Bentuk Usaha Tetap.docx

Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment adalah bentuk usaha yg dipergunakan oleh orang pribadi yg tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yg berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, & badan yg tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha/ melakukan kegiatan di Indonesia, yg dapat berupa: a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e.

pabrik;

f. bengkel; g.

gudang;

h. ruang untuk promosi & penjualan; i. pertambangan & penggalian sumber alam; j. wilayah kerja pertambangan minyak & gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai/ orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan; n. Orang/ badan yg bertindak selaku agen yg kedudukannya tidak bebas; o. Agen/ pegawai dari perusahan asuransi yg tidak didirikan & tidak p. bertempat kedudukan di Indonesia yg menerima premi asuransi/ menanggung risiko di Indonesia; & q. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Untuk adanya suatu BUT diperlukan syarat-syarat diantaranya: a. adanya tempat usaha (place of business) b. usaha atau yg dilakukan haruslah bersifat permanen (certain degree of permanent) c. adanya sifat ketergantungan (dependence) Dilihat dari bentuknya, BUT dapat dikelompokkan dalam 4 tipe: 1. BUT Tipe Aset (Assets Type) Keberadaan suatu BUT di Indonesia timbul apabila subjek paja luar negeri memiliki fasilitas fisik yg merupakan tempat untuk menjalankan usaha/ melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Fasilitas fisik tersebut merupakan milik sendiri/ disewa dari pihak lain. Contoh fasilitas fisik antara lain adalah: a.

tempat kedudukan manajemen;

b.

cabang perusahaan;

c.

kantor perwakilan;

d.

gedung kantor;

e.

pabrik;

f.

bengkel

g.

Gudang

h.

ruang untuk promosi & penjualan

i.

pertambangan & penggalian sumber alam

j.

wilayah kerja pertambangan minyak & gas bumi

k.

perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan

l.

komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

2. BUT Tipe Aktivitas (Activity Type) Keberadaan suatu BUT di Indonesia timbul apabila subjek pajak luar negeri menjalankan jasa-jasa (furnishing of services) di Indonesia dalam jangka waktu melebihi tes waktu (time test).

Termasuk BUT tipe aktifitas adalah: a.

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

b.

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai/ orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

3. BUT Tipe Agen (Agency Type) Keberadaan suatu BUT di Indonesia timbul apabila subjek pajak luar negeri menjalankan usahanya di Indonesia melalui orang pribadi/ badan yg bertindak selaku agen yg kedudukannya tidak bebas (dependent agent) Dependent agent adalah agen yg didalam melaksanakan usahanya bertindak untuk dan/atau atas nama perusahaan di luar negeri atau kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hamper seluruhnya untuk perusahaan di luar negeri. 4. BUT Tipe Asuransi (Insurance Type) Perusahaan asuransi yg didirikan & bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan asuransi tsb menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia Menanggung resiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yg mengakibatkan risiko tsb di Indonesia. Yg perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Perlakuan Perpajakan BUT merupakan subjek pajak yg perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan a. Orang pribadi yg tidak bertempat tinggal atau badan yg tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia yg menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui BUT tersebut b. Bagi Wajib Pajak luar negeri yg menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri

c. BUT menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia

Kewajiban Pajak Subjektif Saat mulai & berakhirnya kewajiban pajak subjektif BUT adalah: a. Dimulai pada saat subjek pajak luar negeri menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT b. Berakhir pada saat subjek pajak luar negeri tidak lagi menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT

Pengecualian Sesuai Tax Treaty Model OECD, pengecualian timbulnya BUT yaitu sebagai berikut: 1. Apabila perusahaan dari suatu negara treaty partner menjalankan kegiatan-kegiatan yg terbatas di Indonesia yg cakupan kegiatankegiatan adalah sbb: a. Penggunaan

fasilitas-fasilitas

semata-mata

dimaksudkan

utk

menyimpan,

memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan b. Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dimaksudkan untuk disimpan, dipamerkan atau diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain c. Pengurusan tempat usaha tetap semata-mata dimaksudkan untuk pembelian barangbarang atau barang dagangan, mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan, untuk tujuan periklanan, memberikan informasi atau untuk menjalankan kegiatankegiatan yg bersifat persiapan ataupun penunjang bagi perusahaan

2. Apabila perusahaan tsb menjalankan usaha melalui agen yg bertindak bebas (independent agent) 3. Apabila suatu perusahaan yg berkedudukan di suatu negara treaty partner yg menguasai/ dikuasai oleh perusahaan lain yg berkedudukan di negara treaty partner lainnya ataupun menjalankan usaha di negara treaty lainnya (baik melalui suatu BUT maupun cara lainnya.

Kantor Perwakilan Perusahaan LN (Representative Office) -

Kantor perwakilan perusahaan luar negeri (representative office), pada hakikatnya tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di Indonesia

-

Keberadaan Kantor perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia hanyalah mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yg sifatnya tidak mencari laba, misalnya kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan data, melakukan feasibility study, melakukan kegiatan promosi, & sebagainya

-

Dalam hal kegiatan perwakilan perusahaan luar negeri tersebut hanya sebatas kegiatan-kegiatan yg tidak mencari laba (bukan kegiatan usaha), kantor perwakilan perusahaan luar negeri tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai BUT

-

Dengan demikian, perlakuan perpajakannya pun berbeda dibandingkan dengan perlakuan perpajakan terhadap BUT

-

Dalam praktek, kantor perwakilan perusahaan luar negeri terdaftar sebagai subjek pajak badan & memiliki NPWP

-

Namun demikian, dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT PPh Tahunanya, SPT yg disampaikan adalah SPT Nihil yg tidak dilampiri laporan keuangan, tetapi hanya dilampiri Daftar Pengeluaran

-

Daftar Pengeluaran dibutuhkan oleh Kantor Pajak dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban sebagai pemungut atau pemotong pajak

Penentuan Objek Pajak BUT

Ada 3 kelompok jenis penghasilan yg merupakan objek pajak BUT, yaitu: a. Attribution Rule Penghasilan dari usaha/ kegiatan BUT tersebut & dari harta yg dimiliki/ dikuasai b. Force of Attraction Rule Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yg sejenis dengan yg dijalankan atau yg dilakukan oleh BUT di Indonesia c. Effectively Connected Rule Penghasilan (sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh) yg diterima/ diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta/ kegiatan yg memberikan penghasilan dimaksud.

Pembayaran yg diterima/ diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak bagi BUT adalah: a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen & jasa lainnya; c. Bunga, kecuali bungan yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Penggolongan biaya-biaya

Besarnya Penghasilan Kena Pajak BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi pengeluaran yang memenuhi ketentuan perpajakan. Pengeluaran tersebut adalah: a. Biaya berkenaan dengan penghasilan Attribution Rule b. Biaya berkenaan dengan penghasilan Force of Attraction Rule dan Effectively Connected Rule Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan force of attraction rule dan effectively connected rule boleh dikurangkan dari penghasilan BUT c. Biaya Administrasi Kantor Pusat Biaya administrasi kantor pusat yg diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya adalah yg berkaitan dengan usaha/ kegiatan BUT

d. Pembayaran kepada Kantor Pusat Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya bagi BUT adalah -

Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;

-

Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;

-

Bunga, kecuali bungan yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Tarif pajak Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak BUT adalah 28% Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Contoh perhitungan: Penghasilan Kena Pajak BUT dalam tahun 2018 sebesar Rp 4.000.000.000. a.

Penghitungan PPh yg terutang : 28% x Rp 4.000.000.000 = Rp 1.000.000.000

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tariff pajak bagi BUT dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara sebagai berikut :