Bkad Dan Pembangunan Partisipatif Pedesaan

BKAD DAN GAGASAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PEDESAAN® Gagasan pelembagaan pembangunan partisipatif masyarakat di tengah warisan tradisi yang sentralistik diberbagai sektor tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan pedesaan. Butuh lebih dari sekedar kebijakan, acuan operasional maupun

panduan

dalam

proses

pembangunan.

Dalam

konteks

itu

pemberdayaan/penguatan menjadi isu yang relevan untuk diperhitungkan. Berkaitan dengan upaya penguatan BKAD, setidaknya ada dua hal lain yang penting diperhitungkan. Pertama, karakter lokal yang mewarnai demokratisasi pelembagaan partisipasi masyarakat (melalui BKAD). Kedua, upaya-upaya untuk mereduksi relasi asimetris di lingkungan pemangku kepentingan baik karena alasan perbedaan kepentingan, kelas sosial, etnis, agama, jenis kelamin maupun lainnya. Dua hal yang disebut terakhir itu sebenarnya berbicara tentang sebuah prakondisi demokratisasi pada aras lokal yang memunculkan sebuah organisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada dan bebas dari tekanan birokrasi. Namun untuk sampai pada watak organisasi seperti itu, sebuah upaya pendahuluan untuk menyeimbangkan relasi kekuasan antaraktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti aktivitas membangun kesadaran dan kapasitas aktor merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan. Hal ini tentu butuh lebih dari sekedar pemahaman terhadap persoalan pemberdayaan, namun juga dapat memunculkan tikungan dan jebakan “partisipasi publik” sebagai sebuah mekanisme pengambilan keputusan.

Selengkapnya dapat di lihat