkebunan. Kebijakan pembangunan mengarah kepada terwujudnya pemenuhan tuntutan demokrasi, transparansi, good governance dan otonomi daerah. Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Karenanya penyelenggaraan perkebunan perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang strategis. Dinamika lingkungan global yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan nasional dibidang pertanian (termasuk perkebunan) antara lain: Kesepakatan secara internasional seperti perdagangan bebas dunia (WTO) dan kesepakatan secara regional seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA dan lainnya; Kemajuan teknologi secara revolusioner seperti bidang komunikasi dan transportasi; Globalisasi gerakan rehabilitasi lingkungan dan hak azasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender; Gerakan perbaikan kualitas produk dan perlindungan keamanan pangan. Dinamika ini secara langsung telah 2 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

memberikan tekanan terhadap pelaksanaan penurunan subsidi dan proteksi usaha perkebunan, globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan, perubahan pola permintaan dan pasokan produksi perkebunan serta tuntutan tingkat efesiensi produksi dan ramah lingkungan. 2. Arah Pembangunan Nasional. Berpedoman pada dokumen Repenas Transisi pada pembangunan pertanian dan dengan mempertimbangkan : potensi dan kondisi yang ada, pengalaman periode pelaksanaan masa krisis, serta tiga agenda besar REPENAS Transisi, maka visi pembangunan pertanian yang ada selama ini masih dipandang cukup relevan untuk tetap dianut pada pembangunan pertanian kedepan. Visi pembangunan pertanian dimaksud adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Diantaranya butir-butir yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan perkebunan di Sumatera Utara, adalah : 1) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan: pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. 2) mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidak-sempurnaan pasar dengan menghilangkan semua hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan umum, subsidi dan insentif secara transparan. 3) mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun berdasarkan keungulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah serta berdasarkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia dengan menghilangkan segala bentuk perlakukan diskriminatif. 4) memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efesien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. 5) mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berdasarkan pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan petani/nelayan. 6) mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana pembangunan sistem agribisnis, pembangunan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Perubahan arah pendekatan dan orientasi pembangunan pertanian yang didalamnya tercakup sub sektor perkebunan, perlu ditempuh langkah penyesuaian dibanding periode sebelumnya tentang hal-hal sebagai berikut : 3 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

1) Dari pendekatan yang berorientasi pningkatan produksi kepada pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang bernuansa berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesntralisasi. 2) Dari pendekatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kepada pendekatan peningkatan produktivitas usahatani melalui pemanfaatan asset agribisnis secara optimal (berdaya saing) 3) Dari pendekatan hanya penggunaan paket teknoogi konvensional/ baku yang mengandalkan penggunaan agro input dari luar sistem pertanian kepada pendekatan penggunaan paket teknologi yang tersedia dan diterima oleh budaya setempat, diantaranya dengan menggunakan agro input dari internal sistem pertanian (berkelanjutan). 4) Dari perdekatan yang lebih berorientasi pada pengembangan komoditas utama/ tradisional pada wilayah konvensional, kepada pendekatan berbagai komoditas lainnya yang secara teknis sesuai dan tersedia peluang pasarnya, termasuk komoditi lokal spesifik serta pengembangan pada wilayah bukaan baru (berkerakyatan dan terdesentralisasi) 5) Dari pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada peran pemerintah, kepada pendekatan pelayanan, fasilitas, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada peran serta masyarakat UKM, Koperasi, dan dunia usaha (partisipatif). 3. Arah dan Peranan Perkebunan Provinsi Sumutera Utara. Dengan memperhatikan arah pembangunan perkebunan secara nasional dan ciri-ciri umum perkebunan di Provinsi Sumatera Utara, maka kegiatan pembangunan perkebunan diarahkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pekebun dan dunia usaha perkebunan dalam rangka pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petugas untuk menunjang kegiatan pembinaan serta mengembangkan penerapan paket teknologi berbasis pedesaan. 3) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas usaha berbasis sumberdaya manusia, alam dan teknologi lokal. 4) Meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan rakyat dan pembinaan diversifikasi pangan sebagai wujud peningkatan ketahanan pangan berbasis perkebunan. Peranan yang diberikan sub sektor perkebunan terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah Sumatera Utara pada saat ini, dapat terlihat dari keragaan sebagai berikut : 1) Peranan terhadap kontribusi PDRB. Keberadaan perkebunan di Propinsi Sumatera Utara mempunyai peranan penting secara ekonomi, dengan indikasi sumbangan Product Domestic Regional Bruto/ PDRB sebesar sekitar 39,78 % terhadap sektor pertanian atau 11,58 % terhadap Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2002.

