Bab Iv-v Lampiran.docx

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.1

Hasil Penelitian

4.1.1

Gambaran Umum lokasi Penelitian Secara geografis Desa Papualangi merupakan Desa yang terletak kedua

dari ujung Kabupatenupaten Gorontalo Utara setelah Desa cempaka Putih dengan luas wilayah 1500 Ha , yang mana sebelah utara berbatasan dengan Profinsi Sulawesi tengah sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten. Pohuwato sebelah barat berbatasan dengan Desa

Cempaka Putih dan sebelah timur berbatasan

dengan Desa limbato. Secara Administrasi Desa Papualangi memiliki 4 Dusun. Dengan penduduk berjumlah 500 Kepala Keluarga dan lebih kurang sekitar 987 sekian jiwa secara yang umum jumlah usia produktif lebih banyak di dimonasi dengan usia anak-anak dan lansia.Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia yakni 21%:61% dan 18% dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang. Pada tingkat kesejahteraan jumlah kk mendominasi yaitu : 29,2 % dari total kk ,kk pria sejahtera 24 %, kk sejahtera 17,9 %, kk kaya 0,3 %. Dan kk miskin 28,5 % .Dengan banyaknya kk pra sejahtera inilah maka Desa

Papualangi termasuk

dalam Desa Tertinggal. Kesadaran tentang pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun terakhir ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat baik. Sebagai Desa yang terletak di ujung dan sangat jauh dari ibu kota Kabupatenupaten, mayoritas penduduk Desa papuapangi adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai keahlian lain dan memilih menjadi buruh tani sebagai pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi Geografis Desa Papualangi dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Kondisi secara Geografis Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula

No

Uraian

Keterangan

1 2

3

4

Luas Wilayah : 1500 Ha Jumlah Dusun : 4 (Empat ) 1) Dususn Maranti 2) Dusun Sinar Harapan 3) Dusun Nanati 4) Dusun Margasatwa Batas Wilayah a.Utara : Desa Limbato b.Selatan : Desa Cempaka Putih c.Barat : Profinsi Sulawesi Tengah d.Timur : Kec.Biau Topografo a.Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar 125 Ha b.Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata)

14 m Hidrologi : 5 Irigasi Pengairan tehnis koimatologi : a.Suhu 27-30 ᴼc 6 b.Curah Hujan 2000/3000 mm c.Kelembapan Udara d.Kecepatan Angin Luas lahan Pertanian : 7 a.Sawah terintegrasi : 0 Ha b.Sawah Tadah hujan : 6,280 ha 8 Luas lahan Pemukiman : 125 Ha 9 Kawasan rawan bencana : Sumber : Bps Kabupaten Gorontalo Utara dari Rpjm Desa Papualangi 2013-2017 Dari tabel di atas bisa di lihat bahwa Desa Papualangi hanya memiliki luas Desa tidak terlalu luas yakni berkisar 1500 Ha. Dapat di prediksi pula dengan letak posisi Desa terujung maka jarak titik tempuh dari titik Desa ke ibu kota Kabupaten sangat jauh bahkan jarak untuk menempuh ibu kota kecamatan yakni Kecamatan.Tolinggula ± 5 kilometer dengan kondisi jalan yang masih dalam proses pembangunan jalur transportasi untuk bisa di gunakan pada umumnya. A. Potensi Desa Dari sekian banyak Potensi yang ada, Maka disaring beberapa potensi yang paling menonjol dan memungkinkan untuk di kembangkan, paling tidak 5

tahun kedepan. Potensi terpilih yang khas ini kemudian menjadi landasan bagi visi dan misi dan cita – cita masyarakat Desa yang apabila terus di kembangkan maka akan benar – benar menjadi sebuah cirri khas yang membedakan Desa Papualangi dan Desa lainnya. Potensi terbaik ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat di gambarkan sbb : a. Sumber daya alam 1. Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat di tingkatkan produktifitasn ya karena saat ini masih belum di kerjakan secara optimal 2. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum di kelola secara maksimal. 3. Adanya penambangan pasir (galian c) yang dapat di pergunakan sebagai bahan material banguanan. 4. Wilayah Desa Papualangi sangat baik untuk mengenbangkan peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan ternak lainnya, mengingat masih banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut sedangakan untuk bidang usaha ini baru menjadi usaha smpingan bagi masyarakat yang ada . b. Sumber daya manusia 1. siklus dan ritmen kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa yang relatif teratur dan terjaga adat dan budayanya. 2. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala Desa , pamong, Desa , dan masyarakat merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembanguanan Desa . 3. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi. 4. Cukup

tingginya

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengawaan, dan monitoring serta evaluasi pembanguanan Desa .

5. Adanya kelembagaan, organisasi dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha, dan keagamaan Desa , memudahkan dalam berkoordinasi di setiap kegiatan pembangunan . Untuk mempertahankan keutuhan sumber daya, adat, serta potensi Desa yang ada maka, sangat penting

untuk terus di lakukan upaya-upaya yang

konfrehensif dan trobosan trobosan yang jenius dalam mengembangkan program Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah dan menjadi aparatur Negara yang cepat tanggap dalam merespon dan permintaan data.Potensi yang dimiliki nantinya bisa di unggulkan di Kabupatenupaten Gorontalo Utara yakni membuat IKON DESA yang nantinya akan menjadi persyaratan utama dalam pencairan ADD (Alokasi Dana Desa ). Kekayaan alam, budaya, dan aparatur yang handal akan menghantarkan Kabupatenupaten Gorontalo Utara Khususnya Desa Papualangi bisa dikenal oleh Daerah lain terus dengan sampai saat ini masih dalam pengembangan dengan potensi alam maupun sumber daya manusiannya yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa serta menjadi percontohan roda pemerintahn yang baik dalam pe

ngelolaan administrasi Desa

yang tujuannya untuk kesejahteraan

rakyat.

1.

Strategi pencapaian Desa Papualangi dalam menyusun program pembanguan skala priotitas Pemerintah Desa Papualangi Program Desa diawali dari perumusan musyawarah Desa yang di hadiri

oleh tokoh – tokoh masyarakat, Tokoh agama, RT, RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari Desa penggalian gagasan tersebut dapat di ketahui permasalah yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang di perlukan oleh masyarakat sehingga aspiirasi seluruh lapisan masyarakat bisa di tamping. Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemrintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah beserta BPD

Merumuskan program pembanguanan Desa, dalam hal ini menyusun pembanguan apa yang sifatnya mendesak dan harus di lakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Pemerintah Desa

Paupualangi dalam penyusuanan program pembanguan

wajib merumuskan dan melaksanakan beberapa pokok bidang sbb : a. b. c. d. e.

Sarana dan Prasarana Bidang Ekonomi Kemasyarakatan Bidang sosial dan budaya Bidang Kesehatan Serta bidang Keagamaan.

B. Rencana Strategi Pemerintah Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2017 Rencana Pembangunan jangka menengah Pemerintah Desa Papualangi untuk Kedepan dalam rencana strategi yang berlaku selama lima tahun. Adapun tercantum dalam rencana strategi tahun 2013-2017 di dalamnya termuat visi dan misi Desa sebagai berikut : 1. Visi Mewujudkan Desa Papualangi menjadi Desa mandiri melalui bidang pertanian dan industry kecil. 2. Misi a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan b.

untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal

maupun nonformal . c. Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan usaha pertanian. d. Meningkatkan usaha pertanian, Meningkatkan

dan mengelola

pendapatan asli Desa serta mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah. C. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Desa Papualangi kedepan yakni adalah : 1. Peningkatan Kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa

Papualangi

dengan menguasai teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat. 2. Peningkatan Sumberdaya alam yang ada dalam program ketahanan pangan serta peningkatan kualitas ekonomi kemasyarakatan yang mandiri dan sejahtera. 3. Pemanfaatan badan usaha milik Desa perputaran keuangan Desa

(BumDes) untuk membantu

dalam meningkatkan mutu perekonomian

rakyat. 5. Arah Kebijakan Pelaksanaan pembanguanan antar wilayah barat dan wilayah timur harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya asas adil dan merata, Pembanguanan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah barat dan timur meskipun dalam pelaksanaan pembanguanan harus melibatkan warga masing - masing wilayah agar tercpta saling memiliki meskipun pembanguanan tersebut berlokasi di wilayah dusun lain . Selain asas adil dan merata, kami juga mengutamakan hal hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa di tunda. 6. Program utama pembanguanan Desa Papualangi Program kegiatan pemerintahan Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupatenupaten Gorontalo Utara yakni : Sarana dan prasarana 1. 2. 3. 4.

Pembanguanan Balai dan Kantor Desa Pembanguanan Panti PKK Peningkatan Jalan Rambat Peningkatan Jalan Trans

5. Pembanguanan saluran air 6. Jembatan dan Gorong-gorong 7. Perawatan Jalan dan Jembatan 8. Pembuatan Jembatan gantung 9. Pengadaan sarana air Bersih 10. Pengadaan Listrik Tenaga air atau PLTHM 11. Pembangunan Mahyani 120 Unit Ekonomi 1. Pengadaan ternak Sapi 2. Pengadaan ternak Ayam 3. Pengadaan bibit uggul dan obat-obatan 4. Mengembangkan pengrajin yang ada di Desa 5. Pengadaan kelompok usaha Bersama (KUBE) 6. Pengadaan Kelompok ikan Air tawar 7. Pengadaan alat Bengkel 8. Pengadaan Bibit durian montong 9. Pengadaan bibit jeruk manis 10. Mesin Pemangkas rumput 11. Pengadaan Handplayer 4 buah 12. Kelompok budidaya Kakao 13. Kelompok Tani Palawija 14. Kelompok UKM 15. Transport kdes Posyandu pengadaan kursi makan 400 Buah 16. Pelatihan meracik makanan bagi ibu-ibu sasaran 17. Percetakan sawah Sosial Budaya 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadaan baju adat /pengantin Pengadaan buku agama/Al-Qur-An Pelatihan Kerajinan Tangan Sound Sistem Mega Phon

Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelatihan wira usaha bagi pemuda Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa ) Gedung TK Pelatihan Home Industri Pelatihan Perbengkelan Latihan Peternakan Pelatihan Pertanian

8. Pelatihan pembuatan pupuk organic 9. Sarana TK /Ape balita 10. Transport GTT belum Honda 11. Rabat jalan sekolah SDN 2 Papualangi 12. Pemberian beasiswa bagi SD dan SMP 13. Pelatihan menjahit Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5.

Perbaikan saluran pembuangan MCK/Jamban keluarga Pengembangan pembangunan Polides Pengadaan tenaga medis Pengadaan Obat obatan

Agama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4.1.2

Pembangunan Masjid Pembanguanan Musolah Transpot guru ngaji Transport guru minggu Pembangunan TPA Pengadaan Buku Dakwaah dialog sebulan sekali Hasil Penelitian Hasil penelitian ini disusun dengan menyajikan data yang telah di peroleh

melalui temuan di lapangan kemudian di analisis berdasarkan teori yang ada. Menyajikan data di ambil dari data-data yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan kunci dan informer utama di lokasi penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumbersumber tertulis yang memperkuat data primer. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data dari para informan tentang Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula dengan rancangan penelitian yang telah di tetapkan, dengan jumlah informan 10 orang. Dari 10 orang informan ini mencakup dari pihak Pemerintah, Aparat Desa, Pimpinan Wilayah, dan

Masyarakat. Item pertanyaan yang di muat dalam wawancara adalah indikator sesuai Kemenpan No.25 tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, yang berkaitan dengan Tata Kelola Admnidistrasi Pemerintaha di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupatenupaten Gorontalo Utara yakni sebagai berikut : 1. Kesederhanaan Sendi prinsip kesederhanaan mengandung makna bahwa prosedur tata cara pelayanan yang di selenggarakan secara mudah dan di laksanakan oleh masyarakatan yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan, termasuk persyaratan ataupun pelaksanaan tekhnis oprasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang pertama sebagai berikut : “Di lihat dari segi kesederhanaan memang sudah sebagian besar terselenggara dengan baik dan sebagian besar terlaksana, akan tetapi memang dalam proses perubahan-perubahan sisi pelayanan administrasi bisa berubah kapan saja . Nah kiranya mungkin banyak masyarakat yang belum tahu dengan adanya perubahan tersebut maka, masih banyak dibutuhkan sosialisasi yang lebih dalam upaya peningkatan pelayanan untuk masyarakat dan menyesuaiakan dengan aturan yang ada dan sudah sesuai dengan amanat undang undang karena dibantu dengan sistem yang ada.”(wawancara dengan Kepala Desa Papuapalangi pada tanggal : 26 juli 2017). Keterangan informan pertama diperkuat dengan informan kedua yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Papualangi dengan hasil wawancara sebagai berikut : “Selama ini berjalan baik, akan tetapi masih terkendala dengan listrik apabila listrik lancar tetap kami melayani dengan semaksimal mungkin seperti biasanya” “ya, memang sudah baik, karena mengacu pada perdes yang ada, namun terkendala juga pada SDM yang kurang, akan tetapi mampu untuk melaksanakan meskipun masih dalam pertahapan”(Badan Permusyawaratan Desa Papualangi pada tanggal ,26 juli 2017). Keterangan informan kedua diperkuat oleh Sekretaris Desa Papualangi (informan keetiga) sesuai dengan wawancara dikatakan bahwa :

“mengenai sisi kesederhanaan dalam tata kelola tertib administrasi di Desa Papualangi ya, sudah dapat terselenggara dengan baik kami, pemerintah Desa Papualangi menyelenggarakan musyawarah dusun dan pemerintah Desa memaparkan tentang tata cara pelayanan di Desa dengan masyarakat pada momentum tertentu . “dan sudah sesuai yang kami laksanakan karena pemerintah Desa Papualangi sudah menyampaikan tentang tata cara dari pada tertib dalam pelayanan”(Sekretaris Desa Papualangi pada tanggal,28 juli 2017). Sama halnya juga seperti yang di sampaikan oleh kepala urusan pemerintahan Desa Papualangi dengan hasil sebagai berikut : “jika menurut saya, kesederhanaan prosedur dalam pelayanan di kantor Desa “ya bisa di katakan ya “ mengapa saya katakana demikian? Karena di Desa kami sistem pelayanan sudah mudah dan Alhamdulillah penerima layanan pun dapat menerimanya dengan puas “ “Kemudian apabila di Tanya sudah sesuai dengan mekanisme atau belum ya, sudah karena kami sebagai pemerintah Desa setelah kami diberi bimtek dari pemerintahan setingkat diatas mengenai tupoksi kami maka,itulah yang kami implementasikan pada masyarakat pada umumnya “ (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Papualangi, 30 juli 2017). Dengan wawancara kepala urusan pemerintahan diatas juga didukung oleh Kepala Urusan Perencanaan dalam hal ini mengajukan komentar yang hamper sama : “Pada dasarnaya pelayanan kami ya sesuai dengan procedural yang ada, karena dalam pelayanan tersebut kami sudah melakukan apa adanya” “bila anda bertanya tentang kesesuaian dengan mekanisme, sudah tentu saya menjawab yak arena itulah yang telah kami laksanakan pada saat ini “ (Kaur umum Desa Papualangi, edisi,30 juli 2017). Dengan lebih mendalami prosedural pelayanan serta kesesuaian dengan mekanisme yang ada maka perlu di ambil sample wawancara dengan masyarakat sebagai pengamat program dari pada pemerintahan Desa

Papualangi seperti

dibawah ini : “ya ,cara pelayanan di kantor Desa mudah, karena kalau saya melihat setiap pelayanan dengan cepat dilayani” “akan tetapi jika sudah sesuai atau belum dengan mekanisme saya menilai belum pak, mengapa, karena disebabkan dengan seringnya pergantian aparat Desa yang baru dikarenakan hal political maka juga

berpengaruh dalam pelayanan sebab belum menguasai IT sebagian juga pengalaman yang masih minim”(wawancara dengan mantan Kepala Dusun sinar harapan,31 juli 2017) Hasil wawancara peneliti dengan informan keenam Kepala Desa Tolite jaya yang menyatakan bahwa : “Sesuai akan tetapi secara internal tinggal bagai mana masyarakat itu sendiri memahami sistem yang ada, karena berhasil dan tidaknya program pemrintah diukur dari indeks kepuasan masyarakat” “Sudah Sesuai”(Kepala Desa Tolite jaya,12 gustus 2017). Hasil wawancara dengan informan ke tujuh masyarakat yang menyatakan bahwa : “ kalau menurut saya, belum pak, saya sendiri meminta pelayanan di Desa masih banyak bberbelit-belit” “Berbicara masalah mekanisme ,mungkin sebgaian besar sudah namun ada beberapa hal yang mingkin perlu diperhatikan termasuk tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat”(masyarakat,yatmo 12 agustus 2017). Hasil wawancara peneliti dan masyarakat yang menyatakan bahwa : “Belum, belum ada standar pelayanan minimal yang menjadi ukuran tetap terhadap penilaian pelayanan” “Baru sebagian, belum seluruhnya terpenuhi diantaranya sepeti, tidak adanya bagan alur pelayanan kebutuhan. Sehingga masyarakat sendiri belum memahami tata urutan pelayanan”(Nanang masyarakat,31 agustus 2017). Wawancara peneliti dengan Sekcam tolingula menyatakan sbb: “jika menurut saya 90% sudah, krena memang hingga sampai saat ini belum ad masalah ataupun pengeluhan dari masyarakat yang timbul akibat dari ketidak puasan pelayanan”(dengan Sekcam tolinggula,25 Agustus 2017). “menurut pandangan saya, sudah sesuai dengan mekanisme yang ada”(Sekcam Tolinggula,25 Agustus 2017). Tingkat prosedur kesederhanaan dalam pelayanan prima terhadap masyarakat pada dasarnya belum terlaksana dengan baik memang ada beberapa hal yang masih menghambat proses pelayanan publik yakni kondisi instalasi

listrik dan jaringan yang kurang memadai serta masih adanya keluhan msalah pelayanan dari masyarakat. 2.

Kejelasan dan Kepastian Prinsip kejelasan dan kepastian pada dasarnya dalam tata kelola pelayanan

publik lebih menekankan pada proses kerja dalam prosedur tata cara penyelenggaraan pelayanan, artinya perlu di perhatikan apakah sudah di gambarkan secara jelas dan pasti dalam bentuk alur, bagan, serta informasi mengenai sarana penunjang lainnya. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan sebagai berikut : “tidak ada, akan tetapi adanya surat pengantar dari kepala dusun dalam setiap pengurusan administrasi di Desa itu merupakan dasar pelayanan kami” (wawancara dengan Kepala Desa Papualangi,26 juli 2017). Pendapat di atas di dukung dengan informan kedua Yakni ketua BPD Desa Papualangi yang menyatakan : “belum ada karena kami masih dalam proses tahap penataan pak “(wawancara dengan Ketua BPD Desa Papualangi 26 Juli 2017). Pernyataan senada dengan informan yang ketiga seperti di bawah ini : “Memeng belum terpampang, akan tetapi dalam prosedural pelayanan sudah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada “(wawancara dengan sekdes Papualangi 28,juli 2017). Sama halnya di ungkapkan oleh informan yang ke empat sbb : “ya memang belum terpasang pak, tapi seluruh proses pelayanan sudah aktif kami laksanakan seperti apa yang di tugaskan kepada kami selaku aparat pemerintah yang memang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan amanat negara dan pelayanan prima kepada masyarakat” (sesi wawancara dengan kaur pemerintahan Desa Papualangi,30 juli 2017 ). Pernyataan informan ke empat serupa dengan informan ke lima seperti di bawah ini :

“belum adanya bagan atau alur pelayanan menurut saya tidak masalah akan tetapi yang terpenting dalam pelayanan pengelolaan administrasi sudah bisa terlaksana seperti yang di harapkan “(dengan kaur umum Desa Papualangi,30 juli 2017 ). Hal tersebut diatas sama seprti yang di katan informan keeman dibawah ini : “belum ada, karena memang sesuai pengamatan saya masih mengacu pada aturan yang lama dan harus ada ada pengantar dari kepala dusun untuk proses pelayanan (wawancara dengan masyarakat SK,31 juli 2017). Hasil wawancara dengan informan yang ke tujuh yang menyatakan bahwa : “Bicara mekanisme, sebagian besar sudah , namun ada beberapa hal yang harus di perbaiki termasuk tingkat kepuasan masyarakat”(dengan masyarakat:yatmo,12 agustus 2017). Pernyataan di atas di perkuat dengan keterangan informan ke delapan yang menyatakan bahwa : “Belum” (masyarakat Nanang,31 aggustus 2017). Hasil wawancara dengan informan yang ke sembilan Kades Tolite jaya yang menyatakan bahwa : “Yang sebenarnya penempatannya sudah jelas, namun tinggal sistimnya yang harus di rubah. Karena bila ikut alur pelayanan maka akan tterkesan memberatkan masyarakat “(dengan kades tolite jaya,12 aggustus 2017). Hasila wawancara dengan Sekcam Informan yang ke sepuluh menerangkan sebagai berikut : “Memang ada perbedaan, akan tetapi menurut saya sistem atau pola pengurusan administrasi di Desa tidak menggunakan sisitem bagan atau alur, akan tetapi pelayanan membidangi secara umum artinya bisa terpusat pada satu bidang ketika pada saat tertentu”(dengan Sekcam Tolinggula,25 Agustus 2017). Arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu admnistrasi juga tidak dapat di kesampingkan akan tetapi wajib dan dapat di pertanggung jawabkan oleh pemberi layanan.

Bila di amati indikator kejelasan dalam pelayanan belum begitu nampak sekalipun pelayanan di laksanakan seperti biasanya, akan tetapi kejelasan dan kepastian dalam pelayanan pada masyarakat harus juga jelas dalam struktur bagan dan alur pelayanan seperti bagaimana mestinya sehingga dapat memudahkan pelayanan. 3.

Keamanan Sendi atau prinsip mengadung arti proses serta hasil pelayanan dapat

memberikan kamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Keamanan yang di maksud dalam hal ini yakni seperti, produk pelayanan administrasi (dokumen, surat, kartu, gambar, dan etiket). Memastikan hal tersebut di atas dapat di lihat dari argumentasi yang di dapat dari wawancara sebagai berikut : “bila di ambil dasar kemanan, pasti bisa di jamin, karena memang sudah terregitrasi dengan baik dan resmi dari Desa“ (wawancara dengan kepala Desa papualang ,26 juli 2017). Keterangan informan pertama di perkuat dengan informan keduayakni ketua BPD Desa Papualangi : “bisa, karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku”Wawancara dengan ketua BPD Desa Papualangi, 26 juli 2017). Senada dengan keterangan informan ketiga yakni sekdes Papualangi : “ya, tetntu sudah sesuai dengan undang-undang maupun pertaturan yang ada di Desa papaualangi”(Sekdes Papualangi,28 juli 2017). Jawaban dari informan ke empat sama halnya dii utarakan oleh informan ketiga yakni : “ya karena surat menyurat,ataupun katu yang dimilik masyarakat saat ini meman sesuai dengan nomenklatur yang ada dan sesuai dengan undang undang yang berlaku “( Kaur pemerintahan Desa Papualangi,30 juli 2017).

Sama halnya dengan keterangan dari informan ke lima : “ya menurut saya karena kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan ada “ (kaur umum Desa Papualangi 30 juli 2017). Seperti keterangan masyarakat sebagi informan ke enam di nyatakan sbb: “bisa di jamin pak, karena ketika dibutuhkan, hal ini bisa di layani dengan cepat oleh instansi tertentu”(masyarakat,31 juli 2017). Keterangan informan kelima di perkuat dengan informan keenam yakni sbb: “maslah itu saya yakin pasti bisa di jamin, karena itu sudah merupakan kebijakan dari pemerintah setingkat di atas lebih tinggi levelnya pak”(dengan masyaraka,yatmo : 12 agusttus 2017). Keterangan informan di atas di dukung dengan keterangan iforman ketuju yang menyatakan bahwa : “secara umum masyarakat hanya menerima saja, apa yang di berikan oleh pemerintah Desa masyarakat sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah Desa tentang keabsahan data yang di berikan”(masya rakat, Nanang : 31 agustus 2017). Disusul dengan pernyataan kepala Desa Tolite jaya yang menyatakan bahwa : “saya rasa bisa pak, karena segala produk hukum yang diberikan untuk pelayanan publik sudah sesai dengan regulasi yang ada”(dengan Kades Tolite jaya,12 Agustus 2017). Hasil wawancara dengan Sekcam tolinggula yang menyatakan : “Oh tentu, karena bisa terlayani dengan baik hingga ke tingkat ataas bila menggunakan jaminan pemrintah yang memang di jamin keabsahannya secara hukumdan undang undang yang berlaku” (sekcam Tolinggula,25 Agustus 2017). Kebijakan pemerintah dalam penerbitan sarana sebagai upaya kelancaran pelayanan publik tentunya sudah di landasi dengan kekuatan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini bila di tinjau dari keterangan informan yang tersebut diatas maka, Indikator keamanan dalam hal produk hukum yang ada dapat di jamin kepastiannya, namun dalam menyikapi hal di atas perlu di adakan upaya pencegahan penyelewengan dalam pemalsuan produk hukum yang ada.

4.

Keterbukaan Keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur, tata cara, persyaratan, satuan

kerja pejabat penanggung jawab , pemberi layanan, dan lainya yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib di informasikan secara terbuka agar lebih mudah di ketahui dan di pahami oleh masyarakat. Sesuai dengan hasil hasil wawancara peneliti dengan informan yang pertama denga Kepala Desa Papualangi yang mengatakan bahwa : “sudah ada, karena memang sudah di sosialisasikan secara terbuka oleh pemerintah Desa kepada masyarakat”(kepala Desa Papualangi,26 juli 2017). Di susul dengan informan kedua deangan Ketua BPD Desa Papualangi : “ya, sudah karena kami sudah melaksanakan secara terbuka dalam forum rapat dan pertemuan pertemuan tertentu”(Ketua BDP Desa Papualangi,26 juli 2017). Senada dengan informan ketiga : “Ya pemerintah Desa sudah membrikan sosialisasi di dusun dusun akan tetapi informasi di papan pengumuman tidak ada “(sekdes Papualangi,28 juli 2017). Hasil wawancara dengan informan yang ke empat yang memberika keterangan: “kami sebagai satuan kerja perangkat Desa Papualangi melakukakn kegiatan kami awali dulu dengan musyawarah dari tingkat dusun disitu kami laksankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang kami laksanakan di Desa ”(dengan kaur pemerintahan ,30 juli 2017). Sama halnya dengan pernyataan masyarrakat : “terbuka, setiap program yang masuk ke Desa di awali dengan rapat dan di awasi oleh pemerintah Desa dan masyarakat itu sendir” (masyarakat,31 juli 20017). Keterangan masyarakat juga sama dengan pernyataan diatas : “Memang sebagian sudah, akan tetapi mungkin masih perlu di lakukan sosialisasi dengan cukup untuk masalah keterbukaan ini “(masyarakat, yatmo,12 agustus 2017). Hasil wawancara peneliti dengan informan yang ke tujuh:

“Sudah, tetapi perlu di tingkatkan kualitas informasi pelayanannya’ (dengan masyarakat Nanang,31 agustus 2017). Hasil wawancara dengan informan yang ke delapan Kades tolite Jaya: “Sudah jelas, karena sejak awal regulasi di terbitkan”(dengan Kades tolite jaya,12 agustus 2017). Hasil wawancara di atas di perkuat dengan informan yang ke sepuluh yang menya takan bahwa : “sudah di laksanakan” (sekcam Tolinggula,25 agustus 2017). Mengamati dari hasil informasi keterangan informan di atas maka, prinsip keterbukan yang di laksanakan segenap perangkat Desa Papualangi memang secara umu sebagian besar sudah baik namun, dengan lebih meningkatkan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat tidak cukup hanya dengan sosialisai akan tetapi mungkin ada hal hal yang lebih perlu di upayakan untuk meyakinkan publik seperti pada baliho baliho pengumuman dan lain sebagianya . 5.

Efisien Sendi dan prinsip efisien mengandung arti sebagai persyaratan pelayanan

hanya di batasi pada hal hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara masyarakat dengan produk pelayanan publik yang di berikan. Sesuai dengan keterangan wawancara dengan informan di lapangan yani sebagai berikut : “Tingkat efisiensi sudah cukup bagus karena sesuai dengan undang no.23 tahun 2003 wajib mendampingi secara administrasi demi untuk kebutuhan masyarakat”(kepala Desa Papualangi,26 juli 2017). Keterangan informan kedua menyatakan bahwah : “ya,suudah karena kami sebagai institusi pengawasan pemerintahan Desa sudah melakukan beberapa upaya yang mana untuk menambah keyakinan antara pemerintah dan masyarakat” (ketua BPD Desa Papualangi,26 juli 2017). Keterangan yang sama di utarakan oleh sekdes Papualangi :

“untuk pelayanan di Desa Papualangi sudah bisa memuaskan di masyarakat karena kami melaksanakan dengan aturan dan sesuai standar operasional yang berlaku hal ini kita lakukan untuk meminimalisir adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat dan kelengkapan persyaratan dan satuan kerja instansi yang terkait.”(sekdes Papualangi,28 juli 2017). Sama halnya wawancara dengan informan ketiga sebagi berikut : “menurut saya efisiensi dalam dalam pelaksanaan pelayanan itu kami sudah diatur watunya, mulai dari jam masuk sampai dengan kegiatan pelayanan sesuia dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat hhingga sampai jam pulang itu kami lakukan berdasarkan disiplin waktu pelayanan di Desa ”(kaur pemerintahan Desa Papualangi ,30 juli 2017). Senada dengan keterangan kepala urusan umum sebagai berikut : “kamimemberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kepentingan permintaan namun mungkin beberapa kendala yang bisa menghambat pelayanan yakni listrik dan jaringan sehingga hubungan komunikasi dan proses pelayanan administrasi akan terhambat”(Kaur umum Desa Papualangi,30 juli 2017). Menyusul keterangan dari informan ke enam yakni : “pelayanan lumayan bagus tidak ada kesulitan , malahan justru harus kita bantu dalam pelaksanaanya”(masyarakat,31 juli 2017). Keterangan

informan

keenam juga sama halnya dengan informan keenam

sebagai berikut: “di lihat dari pelayanan udah bagus pak, meski mungkin faslitas saja yang masih kurang mendukung akan tetapi dalam prosesnya sudah limayan ok “masyarakat yatmo:,12 agustus 2017). Hasil wawancara peneliti dengan infoman ke delapan : “Masih perlu di tingkatkan”(dengan masyarakat nanang:31 agustus 2017). Hasil wawancara dengan kades tolite jaya : “Belum, secara umu ketidakberadaan kepala Desa di tempat . Fasilitas kerusakan,SDM belum mendukung “(kades tolite jaya,12 agustus 2017). Wawancara dengan Sekcam tolinggula:

“efisien seperti dengan apa yang di harapkan “(Sekcam Tolinggula,25 agustus 2017). Menurut hasil penelitian dan berdasarkan indikator efiensi dalam pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan Desa Papualangi belum optimal dan perlu di tingkatkan dengan sebaik mungkin karena dalam mekanisme kerja mengenalan pengurusan persyaratan ataupun pelaksanaan pelayanan, sehingga tidak berakibat terjadinya pengurusan yang berulang ulang mondar mandir sehingga waktu dan tenaga yang besar serta mengakibatkan timbulnya biaya yang besar. 6.

Ekonomis Mengandung arti pengenaan biaya, ekonomi dalam penyelenggaraan

pelayanan harus di tetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa, pelayanan masyarakat tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. Dalam penetapan tarif yang berkaitan dengan pelayanan perlu di perhitungkan besarnya secara layak dan terjangkau oleh kemampuan dan masyar kat setempat. Hal ini sesuai dengan wawancara di atas yakni dengan pemerintah Desa Papualangi sebagai berikut : “jika untuk penetapan tarif sudah di sosialisaikan tentang pelayanan atas jasa dalam kesepakatan forum “ “seperti contohnya pada pengurusan sampai ke tingkat Kabupatenupaten kami membebaskan biaya administrasi tanpa ada pungutan apapun”(kepala Desa Papulalangi,26 juli 2017). Adapun hasil wawancara dengan informan kedua dengan ketua BPD sebagai pengawasan program yang ada di Desa sbb: “Kami dari pemerintah sudah melaksanakan ketentuan tarif berdasarkan dan sudah disepakati secara forum bila ada masyarakat yang member biasanya itu merupakan bentuk teri kasih(dengan ketua BPD Desa Papualangi,26 september 2017). Senada dengan keterangan informan ketiga yakni Sekdes Papualangi sebagai berikut :

“ngomong masalah penetapan tarif itu pada dasrnaya mengikuti aturan yang ada sudah tidak di perbolehkan untuk mengambil puingutan apapun pak, akan tetapi biasanya ada masyarakat yang memang pengen memberi hitung-hitung sebagai balas jasa sudah di tolong gitu pak akan tetapai kita tidak pernah meminta bahkan di larang keras dalam aturan undang undang tentang pungli”(sekdes Papualangi, 28 juli 2017) Menyusul kemudian dengan keterangan informan yang ke empat : “menurut kami sebagi pemerintah Desa tentunya tidak semena-mena langsung menetapkan tarif begitu saja, tapi hal tersebut kami buatkan rapat dengan masyarakat dan kemudian di perdeska sesuai dengan kesepakatan forum antara masyarakat dengan pemerintah Desa agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari”(wawancara dengan Kaur pemerintahan Desa Papualangi,30 juli 2017). Menurut informan kelima hampir sama dengan pernyataan sebelumnya yakni Kepala urusan umum sebagai berikut : “Dalam penetapan tarif yang berkaitan dengan pelayanan kami mengacu pada perdes (peraturan Desa) yang telah di sepakati dan di tetapkan”(dengan Kepala urusan umum edisi,30 juli 2017). Sependapat dengan keterangan dari masyarakat seperti dibawah ini : “aturan itu memang sudah di perdeskan pak, dan sudah di sepakati dalam forum dengan masyarakat”(masyarakat,26 juli 2017). Senada dengan informan berikutnya yakni : “ya itu relatif menurut saya pak, tinggal tergantung tingkat keikhlasan dalam memberi dari masyarakat itu sendiri” (masyarakat,yatmo:12 agustus 2017). Sama halnya di utarakan oleh masyarakat yakni : “Tidak masalah bila ada pembebanan administrasi, asalkan sesuai dan memuaskan dalam hal kecepatan pelayanan karena untuk menunjang itu di perlukan biaya” masyarakat,Nanang 31 agustus 2017). Di susul kemudian dengan keterangan kepala Desa tolite jaya yang menyatakan sbb:

“di kembalikan ke Desa masing masing karena penetapan tarif di sesuaikan dengan perdes yang berlaku di Desa masing masing”(kades tolite jaya,12 agustus 2017). Hal tersebut di dukung oleh informan yanng kesepuluh yang menerangkan bahwa: “Selama itu tidak menjadi tekanan oleh penerima layanan ya, ok ok saja, Akan terkecuali apabila yang memang di wajibkan harus mebayar”(Sekcam Tolinggula,25 Agustus 2017) Suatu program akan berjalan dengan apabila di lakukan dengan sebuah kesepakatan yang baik pula, berdasarkan hasil keterangan informan di atas berdasarkan indikator Ekonomis bisa di nyatakan bahwa upaya yang di lakukan pemerintah terhadap penetapan tarif sudah relative di lakukan yakni mengambil sebuh kebijakan yang sama di sepakati dalam sebuah forum yang kemudian di jadikan satu peraturan Desa yang di berlakukan di masyarakat. 7.

Keadilan Yang Merata Berbicara mengenai keadialan yang merata tentunya tidak bisa lari dari

prinsip dan arti keadilan yang merta itu sendiri, prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus di usahakan seluas mungkin dengan di stribusi yang merata dan di berlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Kepala Desa Papualangi yang menyatakan bahwa : “Mengutamakan hak dan kewajiban itu mutlak bagi saya, karena itu merupakan amanat undang undang yang harus kita patuhi dan laksanakan untuk kepentingan publik. Akan tetapi memang tergantung pada bagaimana besaran kontribusi kewajiban masyarakat kepada pemerintah Desa sehingga nantinya akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban” (Kepala Desa Papualangi,26 Juli 2017). Mengikuti hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa

Papualangi yang

menyatakan bahwa : “Kita Pemerintah Desa Papualangi berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan rasa adil. Keadilan dan pemerataan perlahan dan semaksimal mungkin kita laksanakan tetap ada kebijakan dari pemerintah

yang bias membantu masyarakat Papualangi,26 juli 2017).

“(dengan

Ketua

BPD

Desa

Kemudian wawancara hasil peneliti dengan informan ke tiga sebagai berikut : “untuk pelayanan yang adil dan merata itu wajib kami laksanakan karena itu adalah tanggung jawab kami sebagai unsur perangkat pelayanan yang ada di Desa dan Alhamdulillah selama ini berjalan baik sebagiman di harapkan bersama”(wawancara dengan Sekretaris Desa Papualangi,28 juli 2017). Hal senada juga disampaikan oleh informan keempat yang menyatakan bahwa : “Pandangan saya sebagai aparat pemerintah yang memang berkecimpung di bidang saya yakni pemerintahan dalam proses pelayanan kami melakukan sesuai dengan aturan yang ada dan tanpa membedakan pada golongan masyarakat tertentu “(dengan Kaur pemerintahan Desa Papualangi 30 juli 2017). Serupa dengan hasil wawancara yang di sampaikan olek Kaur Umum Desa Papualangi yang menyatakan bahwa : “ya memang harus adil, karena kami melayani masyarakat itu tidak memandang mereka itu pegawai atau tidak tetap kami layani dengan baik seperti masyarakat yang lainnya juga karena menurut saya semua sama”(Kaur Umum Desa Papualangi,30 juli 2017). Pernyataan kelima di atas agak sedikit berbeda dengan informan dari masyarakat yang menyatakan bahwa : “menurut saya, ngomong keadilan itu belum sepenuhnya terjadi,mengapa saya katakan demikian, karena masih banyak juga masyarakat yang belum tersentuh dengan pelayanan “(Masyarakat,31 juli 2017) Senada dengan informan ketuju yang member keterangan bahwa : “bicara masalah adil atau tidak, itu belum , krena saya sendiri dalam hal ini seperti mengurus administrasi di kantor Desa masih juga di persulit dengan berbgai alasan”(masyarakat,Yatmo :12 Agustus 2017). Hasil wawancara dengan masyarakat : “Relatif, tergantung dari sudut pandang masing masing tapi menurut saya sudah cukup tinggal perlu diupayakan peningkatannya”(masyarakat, Nanang,31 agustus 2017).

Wawancara dengan kepala Desa tolite jaya: “sudah, karena pemerintah harus bersifat adil sama rata tidak ada yang dilebih lebihkan dan artinya sesuaikan dengan kebutuhan”(dengan kades tolite jaya,12 agustus 2017). Hasil wawancara dengan informan yang kesepuluh : “Merata”(sekcam Tolinggula,25 agustus 2017). Kesimpulan yang timbul dari beberapa keterangan dari informan di atas melalui indikator Keadilan yang Merta dapat di simpulkan bahwa sebagian besar dari indikator dari keadlian yang merata sudah di terapkan, tinggal mungkin ada beberapa orang masyarakat yang mungkin belum merasa puas dalam pelayanan di kantor Desa sehingga memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang mereka dapat. Hal ini penting untuk dilalakukan monev oleh pemerintah Desa sehingga dapat mengukur seberapa tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan oleh pemerintah Desa . 8.

Ketepatan waktu Ketepatan waktu adalah pelaksanaan pelayanan umum dapat di selesaikan

dalam kurun waktu yang telah di tentukan. Dalam penerapan prinsip ketepatan waktu ini beberapa hal yang perlu di perhatikan yakni seperti, penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi

pelaksanaan jadwal waktu pemberian

pelayanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yang menyatakan sebagai berikut : “Tepat, karena dalam pelayanan administrasi bahkan lebih dilihat dari tingkat bawah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya dari pada golongan orang tertentu”(wawancara dengan Kepala Desa Papualangi,26 julli 2017). Pernyataan informan pertama diperkuat dengan informan kedua yakni: “Sepanjang untuk kebutuhan masyarakat kami tidak pernah membedabedakan dari segi golongan maupun ras”(ketua BPD Desa Papualangi,26 juli 2017). Adapun keterangan dari informan yang ketiga sebagai beriut :

“Pasti tepat dong pak, akan tetapi, hanya ada beberapa kendala yang saat ini masih menggunakan apa adanya pak, kami masih sering kesulitan apabila listrik tenaga surya tidak mengisi maka pelayanan kami kepada masyarakat itu akan tertuda”(sekdes Papualangi,28 juli 2017). Didukung dengan informan keempat yang menyatakan bahwa : “Kami tidak pernah memilih dan memilah mana yang di layani mana yang tidak, namanya masih masyarakat Desa Papualangi, intinya selama masyarakat bekerja sama dengan pemerintah berkolaborasi dalam kebersamaan selama itu pelayanan prima kami untuk seluruh lapisan masyarakat”(kaur pemerintahan Desa Papualangi,306 juli 2017). Senada dengan pernyataan diatas wawancara dengan kaur umum menyatakan bahwa : “yang pastinya tepat, hanya saja apabila syarat-syarat yang diajukan untuk pelayanan administrasi terpenuhi pasti dan pasti akan kami layani dengan baik”(dengan kaur umum Desa Papualangi 30 juli 2017). Wawancara dengan masyarakat yang menghasilkan argumen sbb: “selama persyaratanya lengkap cepat dilayani“(masyarakat, 31 juli 2017) Didukung dengan informan ketuju yang berpendapat bahwa : “itu semua tergantung pada tingkat pengurusannya pak“(masyarakat yatmo, 12 agustus 2017). Keterangan dari masyarakat yang menyatakan bahwa : “Pada prinsipnya tidak ada penggolongan atau perbedaan dalam pelayanan hay ada saja faktor yang menghambat pelayanan pada waktu waktu tertentu disebabkan hal hal yang non tekkhnis misalnya tidak ada listrik”(masyarakat,nanang,31 agustus 2017). Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan kades tolite jaya yang memberikan keterangan bahwa : “tidak, sama rata tidak terkecualikan “(dengan Kades tolite jaya,12 agustus 2017). Kemudian diperkuat dengan pernyataan Informan yang kesepuluh sekcam tolinggula yang menyatakan bahwa ; “Sudah Tepat waktu”(dengan sekcam Tolinggula,25 Agustus 2017).

Konsekuensi dalam melakukan pelayanan publik memang perlu di seriusi karena untuk kepentingan masyarakat, apabila melihat dari sbagian banyak pekerjaan masyarakat Desa papualagi adalah petani maka indikator ketepatan waktu sudah terlakssana dan sangat baik untuk di terapkan sehingga nantinya tidak akan terkesan lamban dimasyarakat. Menyikapi hal ini tata cara pelayanan, dan tata kelola administrasi pemerintahan memanglah harus pelayanan prima, bila di lihat dari hasil penelitian wawancara dengan masyarakat dan aparatur Desa indikator ketepatan waktu ini sudah telaksana namun tinggal beberapa yang jadi kendala yakni lagi-lagi masaalah instalasi listrik yang mana masih memanfaatkan tenaga alamiah (tenaga surya). 4.2

Pembahasan

1.

Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Otonomi daerah menjadikan Desa Papualangi menjadi Desa yang mandiri

dalam menetukan dan mengelolah wilayahnya sendiri, dengan mengacu pada aturan yang vertikal dengan pemerintah daerah di atasnya Desa di tuntut untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pengembangan daerah melalui berbagai bidang

pembangunan infrastruktur serta pertanggung jawaban

pengelolaan

sistem administrasi yang falid. Karena maju dan tidaknya sebuah bisa di lihat dari pengelolaan sistem administrasi Desa . Tata kelola (penggelolaan) merupakan cara bagaiman manajemen atau pengaturan administrasi dalam pelayanan publik yang dalam hal ini tata kelola administrasi pemerintahan di Desa Papualangi. Menjadikan Desa yang tertib administrasi tidah mudah, tentunya harus menempuh beberapa upaya yang harus di lakuakan, bukan hanya catat mencatat seperti istilah dalam administrasi, akan tetapi di lihat juga cara pelayanan kepada masyarakat, ketentuan yang seharusnya di lakukan sebagi penerima layanan, dan sikap dalam pelayanan dan sebaginya yang tentunya berkaitan dengan tata kelola atau peng elolaan administrasi pemerintahan Desa di Desa Papualangi.

Peneliitian ini yang di bahas adalah tata kelola administrasi pemerintahan. Tata kelola pada dasarnya menjelaskan suatu kegiatan yang di lakuakan oleh kesatuan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai

pelayanan

terhadap

masyarakat

(publik). Tata kelola administrasi

pemerintahan ini di lakukan dengan tujuan untuk mengatur serta dapat mengevaluasi kekurangan kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ini yang berdampak positif dalam mengimplementasikan pelayanan prima yang berkualitas dalam mengemban tugas negara yang mulia. Secara umum kegitan tata kelola administrasi pemerintahan ini di katakan kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat sehingga di pandang penting untuk di tata,di kelola,dan di monitoring dan di evaluasi agar jangan sampai berurusan dengan perkara hukum. Sebagai petugas registrasi Desa

yang mengelola dan melaksanakan

kegiatan untuk kepentingan rakyat maka kewajiban sebagi perangkat Desa yang aktif dalam tata kelola administrasi pemerintahan Desa , sehingga di wajibkan melaporkan hasil kegiatan yang jesalnya menyangkut data yang bila terjadi kesalahan akan berakibat fatal bagi pelaku administrasi dan masyarakat sebagi penerima progam dari pemerintah. Untuk dapat melihat kajian ilimiah, tentang Tata Kelola administrasi Pemerintahan di Desa Papualangi ini, tentunya di perlukan pendekatan teori atau dassar dari penyusunan sebuah indikator, untuk itu teori atau indikator dasar yang di gunakan oleh peneliti yakni bersumber dari, KEMENPAN No.25 tahun 2004 Tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan. Untuk melihat melihat kriteria penyelenggaraan pelayanan tata kelola administrasi yang baik dapat di lihat melalui 8 idikator

yaitu

:Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu yang diuraikan berdasarkan dalam hasil penelitian dan disimpulkan dalam pembahasan sebagia berikut : 1.

Kesederhanan

Kesederhanaan mengandung arti yang kiranya mudah di mengerti dan tidak heran banyak tafsiran dari berbagai sudut pandang yang memaknai arti sebuah kesederhanaan dengan cara yang berbeda beda, sehingga timbul banyak persepsi dari arti kesederhanaan tersebut yang mungkin bisa di jadikan sebuah tolak ukur untuk di jadikan indikator penelitian oleh mahasiswa maupun penulis buku. Kesederhanaan berasal dari kata sederhana yang berarti tidak muluk muluk atau berlebihan. Bila di katikan makna dari kesederhanaan tersebut dengan pelayanan administrasi publik yakni “penyelenggaraan pelayanan publik yang yang di susun dalam tata urutan atau mekanisme arus kerja, artinya tidak melibatkan atau melewati meja atau pejabat yang tidak terdapat kaitannya dengan fungsi utama dalam proses pelayanan. Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa, mekanisme tata urutan pelayanan jumlah meja yang di lewati dalam proses prosedur pelayanan harus sederhana, di susun dalam rangkaian prosedur yang hanya mengikat

atau

melewati simpul meja pejabat, atau petugas yang mempunyai ikatan fungsi dalam proses pelayanan. Spesifikasi persyaratan pelayanan perlu memperhatikan kerumitan mengurus persyaratan yang di perluakan. Dengan kata lain tidak terlalu banyak melibatkan instansi atau unit kerja, yang berakibat menambah rantai borokrasi. Sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa indikator kesederhaaan yang di lakukan pihak pemerintah Desa sudah baik tinggal meningkatkan sistem pelayanan yang ada. Menyikapi hal tersebut di harapkan kepada pemerintah Desa yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan proses pelayanan administrasi publik, di harapkan bisa mengambil langkah yang kongrit untuk membantu kepentingan masyarakat seta dapat menetapkan sebuah kebijakan sebijak-bijak mungkin. 2.

Kejelasan dan Kepastian Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasa dan kepastian

mengenai prosedur tata cara pelayanan, perincian biaya tarif pelayanan, waktu

dan penyelesaian pelayanan. Artinya prinsip kejelasan dan kepastian dalam ketata laksanaan pelayanan publik ini, lebih menekankan pada aspek-aspek proses pelayanan arus kerja dalam prosdur tata penyelenggaraan pelayanan apakah sudah di gambarkan secara jelas dan pasti dalam bengtuk bagan alur serta informasi mengenai sarana penunjangnya seperti nama, loket, petugas, harus pula di buat dengan lengkap

dan jelas sesuai dengan fungsinya masing masing bidang

(KEMENPAN No.25 tahun 2004 Tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan.Dalam buku manajemen pelayanan Publik). Hal ini perlunya di dukung dengan konsistensi pelaksanaan dan jadwal penyelesaian dalam arti bahwa proses pelaksanaan pemberian pelayanan harus memberikan ketegasan dan kepastian sesuai dengan prosedur dan dan jadwal pelaksanaan pelayanan secra jelas dan dapat di laksanakan secara konsisten. Termasuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan yang di berikan konsisten sesuai dengan fakta dalam kenyataan. Bila melihat perkembangan pelayanan publik pada lokasi penelitian yakni kantor Desa Papualangi masih perlu adanya kiat atau upaya dalam perbaikan sistim pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut dalam artian segala prospek alat dan faktor yang mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan Desa serta data yang falid dalam implementasi pelayanan pada masyarakat. Sesuai dengan kenyataan yang ada antara pembuat kebijakan dan masyarakat bisa terjalin komunikasi yang baik sehingga, segala tindakan dan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah Desa dalam melayani masyarakat sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu adanya bimbingan dan arahan yang mana berkaitan dengan bidang pelayanan publik serta bimbingan administrasi demi untuk menciptakan pelayanan yang prima dan profesionalnya aparat dalam bekerja dan perlu juga pemasangan bagan atau atau alur pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan di kantor Desa . Pernyataan di atas menitik beratkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi tatanan pelyanan dan administrasi dan bersikap tegas dalam menjalankan kedisiplinan

kerja sehingga dapat membentuk kader dan aparat yang handal

dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat pemerintah demi terwujudnya kejelasan dan kepastian di baik dari masing masing bidang maupun secara umum. 3.

Keamanan Sendi atau prinsip ini mengaandung arti proses seta hasil pelayanan dapat

memberikan keamanan, kenyamanan, dan memberikan kepastian hukum bagi mastarakat. Prinsip ini memberikan petujuk bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar di ciptakan kondisi dan mutu dengan memperhatikan beberapa fakror sebagai berikut. Keamanan, dalam arti proses pelaksanaan pelayanan ataupun mutu produk pelayanan pelayanan publik dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mutu produk pelaksanaan pelyanan publik dapat meliputi, produk pelayanan adminnistrasi (dokumen, surat, kartu, gambar, tiket) di perhatikan agar dapat menjamin kepastian atau keabsahan secara hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan keraguan ataupun kekhawatiran bagi masyarakat. Mutu produk yang di berikan kepada masyarakat memenuhi ukuran standar senhingga dapat memenuhi rasa nyaman bagi masyarakat. Kondisi yang demikian dapat di upayakan dengan misalnya, penyediaan temapt pelayanan, yang di dukung denngan sarana ruang tunggu / tamu atau serta di tunjang dengan fasilitas fasilitas yang dapat menciptakan keadaan yang tertib, nyaman, bersih, dan aman bagi para pemohon pelayanan. Tertib dalam arti proses penyelenggaraan pelayanan publik berjalan rapi, sesuai dengan prosedur urutan pemberian pelayanan rutin, tidak semerawut sesuai dengan alur tahapan penyelesaian pekerjaan. Pemberian pelayanan di lakukan dengan cara konsisisten sesuai dengan antrian

