Bahan Laporan Kpm.docx

LAPORAN KERJA PROFESI MAHASISWA PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

OLEH : I WAYAN WIRA PUTRA 1515151078

PROGRAM NON REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2018

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PROFESI MAHASISWA

Judul

:

Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Nama

:

I Wayan Wira Putra

Nim

:

1515151078

Fakultas

:

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Jurusan

:

Ekonomi Pembangunan

Program

:

Non Reguler

Nama Perusahaan/ :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Instansi Alamat Perusahaan :

JL. Tjok Agung Tresna No. 14 Denpasar Selatan

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Dosen Pembimbing Kerja Profesi Mahasiswa

(I Made Santha, SE., M.Si) Pembina Utama Madya NIP. 19641231 198503 1 109

(Drs. I Nengah Kartika, M.Si) NIP. 19551231 198603 1 009

2

KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) yang berjudul “Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dalam rangkaian pelaksanaan (KPM). Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk membantu dan mengarahkan dalam penyusunan laporan ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Bapak Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

2.

Ibu Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

3.

Ibu Dr. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, SE., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

4.

Panitia Kerja Profesi Mahasiswa (KPM).

5.

Bapak Drs. I Nengah Kartika, M.Si., selaku Dosen Pembimbing KPM yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan laporan ini serta membagi pengalamannya untuk penulis.

3

6.

Dr. I Gede Sujana Budhiasa. SE., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.

7.

Seluruh Staf pegawai Bidang Data, Informasi dan Pelaporan (DIP) yang selalu membantu penulis selama KPM di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

8.

Keluarga yang selalu memberikan dukungan

9.

Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam berbagi suka dan duka.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena berbagai keterbatasan, atas perhatian, dukungan dan bantuannya selama ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan penulis dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini, dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Denpasar, 7 September 2018

Penulis

4

DAFTAR ISI Isi Halaman Halaman Judul........................................................................................................i LEMBARAN PENGESAHAN.............................................................................ii KATA PENGANTAR...........................................................................................iii DAFTAR ISI...........................................................................................................v DAFTAR TABEL..................................................................................................vi DAFTAR GAMBAR............................................................................................vii BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1 1.1 Latar Belakang...................................................................................................1 1.2 Tujuan Kegunaan...............................................................................................3 1.3 Metode Penelitian..............................................................................................4 1.4 Sistematika Penyajian........................................................................................5 BAB II TINJAUAN TEORITIS...........................................................................7 2.1 Pajak...................................................................................................................7 2.1.1 Pengertian Pajak........................................................................................7 2.1.2 Unsur-Unsur Pajak....................................................................................8 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.......................................................................................9 2.1.4 Fungsi Pajak............................................................................................11 2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak........................................................................12 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli...........................................15 2.1.7 Teori Pemungutan...................................................................................16 2.1.8 Pajak Kendaraan Bermotor.....................................................................16 BAB III PEMBAHASAN....................................................................................20 3.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Profesi Mahasiswa.......................................20 3.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali...................................20 3.1.2 Dasar Hukum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.........................21 3.1.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali..........................22 3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali........24 3.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. .26 3.1.6 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali................28 3.1.7 Unit Pelaksana Teknin (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 50 3.2 Deskripsi Pekerjaan dan Tugas Selama KPM..................................................50 3.3 Analisis Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.....................................................................52 BAB IV PENUTUP..............................................................................................56 4.1 Simpulan..........................................................................................................56 4.2 Saran................................................................................................................57 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................58

5

DAFTAR TABEL No. Tabel Halaman 3.1 Target dan Realisasi PKB Pada Tahun 2013-2017..........................................54 3.2 Kontribusi PKB Terhadap PAD Provinsi Bali Pada Tahuun 2013-2017.........54

6

DAFTAR GAMBAR No. Gambar Halaman 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.........................28 3.2 Bagan Alur Prosedur PKB Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.........53

7

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat giatnya melakukan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar nantinya kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera dan makmur. Salah satu sumber dana untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah dari pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan dari diadakannya pemungutan pajak adalah untuk melaksanakan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, menurut saya: 1) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh daripenerimaan pajak.

1

2) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 3) Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien 4) Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, yang termasuk dalam Pajak Negara ialah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak Daerah menurut UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak-pajak tersebut masuk ke dalam pajak provinsi, sedangkan pajak kabupaten terdiri dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Badan Pendapatan Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat menjadi Bapenda merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam memungut Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di Bali. Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun laporan ini dengan Judul “Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali”. 1.2 Tujuan dan Kegunaan 1.2.1 Tujuan Laporan Sesuai dengan latar belakang masalahan di atas, maka tujuan dari penulisan laporan ini yaitu untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 1.2.2 Kegunaan Laporan Kegunaan penyusunan laporan Kerja Profesi Mahasiswa ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

3

1) Kegunaan Teoritis Laporan ini merupakan aplikasi ilmu dan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah. Laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung teoritis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman pendukung dalam melakukan penelitian selanjutnya. 2) Kegunaan Praktis Laporan penelitian ini merupakan bagi mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke lapangan guna memahami prosedur kerja di lapangan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada lapangan kerja yang tersedia dan memperoleh praktis mengenai bidang kerja yang dilaksanakan. 1.3 Metode Penelitian 1.3.1 Lokasi Kerja Profesi Mahasiswa Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang beralamatkan di Jalan Tjok Agung Tresna No. 14 Denpasar, Bali. 1.3.2 Waktu Kerja Profesi Mahasiswa Waktu yang diberikan untuk melaksanakan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) ini adalah selama dua bulan terhitung dari tanggal 4 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, jam kerja dari hari Senin sampai Kamis yakni pukul

4

07.30 sampai 15.30 WITA, sedangkan Jumat pukul 06.30 sampai dengan 13.00 WITA. 1.3.3 Objek Laporan Objek yang digunakan dalam laporan ini adalah Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 1.3.4 Jenis Data Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam laporan ini berupa sejarah instansi, struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2.

Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Dalam laporan ini, yang merupakan data kuantitatif adalah Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1.3.5 Sumber Data Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain

5

secara langsung yang sudah diolah dan dipublikasi oleh sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain data pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. 1.3.6 Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini yaitu metode observasi nonpartisipan yang merupakan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengamati dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi yang berwenang. 1.3.7 Teknik analisis data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan dan menguraikan gambaran tentang Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 1.4 Sistematika Penyajian Sistematika penyajian dalam laporan ini secara garis besar dibagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan laporan, kegunaan laporan, metode penelitian, yang terdiri dari lokasi

6

KPM, waktu pelaksanaan KPM, objek laporan, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penyajian. BAB II Tinjauan Teoritis Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep yang relevan serta mendukung dalam pemecahan masalah. Teori yang diuraikan dalam bab ini antara lain yaitu pengertian pajak dan pajak kendaraan bermotor. BAB III Pembahasan Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, struktur organisasi, deskripsi tugas dan tanggung jawab masingmasing bagian serta pembahasan tentang Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berupa Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. BAB IV Penutup Bab ini menguraikan tentang simpulan akhir dari pembahasan yang menjadi jawaban dari permasalahan. Saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.

7

BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Rochmat Soemitro (2001) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai pub investment. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk

8

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal I angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." 2.1.2

Unsur-Unsur Pajak Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat

9

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. 2) tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 3) pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4) pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 5) selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

10

2.1.3

Jenis-Jenis Pajak

a) Pajak Negara Pajak Negara sering disebut juga sebagai pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari: (1) pajak penghasilan Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Diatur dalam UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No 42 Tahun 2009. (3) Bea Materai (UU No.13 Tahun 1995 tentang Bea Materai) (4) Bea Masuk (UU No.10 Tahun 1995jo.UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan) (5) Cukai (UU No. 11 Tahun 1995 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai) b) Pajak Daerah Sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

11

Pajak Provinsi terdiri dari: (a) pajak kendaraan bermotor (PKB); (b) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); (d) pajak air permukaan; dan (e) pajak rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerangan jalan; (f) pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) pajak parkir; (h) pajak air tanah; (i) pajak sarang burung walet;

12

(j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 2.1.4

Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan merupakan karena pajak sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1) Fungsi Anggaran (Budgetair). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend).

13

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam jangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3) Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.5

Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Apabila

terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar

14

tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: a) pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak yaitu adil dalam perundangundangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya: 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. b) pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perludiperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

15

2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c) pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah. d) pemungutan pajak harus efesien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut.Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari sesi penghitungan maupun dari segi waktu. e) sistem pemungutan pajak harus sederhana

16

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh: (a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. (b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,yaitu 10%. (c) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). 2.1.6

Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 1) Menurut Adam Smith asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: a) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus selesai dengan kemampuan para wajib pajak.

17

b) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecilkecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 2) Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : a) Asas politik financial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara b) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan untuk barang-barang mewah. c) Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. d) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besamya biaya pajak. e) Asasyuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 2.1.7

Teori Pemungutan Menurut R. Santoso Brotodiharyo, SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu

Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasar adanya pemungutan pajak, yaitu: 1) Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan

18

jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 2) Teori kepentingan, menurut teori ini dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan social, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 2.1.8

Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah pada BAB II, Pasal 2 dijelaskan bahwa: 1) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum. 2) dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: 19

a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. c) Subjek pajak lainnya diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 3 (1) subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. (2) wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pasal 4 1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok : a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; b) Bobot yang mencerrninkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaranl ingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

20

3) Dalam harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktorfaktor : a) Isi silinder dan atau satuan daya; b) Penggunaan kendaraan bermotor; c) Jenis kendaraan bermotor; d) Merek kendaraan bermotor; e) Tahun pembuatan kendaraan bermotor; f) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan; g) dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. Pasal 5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai 1,5% (satu setengah persen) Pasal 6 1) Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5, ayat 6, ayat 7. 21

2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 7 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. 2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengesahan STNK setiap tahun dan perpanjangan setelah lima tahun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 1) Mengisi formulir SPPKB 2) Foto copy BPKB 3)

STNK asli ditambah satu lembar foto copy (apabila tidak dapat menunjukkan STNK ' dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Kepolisian).

4) Nota pajak asli ditambah satu lembar foto copy (apabila tidak dapat menunjukkan Nota Pajak dapat diganti dengan Surat Tanda Bukti Pelunasan Pajak yang dapat diminta di masing-masing UPT). 5) Kartu identitas diri seperti KTP, SIM dan passport 22

6) Keterangan cek fisik kendaraan (untuk perpanjangan STNK setelah lima tahun). 7) Cek fisik kendaraan bermotor (untuk perpanjangan setelah lima tahun).

23

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Tempat KPM 3.1.1

Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Bali dibentuk dengan

peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1977, yang sebelumnya Dinas Pendapatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/Skep/58/Ek/-IV/3/1974 tanggal 1 Februari 1974, sebagai realisasi hasil rapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se-Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 1973. Dalam rapat tersebut diputuskan antara lain, membentuk Dinas Pendapatan selambat-lambatnya pada akhir Desember 1973. Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Bali, tugas-tugas dan kewenangan di Bidang Pendapatan Daerah Tingkat I Bali dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pendapatan Pada Direktorat Perekonomian Provinsi Bali. Pembentukan Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu Pembentukan, Susunan dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Pendapatan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I,

24

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur se-Indonesia KUPD/7/IA/23 Tanggal 24 Juni 1978 tentang Ralat Keputusan Menteri Dalam Negeri KPUD/7/7/39-26 ditetapkan Peraturan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sesuai Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya agar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagai turunan dari Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan. Secara teknis penyelenggaraan pendapatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis diseluruh kabupaten/kota se-Bali dan Instansi/OPD Penghasil, guna mencapai target yang ditetapkan melalui hasil forum Perencanaan Pendapatan Daerah antara unsur Eksekutif dan Legislatif, khususnya yang menangani bidang pendapatan (anggaran).

25

3.1.2

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Adapun dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Bali, yaitu: 1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur tentang Kewenangan Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Susunan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

26

8) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Provinsi Bali. 3.1.3

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD

Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 dan rencana strategik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1) Visi Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu: “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera” Dari Visi diatas tertuang maksud tercapainya penerimaan PAD secara maksimal yang akan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik). 2) Misi

27

Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkembangkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan beberapa MISI yaitu: (1) Mewujudkan kebijakan teknis bidang PAD dengan tujuan peningkatan tertib hukum di bidang PAD dan sasaran meningkatnya kepatuhan wajib pajak, retribusi, dan wajib pajak lainnya untuk memenuhi kewajibannya. (2) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang PAD

dengan

tujuan

peningkatan kinerja aparaturBadan

Pendapatan Daerah yang profesional dan sasaran meningkatnya produktifitas aparatur. (3) Memberdayakan potensi sumber-sumber PAD dengan tujuan peningkatan PAD serta sasarannya adalah meningkatnya potensi sumber-sumber PAD dan meningkatnya pengelolaan pemungutan PAD. (4) Meningkatkan pelayanan masyarakat wajib pajak, retribusi dan wajib pajak lainnya dengan tujuan peningkatan kesadaran wajib pajak, retribusi dan wajiblainnya yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak retribusi dan wajib lainnya. 3.1.4

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah telah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

28

susunan perangkat daerah, sebagai turunan dari Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. 1) Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok “melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya”.

2) Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mempunyai fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan. 29

2) pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan. 3) pemetaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan. 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan dan 5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bali. Oleh karena itu perlu didukung dengan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesionalisme, pandangan jauh kedepan dan memiliki komitmen tinggi sesuai dengan tuntutan dan tingkat perubahan masyarakat, disamping dukungan sarana prasarana yang memadai guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

3.1.5

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

1) Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali meliputi:

30

(1) mengembangkan koridor Pendapatan Ekonomi Bali dengan cara membangun pusat-pusat pelayanan yang terbagi dalam empat tahap, yaitu: a) mengidentifikasi pusat-pusat perekonomian; b) menentukan kebutuhan penghubung antara pusat ekonomi tersebut; c) validasi Objek Pendapatan Daerah untuk memastikan sejalan dengan pembangunan Bali; d) menentukan hubungan komunikasi antar lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. (2) memperkuat hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. (3) Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan atau IPTEK. 2) Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali meliputi: (1) kebijakan meningkatkan kemampuan, kemauan, taat asas dan norma tidakan tegas tanpa pilih bulu harus dijadikan acuan dalam kesungguhan menjalankan asas-asas Kepemerintahan yang baik. Programnya yaitu penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur Bali tentang nilai jual kendaraan bermotor.

31

(2) kebijakan meningkatkan kualitas Aparatur, meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor. Programnya meliputi pertama, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Bimtek/Seminar/Diklat/Kursus. Kedua, program upacara nasional dan keagamaan kegiatannya upacara keagamaan pada Bapenda Provinsi dan UPT se-Bali. Ketiga, program pelayanan administrasi perkantoran kegiatannya belanja administrasi kantor untuk Bapenda Provinsi Bali dan UPT kabupaten/kota se-Bali. Keempat, program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatannya pengadaan perlengkapan unit pelayanan, pembangunan/rehab prasarana pelayanan, pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor dan lain-lain. Kelima, program peningkatan disiplin Aparatur dan kegiatan pengadaan pakaian kerja. Keenam, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

pencapaian

kinerja

dan

keuangan

dengan

kegiatan

penyelenggaraan administrasi dan keuangan daerah. (3) Kebijakan meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan

kesadaran

hukumnya.

Programnya: peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan pengawasan internal secara berkala.

32

(4) Kebijakan mengupayakan efektivitas dan efisiensi serta transparansi dalam

penggalian

dan

pengelolaan

sumber-sumber

dana

bagi

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Programnya yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatannya meliputi pertama, pembukaan pelayanan Samsat Pembantu, Samsat Keliling dan Samsat

ATM.

Kedua,

sosialisasi

sistem

dan

prosedur

serta

pengembangan PAD. Ketiga, pembinaan pelaksanaan Samsat. Keempat, Evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah, dan lain-lain. 3.1.6

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat

dilihat pada Gambar 3.1 berikut. Gambar 3.1

33

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali KEPALA BADAN JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENDAPATAN I

BIDANG PENDAPATAN II

BIDANG DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PKB & BBNKB

SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG DANA TRANSFER

SUB BIDANG ANALISIS INFORMASI PENDAPATAN

SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG PAJAK DAERAH LAINYA SUB BIDANG KEBERATAN DAN PENAGIHAN

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2018

Struktur Organisasi merupakan kerangka hubungan antar satu organisasi yang didalamnya terdapat jabatan, tugas, dan wewenang masing-masing yang mempunyai peranan tertentu dalam satu kesatuan yang utuh. Memiliki struktur organisasi yang baik merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi atau perusahaan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer, serta

34

berguna untuk menjadi pedoman kerja. Dari struktur organisasi yang ada tersebutlah akan dapat diketahui kepada siapa pegawai tersebut harus bertanggung jawab dan bekerja sama. Berdasarkan Gambar 3.1 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, maka berikut ini dapat dijabarkan tugas masing-masing bagian. 1) Tugas Kepala Badan: a) menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan d) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Provinsi; e) menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan, meliputi bidang penanganan pendapatan daerah dan bidang data, informasi dan pelaporan pendapatan daerah, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan; f) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan

provinsi

di

pendapatan;

35

bidang

keuangan

sub

pengelolaan

g) menyelenggarakan

pembinaan

dan

pengendalian

teknis

atas

pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; h) menyelenggarakan pengembangan terkait bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; i) menyelenggarakan

koordinasi

dan

kerjasama

dengan

instansi

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; j) melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan pemungutan pendapatan daerah dengan instansi atau lembaga terkait; k) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; l) menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan; m) menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporsn Kinerja

Instansi

pertanggung

Pemerintah

Jawaban

(LKPJ),

(LKjIP), dan

Laporan

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

36

Laporan

Keterangan

Penyelenggaraan

n) menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; o) menyelenggarakan

verifikasi,

menyampaikan

rekomendasi

dan

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah atau bantuan sosial di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; p) menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; q) menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan; r) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; s) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; t) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; u) melaporkan hasil pelaksanakan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2) Tugas Sekretaris: a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan; b) memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; c) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d) menilai prestasi kerja bawahan;

37

e) menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang dilaksanaka h) n oleh Bidang-Bidang; i) menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; j) menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

keuangan

meliputi

penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuanga Badan; k) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pension pegawai Badan; l) mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja; m) menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

umum

meliputi

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang atau aset, kehumasan,

pengelolaan

dan

pelayanan

sistem

informasi,

keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan; n) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; o) menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;

38

p) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja

Instansi

pertanggung

Pemerintah

Jawaban

(LKjIP),

(LKPJ),

dan

Laporan

Laporan

Keterangan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan; q) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; r) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah atau bantuan sosial di bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan; s) menyelenggarakan

telaahan

staf

sebagai

bahan

pertimbangan

pengambilan kebijakan; t) mengkoordinir penyusun produk hukum daerah dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan; u) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; v) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; w) melakukan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan x) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

39

3) Tugas Kepala Sub Bagian: (1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b) membimbing dan memberikan petunjuk kepala bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentua yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) melakukan penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris; f) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat; g) melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi Badan; h) melaksanakan urusan rumah tangga; i) melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; j) penatausahaan barang milik daerah; k) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan; l) menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatausahaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

40

m) menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan prosuk hukum daerah terkait perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan keprotokolan; n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (2) Tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; e) melaksanakan penatausahaan keuangan; f) melaksanakan pengawasan keuangan; g) menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

keuangan; h) melakukan penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; i) menghimpun penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;

41

j) menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masingmasing bidang serta UPT Badan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris; k) menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan; l) melakukan

verifikasi

atas

permintaan

pembayaran

Badan

Pendapatan Daerah; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. 4) Tugas Bidang Pendapatan I: a) menyusun rencana dan program kerja Bidang; b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c) mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;

42

d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e) menilai prestasi kerja bawahan; f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h) memberikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan

dalam

menentukan kebijaksanaan Bidang Pendapatan Pajak Daerah; i) mengkoordinasikan dan menyusun materi kebijakan umum di Bidang Pajak Daerah; j) menyusun rancangan produk hukum terkait Pajak Daerah; k) mengkoordinasikan Pendapatan Pajak Daerah dengan instansi terkait; l) melaksanakan

administrasi

dan

penatausahaan

pemungutan

Pendapatan Pajak Daerah; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (1) Tugas Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB:

43

a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) menyusun materi kebijakan umum di Bidang PKB dan BBNKB; f) menyusun rancangan produk hukum terkait PKB dan BBNKB; g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; h) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan PKB dan BBNKB dengan instansi terkait; i) mengkoordinasikan dan melakukan verifikasi terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBNKB; j) melaksanakan administrasi dan penatausahaan pemungutan PKB dan BBNKB; k) mengkoordinasikan penyusunan pembukuan fiskal antar daerah; l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

44

(2) Tugas Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) menyusun materi kebijakan umum di Bidang Pajak Daerah Lainnya; f) menyusun rancangan produk hukum terkait Pajak Daerah Lainnya; g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; h) mengkoordinasikan dan melakukan verifikasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah Lainnya; i) melaksanakan administrasi dan penatausahaan pemungutan Pajak Daerah Lainnya; j) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi–fungsi terkait; k) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Tugas Kepala Sub Bidang Keberatan dan Penagihan: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

45

b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f) mengkoordinasikan

atas

kelengkapan

pengajuan

permohonan

banding atau keberatan dan menindaklanjuti pengaduan dengan pihak terkait; g) mengkoordinasikan penyusunan pembukuan dan pelaporan secara periodik terhadap hasil razia kendaraan bermotor, fiskal antar daerah dan permohonan banding atau keberatan; h) mengkoordinasikan dokumen penagihan serta surat teguran kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu; i) melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan penagihan piutang Pajak Daerah; j) mengkoordinasikan dan menyusun rekapitulasi atas penerimaan tunggakan Pajak Daerah; k) mengkoordinasikan, melaksanakan, menyusun laporan piutang, dan pelunasan piutang Pajak Daerah; l) mengkoordinasikan penghapusan piutang Pajak Daerah;

46

m) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi–fungsi terkait; n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 5) Tugas Bidang Pendapatan II: a) menyusun rencana dan program kerja Bidang; b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c) mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e) menilai prestasi kerja bawahan; f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h) memberikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan

dalam

menentukan kebijaksanaan Bidang Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya; i) mengkoordinasikan dan menyusun materi kebijakan umum di Bidang Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya;

47

j) menyusun rancangan produk hukum terkait Bidang Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya; k) mengkoordinasikan perencanaan dan usulan pendapatan Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya; l) mengkoordinasikan Bidang Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan instansi terkait; m) melaksanakan administrasi dan penatausahaan pemungutan Bidang Retribusi, Dana Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya; n) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; o) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (1) Tugas Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) menyusun materi kebijakan umum di Bidang Retribusi; f) menyusun rancangan produk hukum terkait Retribusi;

48

g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; h) mengkoordinasikan rencana dan usulan pendapatan Retribusi Daerah; i) mengkoordinasikan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan instansi terkait; j) mengkoordinasikan dan melakukan verifikasi realisasi penerimaan Retribusi Daerah; k) melaksanakan administrasi dan penatausahaan pemungutan Retribusi Daerah; l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Tugas Kepala Sub Bidang Dana Transfer: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) menyusun materi kebijakan umum di Bidang Dana Transfer;

49

f) menyusun rancangan produk hukum terkait Dana Transfer; g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; h) mengkoordinasikan perencanaan dan usulan Pendapatan Dana Transfer dengan instansi terkait; i) melaksanakan pengelolaan Pendapatan Dana Transfer; j) melaksanakan administrasi dan penatausahaan pemungutan Retribusi Daerah; k) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; l) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) menyusun materi kebijakan umum di Bidang Pendapatan Lainnya;

50

f) menyusun rancangan produk hukum terkait Pendapatan Daerah Lainnya; g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; h) mengkoordinasikan rencana dan usulan Pendapatan Daerah Lainnya; i) melaksanakan

administrasi

dan

penatausahaan

pemungutan

Pendapatan Daerah Lainnya; j) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; k) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan m) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 6) Tugas Kepala Data, Informasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah: a) menyusun rencana dan program kerja Bidang; b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c) mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e) menilai prestasi kerja bawahan; f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran atau pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

51

g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h) mengkoordinasikan

pengolahan

data,

informasi,

evaluasi

dan

pelaporan Pendapatan Daerah; i) mengkoordinasikan pengolahan data rencana Pendapatan Daerah; j) menyusun rancangan produk hukum tentang data, informasi dan pelaporan Pendapatan Daerah; k) mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan dan informasi lainnya tentang Pendapatan Daerah; l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(1) Tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan Daerah: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan;

52

d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f) mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengolah data Pendapatan Daerah; g) mengkoordinasikasn penyusunan rencana Pendapatan Daerah dengan instansi terkait; h) menyusun rencana Pendapatan Daerah; i) mengkoordinasikan dan menyusun laporan rencana Pendapatan Daerah; j) mengkoordinasikan dan melakukan penelitian kembali atau cross check penerimaan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait; k) menyusun laporan atau buku profil tentang Pendapatan Daerah; l) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Tugas Kepala Sub Bidang Analisis Informasi Pendapatan: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;

53

b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f) menyiapkan bahan analisa terhadap obyek, subyek dan potensi pengembangan Pendapatan Daerah; g) melaksanakan monitoring pemungutan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat; h) menyiapkan bahan penataan data base, program aplikasi, jaringan, perangkat computer dan pendukungnya; i) mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan dan informasi lainnya tentang Pendapatan Daerah; j) mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi informasi tentang Pendapatan Daerah; k) mengkoordinasikan dan melakukan pemutakhiran data wajib pajak dengan instansi terkait; l) mengkoordinasikan dan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

54

n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah: a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c) menilai prestasi kerja bawahan; d) menyusun anggaran atau pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f) melaksanakan analisa terhadap penerimaan Pendapatan Daerah; g) mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi, menganalisis dan membuat laporan penerimaan Pendapatan Daerah; h) mengkoordinasikan serta membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah secara periodik; i) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; j) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

55

3.1.7

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Wilayah

kerja

Badan

Pendapatan Daerah Provinsi

Bali

meliputi

sembilan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu: 1) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana. 2) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan. 3) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 4) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. 5) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung. 6) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli. 7) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. 8) UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. 9) UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. 3.2 Deskripsi Pekerjaan dan Tugas Selama Kerja Profesi Mahasiswa Kegiatan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari tanggal 4 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Adapun tugastugas yang dilaksanakan selama KPM adalah sebagai berikut: 1)

mengikuti Apel Pagi setiap hari senin-kamis dan mengikuti senam pagi setiap hari jumat.

56

2)

mengantar surat dan berkas-berkas ke bagian atau bidang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

3)

menyortir STS PKB, BBNKB, Samling berupa setoran dan denda lalu mengelompokkan sesuai kabupaten dan memasukkan ke dalam map.

4)

tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pegawai di Bidang Data, Informasi dan Pelayanan, seperti memfoto copy surat-surat, menyortir kelengkapan surat masuk, memberi cap, dll.

5)

menyebar surat undangan rapat untuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Bali bulan Juni 2018 Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama mengikuti KPM dibidang

Data, Informasi dan Pelaporan (DIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menyusun laporan. Banyak manfaat yang diterima oleh penulis dalam mengikuti KPM yaitu dengan mengetahui cara melakukan menyiapkan tabel-tabel statis yang akan diserahkan kepada BAPPEDA Provinsi Bali.

57

3.3 Analisi Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan, tentu saja prosedur atau tata cara yang harus kita perhatikan. Dengan tujuan agar kegiatan yang kita lakukan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif (Munawar, 2018). Adapun Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan sebagai berikut. 1) Isi formulir permohonan pajak kendaraan bermotor sesuai data yang telah tercantum pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BKPB). Formulir dapat diambil di loket pendaftaran, kemudianlengkapi formulir lampiran berkas yang dibutuhkan, adanya berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut. Perpanjangan STNK 1 Tahun -

STNK asli dan fotocopy

-

Fotocopy BKPB

-

KTP asli dan fotocopy sesuai di STNK dan BPKB

58

2) Setelah melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. Silahkan tunggu sampai nama dipanggil sesuai data yang tercantum dalam STNK. 3) Anda akan diberikan slip pembayaran pajak yang telah tercantum biaya pajak yang harus dibayar. 4) Serahkan slip dan uang sebesar biaya pajak ke kasir. 5) Selesai membayar pajak, petugas akan memebrkan bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan kepada loket pengambilan STNK. 6) Setelah selesai petugas akan memanggil nama anada untuk mengambil STNK yang sudah selesai diperpanjang untuk satu satuhn kedepan. Proses perpanjangan STNK dapat dilakukan di samsat keliling atau samsat outlet kantor samsat terdekat. Gambar 3.2 Bagan Alur Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Mulai Pendaftaran Cek Kelengkapan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Berkas-Berkas

Pemeriksaan Akhir

Pembayaran oleh Kasir

Proses Korektor

Bapenda Provinsi Bali 59

Penyerahan STNK

Penetapan Pajak

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2018.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi PKB Tahun 2013-2017 Pajak Kendaraan Bermotor Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Rasio %

2013

641.080.775.000,00

747.941.284.900,00

116,67

2014

750.000.000.000,00

857.361.045.850,00

114,31

2015

905.000.000.000,00

928.719.014.550,00

102,62

2016

1.000.494.042.000,00

1.061.226.874.682,00

106,07

2017

1.187.517.000.000,00

1.287.715.711.089,00

108,62

60

Rata-rata

896.418.363.400,00

976.592.786.214,20

108,94

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2018 Tabel 3.1 menunjukan bahwa target dan realisasi PKB Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi pada lima tahun terakhir. Ini dapat dilihat dari tahun 2013 target dan realisasi PKB memiliki rasio sebesar 116,67 persen. Pada tahun 2014 target dan realisasi PKB menurun menjadi 114,31 persen, diikuti dengan tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 102,62 persen dan tahun 2016 sebesar 106,07. Hingga tahun 2017 target dan realisasi PKB meningkat kembali menjadi 108,62 persen. Tabel 3.2 Kontribusi PKB Terhadap PAD Provinsi Bali Tahun 2013-2017 Tahun

Realisasi PKB (Rp)

2013

747.941.284.900,00

2014

857.361.045.850,00

2015

928.719.014.550,00

2016

1.061.226.874.682,00

2017

1.287.715.711.089,00

Rata-rata

976.592.786.214,20

Realisasi PAD (Rp) 2.521.833.589.400,7 6 2.911.740.845.539,33 3.041.266.607.195,4 2 3.041.192.945.534,1 5 3.397.436.409.222,7 5 2.982.694.079.378,4 8

Rasio % 29,56 29,44 30,54 34,90 37,90 32,74

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2018 Tabel 3.2 menunjukan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2013-2017 sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2013 sebesar 29,56 persen hingga pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen

61

yaitu menjadi 29,44 persen. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi 30,54 persen, pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 34,90 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 37,90 persen. Hal-hal yang menyebabkan penurunan kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 ini ialah masih kurangnya kesadaran subjek pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya, sehingga pada tahun 2013 mengakibatkan adanya penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, pihak-pihak yang terkait dan berwenang diharapkan dapat mengevaluasi, mengkaji kembali dan berusaha lebih maksimal lagi guna meningkatkan kinerja nya dalam pemungutan maupun dalam mengelola pajak kendaraan bermotor.

62

BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur penerimaan pajak asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan urnum. 2) Pajak memiliki fungsi sebagai anggaran pendapatan negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan redistribusi pendapatan. 3) Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor setiap tahun dan perpanjangan setelah lima tahun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir SPPKB b. Foto copy BPKB

63

c. STNK asli ditambah satu lembar foto copy (apabila tidak dapat menunjukkan STNK dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Kepolisian). d. Nota pajak asli ditambah satu lembar foto copy (apabila tidak dapat menunjukkan Nota Pajak dapat diganti dengan Surat Tanda Bukti Pelunasan Pajak yang dapat diminta di masing-masing UPT). e. Kartu identitas diri seperti KTP, SIM dan passport f. Keterangan cek fisik kendaraan (untuk perpanjangan STNK setelah lima tahun). g. Cek fisik kendaraan bermotor (untuk perpanjangan setelah lima tahun). 4.2 Saran Adapun saran-saran kepada pegawai/staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah: 1. Diharapkan kepada para staf dan pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat melaksanakan pekerjaannya dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidak percayaan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

64

2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan para wajib pajak agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti tahapan-tahapan dan mekanisme dalam proses pembayaran pajak.

65

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. 2006. MetodePenelitianBisnis. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Sugiyono. 2009. MetodePenelitianBisnis. Bandung: Alfabeta http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak (diakses pada tanggall 24 Juli 2018) Undang-UndangRepublik Indonesia No. 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah http://www.dispenda.baliprov.go.id (Diakses pada tanggal 24 Juli 2018). https://www.researchgate.net/profile/Aang_Munawar2/publication/325995653_P ROSEDUR_PEMBAYARAN_PAJAK_KENDARAAN_BERMOTOR_PERTAHUNA N/links/5b324415a6fdcc8506d0f8c4/PROSEDUR-PEMBAYARANPAJAKKENDARAANBERMOTORPERTAHUNAN.pdf?origin=publication_detail (Diakses pada tanggal 9 September 2018). Wirawan, B. Ilyas dan Richard Burton. Hukum Pajak Edisi Kelima. Jogyakarta Salemba.

66