4 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

2) Peranan dalam Perkembangan Luas areal dan Produksi Perkebunan Luas areal perkebunan di Sumatera Utara + 9,44 % dari seluruh luas areal perkebunan yang dimiliki Indonesia (17.181.000 Ha), yang penyelenggaranya adalah rakyat, perkebunan besar swasta dan perkebunan negara. Komoditi utama yang dikembangkan oleh pelaku/ penyelenggara perkebunan tersebut diatas : karet, kelapa sawit, kakao, kopi dan kelapa. Selama kurun waktu 1998 – 2002 perkembangan luas areal perkebunan mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 % per tahun, diantaranya perkebunan rakyat mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 % pertahun dengan komoditi utama adalah kelapa sawit, kakao dan kopi. Hal ini didorong oleh animo petani pekebun mengembangkan komoditi tersebut relatif tinggi karena prospek pasar sangat baik. Khusus untuk komoditi perkebunan yang spesifik mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, antara lain : Aren sebesar 1,37 % pertahun dan Nilam 0,56 % pertahun. Pertumbuhan produksi perkebunan mengalami peningkatan rata-rata 0,89 pertahun terutama komoditi karet 3,33 %, kelapa sawit 0,98 %, kopi 0,99 % dan tebu 0,29 % per tahun. 3) Peranan dan Penyerapan Tenaga Kerja Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan telah menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di Propinsi Sumatera Utara, sampai saat tahun 2002 mencapai 4.405.950 KK, yang bekerja pada budidaya tanaman perkebunan. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja selama lima tahun (1998 – 2002) mengalami peningkatan rata-rata 0,65 % per tahun. 4) Peranan dalam Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Produktivitas perkebunan terutama perkebunan rakyat mengalami peningkatan terutama ditunjukkan oleh 5 komoditi yang paling diminati yakni karet, kelapa sawit, kakao, kopi dan kelapa. Sebagai contoh, komoditi karet pada tahun 1998 produktitivitasnya 764 kg/ha/th meningkat menjdai 985 kg/ha/th pada tahun 2002. Produktivitas komoditi yang dikembangkan perkebunan besar swasta juga tercatat mengalami peningkatan, demikian pula halnya dengan perkebunan negara. 5) Komoditi Perkebunan Unggulan Sumatera Utara Komoditi perkebunan unggulan di Sumatera utara adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Penetapan ketiga komodititas tersebut sebagai unggulan didasarkan kepada kemampuan bersaing dengan komoditi yang sama dari daerah lain bahkan dari luar negeri, baik terhadap pemasarannya yang berkesinambungan (sustainable) maupun kemampuannya memberikan keuntungan kepada pengelolanya. Berdasarkan metode Location Quotient (LQ) yang telah dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara, diperoleh LQ komoditi karet 3,14 dan kopi 4,01. Jika LQ >1 maka ini berarti komoditas yang bersangkutan merupakan 5 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

komoditas basis/ ungulan, LQ = 1 berarti komoditas tersebut tidak mempunyai keunggulan dan produksinya hanya cukup memenuhi kebutuhan propinsi itu sendiri, sedangkan LQ < 1, komoditas yang bersangktan belum dapat memenuhi kebutuhan propinsi itu dan masih perlu dilakukan pasokan dari daerah lainnya. 6) Komoditi Perkebunan Spesifik daerah. Komoditi spesifik ungglan daerah Sumatera Utara yang mempunyai potensi dan berpeluang cukup besar seperti : kemenyan, nilam dan gambir. Penetapannya sebagai komoditi spesifik dikarenakan tidak banyak daerah lainnya yang menghasilkan komoditi yang sama. Komoditi spesifik umumnya diusahakan oleh perkebunan rakyat. Didasarkan pada kesesuaian agro-klimat dan ketersediaan lahan, kelayakan finansial dan ekonomi kedepan komoditi tersebut sangat berpeluang memberikan kontribusi devisa bagi Sumatera Utara. 4. Permasalahan dan Tantangan Mengacu pada pelaksanaan pembangunan perkebunan pada periode lalu, masih dihadapi berbagai permasalahan dan tantangan, yang antara lain : 1) Budidaya komoditas perkebunan terbatas pada karet, kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa, tebu dan tembakau. Padahal masih banyak komoditas perkebunan lainnya dengan berprospek baik secara ekonomi maupun kesesuaiannya secara agroklimat di Sumatera Utara. 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan dengan komoditas lainnya belum tercapai secara optimum, sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan pekebun belum dapat diwujudkan. 3) Fluktuasi harga agro input dan hasil perkebunan seringkali merugikan pekebun, sehingga penerapan paket teknologi dan penggunaan agro input sesuai anjuran menjadi tidak terlaksana. 4) Mutu hasil perkebunan utamanya dari perkebunan rakyat adalah rendah, dan diperburuk lagi oleh keberadaan fasilitas/ industri pengolahannya berada jauh dari sentra produksi. 5) Marjin keuntungan tertinggi diperoleh dari kegiatan pada sub sistem pengolahan/ industri hilir, dimana pada sub sistem ini kebaradaan peran petani kebun sangat rendah. 6) Transfer teknologi/ desiminasi hasil penelitian masih lambat sebagai akibat dari delivery and receiving system yang belum mantap. 7) Kelembagaan petani dengan fokus kegiatan kearah pemasaran, permodalan, teknologi dan agro input dirasakan masih sangat lemah. 8) Keterbatasan modal petani kebun menyebabkan sejumlah tanaman tua belum dapat diremajakan. Sejumlah 78.700 ha kebun dengan tanaman tua dan sudah tidak produktif lagi, terutama karet seluas 40.790 ha, kelapa 19.900 ha, kopi 4.500 ha.

6 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

9) Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang lalu masih terasa dengan sulitnya medapatkan pengusaha perkebunan yang bersedia menjadi mitra petani untuk meremajakan tanaman tua. 10) Penangkar bibit belum tersedia secara memadai, sehingga petani kebun sangat sulit memperoleh bibit/ benih yang unggul. 11) Kendala pertanahan masih merupakan permasalahan, baik oleh tindakan penyerobotan, peralihan pemanfaatan dengan fungsi lainnya serta keterbatsan areal untuk perluasan perkebunan baru. 12) Mutu sumber daya Manusia petani kebun memerlukan pelatihan secara berkesinambungan untuk menjawab tantangan yang ada pada saat ini dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 13) Net working pelaksanaan kegiatan perkebunan kurang memadai terhadap pencapaian sasaran yang hendak dicapai. Disamping permasalahan diatas, tantangan ke depan akan semakin besar terutama dengan era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu, yang pada akhirnya akan menuntut suatu persaingan yang semakin ketat. Pada akhirnya komoditas perkebunan pun sebagaimana komoditas lainnya tidak hanya terkait dengan mutu dan harga tetapi juga akan dipengaruhi oleh perdagangan komoditi lain serta juga oleh politik. III.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

1. Visi. Dengan mengacu kepada kondisi perkebunan saat ini, dinamika lingkungan strategis baik domestik maupun internasional, REPENAS, dan visi pembangunan pertanian maka visi pembangunan perkebunan adalah terwujudnya masyarakat perkebunan yang sejahtera melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berdaya saing, berkeadilan, berkerakyatan, terdesentralisasi dan berbasis pada pengelolaan SDA yang lestari sesuai fungsinya pada Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). 2. Misi. Adapun Misi pembangunan perkebunan yang ditetapkan berdasarkan visi tersebut diatas, adalah : (1) mengembangkan prasarana dan sarana perkebunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SDA sesuai fungsinya. (2) meningkatkan produksi, produktivitas dan efesiensi, efektifitas perkebunan melalui dukungan sarana produksi, teknologi dan kelembagaan penyuluhan yang kokoh. (3) memantapkan prakondisi pengelolaan perkebunan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan sumber daya alam. (4) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan berwawasan lingkungan.

