Bentuk Badan Usaha Dan Kaidah Hukum Perseroan Terbatas

BENTUK BADAN USAHA DAN KAIDAH HUKUM PERSEROAN TERBATAS oleh: Abidatur Rosyida Afrida Ghea Rizky Amanda Safitri

(170412617629) (170412617541) (170412617528)

A. PENGERTIAN PT Perseroan terbatas atau biasa dikenal dengan istilah PT adalah adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari sahamsaham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham – saham yang diperjual belikan.Perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau sahamsaham. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan" dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.

B. Ciri – ciri Perseroan Terbatas 1. Pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan ( Profit Oriented )

2. Modal Perseroan berasal dari saham – saham dan obligasi 3. Kekuasaan tertinggi pada Perseroan Terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegam Saham ( RUPS ) 4. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang di setorkannya 5. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah dalam bentuk deviden ( Pembagian Hasil ) 6. Perusahaan dipimpin oleh Direksi.

C. Jenis – jenis PT 1. PT Terbuka PT terbuka atau PT go-publik, dimana biasanya PT akan menjual sahamnya di bursa efek sehingga orang yang berminat bisa membeli saham dan menjadi penanam modal. Biasanya PT yang go-publik sedang membutuhkan pemupukan dana sesuai dengan undangundang yang terdapat di pasar modal. 2. PT Tertutup Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang gilakalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. 3. PT Perseorangan

PT perseorangan adalah PT diaman pemegang saham hanya satu orang saja namun hal ini telah dilarang setelah adanya UU PT, pemegang PT perseorangan hanya bisa diperlakukan pada Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

D. Syarat Pendirian PT ( Pasal 7 UU no. 40 Tahun 2007 ) ■ Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. ■ Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

■ Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. ■ Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

■ Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. ■ Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

E. Prosedur pendaftaran PT ■ Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. ■ Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: 1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; 2. alamat lengkap Perseroan

3. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); 4. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); 5. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

6. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;

7. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; 8. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;

9. berakhirnya status badan hukum Perseroan; 10. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

■ Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

1. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; 2. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau 3. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. ■ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ■ ■

Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

F. Organ Dalam Perseroan ■ Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. ■ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ■ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

G. Kelebihan dan Kekurangan PT  Kelebihan Perseroan Terbatas. 1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. 2. Para pemilik saham hanya bertanggungjawab sebesar modal yang ditanamkan. 3. Perseroan Terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal.  Kekurangan Perseroan Terbatas 1. Pendirian Perseroan Terbatas membutuhkan biaya yang cukup besar. 2. Proses pendirian Perseroan Terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. 3. Perseroan Terbatas dikenakan pajak.

THANKYOU FOR WATCHING 