Bioetika Dalam Pembangunan Kesehatan Nasional

BIOETIKA DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL

Taufik Suryadi

Pembangunan Kesehatan 



Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara sinergistik dengan tujuan untuk meningkatkan KESADARAN, KEMAUAN, dan KEMAMPUAN HIDUP SEHAT bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah proses yang terusmenerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

MASAL AH NAS IO NAL YAN G BE RP ENGAR UH PADA PEMBAN GUNAN KESEHAT AN  





 

KEMISKINAN KEADAAN DAN KEMAMPUAN ANTAR DAERAH YG SANGAT BERBEDA DESENTRALISASI KESEHATAN YG BELUM OPTIMAL PROSES PEMBELAJARAN DEMOKRATISASI BENCANA ALAM/ FLU BURUNG KESADARAN MASARAKAT UTK PHBS MASIH SANGAT RENDAH

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN (1)

1. Banyak masalah kesehatan seharusnya dapat dideteksi dan diatasi secara dini pada tingkat paling bawah (“GRASS ROOT”) 2. MASALAH TENAGA KESEHATAN: belum merata, tdk sinkron antara kebutuhan didaerah dan anggaran yg disiapkan.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN (2) 1.

2.

3.

4.

MASALAH SARANA PELAYANAN: belum jelas betul antara kebutuhan & kemampuan(Pustu,Puskesmas,puskplus) RS masih mahal, BLU belum mulus Pembiayaan kesehatan belum fokus dan belum sinkron.Masih ada penggunaan hasil pelay kesehatan utk PAD. ASKESKIN : belum semua dapat, TT kelas 3 RS kurang; sistem pengelolaan belum optimal Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular

PER HATIAN KH USUS PEMB ANGUNAN K ES EH ATAN

PE NDUD UK RENT AN

KONSEP BIOETIK DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

Bioetika bersifat interdisipliner  





ILMU-ILMU BIOLOGI KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN LAIN ETIKA, TEOLOGI, DAN PSIKOLOGI HUKUM, POLITIK, KEPENDUDUKAN DAN ILMU PEMERINTAHAN.

Bioetika juga mencakup perhatian pada: 



RISET BIOMEDIS DAN RISET TENTANG PERILAKU MANUSIA, BAIK DENGAN TUJUAN TERAPI ATAU TIDAK. ISU BIOETIK JUGA MENCAKUP SECARA LUAS ISU-ISU SOSIAL SEPERTI KESEHATAN MASYARAKAT, LINGKUNGAN KERJA DAN DEMOGRAFI.

EMPAT PRINSIP BIOETIK  AUTONOMY

 BENEFICENCE

 NONMALEFICENCE  JUSTICE

KONTEKS HAM 





FULFILL  NONMALEFICENCE, BENEFICENCE PROTECT  NONMALEFICENCE, JUSTICE RESPECT  AUTONOMY, JUSTICE

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIDANG-BIDANG UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN: A.UPAYA KESEHATAN B.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT C.SUMBER DAYA KESEHATAN D.LINGKUNGAN SEHAT E. PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA F. MANAJEMEN KESEHATAN G.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN H.DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Gambar 1

BIDANG-BIDANG UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIK YANG MEMPENGARUHINYA LINGKUNGAN ILMU DAN TEKNOLOGI

LINGKUNGAN SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA

FUNDAMEN MORAL/ETIK

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

LINGKUNGAN EKONOMI

SUMBER DAYA KESEHATAN

LINGKUNGAN SEHAT

Sumber : R.Hapsara.HR.1999

LINGKUNGAN FISIK DAN BIOLOGI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UPAYA KESEHATAN

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

MANAJEMEN Kesehatan PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

LINGKUNGAN POLITIK DAN HUKUM

LINGKUNGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN 1) 2) 3) 4)

5)

POLITIK DAN HUKUM EKONOMI SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI FISIK DAN BIOLOGI

SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA 

 

PENDEKATAN BUDAYA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MERUPAKAN UNSUR UTAMA ASPEK AGAMA SANGAT BERPENGARUH TINGKAT SOSIAL-EKONOMI DAN PENDIDIKAN YANG RENDAH BERPENGARUH PADA UPAYA KESEHATAN / PROMOSI KESEHATAN  PEMBENTUKAN NORMA DALAM MASYARAKAT

PEMBENTUKAN NORMA 





DALAM BERMASYARAKAT, TERDAPAT INTERAKSI ANTARA SATU WARGA DENGAN WARGA LAIN ORANG AKAN MENILAI SUATU PERBUATAN TERTENTU ADALAH PERBUATAN YANG BAIK ATAU TIDAK BILA KEBANYAKAN ORANG SUDAH MEMILIKI PENILAIAN YG SAMA MAKA TERJADILAH SUATU “NILAI”







Masyarakat kemudian menggunakan “nilai” tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkannya kepada anaknya, dst, sehingga menjadi kebiasaan Kebiasaan yg sudah diterima secara umum (kadang memiliki sanksi bila dilanggar) akan dianggap sebagai suatu “norma” Norma tersebut dapat berupa “perintah”, dapat pula berupa “larangan” dan “anjuran”A

NORMA 

NORMA AGAMA  Mengatur kehidupan transendental



NORMA KESUSILAAN  Mengatur hidup orang pribadi



NORMA KESOPANAN  Mengatur hidup antar manusia



NORMA HUKUM  Mengatur ketertiban hidup masyarakat

NORMA AGAMA 







Norma yang “berasal” dari tuhan atau kitab atau diajarkan oleh pembawa agama Yang utama adalah norma yg mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya Dalam ajaran agama juga terdapat norma yg mengatur hubungan antar manusia (muamalat) Norma agama bersifat umum dan universal

NORMA KESUSILAAN  





Norma yg berasal dari hati nurani Norma ini mengatur cara hidup dan cara berperilaku orang pribadi Misalnya “berkata jujur”, “berbuat baik”, “menghormati orang tua” Norma kesusilaan biasanya juga bersifat umum dan universal

NORMA KESOPANAN 





Norma kesopanan timbul dalam pergaulan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat tertentu Misalnya “menghormati orang tua”, “mempersilahkan wanita”, “bertutur kata yg lembut kepada orang tua” Dapat tidak universal, bergantung kepada adat istiadat / budaya setempat

NORMA HUKUM 

 

Dalam menjaga ketertiban hubungan antar manusia, diperlukan norma yg tegas dan dapat dipaksakan, serta memiliki sanksi nyata di dunia Dibuatlah norma hukum Norma hukum juga tidak selalu universal, meskipun ada kecenderungan kesana

PROFESIONALISME PROFESIONALISME DILAKSANAKAN MELALUI PENERAPAN KEMAJUAN ILMU DAN TEKNOLOGI, SERTA MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA.

PELAYANAN YANG BERMUTU 





PENERAPAN PELBAGAI KEMAJUAN ILMU DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN. PERLU PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PROFESIONAL TIDAK AKAN TERWUJUD APABILA TIDAK DIDUKUNG OLEH TENAGA PELAKSANA YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI.

PELAYANAN YANG BERMUTU 





Penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua tenaga kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Penentuan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi, akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan, serta kegiatan peningkatan kualitas lainnya.

PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN Program Pengembangan Hukum Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan peranan Hukum di bidang kesehatan agar Pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 dapat berjalan dengan baik.

Sasaran program ini adalah: 4. Tersusunnya berbagai perangkat hukum bidang kesehatan secara meyeluruh baik yang menyangkut upaya kesehatan maupun sumber daya kesehatan; 5. Terlaksananya inventarisasi, kajian dan analisis secara akademis seluruh perangkat hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. 6. Tersedianya dokumentasi hukum bidang kesehatan dan bidang lainnya dalam satu Sistem Jairingan Dokumentasi Hukum; 7. Terlaksananya penyebarluasan program hukum bidang kesehatan; 8. Tersedianya perangkat guna dilaksanakannya proses litigasi dan mitigasi dalam penyelesaian konflik hukum di bidang kesehatan.

PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KESEHATAN Kegiatan program ini terdiri dari: 2. Peningkatan kesadaran hukum para aparatur jajaran kesehatan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada; 3. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan; 4. Pembuatan berbagai produk hukum untuk mengatasi persoalan pembiayaan kesehatan melalui JPKM; 5. Penataan kembali berbagai produk hukum yang mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam mendukung program reformasi bidang kesehatan antara lain tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan rumah sakit.

MASALAH DAN HAMBATAN

1). SINERGI LEMAH 2) KURANGNYA KETERKAITAN DI ANTARA BERBAGAI PROGRAM 3) SUKARNYA MERUBAH POLA PIKIR MASYARAKAT 4) KEMAMPUAN METODOLOGI TERBATAS 5) KEMAMPUAN ANTISIPASI MASA DEPAN KURANG