7 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

(5) mengembangkan industri perkebunan yang bertumpu pada keunggulan komparatif wilayah dan keunggulan kompetitif komoditas dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, nilai tambah dan kesempatan kerja. (6) mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karateristik wilayah dan keragaman sumber bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau. (7) Mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan dalam pembangunan perkebunan serta mengoptimalkan upaya peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ektensifikasi dan diversifikasi tanaman. (8) meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan agribisnis agar mampu dalam mengelola potensi ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan wilayah. (9) mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong terwujudnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan. (10) mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan modern sebagai upaya mendukung terwujudnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan. 3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi pembangunan perkebunan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 1) menggerakkan sistem agribisnis perkebunan melalui peningkatan pelayanan perbenihan/ bahan tanaman, produktivitas, pengolahan dan keanekaragaman hasil perkebunan, perencanaan, informasi pasar oleh aparatur pembangunan perkebunan. 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat perkebunan melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan petani pekebun/ pengusaha, penerapan dan penyebarluasan teknologi tepat guna dalam agribisnis perkebunan. 3) Mengoptimalkan pemanafaatan sumber daya perkebunan serta mendorong terwujudnya lingkungan lestari melalui kawasan sentra produksi dan industri hilir yang berkelanjutan. 4) Meningkatkan kesempaan kerja dan kesempatan berusaha yang efesien dan melalui peningkatan peran kelembagaan perkebunan dan kemitraan petani pekebun dengan pengusaha agribisnis perkebunan. 5) Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4. Sasaran

8 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1) Tersedianya informasi dalam penyusunan program, perencanaan pembangunan perkebunan, sistem administrasi perizinan, pasar, potensi pengembangan usaha perkebunan, sumber daya, sarana prasarana dan teknologi. 2) Tersedianya sarana prasarana, teknologi, konservasi tanah, air dan lingkungan serta penerapan teknologi tumpangsari, diversifikasi tanaman, secara intensif berkelanjutan. 3) Tersedianya sumber daya manusia berwawasan bisnis, profesional, mandiri serta teknologi tepat guna dengan pemanfaatan iptek dalam pengembangan perkebunan. 4) Tersedianya teknologi yang mampu meningkatkan efesiensi dan produktivitas sumber daya, perangkat lunak dan keras dalam mendukung pembangunan perkebunan. 5) Tersedianya sentra produksi, industri hilir di pedesaan, koservasi tanah dan air serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalaian dampak lingkungan untuk menciptakan perkebunan berwawasan lingkungan. 6) Tersedianya berbagai kelembagaan dan kemitraan usaha yang mampu merndukung pelaksanaan sistem dan usaha agribisnis perkebunan. 5. Strategi Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan perkebunan, maka strategi yang akan diterapkan adalah : 1) pemberdayaan usaha rumah tangga, usaha kecil-menengah, kelompok petani-pekebun dan koperasi beserta jaringan usahanya agar mampu menjadi pelaku utama usaha dalam sistem agribisnis perkebunan. 2) pemberdayaan kemampuan aparat pemerintah agar mampu menjadi fasilitator dan promotor pembangunan perkebunan berdasarkan sistem agribisnis. 3) pengembangan kebijakan untuk teciptanya iklim dan kepastian berusaha yang kondusif

IV. KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERBASIS

PERKEBUNAN 1. Kebijaksanaan agribisnis berbasis perkebunan Didasarkan kepada kondisi Agribisnis perkebunan yang ada serta berbagai kecendrungan pengembangannya dimasa mendatang, maka pilihan strategi pengembangan agribisnis perkebunan yang ditempuh adalah Meningkatnya daya adaptasi dan inovasi seluruh pelaku usaha agribisnis perkebunan sehingga mampu memanfaatkan peluang usaha secara efesien dan berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestariaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memberdayakan subsistem hulu dan memperkuat subsistem hilir guna penciptaan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan dengan partisipasi penuh dari masyarakat perkebuan serta penerapan organisasi modern yang berdasarkan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

Untuk merwujudkan agribisnis berbasis perkebunan sesuai dengan strategi diatas, ditetapkan berbagai kebijaksanaan pendukung, sebagai berikut : 1) Kebijaksanaan Umum. Mengusahakan berkembangnya percepatan kegiatan pembangunan perkebunan menjadi salah satu komoponen inti dari pembangunan daerah Sumatera Utara. Meningkatkan peran pembangunan perkebunan pada pengembangan ekonomi. Mendorong dan fasilitasi penyebaran kegiatan pengembangan perkebunan pada sentra kegiatan ekonomi berbasis perkebunan pada wilayah yang sudah ada, bukaan baru khususnya pada wilayah tertinggal/ terpencil dan daerah lainnya. Memantapkan pendekatan pengembangan perkebunan pada peningkatan daya saing serta terbukanya peluang dan perolehan nilai tambah dari kegiatan usaha ekonomi berbasis perkebunan serta Menguatkan sistem informasi dalam upaya meningkatkan kemampuan memperoleh dan menyebarluaskan berbagai informasi yang lengkap dan akurat di Proppinsi Sumatera Utara. 2) Kebijaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melakukan sosialisasi dan menumbuhkan pengertian bagi SDM birokrasi Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara bahwa pendekatan pembangunan kedepan adalah pendekatan partisipatif sehingga orientasi tugas dan fungsi SDM mengarah pada pelayanan, pendampingan, fasilitasi dan advokasi. Mengembangkan kemampuan dan kesiapan pelayanan melalui penumbuhan perilaku pelayanan dan kesiapan berbagai data dan informasi perkebunan. Mengembangkan sikap prakarsa pro-aktif kepada petani-pekebun pelaku usaha subsektor perkebunan. Mengembangkan sikap prakarsa pro-aktif berbagai fungsi terkait untuk mendukung pelayanan penyelenggaraan kegiatan usaha budidaya perkebunan. Sementara itu untuk SDM petani-pekebun dan masyarakat ditempuh melalui kebijaksanaan menumbuhkan kesadaran petani dalam mengembangkan dan merubah budaya petani yang hanya untuk menghasilkan produksi budidaya kearah pengembangan usaha tani dengan memanfaatkan aset usaha secara optimal. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk memanfaatkan peluang usaha dalam memperkuat usaha taninya. Menumbuh-kembangkan kesadaran petani mengenai kebersamaan ekonomi dalam mendapatkan peluang berbagai akses kemudahan untuk pengembangan usaha melalui penumbuhan kelembagaan ekonomi petani-pekebun yang mewakili kepentingan anggotanya.

3) Kebijaksanaan Pengembangan Usaha

10 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

Memanfaatkan sumberdaya agribisnis secara optimal, mendukung pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat serta penumbuhan sentra-sentra produksi diwilayah khusus. Melanjutkan pengembangan budidaya tanaman unggulan maupun tanaman spesifik daerah Sumatera Utara yang secara ekonomis menguntungkan dengan memfasilitasi penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan budidaya perkebunan dimaksud. Memfasilitasi penciptaan iklim yang mendukung penumbuhkembangan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus, perbatasan, pemekaran. Meningkatkan upaya penguatan usaha perkebunan melalui penyiapan dan penerapan paket teknologi alternatif. Mamfasilitasi pengembangan prakondisi kegiatan sistem dan usaha agribisnis off farm untuk memiliki peluang dalam memperoleh nilai tambah dari kegiatan sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil, serta Pengembangn budidaya perkebunan potensial yang mempunyai pasar prospektif melalui pengembangan kegiatan rintisan pada wilayah yang sesuai. 4) Kebijaksanaan Investasi Usaha Perkebunan Dalam pengembangan usaha perkebunan rakyat : Mengembangkan sistem informasi yang berkemampuan memperoleh dan menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha perkebunan rakyat. Memfasilitasi, advokasi dan bimbingan untuk mendapatkan kemudahan akses pelaksanaan investasi usaha perkebunan. Fasilitasi dan advokasi pelkasnaan pengembangan investasi usaha perkbunan rakyat alam rangka keragaan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan. Sedangkan dalam pengembangan investasi usaha perkebunan besar : Menciptakan iklim yang mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, penyediaan informasi berbagai dukungan dalam mendorong minat investasi dan kelancaran proses administrasi serta bimbingan dan pengembangan usaha, serta Mengembangkan pemberdayaan kelembagaan dan SDM pelaku perkebunan serta pelayanan penumbuhan kemitraan usaha. 5) Kebijaksanaan Peningkatan Dukungan Terhadap Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan. Melanjutkan dan mensosialisasikan penerapan paket teknologi alternatif pada kegiatan pengembangan usaha tanaman perkebunan melalui pengembangan cabang usahatani tumpangsari pangan intensif berkelanjutan. Melanjutkan dan mensosialisasikan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kelapa tua serta pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan melalui pengembangan cabang usahatani tumpangsari pangan intensif berkelanjutan. Mengintroduksi paket teknologi alternatif pada wilayah khusus/ terpencil dalam pengembangan baru, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan maupun intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kelapa tua. Melanjutkan dan mensosialiasikan penyediaan pupuk organik pada wilayah pengembangan perkebunan cabang usahatani ternak yang sesuai.

11 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

6) Kebijaksanaan Pengembangan Dukungan terhadap Pengelolaan Sumberdya Alam dan Lingkungan Hidup. Meningkatkan pengembangan dan penerapan sistem perkebunan konservasi pada wilayah pengembangan perkebunan sebagai usaha pokok disertai pengembangan cabangusahtani yang sesuai dengan kaidah konservasi lahan. Melanjutkan dan meningkatkan upaya penerapan paket teknolgi ramah lingkungan, teknologi tradisional dan teknologi alternatif. Meningkatkan dukungan upaya rehabilitasi lahan kritis dan mengurangi gangguan terhadap kawasan lindung melalui pengembangan usaha perkebunan pada lahan kriitis, penyangga huan lindung, hutan swaka dan taman nasional. Membantu upaya peningkatan kesadaran dan pengertian untuk penerapan pengembangan teknologi pengolahan limbah industri perkebunan. serta Mendukung upaya terlaksananya pemantauan yang berkelanjutan, pengawasan evaluasi standar mutu lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan. 2. Pendekatan Pelaksanaan Pengembangan Agribisnis. Disamping strategi dan kebijakasanaan untuk pengembangan agribisnis berbasis perkebunan, maka ditetapkan pula pendekatan pelaksanaannya adalah melalui pendekatan kawasan. Melalui pendekatan kawasan dimaksud akan mampu menstimulasi seluruh subsistem agribisnis untuk berkembang secara optimal, sinergis dan terintegrasi. Kawasan dmaksud adalah kawasan Indistri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Mmelalui pendekatan KIMBUN diharapkan petani pekebun dan pelaku usaha perkebunan dapat memperoleh manfaat dan nilaitambah yng maksimal dari kegiatannya, disamping biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan daya saing yang optimal. Beberapa faktor yang dikatagorikan penting dalam pelaksanaan implementasi pembangunan KIMBUN di Sumatera Utara, antara lain : 1) Pengembangan Kompetensi Petani. Didalam Kimbun dikembangkan kompetensi petani melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya petani pekebun sebagai pelaku usaha utama diwilayah tersebut berupa langkah-langkah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Peningkatan kompetensi petani diharapkan akan dapat merubah prilaku petani pekebun dari semula berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok menjadi berorientasi bisnis dan berorganisasi dalam bentuk kerjasama/ koperasi ataupun sebagai pemilik usaha. Peningkatan kompetensi petani juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi petani/ koperasi guna melaksanakan kegiatan usaha bersama melalui perusahaan patungan, kerjasama dengan perusahaan pengelola ataupun bentuk kerjasama lainnya. 2) Pengembangan Kerjasama (Sharing) dan Jejaring (Network) 12 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

Terkait dengan peningkatan kompetensi petani, maka keberadaan individu petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok diarahkan untuk menjalin kerjasama (sharing) dalam usaha peningkatan produktivitas dan efesiensi tenaga kerja serta mengembangkan jejaring (network) dengan seluruh pelaku usaha dan instansi terkait guna mempermudah perolehan informasi. Salah satu wadah untuk mengembangkan prinsip sharing dan networking adalah melalui forum pusat pengembangan kerjasama komoditi atau Cooperative Commodity Development Centre (CCDC), yang dilandasi dengan kebersamaan yang saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal serta dapat mengurangi dan membagi resiko yang bakal terjadi. 3) Usaha berkelanjutan serta integrasi Vertikal dan Horizontal Usaha berkelanjutan dilakukan dengan penerepan penggunaan teknologi tepat guna dan sistem manajemen untuk memperoleh peningkatan nilai tambah baik dari produk primer, produk antara dari industri tengah dan produk akhir, yang dilakukan melalui penumbuhan integrasi vertical dan horizontal. Dalam pelaksanaannya diterapkan prinsip limbah minimal (Zero waste) dari produk-produk perkebunan melalui pemanfaatan hasil samping maupun limbah serta penerapan pembukaan lahan sejauh mungkin tanpa bakar (zero burning). SDM dan kelembagaan usaha berkelanjutan merupakan tindakan memotivasi kelembagaan yang sudah terbentuk agar hubungan antar anggota dalam kelembagaan dapat menghasilkan produktivitas dan efesiensi yang tinggi. Kelembagaan yang ada harus dapat menciptakn hubungan kedalam (internal) dan hubungan keluar (eksternal) dalam usaha optimalisasi kelembagaan yang ada untuk berkelanjutan usaha perkebunan dalam KIMBUN 4) Optimalisasi Usaha. Optimalisasi usaha dilakukan melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan masyarakat perkebunan dalam upaya mendapatkan nilai tambah dari usaha-kebunnya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Upaya ini memerlukan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna (bahan tanaman, pengendalian OPT, Konservasi Tanah dan Air dan lain-lain). Dalam pelaksanaannya ditempuh melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi guna peningkatan produktivitas, mutu hasil dan nilai jual untuk meningkatkan penerimaan. Optimalisasi usaha berkaitan pula dengan upaya penataan dan pemanfaatan lahan serta perluasan usaha (diversifikasi vertical/ horizontal) yang dilakukan secara terintegrasi guna memperoleh nilai tambah yang sebesar-besarnya dan mengacu pada kebutuhan pasar dengan memperhatikan peningkatan mutu hasil sesuai standar yang berlaku.

13 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara

5) Optimalisasi Potensi. Pengembangan KIMBUN dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA), modal, manusia baik yang telah ada dalam kawasan KIMBUN ataupun diluarnya termasuk pemanfaatan asset eks proyek maupun proyek yang sedang berjalan. 6) Kelembagaan Usaha. Untuk mendorong terbentuknya kelembagaan usaha perkebunan ditempuh melalui penumbuhan dan pengembangan kelompok pekebun yang selanjutnya mengarah pada penumbuhan koperasi sebagi wujud kebersamaan ekonomi yang tumbuh dan mengakar di masyarakat. Kelembagaan usaha tersebut akan menjadi jaminan bagi keberadaan petani pekebun dalam melaksanakan usaha patungan dengan pola pengembangan perkebunan sesuai kebijakan pemerintah. 7) Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dapat mempengaruhi daya saing produk perkebunan yang dihasilkan. Untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara.

V. PENGORGANISASIAN 1. Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 3 Tahun 2002, Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara mempunyai tugas fungsi sebagai berikut : 1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi di bidang perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2) Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perkebunan. 3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi-fungsi : a. Meniapkan konsep ketentuan, standar teknis dan standar pelayanan minimal pelaksanaan kewenangan Kabupaten/ Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengembangan perkebunan. b. Melaksanakan pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang perkebunan sesuai rencana, ketentuan dan standart yang ditetapkan.

14 e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara