Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan.docx

  • Uploaded by: Myranda Aprillia
  • 0
  • 0
  • August 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 8,724
  • Pages: 40
PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN

MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN Yang dibina oleh Ibu Primasa Minerva Nagari, M.Pd

Oleh Elizabeth Pratisca Subari 160422608280 Muchamat Choirul Rozikin 160422608311 Muhammad Rifqi Zakaria 160422600650 Myranda Aprillia Nursanti 160422608343 Nabila Naura Firdaus 160422608275

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI FEBRUARI 2017

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami kelompok VI offering MM dapat menyelesaikan makalah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan judul “ Pembangunan Pertanian dan Perdesaan ” ini dengan baik. Makalah ini berisi tentang teori peran sektor pertanian dalam pembangunan, diikuti oleh teori keterkaitan antara sektor pertanian dan industri, studi empiris mengenai struktur, perilaku, dan kinerja agroindustri Indonesia, serta revitalisasi sektor pertanian. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Primasa Minerva Nagari, M.Pd. selaku Dosen Matakuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dan seluruh rekan offering MM , serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu kami menerima segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi.

Malang, Februari 2017

Penyusun, Kelompok VI

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................ i DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah....................................................................................... 2 1.3 Tujuan......................................................................................................... 2 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertanian Dalam Pembangunan.................................................................. 3 2.2 Keterkaitan Antara Sektor Pertanian dan Industri...................................... 6 2.2.1

Agricultural Demand-Led Industrialization................................... 6

2.2.2

Sistem agribisnis........................................................................... 8

2.2.3

Studi Agroindustri Indonesia........................................................ 9

2.3 Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia.......................................... 13 2.4 Permasalahan sektor PPK......................................................................... 16 2.4.1

Masalah Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan............................ 17

2.4.2

Kemiskinan dan Ketidaktahanan Pangan...................................... 17

2.4.3

Kemiskinan dan Kerawanan Pangan............................................. 20

2.4.4

Kegureman Usaha PPK................................................................. 22

2.4.5

Nilai Tukar Petani......................................................................... 22

2.4.6

Keterbatasan Kesempatan Kerja dan Berusaha............................ 24

2.4.7

Degradasi Kualitas Sumber Daya Alam....................................... 25

2.4.8

Masalah Daya Saing dan Persaingan Yang Tidak Adil................ 25

2.5 Revitalisasi PPK versi Pemerintah SBY-JK............................................. 27 2.5.1

Makna Revitalisasi........................................................................ 27

2.5.2

Arah Masa Depan......................................................................... 28

2.5.3

Strategi Revitalisasi...................................................................... 29

2.6 Kendala Revitalisasi Pertanian................................................................. 33 BAB 3 PENUTUP 3.1 Daftar Rujukan.......................................................................................... 37 ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (multiplier effect), yaitu keterkaitan inputoutput antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut sangat bermanfaat, sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri. Dengan pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Persoalannya adalah hambatan sektor pertanian yang mencul akibat proses pembangunan yang tidak seimbang. Pertama, pembangunan industri yang memerlukan dana pembangunan yang berasal dari luar sektor pertanian. Kedua, kesiapan sektor pertanian yang berkaitan dengan kemampuan teknik produksi dan kemampuan rakyat untuk menyesuaikan teknik produksi tersebut. Ketiga, jika sektor hulunya tidak mampu menopang dan menciptakan surplus produksi, ketergantungan terhadap input dari luar negeri menjadi semakin meningkat.

1

Jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan yaitu perbedaan jenjang yang mencolok antara pelaku ekonomi dengan kemampuan tinggi dan pelaku ekonomi berproduktivitas rendah yang akan menghasilkan perbedaan manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan proses pembangunan ini. Berkaitan dengan hal ini, solusi tersebut mengubah arah pandang pelaku ekonomi dengan memberikan bagiobot lebih besar terhadap peran sektor pertanian dalam pembangunan dengan mengutamakan peningkatan produksi melalui industri dan umumnya pengembangan sektor industri di kota akan berjalan baik dengan mampu menjalin hubungan dengan sektor pertanian yaitu memberikan kesempatan kerja bagi rakyat di perdesaan, serta memberikan penghasilan yang memadai sehingga rakyat mempunyai sumbangan yang cukup untuk proses pertumbuhan ekonomi. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan dari makalah ini adalah: 1. Bagaimana keadaan sektor pertanian di Indonesia ? 2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh sektor pertanian dalam pembangunan ? 3. Kebijakan atau strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan pertanian dan perdesaan ? 1.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui keadaan sektor pertanian di Indonesia ? 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh sektor pertanian dalam pembangunan ? 3. Untuk mengetahui kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan pertanian dan perdesaan ?

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pertanian dalam pembangunan Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah : 1. Pembentuk Produk Domestik Bruto 2. Salah satu sumber penghasil devisa 3. Penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri 4. Salah satu sektor yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan 5. Penyedia lapangan kerja 6. Salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat 7. Salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional Dalam setiap pemberitaan kenegaraan selalu diingatkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor prioritas dalam pembangunan. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 menetapkan bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspo, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Industrialiasasi dinilai sebagai suatu strategi yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi. Hal ini berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju yang menunjukkan bahwa strategi industrialisasi merupakan langkah yang tepat dan selalu diikuti oleh negara yang membangun. Kendati demikian, strategi ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 3

Kelebihan arah pengembangan ini adalah pertama, sektor industri dapat merangsang sektor pertanian untuk berkembang cepat dalam upaya memenuhi kebutuhan input bagi sektor industri yang bersangkutan. Kedua, dengan industrialisasi, produksi per unit dapat ditingkatkan dengan waktu singkat, kualitas yang seragam, dan biaya per unit yang lebih murah. Di samping kelebihan ini, ada beberapa kelemahan yang muncul sebagai akibat proses pembangunan yang tidak ada seimbang. Pertama, pembangunan industri yang tidak dibiayai dengan surplus yang diciptakan oleh sektor asli daerah (pertanian) berarti memerlukan dana pembangunan yang berasal dari luar sektor pertanian atau diperlukan injeksi modal dari luar negeri. Kedua, perkembangan sektor pertanian yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi sektor industri baru tergantung dari kesiapan sektor pertanian. Kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan teknik produksi yang disesuaikan dengan kapasitas serktor yang terkait dan kemampuan rakyat untuk menyesuaikan teknik produksi tinggi tersebut. Jika kesiapan sektor pertanian tidak seimbang dengan sektor industri yang sudah dibangun, ketergantungan akan terjadi. Di samping itu, akan tergantung juga pada dana pembangunan yang berasal dari luar sektor maupun luar negeri. Ketiga, jika sektor hulunya tidak segera mampu menopang dan menciptakan surplus produksi, ketergantungan terhadap input dari luar negeri menjadi semakin meningkat. Proses pembangunan yang mengutamakan pada penggunaan faktor produksi dengan marginal produk tinggi akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, terutama terjadinya perbedaan jenjang yang mencolok antara pelaku ekonomi dengan kemampuan tinggi dan pelaku ekonomi berproduktivitas rendah. Perbedaan dalam pemilikan aset ini, baik jumlah maupun mutu, akan mengakibatkan perbedaan manfaat yang di peroleh dari keikutsertaannya dalam proses pembangunan ini. Berkaitan dengan hal ini, para pemikir ekonomi mulai mengubah arah pandangnya dengan memberikan bobot lebih besar terhadap peran sektor pertanian dalam pembangunan.

4

Strategi pembangunan yang mengutamakan peningkatan produksi melalui industri dan umumnya di kota hanya berjalan baik jika pengembangan sektor industri mampu menjalin hubungan dengan sektor pertanian, memberikan kesempatan kerja bagi rakyat di pedesaan, serta memberikan penghasilan memadai sehingga mereka mempunyai sumbangan cukup bagi

proses

pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, pengembangan sektor produktif dengan alokasi sumber daya dan efisiensi produksi dapat dicapai berkat kematangan sektor pertanian yang mempunyai kaitan erat dengan sektor lain. Sektor pertanian berkembang dan mampu menciptakan surplus yang kemudian ditingkatkan menjadi investasi pada sektor yang mampu mengolah produk pertanian. Antara industri pengolah hasil pertanian dan sektor pertanian yang mempunyai surplus ini terdapat hubungan yang saling terkait dan saling menguntungkan. Keterkaitan ini dikenal dengan kaitan ke depan dari sektor pertanian atau forward linkage sektor pertanian. Di sisi lain, peran sektor pertanian maupun sektor lain yang mampu menciptakan surplus nasional diarahkan pada perkembangan sektor industri yang terkait dan saling mendukung dengan sektor pertanian. Dari sisi industri, industri yang mendukung berkembangnya sektor pertanian dikatakan mempunyai kaitan ke belakang atau backward linkage sektor industri. Adanya kaitan dalam arti luas antara sektor pertanian dengan sektor lain, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah pertanian, merupakan prakondisi proses pembangunan yang berkembang tumbuh. Kaitan sektor ini hanya dapat terjalin dengan baik jika pengembangan sektor industri muncul sebagai akibat kuatnya sektor pertanian. Dengan demikian, ketergantungan antara sektor pertanian dengan industri merupakan ketergantungan yang saling menguntungkan. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih karena strategi pembangunan yang diupayakan dengan mengejar pertumbuhan industri di kota yang cepat sering kali tidak dibarengi dengan pengembangan sektor pertanian dan pembangunan perdesaan (Todaro, 1978).

5

Strategi pembangunan yang mengutamakan peningkatan taraf hidup sebagian besar masyarakat sebaiknya tidak hanya didasarkan pada ukuran ekonomi, tetapi harus dilengkapi dengan ukuran lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat setempat. 2.2 Keterkaitan antara sektor pertanian dan industri 2.2.1 Agicultural Demand-Led Industrialization Adelman (1984) membuktikan pentingnya agricultural demand-led ndustrialization melalui sejumlah analisis bahwa strategi ADLI lebih superior dibandingkan dengan strategi expert-led growth, khususnya apabila diterapkan di NSB dimana peranan sektor pertanian masih substansial. Strategi ini menghendaki pergeseran strategi pertaian dari surplus extraction menjadi surplus creation, dan ditumbuhkannya. Salah satu syarat perlu untuk tercapainya transformasi struktural dari pertanian (industri primer) ke industri manufaktur (industri sekunder) adalah adanya keterkaitan sektor pertanian dan sektor industri yang tangguh. Kaitan yang paling

sesuai

adalah

pengolahan

produk-produk

pertanian

ke

dalam

pengembangan agroindustri. Konsep agroindustri yang digunakan adalah agroindustri dalam arti luas, yaitu selain mencangkup industri pengolah hasil pertanian dan industri penyedia input bagi pertanian, juga termasuk seluruh subsektor dalam pertanian, yang meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan,

kehutanan,

dan

perikanan.

Dipilihnya

agroindustri

tersebut

berdasarkan adanya banyak bentuk interaksi pertanian-agroindustri seperti pada tabel berikut.

6

Tabel 11.1 Berbagai Bentuk Alternatif dalam Interaksi Pertanian (Hulu) dan Agroindustri (Hilir) Bentuk Pemilikan Agroindustri Bentuk Interaksi Negara 1. Perkebunan besar :

Swasta Swasta Besar

Kecil

Koperasi

x

x

x

x

x

x

x

x

?

Usaha Bersama

agroindustri besar yang terintegrasi vertikal ke depan. 2. Agroindustri besar yang sebagian terintegrasi vertikal ke belakang sebagian berdasar contract garming (=PIR) 3. Agroindustri besar dengan system pengadaan contract farming (=intisatelit) 4. Usaha pemasaran (agribisnis) dengan sistem pengadaan contract farming (tanpa pengolahan lokal domestik). x

5. Agroindustri yang membeli

x

?

bahan bakunya di pasar bebas. x

6. Petani kecil yang terintegrasi vertikal ke depan (=pemikiran agroindustri bersama oleh petani). Catatan : x = bentuk yang kira-kira terdapat di Indonesia. Sumber : White (1990)

7

x

x

2.2.2 Sistem Agribisnis Agribisnis mencangkup subsistem sarana produksi atau bahan baku di hulu, proses produksi biologis ditengah dan perdagangan di hilir, serta subsistem pendukung

seperti

jasa

permodalan

dan

lain

lain.

Sistem

agribisnis

mengedepankan suatu sistem budaya, organisasi dan manajemen yang rasional untuk memperoleh nilai tambah. Lihat gambar berikut. Gambar 11.1. Keterkaitan Antarsubsistem dalam Sistem Agribisnis

Pemasaran

Perbankan

Pengolaan

Penyimpan an

(Agroindustri)

Asuransi

Produksi

Angkutan

Komiditas

Dan lainlain

Pertanian

Pelayanan Penelitian Penyuluhan Pengaturan Kebijakan

Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Alatalat dan Mesin Pertanian

Sikap resmi pemerintah Indonesia terhadap strategi pertanian berwawasan agribisnis adalah: (1) menarik dan mendorong sektor pertanian; (2) menciptakan struktur pertanian yang tangguh; (3) menciptakan nilai tambah; (4) penerimaan devisa dan peluang kerja; (5) pembagian pendapatan.

8

Dari sini muncul strategi bahwa pengembangan ketahanan perlu diupayakan melalui sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Arifin 2004: 155). Maksud dari berdaya saing adalah bahan pangan harus memenuhi kaidahkaidah efisiensi. Berkerakyatan yang dimaksud adalah unit rumah tangga, mayoritas petani, serta kaum miskin menjadi sasaran pengembangan ketahanan pangan melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis. Berkelanjutan merujuk pada keberlanjutan dan kemampuan agribisnis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pangan, pendapatan masyarakat, dan rasa keadilan antarruang/tempat

dan

antarwaktu/generasi.

Terdesentralisasi

berbasis

kompensi/keunggulan lokal, dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal (Arifin, 2004: 153-155). 2.2.3 Studi Agroindustri Indonesia Penelitian Kuncoro (1996) menggunakan 3 pendekatan dan 9 alat analisis (lihat gambar 11.2). analisis keterkaitan, baik kaitan ke depan maupun ke belakang, dan konsentrasi industri (CR4) digunakan untuk mengetahui struktur dalam subsektor agroindustri. Sementara itu, analisis multiplier, yang mencakup angkat pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja, digunakan untuk mengetahui perilaku yang ada di sektor tersebut. Untuk menganalisis sejauh mana kinerja agroindustri, dipergunakan indikator multiplier ekspor dan derajat ketergantuangan ekspor. Penemuan utama studi ini adalah sebagai berikut. Dilihat dari kaitan ke belakangnya untuk tahun 1980, 1985, dan 1990, ternyata ada empat industri pengolah hasil pertanian yang selalu menempati sepuluh besar dalam subsektor yang kaitan ke belakangnya paling tinggi, yaitu : industri penyedia input pertanian yang selalu memasuki jajaran sepuluh besar, yaitu industri barang dari logam. Ini membuktikan bahwa agroindustri, terutama industri pengolah hasil pertanian, memiliki kaitan yang erat degan subsektor penyedia inputnya, khususnya dengan sektor pertanian. 9

a. Agroindustri yang mempunyai kaitan ke belakang yang tinggi sekaligus juga memiliki kaitan ke depan yang tinggi adalah karet, industri pemeintalan, barang dari kertas, pupuk dan pestisida, barang dari karet & plastik, dan barang dari logam. Ini diperkuat oleh analisis perilaku, yang membuktikan bahwa subsektor tersebut juga memiliki angka pengganda output yang tinggi. Apabila

dinginkan

keterkaitan

antarsektor

yang

semakin

menguat,

penembangan subsektor di atas merupakan pilihan yang tepat. b. Agroindustri yang mempunyai kaitan ke depan dan belakang yang rendah adalah subsektor jagung, tanaman umbi-umbian dan pati, tanaman perkebunan lainnya, unggas dan hasil-hasilnya, dan perikanan. Ini konsisten dengan angka pengganda output untuk subsektor tersebut yang berada pada peringkat yang rendah. Subsektor-subsektor ini bukan hanya tidak peka terhadap perubahans ubsektor lainnya, namun juga tidak dapat diandalkan untuk menumbuhkan subsektor lainnya bila kita meningkatkan investasi di subsektor ini. GAMBAR 11.2 Kerangka Pendekatan dan Alat Analisis Kerangka Analisis Strukt ur

Perilak u

Kinerja

Kaitan Ke Belakang

Output Multiplier

Derajat Ketergantuan Ekspor

Kaitan Ke Depan

Income Multiplier

Multiplier Ekspor

Derajat Konsentrasi

Employment Multiplier

Terhadap Multiplier Output Ekspor terhadap Tenaga Kerja

10

c. Analisis konsentrasi industri dengan indikator CR4 (rasio konsentrasi putput empat perusahaan terbesar dalam total output industri tersebut) menunjukkan angka konsentrasi industri untuk sektor agroindustri cukup bervariasi dengan kecenderungan menurun. Angka konsentrasi untuk agroindustri ini ternyata lebih rendah dibanding angka konsentrasi untuk seluruh industri dalam perekonomian. Pada tahun 1975, rata-rata CR4 untuk seluruh agroindustri adalah 53,1%, dan turun menjadi 37,2% pada tahun 1991. Sementara itu, angka konsentrasi untuk seluruh industri dalam perekonomian adalah 53,1% pada tahun 1975, dan turun menjadi 37,2% pada tahun 1991. Meskipun demikian, terdapat empat subsektor agroindustri yang konsentrasi industrinya cenderung meningkat, yaitu : industri makan (ISIC 311), industri rokok (ISIC 314), industri tekstil (ISIC 321), dan industri kulit (ISIC 323). Bila angka konsentrasi meningkat, dapat ditafsirkan bahwa tingkat persaingan dalam industri tersebut menurut. Dilihat dari rasio konsentrasinya, yang paling tinggi rasio konsentrasi industrinya di antara subsektor agroindustri adalah industri rokok, sedangkan yang paling rendah konsentrasi industrinya adalah industri kayu. d. Analisis kinerja membuktikan bahwa derajat ketergantungan ekspor bagi agroindustri menunjukkan perubahan yang amat substansial. Pada tahun 1980, peringkat top ten dalam derajat ketergantungan ekspor didominasi oleh produk sektor pertanian primer. Sepuluh tahun kemudian, selain produk sektor pertanian primer, dua subsektor industri pengolah hasil pertaian mulai masuk dalam jajaran sepuluh besar, yaitu industri kayu-bambu-rotan dan industri tekstil. Perubahan ini ternyata konsisten dengan angka pengganda ekspor terhadap output dan tenaga kerja. Industri rotan-kayu-bumbu dan industri tekstil selalu menempati jajaran top ten dari sisi angka pengganda ekspor terhadap output maupun terhadap tenaga kerja. e. Pertanyaan menarik yang sering diajukan adalah apakah terjadi perubahan struktural dalam agroindustri yang bersifat mendasar selama 1980-1990?

11

Uji korelasi spearman rank menunjukkan bahwa dari sembilan alat analisis yang digunakan dalam studi ini ternyata hanya untuk derajat ketergantungan ekspor terjadi perubahan struktural yang cukup berarti, baik antara periode 1980-1985, maupun 1985-1990. Kendati demikian, koefisien spearman rank terbukti tidak signifikan antara 1980-1990 baik untuk derajat ketergantungan ekspor ataupun untuk semua alat analisis. Dari hasil-hasil penemuan utama studi ini, agaknya dapat ditarik suatu implikasi kebijakan sebagai berikut. a. Kendati proses transformasi struktural telah terjadi di indonesia, dimana kontribusi sektor pertanian telah digantikan oleh sektor industri sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya dengan bekerja di sekitor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan industri di masa mendatang tampaknya masih perlu memprioritaskan pada strategi pengembangan keterkaitan antara sektor, terutama keterkaitan antara sektor industri dan pertanian. Pengembangan agroindustri merupakan langkah strategis dalam memperkokoh struktur perekonomian indonesia. Agroindustri yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup seluruh subsekttor pertanian ditambah subsektor industri pengolah hasil pertanian dan industri penyedia input bagi sektor pertanian. b. Agroindustri terbukti secara konsisten memiliki bobot yang tinggi dilihat dari angka kaitan sktoralnya, dampak penggandanya dan peranannya dalam aktivitas ekspor. Kendati demikian, analisis speraman rank menunjukkan indikasi tidak terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian indonesia selama 1980-1990. Oleh karena itu, bila komitmen penggalakan ekspor nonmigas tetap dipegang, upaya diversifikasi produk unggulan ekspor perlu mendapatkan porsi yang lebih tinggi. Ini perlu diikuti dengan identifikasi penentuan prioritas daerah dan komoditas agroindustri yang hendak dikembangkan lebih lanjut.

12

2.3 Strategi pembangunan pertanian di Indonesia Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (20152019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah. Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,

(5)

Meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

Indonesia,

(6)

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan. (1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

13

a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, c. Pengembangan agroindustri perdesaan, d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran, e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumbersumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik).

14

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: A. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. B. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. C. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019). D. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan. E. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi. F. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha. 15

G. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi: a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan. c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

2.4 Permasalahan Sektor PPK Kendati sektor pertanian memiliki multifungsi, kenyataannya ada beberapa masalah fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK), yaitu : (1) masalah kesempatan kerja dan dan kesejahteraan; (2) kemiskinan dan ketidaktahanan pangan; (3) kegureman usaha PPK; (4) nilai tukar petani; (5) keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha; (6) degradasi kualitas sumber daya alam; dan (7) masalah daya saing dan persaingan yang tidak adil. Subbahasan berikut akan menjelaskan permasalahan tersebut lebih lengkap.

