Bahan Kemendagri.pdf

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Dalam Acara Kickoff Meeting Kebijakan DAK T.A 2020

IWAN KURNIAWAN, ST, MM DIREKTUR SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAK SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS DIPOSISIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN DAERAH YANG TUJUANNYA UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN SPM, PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL, DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

JENIS DAK YANG BERTUJUAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU BERADA DALAM JENIS DAK AFFIRMASI..

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

JENIS DAK YANG BERTUJUAN UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN SPM ADALAH DAK REGULER.

DANA ALOKASI KHUSUS

DUKUNGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH

DUKUNGAN PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

JENIS DAK YANG BERTUJUAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL ADALAH DAK PENUGASAN

PERMASALAHAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2017 DAN 2018

1

5

Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan alokasi DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

Rendahnya daya serap dan kepatuhan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK

4

Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan DAK

PERMASALAHAN

Kualitas Usulan Dak Yang Disampaikan Daerah Belum Mencerminkan Prioritas Daerah Dan Belum Sepenuhnya Mendukung Prioritas Nasional

Usulan Dak Yang Disampaikan Oleh Daerah Belum Semuanya Masuk Didalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

3

2

PERMENDAGRI 117 TAHUN 2017 DUKUNGAN THD TUSI

LATAR BELAKANG Sejak Tahun 2017, Ditjen Bina Pembangunan Daerah diberikan tugas untuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan DAK. Dalam proses verifikasi sebelumnya, belum diatur mekanisme kerja antar level pemerintahan, skala waktu pelaksanaan verifikasi, indikator verifikasi, serta siapa saja yang terlibat dalam verifikasi. Permendagri 117 Tahun 2017 merupakan upaya untuk mengefektifkan dan menyempurnakan proses verifikasi yang dilakukan sebelumnya.

TUJUAN MEWUJUDKAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS USULAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS

Kegiatan Verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus merupakan implementasi dari:  Pasal 374 UU 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan adanya pembinaan umum di bidang pembangunan daerah, dan  Pasal 258 dan 259 yang mengamanatkan adanya sinkronisasi dan harmoniasi pembangunan antara pusat dan daerah

MUATAN SUBSTANSI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 2017 Mengatur tata cara rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik; Mengatur pengawasan dan pengendalian proses perencanaan DAK Fisik. Mengatur verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi/ kabupaten/kota ;

Mengintegrasikan perencanaan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam satu sistem berbasis elektronik;

Mengatur koordinasi untuk sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik;

PROSES VERIFIKASI Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang dari awal penginputan rancangan pengusulan kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh perangkat daerah

VERIFIKASI TINGKAT PUSAT Verifikasi di tingkat pusat rancangan usulan kegiatan DAK Fisik provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi provinsi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk diverifikasi akhir. VERIFIKASI TINGKAT PROVINSI

VERIFIKASI TINGKAT KAB/KOTA Verifikasi di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan kegiatan DAK Fisik yang disampaikan kabupaten dan kota.

Verifikasi di tingkat provinsi dilakukan oleh biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan kegiatan DAK Fisik yang disampaikan Provinsi, kabupaten dan kota.

ALUR PROSES TATA CARA DAN VERIFIKASI USULAN (sesuai Permendagri No.117 Tahun 2017) Proses Verifikasi

OPD Kab/Kota

Bappeda Kab/ Kota

DPKAD Kab/ Kota

Inspektorat Daerah Kab/Kota

Bag.Adm. Pembangunan

OPD Provinsi

Proses Input

Mulai

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Proses Input

Tidak Rancangan Usulan Kab/Kota

Hasil Pembahasan

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Biro.Adm. Pembangunan

Tidak Rancangan Usulan Provinsi

Hasil Pembahasan Tidak Rancangan Usulan Kab/Kota

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Ya Rancangan Usulan Kab/Kota

Inspektorat Daerah Provinsi

DPKAD Provinsi

Bappeda Provinsi

B A N BANGDA G D A

Inspektorat Jendral Kemendagri

Tahap Awal Dengan K/L

Tahap Akhir Dengan K/L

Tahap Tengah Dengan K/L

Tahap Tengah Dengan K/L

Tahap Akhir Dengan K/L

Tahap Awal Dengan K/L

Ya

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

Perbaikan Rancangan Usulan Kab/Kota

Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi

REKOMENDASI GUBERNUR

Selesai

5 Hari 5 Hari

3 Hari

17 Hari 7 Hari

Verifikasi Usulan

3 Hari

Keterangan :