dan meburut tata kerja yang

berlaku. Sebuah program akan berjalan dengan aman ketika itu di tunjang dengan ketertiban dalam memberikan pelayanan maupun tertib dalam menerima layanan. Hal ini jika di sesuaikan dengan kondisi yang ada saat di lokasi penelitian memang bisa dikatakan masih jauh dengan kondisi dan keadaan yang di harapkan. Karena memang bila di tinjau dari jumlah banyaknya pemohon layanan tidak

sebanding dengan keadaan di Desa atau kelurahan lain yang jumlahnya lebih cenderung banyak kebanding dengan Desa yang ada di tempat penelitian yang cenderung lebih deikit sehingga pelayanan masih dapat dengan mudah terkoordinir serta jauh dengan keadaan yang semrawut. Mengacu pernyataan tersebut di atas, Keamanan dalam pelayanan kepada masyarakat tentunya dapat di jamin keamanannya, mengingat prodak hukum seperti surat, kartu jaminan dan lainnya bisa di gunakan sampai ketingkat atas sebagai contoh : penggunaan kartu jaminan kesehatan untuk pasien yang di rujuk dari puskesman ke rumah sakit umum daerah yang hanya menggunakan kartu jamkesda. Demikian adalah bukti dari pada upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pelayanan kesehatan. Menyikapi hal tersebut kiranya pemerintah untuk lebih memperhatian kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan untuk kemajuan pembanguanan kedepan yang lebih baik. 4.

Keterbukaan Keterbukaan di artikan sebagai keadaan yang memungkinkan kesediaan

informasi yang dapat di berikan dan di dapatkan oleh masyarakat luas. Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap bersedia untuk menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Keterbukaan

penyelenggaraan

negara

di

perlukan

untuk

meningkatkan

kepercayaan, dukungan dan partisipasi masyarakat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal – hal yang akan di peruntukkan baginya. Masyarakat yang terbuka akan mudah menerima perubahan dan memungkinkan kemajuan. Dan sebaliknya masyarakat yang tertutup akan sulit berkembang menyesuaikan diri (www.google.com/pengertian dan prinsip keterbukaan,08,2015) Berdasarkan keterangan di atas maka keterbukaan bila di kaitkan dengan keterbukaan dalam tata keloala administrasi pemerintahan dan pelayanan publik diartikan bahwa, prosedur, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian serta hal – hal lain yang berkaitan dengan

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah di ketahui dan di pahami oleh masyarakat, baik di minta maupun tidak di minta. Prinsip

keterbukaan

pelayanan

memberikan

petunjuk

untuk

menginformasikan secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menyediakan fasilitas media informasi yang berfungsi untuk memberikan informasi menyangkut kegiatan pelayanan administrasi serta mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasai kepada publik. Untuk melihat keterbukaan dalam pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Desa Papualangi dapat di lihat dari dampak dan manfaat yang juga usaha di perlukan dalam mencapai mencapai hasil yang di inginkan sesuai dengan fakta memang sudah baik akan tetapi perlu di kembangkan sistem dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat publik. Menyikapi hal ini, harapan peneliti kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas keterbukaan dalam pelayanan maupun administrasi dengan cara sosialaisai, pertemuan pertemuan tertentu atau dalam bentuk papan informasi demi tercapainya keterbukaan aparatur pemerintah terhadap masyarakat. 5.

Efisien Efisien mengandung arti sebagai persyaratan pelayanan hanya di batasi

pada hal - hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang di berikan. Pencegahan adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan kelengkapan persyaratan dan kesatuan kerja instansi pemerintah lain yang terkait. Artinya prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik perlu di perhatikan hal - hal yang tidak berakibat memberatkan masyarakat atupun tidak berdampak pemborosan. Di antaranya dalam merumuskan mekanisme kerja mengenal persyaratan ataupun

pelaksanaan pelayanan, hendaknya tidak berakibat terjadinya pengurusan yang berulang - ulang yang berdampak bisa mengeluarkan biaya lebih besar. Berdasarka hal diatas maka, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat menurut temuan penelitian efiensi atau efisien dalam tata kelola pelayanan publik belum optimal dalam ukuran tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Perlu di adakan perubahan sistem pelayana administrasi yang ada. Bila mengacu pada sistem yang di berlakukan di Desa pada umumya belum maksimal sebab, dengan di berlakukannya sistim piket yakni jadwal minimal dua orang yang mengisi kantor setiap jam kerja dan tidak keberadaan kepala Desa selalu di tempat (always not place) sehingga jangan sampai akan terkesan memberatkan masyarakat. Dari uraian penjelasan di atas berdasarkan indikator tata kelola administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik penilaian kinerja aparat Desa hanya bisa di ukur dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam efiensi pelayanan. Berdasarkan kebijakan yang di buat oleh pemerintah bahwa masih kurang optimalnya efisiensi dalam pelayanan terhadap masyarakat memang sudah di laksanakan sejauh ini akan tetapi tinggal bagaiman merubah sistim yang ada menuju sebuah perubahan yang lebih efisien. 6.

Ekonomis Ekonomis di artikan sebagai pengenaan biaya dalam penyelenggaraan

pelayanan harus di tetapkan secara wajar memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa, dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik beberapa hal di pandang perlu di perhatikan di antaranya ; dalam penetapan tarif yang berkaitan dengan pelayanan, perlu juga di perhitungkan besaran secara layak dan terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat setempat.

Mekanisme pelayanan yang harus di jaga agar tidak memberika peluang pungutan liar sehingga tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat serta penetapan tarif, agar tetap konsisten dan tetap berada pada koridor peraturan perudang undangan yang melandasinya. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, dalam penetapan tarif yang berkaitan dengan pelayanan administrasi Desa memang sudah tidak di pungut biaya namun tinggal sebagi rasa terimakasih atas balas jasa pemohon kepada penerima layanan atas jasa kepengurusan. Semua tinggal di kembalikan pada peraturan Desa yang berlaku, selama itu tidak memberatkan tidak masalah. Akan tetapi bila itu masih di berlakukan dengan unsur dan maksud untuk mengambil keuntungan maka akan di tindaki secara hokum. Menyimak hal tersebut peneliti mengaharapka kepada pengambil kebijakan di Desa untuk bisa mengambil sikap tegas dalam pengawan kerja pemerintahan dalam hal penetapan tarif kepada pemohon layanan bekerjasama dengan unsur pika terkait mencegah pungli di masyarakat. 7.

Keadilan yang merata. Pada umumnya nilai pancasila di gali oleh nilai leluhur nenek moyang

bangsa Indonesia termasuk nilai keadila nsosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena di gali oleh nilai leluhur bangsa Indonesia mempunyai kekhasan dan kelebihan., sedangkan prinsip keadilan itu berisi keharusan/ tutuntutan harus bersesuaian dengan hakikat adil (Sunardjo wreksososuharjo,2000.35). Dengan sila keliam ini manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, prinsip keadilan yang merata mengandung cakupan arti jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan di stribusi yang merata dan di berlakukan secara adil bagi selur lapisan masyarakat. Artinya, prinsip ini menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya perlu di perhatikan beberapa hal diantaranya : Biaya tarif yang di kenakan kepada masyarakat, urutan tindakan pemberian pelayanan harus sesuai

dengan nomor urut pendaftaran, kecepatan kelancaran waktu pelaksanaan pelayanan bagi golongan masyarakat tertentu. Keadilan yang merata yang tedapat dalam tata kelola administrasi pemerintahan Desa adalah tentunya sebuah kebijakan yang di berlakukakan sama dan menyeluruh kelompok dan sesuai dengan temuan peneliti memang sudah merata sama di raskan oleh masyarakat akan tetapi pada dasarnya belum mengenai sasaran kepada masyarakat luas hanya pada kelompok tertentu. Pernyataan yang mengatakan bahwa sudah adil dan merata itu pernyataan pemerintah tapi tidak dengan kenyatakan dari pada implementasi yang di rasakan masyarakat. Menyikapi hal ini, dihapkan agar pemerintah mengevaluasi kembali program Desa yang di berikan kepada masyarakat, pelayanan administrasi, maupun pelayanan prima lainnya untuk kiranya dapat mengambil satu kebijakan yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dan kemajuan pembanguanan Desa dari segala sisi. 8.

Ketepatan waktu Arti ketepatan waktu yakni bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat di

selesaikan dalam kurun waktu yang telah di tetapkan, artinya prinsip ini menekankan pada

penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi

pelaksanaan jadwal waktu pelayanan publik hendaknya benar - benar memperhitungkan beban kerjanya secara realistis, beban atau volume kerja dan rat-rata dari masing-masing meja petugas, dan perkiraan waktu yang di butuhka untuk menyelesaikan pelayanan. Selanjutnya, di sesuaikan dengan tata urutan kejanya sehingga dapat di perkirakan jumlah keseluruhan jam/hari kerja yang di perlukan untuk proses menangani pelayanan tersebut. Dengan cara ini dapt di susun perkiraan jadwal seluruh rangkaian kerja penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik. Agar pelaksanaanya tidak meleset dari jadwal yang di tetapkan, dapat di buat perkiraan waktu sedikit mundur sehiugga jadwal kerja harus di laksanakan secara konsisten.

