Case Manager

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI NOMOR: TENTANG KEBIJAKAN CASE MANAGER/ MPP RUMAH SAKIT UMUM RATIH DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI

Menimbang: a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

sesuai standar pelayanan yang ditetapkan,

maka dipandang perlu disusun Kebijakan b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan huruf a diatas, maka pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Mengingat:

Sakit Umum Ratih Kota Kediri; 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5072); 4. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Rumah Sakit. 5. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

269/Menkes/SK/II/2008 tentang rekam medis; 6. Peraturan

Menteri

290/Menkes/SK/III/2011

Kesehatan tentang

Persetujuan

Nomor Tindakan

Kedokteran; 7. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

775/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIh KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN CASE MANAGER/ MPP RUMAH SAKIT UMUM RATIH.

KESATU

:

Kebijakan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri Dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis, Kepala Bidan Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri;

KETIGA

:

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu dapat dijadikan acuan Dalam penyelenggaran Case Manager/ MPP di Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri, dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali;

KEEMPAT

:

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dilakukan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri Pada Tanggal : 12 April 2017 Ditetapkan Oleh, Direktur RSU Ratih Kota Kediri

dr. Surinto, Sp.OG NIK.010103 1 01

Tembusan disampaikan kepada yth. Sdr ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Yayasan Al-Mabrur Kediri Kepala Bidang Administrasi,Umum & Keuangan Kepala Bidang Pelayanan Medis & Keperawatan Ketua komite Medis Ketua Komite Perawatan Semua Kepala Unit Pelayanan Arsip

LAMPIRAN:

SK DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI NOMOR : TANGGAL :

KEBIJAKAN CASE MANAJER/ MANAJEMEN PELAYANAN PASIEN A. KEBIJAKAN UMUM 1. Pelayanan Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien harus selalu berorientasi kepada pelayanan berfokus pada pasien (Patient Centered Care). 2. Semua petugas Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien wajib memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Semua petugas Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien wajib meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang sudah diprogramkan. 4. Pelayanan Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien dilaksanakan dihari kerja khusus untuk rawat inap. 5. Setiap petugas Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien harus bekerja mengacu pada kebijakan pelayanan, berkoordinasi pada pemberi pelayanan dan perawatan, serta seluruh unit dan instalasi yang berkaitan dengan pelayanan. 6. Penyediaan tenaga harus mengacu pada pola ketenagaan 7. Untuk melakukan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakn rapat rutin minimal 1 bulan. 8. Laporan dilaksanakan setiap bulan, tri wulan, semester, dan tahunan. 9. Hasil pekerjaan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DIrektur, melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. B. KEBIJAKAN KHUSUS 1. Setiap pasien baru dilakukan skrining oleh petugas Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien sesuai wilayah kerja. 2. Setiap pasien Case Manajer/ Manajemen Pelayanan Pasien, status pasien diberi Form Evaluasi awal MPP dan form catatan implementasi Manajemen Pelayanan Pasien/ MPP. 3. Kepala ruangan untuk melaporkan kepada Case Manajernya masing-masing bila ditemukan pasien: a. Pasien dirawat melebihi 10 hari b. Pasien dengan resiko tinggi dalam perawatan 3 dokter spesialis c. Potensi komplain tinggi 4. Pelaksanaan MPP sampai dengan terminasi ditulis di form catatan implementasi MPP. 5. Pemberian tanda tangan dan nama terang serta stempel case manajer pada: a. Form evaluasi awal MPP (setelah asessment) b. Form catatan implementasi MPP (setelah implementasi) c. Form Discharge Planning (setelah diperbolehkan pulang) d. Form Clinical Pathway (setelah diperbolehkan pulang) 6. Mengevaluasi rekam medic untuk memastikan bahwa telah dilakukan: a. Pemberian informasi hak dan keajiban pasien dan keluarga b. General consent

c. d. e. f. g. h. i.

Asessmen awal Asessmen gizi Pemberian edukasi pasien dan keluarga CPPT Discharge planning Asessmen lain sesuai dengan kasus (pain, resiko jatuh, dll) Form rekam medic lainnya sesuai dengan kebutuhan (Informed consent, clinical

pathway, transfer pasien, dll) 7. Kepala Ruangan untuk melaporkan kepada case manajernya masing-masing jika ada permasalahan yang berhubungan dengan pelayananyang tidak bias diutamakan. 8. Komunikasi dengan DPJP-PPA secara berkala selama pasien MPP rawat inap. 9. Mencari solusi/ alternative pemecahan masalah pelayanan. 10. Memberikan saran kepada pasien. 11. Koordinasi dalam asuhan pasien, proses pemulangan dan dengan pihak terkait.

Ditetapkan di Kediri Pada tanggal …………………… DIREKTUR RSU RATIH KOTA KEDIRI,

………………………………… NIP……………………………. Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wakil Direktur Pelayanan Medis Wakil Umum dan Keuangan Ketua Komite Medik Ketua Komite Keperawatan Kepala Bidang/ Bagian Kepala Ruang/ Kepala Instalasi/ Kepala SMF

PEMERINTAH KOTA KEDIRI RUMAH SAKIT UMUM RATIH Jl. Penanggungan No.32, Kediri, Kota Kediri Telp/Fax: (0354) 779500 / (0354) 774640 Email : [email protected] KEDIRI Kode Pos 64114 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI NOMOR:

TENTANG KEBIJAKAN CASE MANAGER/ MPP RUMAH SAKIT UMUM RATIH DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, maka dipandang perlu disusun Kebijakan Case Manager/ MPP Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri; b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan huruf a diatas, maka pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/SK/II/2008 tentang rekam medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/SK/III/2011 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 tahun 2008 tentang Penetapan Persetujua Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri; 9. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungs dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah; 10. Keputusan Walikota Nomor 891 Tahun 2009 tentang Status Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN CASE MANAGER/ MPP RUMAH SAKIT UMUM RATIH.

KESATU

: Kebijakan sebagaimana dimaksud,tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri Dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis, Kepala Bidan Pelayanan Medis dan Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri;

KETIGA

: Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu dapat dijadikan acuan Dalam penyelenggaran Case Manager/ MPP di Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri, dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali;

KEEMPAT

: Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dilakukan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri Pada tanggal …………………… DIREKTUR RSU RATIH KOTA KEDIRI,

………………………………… NIP……………………………. Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wakil Direktur Pelayanan Medis Wakil Umum dan Keuangan Ketua Komite Medik Ketua Komite Keperawatan Kepala Bidang/ Bagian Kepala Ruang/ Kepala Instalasi/ Kepala SMF

LAMPIRAN:

SK DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI NOMOR : ....................... TANGGAL : ..................................

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelayanan Kesehatan termasuk rumah sakit pada milenium ini haruslah dapat menjamin tercapainya keselamatan pasien. Karena tanpa keselamatan pasien maka pelayanan tidak dapat dikatakan bermutu. Keselamatan pasien baru dapat dijamin atau diyakini tercapai apabila rumah sakit merubah paradigma baru yakni pelayanan yang berfokus pada pasien (Patient Centered Care). Untuk tercapainya pelayanan berfokus pada pasien, asuhan yang diberikan kepada pasien haruslah asuhan yang terintegrasi, dimana semua PPA berkolaborasi dalam menjalankan asuhan. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien, perlu peningkatan kualitas manajemen dan kepuasan pasien, mempromosikan kontinuitas pelayan dan keefektifandengan mengintegrasikan fungsi managemen kasus, peninjauan, pengelolaan dan perencanaan pulang. Sebagai bagaian dari Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri maka Case Manager berkewajiban untuk membuat pedoman Case Manager sebagai Acuan dalam pelaksaan tugas. B. Tujuan 1. Umum Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. 2. Khusus a. Sebagai pedoman dalam memberikan manajemen pelayanan pasien b. Sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan program case manager / MPP c. Tercapainya pelayanan berfokus pada pasien C. Ruang Lingkup 1. Pelayanan Berfokus pada Pasien Sistem pengelolaan pelayanan pasien bersumber dari konsep Martabat dan Respek.

a. Pemberi pelayanan kesehatan harus menghargai pandangan dan pilihan pasien serta keluarga. b. Pengetahuab, nilai-nilai, kepercayaan, latar belakang kultural pasien dan keluarga 2. Berbagai informasi a. Pemberi pelayanan kesehatan mengomunikasiakn dan berbagai informasi secara lengkap dengan pasien dan keluarga b. Pasien dan keluarga menerima informasi tepat waktu, lengkap dan akurat 3. Pasien dan keluarga didorong dan didukung untuk berpartisipasi dalam asuhan dan pengambilan keputusan serta pilihan mereka 4. MPP berkoordinasi dan kolaborasi dengan DPJP dan PPA lainya serta manajemen rumah sakit 5. Penting bagi MPP untuk membangun dan memiliki relasi yang kondusif dengan pasien, keluarga agar proses pelayan dapat memenuhi kebutuhan mereka. D. Batasan Operasional Unsur penunjang terlaksananya pelayanan pada pasien : 1. Unsur tentang manajemen pelayanan dipercayakan pada MPP / Case Manager : a. Skrining pasien b. Penentuan klien MPP sesuai kriteria c. Pelaksanaan perencanaan MPP d. Fasilitas dan advokasi e. Koordinasi pelayanan f. Evaluasi g. Tindak lanjut 2. Unsur asuhan klinis pasien dipercayakan pada DPJP E. Landasan Hukum : 1. Undang-undang Nomer 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4331); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/SK/ II/2008 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/SK/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Komite Medik;

Nomor

775/Menkes/

PER/IV/2011

tentang

8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 tahun 2008 tentang Uraian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Ratih. 9. Keputusan Walikota Nomor 891 Tahun 2009 tentang Status Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Ratih Kota Kediri;

BAB II STANDART KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia terdiri dari : 1. Perawat/ Bidan dengan pendidikan Ners/ D4 Kebidanan dan Dokter (umum) 2. Pengalaman minimal 3 – 5 tahun dalam pelayanan klinis di rumah sakit : a. Dokter : sebagai dokter ruangan b. Perawat/ Bidan : sebagai kepala ruangan B. Distribusi Ketenagaan

C. Peraturan Jadwal 1. Petugas Case Manager melaksanakan tugas pada jam kerja : Senin – Kamis : 07.30 – 15.30 WIB Jum’at : 07.00 – 14.30 WIB 2. Masing- masing case manager melaukan ke wilayah yang sudah ditentukan

BAB III STANDAR FASILITAS A. Sarana Kesekretariatan 1. Kantor case manager 2. Komputer, printer, foto copy Faximile ikut rumah sakit 3. Form Asesmen awal MPP dan Implementasi MPP B. Dukungan Managemen 1. Penertiban Surat Keputusan Case Manager (MPP) 2. Anggaran untuk semua program Case Manager 3. Reward untuk Case Manager

BAB IV TATA LAKSANA A. Struktur organisasi Kewenangan pengaturan dan struktur organisasi unit pengelolaan case manager diserahkan sepenuhnya kepada direktur rumah sakit, disesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing. Case Manager / MPP melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien, pada waktu admisi atau bila dibutuhkan pada wakyu di ruang inap, berdasarkan pasien yang meliputi : 1. Resiko tinggi 2. Biaya tinggi 3. Potensi komplain tinggi 4. Kasus penyakit kronis dengan prognosis jelek 5. Kasus dengan kondisi terminal 6. Kasus yang melebihi rata-rata dirawat minimal 10 hari 7. Perkiraan asuhan dengan biaya tinggi 8. Kemungkinan sistem pembiayaan yang komplek, adanya masalah finansial 9. Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya penting/ beresiko atau yang membutuhkan kontinuitas pelayanan 10. Kasus kompleks/ rumit 11. Lain-lain B. Peran dan Fungsi 1. Asesmen utilitas: mampu mengakses semua informasi dan data untuk mengevaluasi manfaat/ utilisasi, untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien 2. Perencanaan: menyusun rencana untuk pelaksanaan manajemen pelayanan pasien. Perencanaan tersebut mencerminkan kelayakan/ kepatuhan, mutu dan efektifitas biaya dan pengobatan klinis serta kebutuhan pasien, termasuk discharge planning 3. Fasilitas dan advokasi : fungsi ini mencakup interaksi antara MPP dan para anggota PPA, perwakilan pembayaran, serta pasien/ keluarga untuk menjaga kontiunuitas pelayanan. Mewakili kepentingan pasien adalah inti dari peran MPP, namun peran ini juga menjangkau pemangku kepentingan lain. MPP melakukan advokasi untuk opsi pengobatan yang dapat diterima setelah berkonsultasi dengan DPJP, termasuk remian pemulangan yang awam. 4. Koordinasi pelayanan: koordinasi pelayanan untuk kontinuitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. 5. Evaluasi: evaluasi utilisasi pelayanan, pelaksanaan clinical pathway, termasuk evaluasi kendali mutu dan biaya. 6. Tindak lanjut pasca discharge: pemantauan dan tindak lanjut menjaga kontinuitas pelayanan.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN CASE MANAGER 1. Melakukan skrining pasien yang membutuhkan manajemen pelayanan pasien pada waktu admisi atau bila dibutuhkan pada waktu di ruang rawat inap, berdasarkan pasien yang meliputi: a. Resiko tinggi yaitu pasien yang dirawat minimal oleh 3 dokter spesialis. b. Biaya tinggi. c. Kasus dengan penyakit kronis/ terminal. d. Kasus yang melebihi rata-rata lama dirawat mnimal 10 hari. e. Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya kritis atau yang membutuhkan kontinuitas pelayanan. f. Potensi komplain tinggi. g. Kemungkinan system pembiayaan yang komplek adanya masalah finansial. h. Kasus kompleks/ rumit. 2. Setelah pasien ditentukan sebagai klien MPP maka dilakukan asesmen dengan mengumpulkan berbagai informasi klinis, psikososial, sosio ekonomis, maupun system pembayaran yang dimiliki pasien. 3. Menyusun rencana manajemen pelayanan pasien tersebut.

4. Memberikan informasi kepada pasien/ keluarga mengenai perkembangan pelayanan kesehatan. 5. Melakukan koordinasi dengan PPA dan pihak terkait. 6. Melakukan peninjauan catatan medik/ dokumentasi list pasien termasuk clinical pathway. 7. Melakukan pencatatan dan pelayanan. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring Yang dimaksud monitoring adalah upaya mengamati pelayanan dan cakupan program pelayanan seawall mungkin, untuk dapat menemukan dan memperbaiki masalah yang timbul dalam pelaksanaan program. Tujuan monitoring adalah: 1. Untuk mengadakan perbaikan, perubahan orientasi atau desain dari system pelayanan. 2. Untuk menyesuaikan strategi atau pedoman manajemen pasien. 3. Hasil analisis dan monitoring digunakan unutk perbaikan manajemen pelayanan pasien di rumah sakit. Monitoring dilakukan 6 bulan sekali. 4. Utilisasi pelayanan, pelaksanaan clinical pathway termasuk evaluasi kendali mutu dan biaya: a. Melakukan telaah utilisasi (utilization review), melalui tugas evaluasi clinical pathway. Telaah utilisasi mencakup mekanisme kendali biaya dan ketepatan, kebutuhan dan mutu pelayanan kesehatan yang dimonitor oleh para pembayar dan provider. b. Melaksanakan telaah atas utilisasi pelayanan secara tepat sejak admisi sampai discharge. Mengevaluasi kepuasan pasien dank utu layanan yang diberikan. c. Memantau length of stay. B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan dan sudah diperoleh hasil terhadap kegiatan. Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui: 1. Apakah kegiatan Case Manager dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Untuk mengetahui kendali yang menyebabkan Case Manager tidak dapat dilaksanakan. 3. Untuk mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan. BAB VII PENUTUP

Rancangan Pedoman Case Manager/ Manajemen Pelayanan Pasien ini mempunyai peranan penting karena bermanfaat untuk meningkatkan mutu pengorganisasian di rumah sakit. Hendaknya pedoman Case Manager/ Manajemen Pelayanan Pasien ini dapat dimanfaatkan serta berfungsi sebagai pedoman kerja bagi tenaga Case Manager/ MPP RSU Ratih Kota Kediri. Penyusunan rancangan Pedoman Case Manager/ Manajer Pelayanan Pasien adalah langkah awal suatu proses yang panjang. Sehingga memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan.

Ditetapkan

: Kediri

Pada Tanggal : …………………… DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM RATIH KOTA KEDIRI

………………………………………….. NIP…………………………………… …