Input

Verifikasi dan perbaikan

Verifikasi dan perbaikan Kabupaten/kota oleh provinsi

Verifikasi Bangda

TIM VERIFIKASI Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017 Administrator sistem KRISNA

Kab/Kota

Provinsi

Inspektorat

Inspektorat DAERAH

Biro. Adm. pembangunan

Bappeda

DPKAD

Bagian. Adm. pembangunan

Bappeda

DPKAD

Bangda Kemendagri PUSAT

Bappenas Kemenkeu K/L Teknis

Inspektorat

RAMBU PENGUSULAN DAN INDIKATOR VERIFIKASI RAMBU PENGUSULAN OLEH OPD VERIFIKASI SEKDA

VERIFIKASI DPKAD

VERIFIKASI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH SEKDA, BAPPEDA DAN DPKAD

VERIFIKASI BAPPEDA

VERIFIKASI DI TINGKAT PUSAT VERIFIKASI

INDIKATOR

KETERLIBATAN ITJEN

REKOMENDASI GUBERNUR DAN KOORDINASI HASIL VERIFIKASI

REKOMENDASI GUBERNUR Rancangan usulan kegiatan DAK yang telah lolos verifikasi di tingkat Ditjen Bina Bangda dicetak dan ditandatangani oleh kepala daerah sebagai usulan DAK tahun terkait. Usulan DAK wajib mendapatkan rekomendasi Gubernur sebelum disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Terkait

KOORDINASI

KEBUTUHAN PERSIAPAN AWAL

Action Plan persiapan verifikasi DAK di tahun 2019

Penguatan Kapasitas SDM dalam Lingkup Ditjen Bina Bangda

Pelatihan untuk Internal Ditjen Bina Bangda dan daerah

Penguatan data dan informasi sebagai acuan untuk penilaian usulan dari daerah

HASIL VERIFIKASI BANGDA DALAM PENGUSULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) T.A 2019

TOTAL REKAP USULAN DAK TAHUN ANGGARAN 2019

516.122

471.973

TOTAL Usulan DAK Tahun Anggaran 2019

JENIS DAK

Usulan Kab/Kota

44.149 Usulan Provinsi 419.636

30.943 421.786 Reguler

79.474 Total Kuning

17.012 Total Hijau

Total Tidak Terverifikasi

63.393 Penugasan

Affirmasi

KALTARA SULBAR PAPUA BARAT KEPRI

Rp.502.062.293.699.064 Total Anggaran Usulan DAK T.A 2019

GORONTALO BABEL BANTEN MALUT BENGKULU

PAPUA NTT NTB BALI MALUKU

SULTRA SULSEL SULTENG SULUT KALTIM KALSEL KALTENG KALBAR LAMPUNG SUMSEL JAMBI RIAU SUMBAR SUMUT ACEH JATIM DIY JATENG JABAR

JABAR

18,851,573,992,835

SULSEL

20,239,475,352,770

JATENG

16,011,159,727,561

SULTRA

16,705,042,169,612

DIY

2,232,014,613,355

MALUKU

11,101,036,679,790

JATIM

16,929,974,541,730

BALI

3,176,731,600,485

ACEH

16,200,419,697,457

NTB

17,910,377,201,084

SUMUT

21,391,518,451,723

SUMBAR

10,594,943,685,865

NTT

20,788,748,748,311

RIAU

16,616,834,580,883

PAPUA

97,317,834,504,525

JAMBI

10,167,718,726,600

BENGKULU

6,660,146,456,656

SUMSEL

15,160,551,890,450

MALUT

11,131,427,273,547

LAMPUNG

16,710,508,688,682

BANTEN

3,961,521,789,891

KALBAR

13,082,463,159,746

BABEL

4,293,099,290,223

KALTENG

15,055,218,991,685

GORONTALO

7,403,976,174,783

KALSEL

9,919,854,503,325

KEPRI

7,125,620,993,526

KALTIM

12,880,294,416,421

PAPUA BARAT

20,861,119,034,639

SULUT

12,356,671,634,106

SULBAR

6,040,792,662,620

SULTENG

15,612,050,461,179

KALTARA

7,571,572,002,999

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI