Biroinformatika Solusi Untuk Birokrasi Indonesia

  • Uploaded by: achmad zaky
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Biroinformatika Solusi Untuk Birokrasi Indonesia as PDF for free.

More details

  • Words: 543
  • Pages: 2
BiroInformatika, Solusi untuk masalah birokrasi Indonesia1 Achmad Zaky Syaifudin, Teknik Informatika ITB, Peserta PPSDMS regional II Bandung

Birokrasi merupakan salah satu masalah besar di Indonesia yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Birokrasi juga yang menyebabkan banyak terjadinya korupsi di negeri ini.Birokrasi yang berbelit-belit dan menyusahkan telah membuat sebagian pihak melakukan jalan pintas untuk mempercepat birokrasi tersebut. Tidak hanya itu, pihak lain yang tidak mau melakukan hal negatif tersebut (kebanyakan investor asing) kini lari dari Indonesia. Mereka gerah dengan sistem perijinan pembuatan usaha di Indonesia, disamping lama hal itu juga menambah biaya investasi mereka. “Belum juga untung sudah ditarik dana sedemikian besar” demikian kata pengusaha pada umumnya. Hal itu juga yang berdampak terhadap banyaknya pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang seharusnya dibuat oleh para investor asing tersebut. Akibat lain dari runtunan akibat dari sistem birokrasi di Indonesia adalah kemiskinan karena banyak pengangguran tersebut. Sungguh dahsyat akibat yang ditimbulkan hanya karena birokrasi Indonesia yang salah. Dari sejumlah negara yang diteliti, Indonesia termasuk terburuk dan tak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India. Demikian survei yang dilakukan oleh lembaga think-tank Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong terhadap para eksekutif bisnis asing (expatriats). Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini didasarkan pada pertimbangan masih banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orangorang dekat mereka. Di zaman yang serba canggih dan cepat ini tampaknya teknologi informasi bisa dijadikan kunci untuk mengatasi masalah birokrasi yang pelik di atas. Di Amerika sudah beberapa tahun yang lalu menggunakan sistem online sebagai media untuk pembuatan dokumen dan sejenisnya. Hanya butuh beberapa hari untuk mengeluarkan surat tersebut. Bahkan Singapura hanya membutuhkan beberapa jam untuk proses perizinan usaha. Jadi dengan kata lain, investor asing langsung bisa beroperasi begitu dia datang ke Singapura. Hal itu hendaknya dapat dijadikan contoh oleh pemerintah Indonesia. Memang, pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan gerakan e-government, yaitu program pembuatan 1

Ditulis sebagai tugas artikel PPSDMS untuk bulan Januari 2007

situs semua lembaga pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Sayangnya, pembuatan situs tersebut nampaknya kurang efektif. Situs-situs lembaga pemerintahan yang bertebaran di Internet hanya berfungsi sebagai sistem informasi bukan untuk mempermudah birokrasi seperti yang telah dibuat di Amerika dan Singapura. Dengan menggunakan media internet proses perizinan akan lebih cepat dan memudahkan. Para pengusaha yang ingin mendapatkan izin dari pemerintah cukup mengakses alamat web dimana aplikasi perizinan dibuat. Dengan begitu, mereka tinggal mengisi form data yang dibutuhkan untuk selanjutnya buktinya diberikan ke Instansi Pemerintah terkait bersama dengan dokumen syarat yang dibutuhkan. Data yang telah masuk dalam sistem database pemerintah kemudian disesuikan dengan data dokumen yang diberikan langsung untuk selanjutnya surat bisa dikeluarkan dalam hitungan hari. Begitu mudah dan cepatnya dengan pemanfaatan teknologi Informasi. Masalah kemudian timbul ketika teknologi ini diimplementasikan dalam sistem pemerintahan adalah rendahnya kualitas SDM di Indonesia terutama yang memiliki pengetahuan di bidang komputer. Namun hal itu seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah bahwa mereka harus secepatnya dicerdaskan dengan implementasi sistem baru ini. Dengan kata lain, satu program memiliki dua fungsi yaitu memangkas birokrasi dan pencerdasan perangkat pemerintahan terhadap teknologi informasi. Sehingga diharapkan kesejahteraan pun bisa diperoleh.

Related Documents


More Documents from "Fajar Shidiq"