Case Chapter 8.docx

KASUS I Gugatan Mantan Klien : Karena Persekutuan Perdata, Klien Tetap Tanggung Jawab Partner1 Jumat, 08 Mei 2009 Tergugat II mengaku hanyalah lawyer in charge. Apabila yang bersangkutan sudah keluar dari kantor hukum tempatnya bekerja, maka tugas kantor hukum tersebut untuk mengalihkan kuasa kepada partner lain. Gugatan mantan klien kantor hukum Adnan Buyung Nasution and Partners (ABNP) masih berlanjut. Kali ini, penggugat, Hagus Suanto menanggapi jawaban dari para tergugat yang telah dilayangkan 14 April lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, ABNP di sini sebagai tergugat I, Eri Hertiawan tergugat II, dan Adnan Buyung Nasution tergugat III. Disebut-sebut juga Citibank NA sebagai turut tergugat I dan Bank Indonesia sebagai turut tergugat II. Agenda selanjutnya, ketua majelis hakim memberi kesempatan kepada para tergugat dan turut tergugat untuk merumuskan duplik pada persidangan, 12 Mei 2009. Dalam repliknya, Hagus tetap berpegang pada perjanjian antara dirinya dan Eri yang merupakan rekan (partner) ABNP. Eri dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Hagus karena mengirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan tidak akan meneruskan menangani permasalah gugatan karena tidak berdasar hukum. Bersamaan dengan itu, pada 18 Juli 2008, Eri mengundurkan diri (resign) dari ABNP tanpa pemberitahuan tertulis kepada Hagus. Sementara, sampai saat ini surat kuasa Hagus belum juga dicabut. Atas dasar ini, pihak Eri, melalui kuasa hukumnya, Wirawan Adnan berpendapat bahwa seharusnya yang bertanggung jawab untuk mengalihkan kuasa Hagus ke partner lain adalah ABNP. Seorang Hagus kan datang tidak untuk mengontrak Eri. Dia datang untuk memakai nama besarnya Bang Buyung. Eri, dia tidak kenal sebelumnya. Eri ini kan pegawainya Bang Buyung. Begitu dia meninggalkan itu semestinya kantornya bang Buyung menunjuk orang lain, tuturnya. Eri ini, menurut Wirawan hanyalah Lawyer in Charge (LIC). Sehingga, apabila Eri mengundurkan diri dari ABNP, seharusnya ditunjuk LIC lain untuk Hagus. Harusnya begitu. Namun, karena tidak ada LIC lain yang bersedia menangani kasus Hagus, maka terjadilah hal seperti ini. Gugatan yang mau diajukan Hagus ke Citibank, dinilai tidak memiliki dasar 1

Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21949/karena-persekutuan-perdata-klien-tetaptanggung-jawab-ipartneri tanggal 14 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB

hukum yang kuat. Kan seorang advokat berdasarkan kode etik dilarang menggugat yang dia yakini tidak ada dasar hukumnya, katanya. Jadi, lanjut Wirawan, ketika si pemberi kuasa itu memberikan kuasanya kepada penasehat hukum, maka kuasa itu tidak harus kembali lagi kepada si pemberi kuasa (Hagus). Maksudnya, si kuasa hukum ini tidak harus sependapat dengan si pemberi kuasa. Dia (Hagus) kan telah menyerahkan yang terbaik menurut kita (Eri). Yang terbaik menurut kita itu kan tidak digugat. Itu kan nasehat kita. Tapi, karena diberi nasehat dia tidak bersedia, maka terjadi perbedaan. Atas perbedaan itu, kita berhak mengundurkan diri. Maka dari itu, Wirawan beranggapan bahwa permasalahan antara Hagus dan Eri masih berada di wilayah kode etik advokat. Kan kalau terjadi perbedaan pendapat antara si penerima dan pemberi kuasa, maka itu berada di wilayah kode etik advokat. Kalaupun, Hagus mau menariknya ke wilayah hukum, Wirawan mengatakan, setidak-tidaknya gugatan yang dilayangkan atas dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Karena dia merujuk ke perjanjian. Ini adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

ANALISIS I Kembali ke masalah pertanggungjawaban. Atas dasar surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008 yang diberikan Hagus kepada ABNP dan ditandatangani Eri dan asistennya, ABNP dianggap sebagai pihak yang juga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam jawabannya, ABNP menyatakan bahwa gugatan Hagus error in persona. Dengan alasan, ABNP bukanlah subyek hukum karena merupakan persekutuan perdata (maatschap) yang tidak bisa digugat. Sebagai bukti, ABNP mengajukan Akta Pendirian ABNP Nomor 84 tanggal 18 April 1995 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 9 Februari 2007. Di dalam akta itu disebutkan bahwa ABNP adalah maatschap. Namun, dalam surat kuasa diuraikan penjelasan sebagai berikut : yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, sebagaimana disebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada Pia Akbar Nasution SH LLM, Eri Hertiawan SH LLM, Panji Prasetyo SH LLM, Nugrahaningrum SH MH, Hartanto SH. Advokat dan konsultan hukum dari Law Firm Adnan Buyung Nasution&Partners selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam surat kuasa itu memang dibubuhkan tanda tangan Eri, tapi kapasitas Eri di sini, menurut Hagus adalah sebagai pihak yang mewakili rekan (partner) lain yang juga disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut. Selain itu, Eri juga dianggap mengikatkan diri dengan partner-partner lainnya di ABNP karena ada klausul, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Atas dasar surat kuasa khusus ini, Hagus berpendapat bahwa Eri selaku partner menandatangai perjanjian, dengan mengatasnamakan ABNP. Hal ini dikuatkan dengan dua surat kuasa khusus Hagus yang diberikan kepada seluruh advokat dan konsultan hukum dari ABNP tersebut. Jadi sesuai dengan pasal 1639 KUHPdt, tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan, setiap sekutu dianggap secara bertimbal-balik memberi kuasa. Dalam pasal 1642 KUHPdt dijelaskan “Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”. Maka dapat disimpulkan dari kasus diatas bahwa karena ABNP bukanlah subyek hukum karena merupakan persekutuan perdata (maatschap) yang tidak bisa digugat.