16

2.4.1 Masalah Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Tingkat pendapatan per tenaga kerja sektor PPK relatif sangat rendah. Tabel 11.5 menunjukkan bahwa nilai produksi per tenaga kerja untuk sektor PPK cenderung turun dari 0,34 pada tahun 2000 menjadi 0,31 pada tahun 2004. Pada saat yang sama, nilai produksi per tenaga kerja sektor industri jauh lebih tinggi,yang berkisar antara 2,36 hingga 2,8 selama periode 2000 – 2004. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tingkat pendapatan per tenaga kerja PPK rendah? Penyebabnya adalah : pertama, petani memiliki produktivitas yang rendah akibat keterbatasan berbagai faktor produksi terutama lahan. Kedua, produktivitas yang rendah kerena jumlah petani yang terlalu banyak. Ketiga, gabungan kedua hal tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005: 15). Masalah kesejateraan ini juga tercermin dari jumlah penduduk miskin di PPK mencapai lebih dari 60 persen dari total penduduk miskin, tingakat pengangguran di PPK sekitar 50 persen dari total pengangguran terbuka. TABEL 11.5 Indeks Nilai Produksi per Tenaga Kerja 2000

2001

2002

2003

2004

PPK

0,34

0,36

0,35

0,32

0,31

Industri (Total)

2,36

2,49

2,53

2,80

2,78

Industri terkait PPK

2,40

2,42

2,47

2,61

2,64

2.4.2 Kemiskinan dan Ketidaktahanan Pangan Kondisi kemiskinan yang terjadi di sektor PPK erat kaitannya dengan ketahan pangan (food security). Walaupun pada tingkat nasional jumlah produksi pangan (diukur dari kalori) mengalami surplus, masalah ketidaktahanan pangan (food security), gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan masih terjadi di daerah-daerah.

17

Masalah pangan juga memiliki dimensi tersendiri dilihat dari kualitas pangan, keamanan pangan, keanekaragaman pangan, seperti daging, susu, jagung, kedelai, gula, bahkan garam juga menimnulkan ketidaktahanan pangan yang memiliki dampak luas. Ketidaktahanan pangan juga terkait dengan goncangan (shock) seperti kekeringan, bencana, atau fluktuasi pasar internasional. Banyakanya orang Indonesia yang mengalami ketidaktahanan pangan dapat dilihat dari besarnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya jika seseorang itu tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengonsumsi 2.100 kalori per hari dan juga untuk membeli barang-barang penting nonmakanan seperti makanan dan rumah. Menurut MDG Indonesia, dua pertiga penduduk mengonsumsi kurang dari 2.100 kalori per hari. Di Indonesia, ketidaktahanan pangan bukan disebabkan oleh kurangnya persediaan beras, tetakemampuan orang untuk membeli beras, di mana kebutuhan diimpor rata-rata 10% untuk kebutuhan nasional. Cara untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam jangka panjang ada dua cara : pertama, seperti yang disinggung dalam Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan, yaitu dengan memajukan pembangunan perdesaan dan memperluas sistem kredit mikro. Kedua, cara langsung dengan memberi dana secara memadai yang besarnya diperkirakan dengan ‘jurang kemiskinan’. Jurang kemiskinan menceriminkan seberapa jauh rata-rata orang miskin berada dibawah garis kemiskinan. Jurang kemiskinan pada tahun 2002 diperkirakan kira-kira Rp. 220.850 per orang miskin per tahun, selanjutnya dikalikan jumlah orang miskian sebanyak 38 juta, dihasilkan transfer tahunan yang dibutuhkan sejumlah Rp. 8,4 triliun. Perkiraan jumlah biaya tahunan unutk pangan adalah Rp. 1,09 triliun (lihat tabel 11.6) (BPS, Bappenas, UNDP, 2004). Namun, dalam pelaksanaannya perlu menambah biaya administrasi, plus tunjangan untuk kebocoran akibat salah sasaran. Kebocoran tidak hanya terjadi karena korupsi, tetapi terutama kerena kesulitan mengidentifikasi atau menetapkan target orang yang miskin.

18

TABEL 11.6 Indeks Ketidaktahanan Pangan dan Biaya Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi, 2002. Provinsi

Penduduk

Indeks

Indeks

Indeks

Perkiraan

Hitungan

Hitungan

Ketidakt

Biaya

Kepala

Kepala

ahanan

untuk

Total

untuk

Pangan

Ketahanan

Pangan

Pangan

per

tahun

(RP)

Sumatra Utara

11,891,742

15,84

4,48

0,59

66.570.184.800

Sumatra Barat

4.289.647

11,57

2,99

0,31

14.154.688.140

Riau

5.307.863

13,61

2,94

0,33

19.710.608.232

Jambi

2.479.469

13,18

5,11

0,82

21.462.109.944

Sumatra Selatan

7.170.327

22,32

4,61

0,72

51.056.292.048

Bengkulu

1.6480597

22,70

4,77

0,62

9.873.598.248

Lampung

8.862.338

24,05

5,55

0,74

43.087.858.752

Bangka Belitung

913.868

11,62

3,12

0,29

3.240.000.204

DKI Jakarta

8.379.069

3,42

0,07

0,00

438.595.440

Jawa Barat

36.914.883

13,38

2,44

0,25

89.487.132.696

Jawa Tengah

31.691.866

23,06

5,88

0,71

217.321.705.992

DI Yogyakarta

3.156.229

20,14

5,19

0,77

24.451.374.240

Jawa Timur

35.148.579

21,19

5,73

0,72

248.791.269.144

Banten

8.529.799

9,22

1,14

0,13

11.761.240.068

Bali

3.216.881

6,89

0,64

0,05

1.555.227.144

Tenggara

4.127.519

27,76

9,01

1,06

42.757.703.952

Tenggara

3.924.871

30,74

11,60

1,66

50.788.055.748

Kalimantan Barat

4.167.293

15,46

3,75

0,46

20.532.588.372

Kalimantan Tengah

1.947.263

11,88

4,26

0,67

13.696.244.700

Kalimantan Selatan

3.054.129

8,51

1,66

0,18

4.736.222.100

Kalimantan Timur

2.566.125

12,20

3,34

0,44

14.378.619.024

Sulwesi Utara

2.043.742

11,22

2,44

0,27

5.667.630.120

Sulawesi Tengah

2.268.046

24,89

5,37

0,86

17.939.100.600

Sulawesi Selatan

8.244.890

15,88

5,07

0,67

45.559.263.912

Sulawesi Tenggara

1.915.326

24,22

8,78

1,40

24.224.656.128

Gorontalo

855.057

32,12

13,16

1,96

14.740.606.380

Indonesia

202.707.418

18,20

4,39

0,56

1.091.672.721.744

Nusa Barat Nusa Timur

19

2.4.3 Kemiskinan dan Kerawanan Pangan Isu tentang ketahanan pangan masih merupakan masalah sensitif dalam pembangunan di Indonesia sehingga beberapa isu tentang kerawanan pangan dnegan cepat diekspos menjadi isu nasional. Secara umum, wilayah yang termasuk memiliki resiko rawan pangan tinggi dicirikan oleh : (a) daya dukung lahan pertanian untuk kebutuhan produksi pertanian relatif terbatas; (b) sumber daya manusia umumnya berkualitas rendah; dan (c) sarana dan prasarana relatif terbatas. Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai arti politis yang negatif bagi penguasa. Sejarah membuktikan bahwa beberapa NSB, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa (Hardiansyah, et all, 1999). Data dari BPS menunjukkan bahwa masih terdapat banyak penduduk miskin yang rentan terhadap rawan pangan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 berjumlah 39,30 juta (17,75%), sementara pada tahun 2007 berjumlah 37,17 juta (16,58%), sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2006 (BPS, 2007). Pada saat bersamaan, jumlah penduduk yang mengalami kondisi sangat rawan pangan pada tahun 2006 mencapai sekitar 10,04 juta jiwa (4,52%), sedangkan pada tahun 2007 mencapai sekitar 5,71 juta jiwa (2,55%). Daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kondisi rawan pangan

dapat dilihat pada Gambar 11.3. Gambar ini menunjukkan bahwa daerah – daerah di Indonesia yang mengalami kondisi sangat rawan pangan adalah provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung. GAMBAR 11.3 Daerah – Daerah Rawan Pangan di Indonesia

20

Tabel Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2014 Provinsi

< 70% AKG

70%-89,9% AKG

>= 90% AKG

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

jumlah

%

Aceh

1,107,210

22.67

1,701,959

34.85

2,074,448

42.48

4,883,617

100.00

Sumatera Utara

2,431,510

17.72

4,509,561

32.86

6,782,036

49.42

13,723,108

100.00

Sumatera Barat

788,367

15.41

1,711,323

33.45

2,615,776

51.13

5,115,466

100.00

Riau

1,122,862

18.25

1,951,096

31.71

3,079,681

50.05

6,153,639

100.00

Kepulauan Riau

501,782

26.31

444,937

23.33

960,779

50.37

1,907,498

100.00

Jambi

779,638

23.40

1,199,859

36.01

1,352,981

40.60

3,332,478

100.00

SumSEL

1,268,802

16.03

2,615,737

33.05

4,030,935

50.92

7,915,474

100.00

Bangka

239,967

17.95

495,348

37.05

601,738

45.00

1,337,053

100.00

Bengkulu

292,878

15.94

625,864

34.07

918,454

49.99

1,837,196

100.00

Lampung

1,711,062

21.38

3,053,763

38.16

3,237,982

40.46

8,002,806

100.00

DKI Jakarta

1,428,344

14.21

3,032,309

30.17

5,588,761

55.61

10,049,414

100.00

Jawa Barat

7,919,360

17.27

15,554,636

33.92

22,385,480

48.81

45,859,476

100.00

Banten

1,809,155

15.54

3,620,510

31.09

6,215,614

53.37

11,645,278

100.00

Jawa Tengah

5,811,706

17.37

11,527,619

34.45

16,118,660

48.18

33,457,986

100.00

DIY

219,668

6.05

1,158,481

31.89

2,254,834

62.07

3,632,983

100.00

Jawa Timur

5,228,100

13.56

13,848,645

35.93

19,471,661

50.51

38,548,407

100.00

Bali

283,602

6.93

1,017,041

24.85

2,792,067

68.22

4,092,710

100.00

NTB

529,021

11.11

1,503,674

31.59

2,727,672

57.30

4,760,367

100.00

NTT

1,607,237

32.01

1,728,148

34.42

1,685,127

33.56

5,020,512

100.00

Kalbar

932,582

19.84

1,649,916

35.10

2,117,996

45.06

4,700,494

100.00

Kalteng

405,205

16.69

791,447

32.60

1,231,149

50.71

2,427,801

100.00

Kalsel

597,318

15.29

1,076,856

27.57

2,231,712

57.14

3,905,887

100.00

Kaltim

1,455,228

36.82

1,376,593

34.83

1,120,342

28.35

3,952,162

100.00

Sulawesi Utara

380,378

15.98

779,086

32.72

1,221,417

51.30

2,380,881

100.00

Gorontalo

197,587

17.74

388,720

34.90

527,610

47.37

1,113,917

100.00

Sulteng

484,504

17.18

1,094,272

38.81

1,240,996

44.01

2,819,772

100.00

Sulawesi

1,271,460

15.12

2,941,342

34.97

4,197,720

49.91

8,410,522

100.00

Sulawesi Barat

172,244

13.73

430,906

34.34

651,704

51.93

1,254,854

100.00

Sulawesi

451,816

18.54

818,346

33.58

1,166,953

47.88

2,437,115

100.00

Maluku

500,252

30.26

516,863

31.27

635,802

38.47

1,652,916

100.00

Maluku Utara

397,621

35.10

380,427

33.59

354,659

31.31

1,132,707

100.00

Papua

1,109,699

36.06

972,542

31.60

994,965

32.33

3,077,207

100.00

Papua Barat

303,177

35.83

305,362

36.09

237,608

28.08

846,147

100.00

Indonesia

43,739,341

17.40

84,823,188

33.74

122,825,321

48.86

251,387,851

100.00

Belitung

Selatan

Tenggara

21

Sumber : BPS diolah oleh Pusat Ketersedian dan Kerawanan Pangan , BKP Keterangan : Kategori Konsumsi < 70% AKG (Sangat Rawan) Kategori Konsumsi < 71 - 89.9 % AKG (Rawan Pangan) Kategori Konsumsi > 90% AKG (Tahan Pangan)

2.4.4 Kegureman Usaha PPK Bagi petani, kegureman bisa dilihat dari kecilnya penguasaan lahan. Sementara itu, nelayan tercermin pada kecilnya perahu dan terbatasnya alat tangkap. Tabel 11.7 menunjukkan bahwa jumlah petani gurem terutama di Jawa terus meningkat. Kegureman tidak hanya berakibat pada kemiskinan dan rendahnya daya tangkal PPK terhadap kejutan luar (external shock) seperti turunnya harga atau naiknya baiya produksi, tetapi juga berakibat pada keterbatasan adaptasi teknologi dan rendahnya produktivitas, efisiensi, dan daya saing. TABEL 11.7 Perubahan Jumlah Rumah Tangga Petani Uraian

1993

2003

Catatan

Jumlah Rumah Tangga Pertanian

20,8 Juta RTP

25,4 juta RTP

+ 2,2%/ tahun

Jumlah Petani Gurem (Lahan Usaha <0.5

10,8 juta RTP

13,7 juta RTP

+ 2,6%/ tahun

52,7%

56,5%

Ha/KK) % RT Petani Gurem/ RT Petani Pengguna Lahan

2.4.5 Nilai Tukar Petani Hal lain yang dapat diamati pada nilai tukar petani adalah tingkat kesejahteraan petani. Meskipun harus dibaca dan diinterprestasikan secara hati-hati, angka nilai tukar ini memberikan gambaran bahwa kesejahteraan petani belum sepenuhnya membaik. Jika diamati nilai tukar yang diterima memang meningkat dari tahun 1983 dengan indeks 100 menjadi sekitra 113 pada tahun 1989. 22

Nilai tukar sebanding dengan angka inflasi atau angka indeks harga perdagangan besar yang meningkat menjadi 172 pada Februari 1989 (BPS, 1989). Dengan membandingkan kedua angka ini sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, perbandingan antara kenaikan nilai tukar dengan perkembangan inflasi tidak memadai. Namun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman arti pembangunan pertanian dan perdesaan. Di satu pihak, perbedaan pemahaman tentang ari ti nilai tukar di antara pengamat ataupun pihak terkait manunjukkan kurangnya perhatian terhadap arti pembangunan pertanian di Indonesia. Kedua, penggunaan indikator nilai tukar, dengan dalih yang tidak benar, untuk menarik kesimpulan tentan gberkurangnya kesejahteraan petani dapat juga diartikan kurangnya pemahaman tentang arti peran sektor pertanian dalam pembangunan. Ketiga, perlu di sadari bahwa membaca data dan informasi bukan bermaksud melihat siapa yang salah, tetapi lebih baik dipandang yang mana yang tidak dapat dan bagaiman memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Inilah yang diharapkan sebagai pengetahuan dan peran ekonomi pertanian dalam pembangunan. Selama periode Januari sampai Oktober tahun 2008, Nilai Tukar Petani (NTP) di empat belas provinsi di Indonesia relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan tahun dasar 2007 (lihat Tabel 11.8). Artinyatingkat kesejahteraan petani atau daya beli masyarakat petani relatif tidak mengalami perubahan. NTP yang terendah selama periode tersebut terjadi pada bulan April, terutama NTP Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Bali, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Jawa Timur (Jatim) yang hanya mencapai angka 92,9%; 96,7%; 97,6%; dan 98,8% secara berturut-turut (BPS, 2010). Dengan kata lain, kesejahteraan petani pada bulan April ternyata memburuk jika dibandingkan dengan bulan Januari dan yang paling menderita adalah para petani di Jabar, Jateng, Bali, Kalsel, dan Jatim.

23

Pada bulan Oktober, angka NTP tertinggi terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, dan Jateng dengan nilai mencapai 110,2%, 104,9% dan 102,4% secara berturut-turut, sementara yang terendah di Nagroe Aceh Darusalam (NAD), Jabar dan Kalimantan Selatan (Kalsesl). Kesejahteraan petani terlihat memiliki tren yang menurun di provinsi Jabar, Jatim, NAD, Sumatra Utara (Sumut), Suamtra Barata (Sumbar), Sumatra TABEL 11.8 Nilai Tukar Petani Bulan di Empat Belas Provinsi di Indonesia Tahun 2008 (2007=100) Provinsi

Tahun 2008 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sep

Okt

Jabar

99,1

97,9

94,5

92,9

94,2

95,8

96,5

97,0

96,8

95,9

Jateng

98,7

97,8

95,5

96,7

98,3

99,8

100,3

101,1

102,3

102,4

DI.Yogyakarta

103,2

103,8

102,0

102,7

103,7

103,8

105,8

107,1

109,1

110,2

Jatim

103,2

102,0

98,3

98,8

100,2

101,1

102,7

103,6

102,7

99,3

Aceh (NAD)

100,4

100,6

101,7

100,3

99,7

99,7

99,0

98,8

97,4

94,5

Sumut

103,6

104,1

102,5

103,3

104,6

104,5

104,3

103,0

101,2

97,4

Sumbar

104,0

106,3

108,5

107,1

105,8

106,1

108,0

106,8

105,7

101,1

Sumsel

104,2

106,9

105,2

101,0

102,4

102,6

104,0

103,5

102,2

93,5

Lampung

100,9

100,5

100,4

102,3

104,2

104,8

107,0

108,0

109,3

104,9

Bali

101,6

101,6

99,2

96,7

98,8

99,7

102,3

101,9

102,1

101,7

NTB

99,3

100,1

98,7

100,0

100,7

99,1

99,3

100,4

99,9

97,3

Kalsel

99,9

99,8

97,7

97,6

97,3

97,0

97,1

98,4

98,0

96,3

Sulut

104,0

103,5

105,0

101,8

99,3

100,1

102,1

102,1

100,7

100,2

Sulsel

99,2

98,7

98,7

101,8

100,9

100,1

102,2

102,5

101,4

100,3

2.4.6 Keterbatasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Adanya jumlah tenaga kerja yang berlebihan di sektor PKK dan masalah ketimpangan distribusi yang serius menyebabkan kemampuan PPK dalam menciptakan kesempatan kerja secara cepat untuk menampung limpahan sektor lain hanya berhasil secara jangka pendek. Di sisi lain, kesempatan kerja dan berusaha di luar PPK bagi petani, nelayan, atua petani hutan sangat terbatas.

24

Terhambatnya pergeseran struktur tenaga kerja tersebut, disebabkan oleh faktor-faktor internal petani/nelayan; ataupun faktor eksternal pada sektor lain yang memang kurang dirancang untuk menerima limpahan tenaga kerja PPK. Namun, potensi untuk mengatasi hal tersebut cukup besar mengingat dalam struktur pendapatan rumah tangga petani, pangsa pendapatan dari luar usaha tani (buruh, industri kerajinan, dan lain-lain) semakin besar dan berkisar antara 10 hingga 75%. 2.4.7 Degradasi Kualitas Sumber Daya Alam Degradasi ini terkait dengan degradasi kawasan hutan, jenis tumbuhan, dan jenis satwa. Degradasi sumber daya alam tersebut kemudian semakin diperberat dengan praktik kejahatan (illegal logging, illegal fishing), kerusakan, dan degradasi infrastruktur, konflik penguasaan lahan, inkonsistensi tata ruang, dan berbagai keputusan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam. Pengalihfungsian lahan pertanian merupakan bagian dari penyimpangan dalam pemanfaatan tata ruang. Selama ini tata ruang yang ada jarang dikendalikan dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah. Jika hujan, langsung terjadi banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau menimbulkan kekeringan yang luar biasa. Mengapa banjir? Karena banyak lokasi yang di dalam tata ruang ditetapkan menjadi daerah resapan air, misalnya, disulap menjadi kawasan industri atau kompleks perumahan. Kawasan hutan di pegunungan juga mengalami kerusakan yang makin parah. 2.4.8 Masalah Daya Saing dan Persaingan Yang Tidak Adil Hal ini terkait dengan daya saing usaha dan produk PPK Indonesia di pasar internasional dan pasar domestik, di samping perlindungan terhadap praktik perdagangan tidak adil (unfair trade). Banyak masalah dalam kegiatan on farm, tetapi terutama masalah yang terdapat pada off farm, yang menentukan daya saing.

25

Infrastruktur, layanan keuangan, layanan transportasi, teknologi, perpajakan, kebijakan yang kurang tepat, dan ekonomi biaya tinggi telah menekan daya saing usaha dan produk PPK. Permasalahan yang paling krusial adalah pasar dan politik sama-sama meminggirkan (undervalue) sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumber daya alam (resource-based). Sektor ekonomi yang sangat strategis, yang merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, yang menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk Indonesia, dan menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan menjadi katup pengaman pada krisis ekonomi itu, ternyata masih terpinggirkan. Ada yang berargumen bahwa diskriminasi pasar terhadap agribisnis dan sektor pertanian secara umum merupakan bagian dari rangkaian sejarah Orde Lama dan Orde Baru atau masa lalu yang buruk. Namun, ketika pemerintah baru yang konon paling legitimate ini tidak menunjukkan pemiihakan yang serius terhadap agribisnis, kehutanan, dan basis sumber daya alam lainnya, hipotesis yang berkembang adalah terdapat kesalahkaprahan) struktural akut – minimal di tingkat persepsi dan pemahaman yang menghinggapi kaum elite, terutama ekonomi dan politisi. Dengan makin tingginya tingkat integrasi global, harga-harga komoditas pertanian dan agribisnis cenderung menurun sejak tahun 1970-an, sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini tentu saja dapat berakibat sangat buruk bagi negara-negara produsen, yang sebagian berada di NSB, terdapat disinsentif serius bagi

individual

petani

produsen

untuk

meningkatkan

produksi

dan

produktivitasnya, dan sebagainya. Namun demikian, harga di tingkat konsumen di negara-negara industri cenderung meningkat. Dalam istilah ekonomi, elastisitas transmisi harga komoditas pertanian dan agribisnis ini sangat kecil sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen tidak dapat dinikmati oleh petani produsen. Kenaikan harga di pasar dunia biasanya dapat tertransmisi kepada harga domestik, tetapi penurunan harga dunia itu biasanya tidak atau lambat sekali mampu mempengaruhi penurunan harga tingkat konsumen di pasar domestik.

26

2.5 Revitalisasi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Versi Pemerintah SBY-JK 2.5.1 Makna Revitalisasi Setidaknya ada dua yang menarik untuk dicermati ketika Presiden SBY mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 Juni 2005 (Pikiran Rakyat, 2005). Pertama, pencanangan RPPK didasari oleh sebuah tujuan mulia pemerintah mengembalikan tiga sektor tadi ke “jalur yang benar,” yakni mampe mengemban sebagai sektor andalan dan motor penggerak bagi majunya perekonomian makro nasional. Kedua, pencanangan RPPK oleh Presiden dilakukan dalam suasana penuh keprihatinan, menyusul munculnya berbagai temuan adanya balita penderita beragam penyakit dikantung-kantung kemiskinan dan daerah terpencil. Kemudian pada saat kita masih tertegun dan terkaget-kaget oleh temuan yang tak terkirakan sebelumnya itu, kita kian tertohok oleh sebuah kenyataan bahwa masih banyak anak negeri yang menderita busung lapar dan kurang gizi. Revitalisasi PPK mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian dalam arti luas secara proposional dan kontekstual; dalam arti menyegarkan kembali vitalitas; memberadayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Kementerian Bidang Perekonomian, 2005: 11). Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan cara-cara yang top-down sentralistik; bukan pula orientasi proyek untuk menggalang dana, tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerja sama stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat untuk melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekedar hanya menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005: 12).

27

2.5.2 Arah Masa Depan Dalam program pemerintahan SBY, telah ditetapkan arah masa depan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK). Arah masa depan PPK akan mencakup pandangan masa depan terhadap posisi PPK di Indonesia dalam Kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tabel 2.1 merangkum arah masa depan sektor PPK tersebut Tabel 2.5.1 Arah Masa Depan Sektor PPK

Petani

Masalah

Arah Masa Depan

1.

Dalam tahun 1993-2003 jumlah petani gurem (dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta KK menjadi 13,7 juta KK (meningkat 2,6% pertahun). Hal ini menunjukkan terjadinya marginalisasi pertanian sebagai akibat langsung dari kepadatan penduduk. Sementara itu, luas lahan semakin berkurang dan perkembangan kesempatan kerja di luar pertanian terbatas.

2.

Kualitas SDM pertanian juga rendah. Menurut data BPS tahun 2002, tingkat pendidikan tenaga kerja pertanian yang tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 35%, tamat SD 46%, dan tamat SLTP 14%

Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dapat dilakukan melalui: (a) peningkatan skala usaha sesuai dengan sifat komoditasnya. Misalnya untuk petani pangan luas lahan minimal 1 hektar per petani di Jawa-Bali dan 2,5 hektar per petani di luar JawaBali; (b) pengusahaan komoditas sesuai dengan permintaan pasar; (c) diversifikasi usaha rumah tangga melalui pengembangan agroindustri pedesaan dengan kegiatan nonpertanian; (d) pengembangan kelembagaan penguasaan saham petani untuk sektor hulu maupun hilir; (e) kebijakan perlindungan bagi petani dan usahanya.

Sumber daya Pertanian

Akses sektor pertanian terhadap sumber daya tersebut dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti: (a) terbatasnya sumber daya alam dan air yang digunakan; (b) sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk indonesia (900m²/kapita); (c) banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan perkeluarga petani kurang dari 0,5 ha; (d) tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan tidak terjaminnya status penguasaan lahan (land tenure)

Pengembangan lahan pertanian dapat ditempuh melalui: (a) reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan perkapita; (b) pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta ha; (c) fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru); serta (d) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Produk & Bisnis Pertanian

Dalam kurun waktu yang panjang pembangunan pertanian selalu diidentikkan dengan kegiatan produksi usaha tani semata (proses budidaya atau agronomi) sehingga hasil pertanian identik dengan komoditas primer. Kegiatan pertanian masa lalu lebih berorientasi kepada peningkatan produksi komoditas primer dan kurang memberi kesempatan untuk memikirkan perkembangan produk hilir. Selama ini kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan devisa lebih banyak diperoleh dari produk segar (primer) yang relatif memberi nilai tambah kecil dan belum mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar.

Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan agribisnis, yang pada hakikatnya menekankan kepada tiga hal, yaitu: (1) pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis sehingga aspek usaha dan pendapatan menjadi dasar pertimbangan utama; (2) pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan sektor lain (lintas/inter-sektoral); (3) pembangunan pertanian bukan pengembangan komoditas secara parsial, melainkan sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendekatan petani.

Sumber: disarikan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005)

28

2.5.3 Strategi Revitalisasi a. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Hal lain yang terkait dengan masalah ketahanan pangan adalah kemandirian pangan. Dalam dokumen RPJPN 2005-2025, kemandirian pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2008). Ketahanan pangan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional karena hal-hal berikut: 1. Akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. 2. Pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri dari atas tiga subsistem, yaitu (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; (2) distribusi pangan lancar dan merata; dan (3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga menurut jangka waktu implementasinya, yaitu kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang. Kebijakan yang ditempuh dalam jangka pendek adalah memberlakukan kebijakan stabilisasi harga bahan pokok. 29

Sementara itu, kebijakan yang dilakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang secara berturut-turut adalah mempercepat pencapaian swasembada komoditas pangan strategis dan percepatan diversifikasi pangan. Selama

jangka

menengah,

pemerintah

mentargetkan

tercapainya

swasembada pangan pada lima komoditas strategis, yakni padi, jagung, kedelai, gula, sapi potong. Pokok-pokok kebijakan ketahanan pangan yaang harus mendapat prioritas dalam pembangunan jangka panjang, yaitu: 1. Mengembangkan sistem pengaturan perdagangan pangan yang adil 2. Melakukan pengendalian koversi lahan 3. Meningkatkan produktivitas usaha pangan 4. Peningkatan pengelolaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang 5. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan 6. Melakukan antisipasi terhadap dinamika perubahan iklim dan sumber daya air 7. Meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk dan 8. Mengembangkan aliansi solidaritas masyarakat mengatasi kerawanan pangan b. Strategi dan Kebijakan Pembiayaan Pertanian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan pertanian adalah sebagia berikut: 1. Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio budaya pedesaan. 2. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas 30

3. Usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh pihak investor 4. Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi 5. Belum berkembangnya lembaga peminjaman usaha di bidang pertanian (Asuransi Pertanian) 6. Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian 7. Belum berkembangnya lembaga keuangan pedesaan/lembaga kredit mikro di pedesaan. Strategi yang ditempuh dalam rangka mengembangakan pembiayaan pertanian adalah: a) Menyempurnakan kebijakan pembiayaan yang ada sehingga dapat meningkatkan aksesbilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan b) Mengembangkan pola subsidi bunga kredit agar kredit perbankan terjangkau oleh petani kecil di pedesaan c) Mengembangkan pola penjaminan kredit dan pola pendampingan bagi UMKM agribisnis d) Mengembangkan pembiayaan pola bagi hasil/syariah untuk pembiayaan sektor pertanian e) Mengembangkan lembaga keuangan khusus pertanian dan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk pembiayaam UMKM agribisnis f) Mengembangkan skim kredit yang tersedia menjadi skim kredit agribsinis yang mudah diakses oleh petani g) Mensosialisasikan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada

31

h) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan dan negara donor di luar negeri untuk pengembangan pembiayaan agribisnis dan i) Meningkatkan

partisipasi/memobilisasi

dana

masyarakat

untuk

pengembangan agribisnis c. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekspor Produk Pertanian target ekspor komoditas pangan, perkebunan, dan peternakan tahun 2005 diharapkan dapat mencapai 7,8 miliar dollar AS. Nilai ekspor diharapkan tumbuh minimal 5% pertahun sehingga pada tahun 2009 total ekspor mencapai 12 miliar dollar AS. Strategi pengembangan ekspor yang perlu ditempuh terlihat pada tabel. Tabel 2.2 Strategi Pengembangan Ekspor Strategi

Melalui

Meningkatkan daya saing produksi dalam negeri

a. Pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian agar mampu mengakses teknologi pengolahan hasil dan informasi pasar b. Menumbuhkembangkan industri pengolahan hasil pertanian di pedesaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat c. Meningkatkan volume, nilai, dan keragaman produk ekspor baik segar maupun olahan d. Penumbuhan kawasan agroindustri melalui pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (P3HP) e. Pengembangan sarana dan prasarana pasar termasuk cold stirage dan packing house f. Harmonisasi tarif, pajak/pungutan ekspor, dan standardisasi mutu

Peningkatan pangsa pasar ekspor

a. Pengembangan informasi pasar dan market intelligenci b. Penguatan diplomasi, negosiasi dalam membuka pasar c. Perluasan akses pasar melalui promosi dan pengembangan Free Trade Area (FTA) d. Peningkatan kerjasama internasional e. Peningkatan kemampuan negosiasi dan diplomasi (sekretariat WTO, training, magang) f. Sosialisasi hasil-hasil negosiasi dan diplomasi

32

d. Strategi dan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Lahan Pertanian Sektor pertanian dihadapkan kepada berbagai masalah, antara lain sempitnya lahan pertanian per kapita penduduk Indonesua (900 m²/kapita), makin banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan <0,5 ha/keluarga, cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dan tidak amannya status penguasaan lahan (land tenure). Oleh karena itu, revitalisasi pertanian perlu dipercepat melalui: (i) kompensasi konversi lahan sawah (ii) pembukaan lahan pertanian baru (iii) penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri pedesaan sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga tani. e. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Produk Pertanian Baru Untuk mempercepat peningkatan nilai tambah yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelakunya, strategi pengembangan komoditas pertanian harus difokuskan kepada produk hilir agroindustri. Mengingat besarnya investasi untuk mengembangkan produk hilir, komoditas yang akan dikembangkan produk hilirnya harus dipilih yang mempunyai nilai tambah besar, investasinya tidak terlalu besar, pasar produknya cukup luas, penguasaan sumber daya manusia mencukupi dan tersedianya berbagai prasyarat normatif lain yang mampu dipenuhi. Untuk itu, pengembangan komoditas akan diprioritaskan kepada komoditas antara lain: padi, jagung, kedelai, pisang, jeruk, bawang merah, anggrek, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, tebu, sawi, dan ayam. 2.6 Kendala Revitalasi Pertanian Melonjaknya

harga beras

dan

gula

akhir-akhir ini

hendakanya

menyadarkan kita akan adanya kelemahan dalam manajemen pembangunan pertanian, padahal sector pertanian telah terbukti menjadi salah satu tumpuan usaha dan telah dapat membantu menyelamatkan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia karena kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja.

33

Namun, melonjaknya harga beras dan gula akhirnya membuka mata kita aka adanya persoalan dalam manajemen pembangunan pertainan Indonesia, terutama dalam pemerintah SBY-JK. Program RPPK yang dicanangkan Presiden SBY-JK, meski membawa angina segar, dalam pelaksanaanya masih mengalami beberapa kendala (Feriyanto, 2006; Arifin, 2005). Pertama, masalah pupuk menjadi kendala yang banyak dihadapi petani. Di samping jumlah produksi yang sangat terbatas, jeleknya sistem manajemen distribusi pupuk telah menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk sehingga mengganggu petani

dalam mengatur masa

tananmnya, serta tingginya harag beli pupuk telah menjadikan naiknya biaya operasi . buruknya kondisi

infrastruktur

pertanian juga menyebabkan hasil

pertanian tidak maksimal. Kedua, masih lemahnya akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan; peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani dan peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan; dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan pertahanan, padahal revitalasi pertanian pada dasarnya adalah upaya strategis pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional. Arah kebijakan pembangunan pertanian nasional adalah peningkatan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian. Ketiga, masih banyaknya sisi lemah implementasi strategi revitalisasi pertanian. Menyadari arti penting sector pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional, maka pemerintah perlu terus memperbaiki pelaksanaan Program RPPK agar efektifitasnya terus dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kebijakan sektor pertanian secara komprehensif perlu dilakukan mengingat eratnya keterkaitan pertanian dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Kesadaran tinggi yang muncul dari birokrat pusat dan daerah untuk menyusekskan Program RPPK, khususnya revitalisasi pertanian dapat menjadi stimulus positif bagi kesuksesan program tersebut.

34

Hal ini dapat dilihat dari perhatian birokrat pada potensi ekonomi daerah; hasil pertanian unggulan pertanian daerah; produk olahan hasil pertanian daerah serta jenis usahanya yang terus diupayakan untuk dikembangkan. Keempat, kendala di tingkat strategis, yaitu dokumen revitalisasi pertanian tidak diperkuat dengan perangkat perundang-undangan yang agak mengikat, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan persiden (perpres). Bahkan, secara hakikat, beberapa subtansi dalam dokumen revitalisasi pertanian tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Dokumen Politik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang telah tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005. Kelima, kendala yang bersifat fungsional, yaitu pendekatan strategis reviatalisasi pertanian ini terkesan sektoral, apalagi subsektoral pertanian, perikanan,n dan kehutanan yang hanya berbasis administrasi pemerintahan. Apalagi tujuan utama (ends) revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan haruslah dilihat sebagi instrument saja (means). Keenam, kendala yang bersifat oiperasional, yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Contoh yang paling mudah dipahami adalah sasaran terjadinya lahan pertanian abadi, termasuk 15 juta hektar lahan beririgrasi dan 15 juta hektar lahan kering. Saat ini diperlukan tambahan juta hektar lagi untuk mencapai sasaran tersebut berhubung lahan sawah beririgrasi yang tersedia saat ini baru sekitar delapan juta hektar karena selama lima tahun terakhir praktis tidak terdapat pembangunan jaringan irigrasi baru. Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan ekternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan matang dari para pembuat kebijakan dalam upaya pengembangan potensi wilayah. 35

Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan aset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Bahwa perkembangan perekonomian Indonesia dalam sektor pertanian maupun sector industri mengalami peningkatan maupun penurunan. Kedua sektor tersebut saling berkaitan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, karena sector pertanian menunjang sektor industri dan sebaliknya.

36

BAB 3 BAGIAN AKHIR 3.1 Daftar Rujukan Kuncoro, Mudrajad. 2010. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga. Dahuri, Rokhmin. 2005. “Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan” (online), (http://www.freelists.org/, diakses tanggal 27 Desember 2005). http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/data_statistik_kp_2014_ new.pdf

37

Related Documents


More Documents from "Harry Samuel Silaban"