Untuk mendukung fungsi pengawasan ini, di potimalkan

penggunaan

sarana pengawasan fungsional misalnya penerapan system monitoring terhadap kegiatan pekerjaan melalui pencatatan atas setiap kegiatan yang di lakukan oleh bawahan. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa indikator ketepatan waktu ada saling kaitanya dengan efisiensi pelaksanan progam pelayanan kepada masyarakat maka jika di llihat dengan fakta yang di temukan peneliti di lapangan memang sudah sesuai, selam persyaratan yang di ajukan pemohon layanan itu lengkap maka pelayanan pun demikian. Tentunya dalam menyikapi hal ini hanya ada beberapa kendala dalam ketapatan waktu pelayanan tersebut yang salah satunya yakni, fasilitas instalasi kelistrikan yang mana bila listrik dan jaringan komunikasi hal ini bila menunjang maka sudah barang tentu akan lebih memperlancar ketepatan waktu pelakanan dalam pelayanan prima kepada publik.

BAB V PENUTUP 5.1

Kesimpulan Berdasarkan dengan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang di

kemukakan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam Tata Kelola Administrai Pemerintahan di Desa Papualangi berdasarkan Kemenpan No. 24 Tahun 2004 yang terurai dalam delapan indikator maka, dapat di simpulkan hasil penelitian ini terdiri dari dua yakni : Tata kelola administrassi yang sudah berjalan dan yang belum berjalan : Yang sudah berjalan terdiri dari (1) Kesederhanaan, (2) kejelasan dan kepastian, (3) Efisien, dan (4) ketepatan waktu menunjukan bahwa, pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan yang di laksanakan di Desa Papualangi belum optimal dengan beradasar wawancara yang dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala yang dapat di temui yakni : belum adanya bagan alur pelayanan sehingga masayarakat belum memahami tata urutan pelayanan, dengan belum adanya alur pelayanan maka kepastian sasaran dalam meminta pelayanan tidak terstruktur dengan baik, belum segnifikan dalam pengenalan mekanisme pelayanan. Selanjutnya yang belum berjalan terdiri dari(1) keamanan,(2) keterbukaan, (3) ekonomi, dan(4) keadilan yang merata menunjukan bahwa, pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan yang di laksanakan di Desa Papualangi sudah optimal.

5.2

Saran Dari beberapa hal yang di peroleh dari penelitian, maka saran – saran

yang dapat di ajukan adalah sebagai berikut : 1. Kepada Staf Desa Papualangi, dalam proses pelayanan dapat dengan baik serta menetapkan indikator kejelasan dan kepastian sehingga kepastian sasaran masyarakat dalam permintaan pelayanan terstruktur dengan baik dan teratur sesuai dengan pos-pos yang telah di tentukan. Kepada Anggota BPD, hendaknya dalam pengawasan jalannya pemerintahan bukan hanya dalam administrasi akan tetapi juga memperhatikan produk hukum dan memastikan keamanannya sehingga rasa aman masyarakat terjamin secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Kepada Kepala Desa, hendakanya mamapu menetralisir keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat dan dapat menciptakan suasana komunikasi yang baik kepada masyarakat publik. Kepada Sekretaris Desa Papualangi, sebagai Kepala administrasi kiranya mampu menghendel dan mengarahkan aparat dalam pengelolaan administrasi demin efisiensi pelayanan. 2. Kepada Masyarakat Desa Papualangi, dalam sisi penetapan tarif (ekonomi) di harapkan mampu bekerjasama dengan pemerintah dan saling mengikhlaskan sehingga tidak terkesan memberatkan dan beban kepada salah satu pihak dari penerima layanan maupun yang menerima pelayanan. 3. Kepada Pemerintah Kecamatan, di harapkan mampu mensosialisaikan maupun menerapkan aturan ketepatan waktu dalam pelayanan baik di Desa maupun kecamatan sehingga misi Kantor Camat dalam mewujudkan tolinggula sebagai gudang data akan tercapai sesuai target.

DAFTAR PUSTAKA BPS Kabupaten Gorontalo Utara 2013 - 2017 dari Rpjm Desa Papualangi Mardiansmo, 2010 : 17 (sistem administrasi kebijakan) dalam pengelolaan Negara united nation Development Program (UNDP) Mardiansmo, 2010 : 17 Good Governance yaitu : “The Excercise of political, economic, and Administrative authority to manage a nation’s affair at all level’s. Sugiyono 2012 : 333. Penelitian kualitatif Siagian (2008 : 2) dalam buku Filsafat Administrasi (Sugiono, memahami penelitian kualitatif, Bandung : CV.ALFABETA, 2008 : 1) Struktur Organisasi , 2017 - 2018, Pemerintahan Desa Papualangi Sunardjo wreksososuharjo, 2000 : 35 trikcilik revolution : arti keadilan yang merata The Liang Gie (2009 : 9) dalam bukunya adminstrasi perkantoran modern The Liang Gie (2009 : 9) dalam bukunya adminstrasi perkantoran modern Yasin one Astin, 2016. Evaluasi kebijakan Publik dalam pengembangan wisata Pentadio Resort Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Menurut Peraturan KEMENPAN No. 25 tahun 2004 Tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah ( Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ). Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa www.hukumonline,com Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Tentang Desa ) www.google.com pengertian dan prinsip keterbukaan, 08, 2015 www.google,com

LAMPIRAN I DAFTAR INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA Nama

:

Supono Sukarmin

Nim

:

D02414281

Fakultas

:

Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi

:

Administrasi Negara

Judul Penelitian

:

Tata keloala Administrasi Pemerintahan diDesa Papualangi Kecamatan Tolinggula. Kabupatenupaten Gorontalo Utara

Assalamu’alaikum saya sedang melakukan penelitian tentang “Tata Kelola Administrasi

Pemerintahan

diDesa

Papualangi

Kecamatan.

Tolinggula

Kabupatenupaten Gorontalo Utara “ Saya mohon untuk diperkenankan melakukan wawncara ini.

DAFTAR PERTANYAAN Menurut indikator : KEMENPAN No.25 tahun 2004 Tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintahan 1.

Kesedrhanaan -

Apakah prosedur cara pelayanan Tata Kelola administrasi pemerintahan diDesa

Paualang sudah sudah terselenggara dengan mudah oleh

penerima layanan ? 2.

Apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada ?

Kejelasan dan Kepastian -

Apakah mekanisme tata urutan bagan atau alur penanganan pelaksanaan pelayanan sidah dipasang secara terbuka dengan jelas?

3.

Keamanan -

Apakah produk hukum seperti surat, kartu dan lainnya dapat dijamin keabsahannya secara hukum?

4.

Keterbukaan -

Apakah sistim ketterbukaan dalam tata cara persyaratan satuan kerja, waktu penyelesaian sudah diinformasikan secara terbuka baik sosialisai maupun dalam papan pengumuman ?

5.

Efisien -

Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu, efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan di kantor Desa Papualangi ?

6.

Ekonomi

-

Bagaimana menurut Pendapat Bapak/Ibu, dalam penetapan tariff yang berkaitan dengan pelayanan ?

7.

Keadilan Yang Merata -

Bagaimana pandangan Bapak /Ibu dalam proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat sudah adil atau tidak ?

8.

Ketepatan Waktu -

Apakah pengurusan dalam administrasi terdapat kecepatan pelayanan pelaksanaan pada golongan masyarakat tertentu ?

DAFTAR INFORMAN

N

NAMA

O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Umar Otuhu Lis Robot Sufandi Moonti Mardianto Hulalango Lisnawati Abualu Suwardi Kaharu Muzrabat Kadir ,S.Pd Nanang Iran Hamani Yatmo

JABATAN Kepala Desa Papualangi Ketua BPD Desa Papualanngi Sekdes Papualangi Kep.Urusan Pemerintahan Kep. Urusan Umum Masyarakat Sekcam Tolinggula Masyarakat Kepala Desa Tolite Jaya Masyarakat

DOKUMENTASI PENELITIAN Lokasi Penelitian

Wawancara Dengan Kepala Desa Papualangi

Wawancara dengan Ketua BPD Desa Papualangi

Wawancara dengan Sekdes Papualangi

Wawancara dengan Ke.Urusan Umum Desa Papualangi

Wawancara dengan Kep. Urusan Umum Desa Papualangi

Wawancara dengan masyarakat Desa Papualangi

Wawancara dengan Sekcam Toliunggula

Wawancara dengan kades Tolite Jaya

Wawancara dengan masyarakat Desa Papualangi

W

Wawancara dengan masyarakat Desa Papualangi