Bab-iii2

68

3.4

Dampak dari Pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil maupun Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Dinamika sistem pemerintahan yang terjadi seiring dengan semakin

berkembangnya masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah, baik di tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu Pasalnya, terdapat perubahan sistem pemerintahan desa dengan adanya pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu latar belakang Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan tersebut untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa yang mengacu pada prinsip profesionalisme. Profesionalisme aparatur pemerintahan yang berada di tingkat desa merupakan ujung tombak pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Sumber daya manusia menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Selain itu sumberdaya manusia sebagai harta paling penting yang dimiliki suatu organisasi. Manusia sebagai faktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai.

69

Dalam organisasi pemerintahan, sumberdaya manusia sering disebut sebagai aparatur

yaitu

pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.

Kenyataan yang dihadapi, faktor yang sangat menentukan sebagai pemegang kunci keberhasilan adalah manusianya sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengawasan maupun evaluasi dan yang memanfaatkan hasilnya. Pemerintahan yang profesional harapan bagi kita semua, tetapi di sisi lain kondisi nyata aparat desa saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para praktisi, akademisi maupun pemerhati di bidang Pemerintahan Daerah. Adanya perubahan undang-undang otonomi daerah tersebut berarti akan menimbulkan dinamika sosial maupun politik. Dengan adanya dinamika tersebut akan membawa dampak yang cukup besar terhadap sistem pemerintahan desa yang ada khususnya di Kabupaten Grobogan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap mekanisme kepegawaian yang telah berlangsung selama ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang dirugikan secara individu maupun kelompok yang menimbulkan kemungkinan munculnya kepentingan-kepentingan pribadi yang pada intinya sangat bertentangan dengan berlakunya undang-undang ini. Pelaksanaan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akan memberikan dampak yang sangat komplek, baik secara positif maupun negatif.

70

3.4.1 a.

Dampak Positif Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Kebijakan status Pegawai Negeri Sipil

bagi Sekretaris Desa, baik

Sekretaris Desa yang sedang menjabat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang telah ada baik di kecamatan maupun kabupaten, diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemerintahan desa dari kondisi-kondisi sebelumnya. Jika Sekretaris Desa diisi dari PNS yang telah tersedia, maka PNS tersebut tentunya telah memiliki kecakapan dan keahlian dalam bidang administrasi pemerintahan, perkantoran, keuangan dan perencanaan. Hal tersebut senada dengan pendapat para perangkat desa lainnya, pada dasarnya mereka sependapat bahwa dengan status PNS bagi Sekretaris Desa akan dapat menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa. Bahwa kondisi administrasi di desa-desa sangat amburadul sehingga pemerintah perlu memikirkan adanya perangkat desa yang bisa mengatur sistem administrasi, yaitu dengan diangkatnya Sekretaris Desa dengan status PNS. Dengan pengisian Sekretaris Desa berstatus PNS ini diharapkan akan terciptanya tertib administrasi di kantor desa serta memiliki jam kerja yang tetap. Selama ini sistem administrasi desa dirasakan masih sangat kurang, dimana unsur tertib administrasi desa masih jauh dari yang diharapkan. Unsur administrasi merupakan faktor kunci untuk menjalankan sistem pemerintahan desa. Sekretaris Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa, diharapkan dalam menjalankan sistem

71

pemerintahan desa dapat sesuai dengan arah dan kebijakan dari pemerintah pusat, dimana desa merupakan unsur pokok keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan maupun kabupaten terhadap penyelenggaraan adminitrasi desa di sebagian besar desa-desa di Kabupaten Grobogan belum dapat melaksanakan/mengisi buku-buku Administrasi

Pemerintahan

Desa

meskipun

telah

dilaksanakan

pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis. Selain dihadapkan pada banyaknya buku-buku administrasi tersebut, Pemerintah Desa juga dihadapkan pada berbagai macam permintaan data/laporan dari/ke berbagai dinas/instansi yang ada di Kabupaten maupun kecamatan yang terkadang sulit untuk dipahami oleh aparat Desa. b.

Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Perwujudan prinsip "good governance" yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat merupakan misi utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai wakil dari pemerintah yang berada pada lini paling depan, pemerintah desa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya penghasilan yang diperoleh Sekretaris Desa terutama pada desadesa yang kurang mampu merupakan salah satu penyebab dari kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena para Sekretaris Desa harus mencari penghasilan

72

tambahan yang terkadang mengganggu tugas sebagai seorang Sekretaris Desa guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS maupun pengisian Sekretaris Desa dari PNS akan memberikan manfaat yang positif, dimana dengan status PNS berarti seorang Sekretaris Desa dituntut untuk menunjukkan komitmen pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk dari pelayanan prima yang harus diberikan kepada masyarakat desa. Selain itu juga Sekretaris Desa telah mempunyai penghasilan yang tetap sehingga tidak perlu lagi mencari penghasilan tambahan yang dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Uraian tugas dari seorang PNS sangat jelas dan tegas, dimana uraian tugas tersebut merupakan kontrak sosial yang harus dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab moral dari seorang PNS terhadap masyarakat sebagai wujud pengabdiannya kepada negara, dalam hal ini masyarakat desa itu sendiri. Profesionalisme seorang PNS menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan status tersebut diharapkan program-program yang terkait dengan kebijakan pemerintah akan mampu diterjemahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bagi desa-desa yang penduduknya sudah heterogen dengan berbagai macam kegiatan usaha, akan merasakan bahwa dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS maka mereka akan merasa nyaman dalam membutuhkan pelayanan level desa sebab tinggal datang ke Kantor Desa pada jam kerja pasti mendapat pelayanan, karena Sekretaris Desa ada sehingga tidak perlu susah-susah mencari ke rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

73

Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan ini. Diharapkan dengan pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat menjadi PNS dapat meningkatkan profesionalisme Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula dengan penempatan PNS pada jabatan Sekretaris Desa. Sebab seorang PNS pada umumnya telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yang dipersyaratkan ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PNS. Bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta pengalaman juga dimiliki seorang PNS yang diperolehnya selama bekerja di instansi di mana ia bekerja.

c.

Peningkatan Kesejahteraan Sekretaris Desa

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS disambut gembira oleh para Sekretaris Desa terutama bagi Desa-desa yang termasuk dalam kategori kurang mampu dan tidak mampu. Selama ini penghasilan yang mereka peroleh dari tanah bengkok yang diterima kurang begitu memberikan hasil untuk menopang kehidupan keluarganya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) dan Tunjangan Kurang Hasil bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang lain terutama bagi Desa-desa dalam kategori kurang mampu dan tidak mampu. Namun oleh para Sekretaris Desa dirasakan belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.

74

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sangatlah berarti bagi Sekretaris Desa karena mereka akan mempunyai penghasilan berupa gaji dan tunjangan lain yang tetap, sehingga bagi Sekretaris Desa pada Desa-desa yang tidak mampu diharapkan tidak perlu lagi untuk mencari penghasilan tambahan. Keinginan dari para Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS diantaranya adalah masih diberikannya hak untuk mengelola tanah bengkok yang selama ini diterima karena kalau hanya mengandalkan pada gaji dari PNS dirasakan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari penjelasan Pemerintah Kabupaten Grobogan tanah bengkok yang selama ini diterima/dikelola oleh para Sekretaris Desa adalah tanah kas desa, pengaturan dan pengelolaannya diatur oleh Desa. Mengenai keinginan para Sekretaris Desa agar masih diberikan hak atas sebagian tanah bengkok yang selama ini diterima tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d.

Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS akan bermuara pada terwujudnya efisiensi atau pengurangan beban anggaran desa yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dimana tanah bengkok yang semula digunakan untuk penghasilan bagi Sekretaris Desa menjadi tidak perlu dianggarkan kembali (tidak ada) dan menjadi Tanah Kas Desa, karena Sekretaris Desa tersebut telah mendapatkan gaji dan tunjangan lain sebagai PNS. Hasil penjualan/lelang tanah bengkok yang semula digunakan untuk penghasilan

75

Sekretaris Desa tersebut dapat dialihkan ke dalam pos yang lain yang lebih diprioritaskan dalam pembangunan desa. Adanya perubahan status tersebut maka pendapatan desa akan dapat meningkat karena semula sebagai penghasilan Sekretaris Desa, beban desa tersebut telah dialihkan menjadi beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggaran untuk memberikan gaji maupun fasilitas bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS. e.

Peningkatan Profesionalitas Sekretaris Desa Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, mereka sependapat

dengan status PNS bagi Sekretaris Desa, maka tingkat profesionalisme Sekretaris Desa akan lebih baik daripada kondisi selama ini, baik jika jabatan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang ada ataupun Sekretaris Desa yang sedang menjabat diangkat menjadi PNS. Jika Sekretaris Desa diisi dari PNS yang sudah ada, maka tentunya Sekretaris Desa tersebut diisi oleh orang yang telah memiliki keahlian, kemampuan dan pengalaman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Demikian juga jika Sekretaris Desa yang ada sekarang diangkat menjadi PNS, maka Sekretaris Desa tersebut khususnya pada desa-desa yang tidak mampu akan dapat lebih meningkatkan profesionalitas dalam bekerja karena mereka tidak merasa khawatir untuk mencari penghasilan tambahan yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai seorang Sekretaris Desa. Selain itu nantinya tentu juga akan mendapatkan berbagai pembinaan dari Pemerintah

76

Kabupaten seperti setiap PNS akan diberikan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat itu sendiri bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. f.

Peningkatan Koordinasi Vertikal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian diganti dengan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa

perubahan yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terkecuali terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut memunculkan kesalahan penafsiran dari aparat desa mengenai makna otonomi asli dan penafsiran bahwa camat bukan lagi sebagai kepala wilayah namun hanya sebagai perangkat daerah, maka tidak perlu lagi adanya koordinasi, kepatuhan bahkan mengesampingkan adanya peran kecamatan. Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan satu kesatuan sistem strata pemerintahan yang berkait erat dalam kaitan kewilayahan, kewenangan atau urusan dan administrasi. Sehingga dengan adanya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai

77

Negeri Sipil maka diharapkan koordinasi dengan pemerintahan di atasnya akan berjalan lebih mudah dan baik. 3.4.2 a.

Dampak Negatif Kecemburuan dari Perangkat Desa lainnya Satu hal yang sulit dihindarkan yaitu munculnya kecemburuan dari

perangkat desa lainnya bahkan dari Kepala Desa terhadap Sekretaris Desa terutama di desa-desa yang tidak mampu/miskin. Kecemburuan ini muncul karena pengisian Sekretaris Desa dari PNS ini akan menimbulkan kesenjangan sosial antara Sekretaris Desa dengan perangkat desa lainnya. Masyarakat pada umumnya memandang dan menempatkan seorang PNS pada strata sosial yang lebih tinggi dari profesi lainnya. Dengan adanya pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, tentunya tidak lepas dari adanya pemberian fasilitas/tunjangan kepada Sekretaris Desa yang diangkat dari PNS. Fasilitas inilah yang menjadi objek kecemburuan dari perangkat desa yang lain. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan dari Sekretaris Desa tersebut adalah sama-sama sebagai Perangkat Desa yang mempunyai hak yang sama. Adanya perbedaan status Sekretaris Desa sebagai PNS dan perangkat desa lainnya yang non PNS, secara tidak langsung akan menimbulkan kecemburuan perangkat desa yang berstatus non PNS. Fasilitas yang diterima seorang Sekretaris Desa sebagai seorang PNS diantaranya mendapatkan gaji, fasilitas kesehatan, tunjangan, pensiun serta fasilitas

78

lainnya. Perangkat Desa non PNS hanya mendapat penghasilan berupa tanah bengkok saja, besar kecilnya penghasilan Perangkat Desa tersebut berbeda-beda tergantung dari kondisi tanah bengkok yang diterima. Jika kondisi tanah bengkok tersebut bagus, maka penghasilan Perangkat Desa juga tinggi, tetapi apabila kondisi tanah bengkok tersebut kurang bagus maka penghasilan Perangkat desa tersebut juga sangat minim. Perbedaan fasilitas yang diterima antara Sekretaris Desa dengan aparat desa lainnya akan membawa pemikiran kearah tuntutan persamaan hak sebagai seorang Perangkat Desa. Seorang Perangkat Desa memiliki tugas yang sama untuk mengabdi dan melayani rakyat desa, tetapi mendapat perlakuan yang berbeda dari negara. Perbedaan tingkat kesejahteraan menjadi salah satu sumber kecemburuan. Tuntutan fasilitas yang sama sebagai Perangkat Desa akan bermuara pada anggaran Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut bisa memunculkan keinginan dari Aparat Desa yang lain untuk menganggarkan fasilitas seperti yang diterima Sekretaris Desa dalam Anggaran Desa (APBDesa) dan munculnya tuntutan kepada daerah untuk memberikan alokasi anggaran untuk aparat desa non PNS dalam rangka persamaan hak dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Kecemburuan perangkat desa tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b.

Tuntutan Pengangkatan menjadi PNS dari Perangkat Desa lainnya Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dengan berbagai fasilitas yang

diterima tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan munculnya keinginan dari

79

Aparat Pemerintah Desa yang lain khususnya pada desa-desa yang tidak mampu meminta untuk diangkat juga menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan harapan kesejahteraan mereka dapat meningkat karena memperoleh gaji yang tetap dan tentunya lebh besar daripada yang mereka terima selama ini dari mengelola tanah bengkok. c.

Rasa Tidak Puas Bagi Sekretaris Desa Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 bagi Sekretaris

Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk di angkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati dan diberikan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja . Sebagian besar Sekretaris Desa yang nantinya tidak akan diangkat menjadi PNS merasa kecewa adanya pasal tersebut. Mereka menghendaki agar diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengabdiannya sampai habis masa jabatannya, yaitu usia 60 atau 65 tahun. Hal ini menurut mereka karena mengacu pada Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. Sekretaris Desa pada desa-desa yang subur dan baik dalam sistem pengairannya merasa tidak puas/setuju terhadap kebijakan pemberhentian dengan hanya kompensasi tersebut bila dibandingkan dengan penghargaan yang mereka terima setelah pensiun apabila mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2005.

80

Harapan para Sekretaris Desa apabila mereka diberhentikan dari jabatannya untuk dapat diberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan juga mendapatkan penghargaan upah bengkok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2005. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan tanda penghargaan sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima persen) dari luas bengkok yang diterimanya selama menjabat Perangkat Desa, dan bagi Perangkat Desa mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun keatas, mendapat penghargaan seumur hidup. Dan apabila Perangkat Desa meninggal dunia, janda/dudanya yang sah dan pertama dapat menerima tanda penghargaan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tanda penghargaan sepanjang janda/duda tersebut belum/tidak kawin da tidak pindah tempat/pindah penduduk ke lain desa. Guna menampung dan menyalurkan aspirasi mereka, akhirnya pada tanggal 1 Januari 2006 para Sekretaris Desa se-Kabupaten Grobogan mendirikan organisasi bernama Ikatan Sekretaris Desa Kabupaten Grobogan (ISEKG) dengan Ketua Sugiyono, Sekretaris Desa Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi. d.

Ketimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Aparat Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap

kelangsungan sistem pemerintahan desa. Perangkat Desa sebagai penggerak sistem pemerintahan desa dituntut untuk mampu menyelesaikan semua permasalahan dan

81

memberikan pelayanan kepada masyarakat desa tersebut sehingga dibutuhkan kekompakan dan kerjasama antar Perangkat Desa. Perbedaan status PNS dengan non PNS akan membawa implikasi pada perubahan kinerja pemerintah desa. Bagi Sekretaris Desa dengan status PNS akan dianggap lebih mampu menangani segala permasalahan yang ada di desa, sedangkan aparat non PNS akan merasa tidak sebanding dengan Sekretaris Desa. Dengan adanya kondisi tersebut aparat desa non PNS akan menyerahkan segala beban permasalahan yang ada di desa kepada Sekretaris Desa, karena Sekretaris Desa tersebut dianggap lebih mampu· dari pada aparat desa lainnya. Atau dengan kata lain Perangkat Desa non PNS akan bersikap apatis terhadap kondisi masyarakat desa, karena semua permasalahan dianggap mampu diselesaikan oleh Sekretaris Desa. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi kinerja pemeritah desa, yang seharusnya aparat desa bekerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa menjadi apatis terhadap kondisi desa. Kerjasama antar aparat desa merupakan modal utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa, apabila kerjasama tersebut tidak dapat terbentuk akan membawa pengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat desa, dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa. e.

Perubahan Kultur Birokrasi Desa Kultur (budaya) mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap

penampilan suatu organisasi termasuk birokrasi publik. Dalam suatu sistem pemerintahan terdapat suatu budaya atau kultur yang sangat mewarnai sistem

82

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat desa cenderung lebih mengutamakan figur pribadi dari pada kemampuan profesionalisme seorang Perangkat Desa. Masyarakat desa dalam kehidupannya sehari-hari sangat dipengaruhi pada seseorang yang mampu dianggap sebagai teladan atau contoh panutan masyarakat desa, terutama perangkat desa. konsekuensi dari status Sekretaris Desa sebagai PNS. Sistem pengisian Sekretaris Desa bukan lagi kewenangan desa, tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah kewenangan Bupati. Sekretaris Desa bukan lagi dipilih tetapi ditempatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wakil dari pemerintah yang berada di desa, dengan kata lain desa tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi Sekretaris Desa di wilayahnya. Sekretaris Desa yang akan ditempatkan di desa merupakan kewenangan Bupati untuk menempatkan wakil Pemerintah Kabupaten yang berada di desa. Sekretaris Desa yang dipilih oleh desa akan memberikan konsekuensi beban moral bagi seorang Sekretaris Desa, dimana ia berasal dari warga desa tersebut, sehingga mereka mengabdi dengan setulus hati/dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi desanya. Seorang PNS yang ditempatkan oleh Pemerintah untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa, belum tentu berasal dari desa tersebut, tetapi bisa dari orang lain yang bukan komunitas desa tersebut. Apabila PNS tersebut dapat diterima oleh masyarakat desa tidak jadi masalah, tetapi yang dikhawatirkan adalah apabila komunitas desa tersebut tidak dapat menerima keberadaan Sekretaris Desa yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten.

83

Apabila penempatan PNS tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PNS yang bersangkutan itu sendiri, hal ini akan mempengaruhi kinerja dari Sekretaris Desa tersebut karena tempat bekerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja PNS tersebut akan asal-asalan karena dia merasa tidak cocok mungkin dengan lokasi kerjanya yang jauh dari tempat tinggalnya, atau alasan lain yang membuat kondisi kerjanya kurang kondusif. Mekanisme

pengisian

Sekretaris

Desa

dari

PNS

yang

ada

di

Kecamatan/Kabupaten seperti ini ini dapat menimbulkan budaya kerja sebagai "penjilat". Budaya ini terbentuk dengan sifat yang selalu tunduk dengan atasan dan selalu memberikan laporan "Asal Bapak Senang" tanpa memperhatikan realita yang ada. Kenyataan seperti ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan desa yang tidak lagi mengutamakan pengabdian kepada masyarakat desa, tetapi pengabdian terhadap atasannya. f.

Pembebanan terhadap Keuangan Negara dan Daerah Pembebanan anggaran keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu

konsekuensi dari kebijakan ini. Penambahan jumlah PNS berarti penambahan pula alokasi anggaran keuangan untuk pembayaran gaji dan pengaluaran lainnya. Sebagai gambaran, dengan hanya memperhitungkan gaji terendah yang akan dibayarkan Pemerintah sebesar Rp. 1.060.000,- perorang/bulan, maka besarnya anggaran belanja pegawai khusus Sekretaris Desa se-Indonesia adalah sebesar Rp. 1.060.000,- di kalikan 52.297 orang Sekretaris Desa, yaitu sebesar Rp. 55.434.820.000,- setiap bulannya. Sedangkan untuk Kabupaten Grobogan saja, dimana terdapat 165 desa

84

yang berarti juga terdapat 165 orang Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS, maka besarnya gaji yang harus dianggarkan setiap bulannya untuk 165 Sekretaris Desa adalah sebesar Rp. 1.060.000,- kali 165 orang, maka didapat nominal sejumlah Rp. 174.900.000,- per bulan dan sebesar Rp. 2.098.800.000,- (dua milyard sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun. Jumlah ini akan semakin membesar jika ditambah dengan tunjangan istri, anak, kesehatan dan biaya pembinaan aparatur bagi Sekretaris Desa sebagai konsekuensi dari pembinaan kepegawaiannya. Selain itu pula perlunya menyediakan fasilitas rumah dinas atau uang sewa rumah bagi Sekretaris Desa yang bukan berasal dari desa tersebut karena adanya ketentuan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya ujian penyetaraan bagi Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA. Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk di angkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati dan diberikan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja yaitu masa kerja 1 s/d 5 tahun diberikan kompensasi Rp. 5.000.000,- dan masa kerja lebih dari 5 tahun diberikan kompensasi Rp. 1.000.000,- tiap tahun dan maksimal Rp.20.000.000,-. Adapun Sekretaris Desa

di kabupaten Grobogan yang tidak memenuhi

persyaratan untuk diangkat menjadi PNS sebanyak 82 (delapan puluh dua) Sekretaris Desa. Sedangkan kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2007 dibebankan kepada APBD Kabupaten Grobogan,

dan apabila

direncanakan pemberhentian dilaksanakan pada tahun 2008 maka Kabupaten Grobogan

85

harus

menganggarkan

dana

kompensasi

bagi Sekretaris Desa

sebesar

Rp. 1.610.000.000,- (satu milyard enam ratus sepuluh juta rupiah). Seharusnya apabila Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberhentikan seorang Perangkat Desa dalam hal ini adalah Sekretaris Desa senantiasa mengacu dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mendasarkan pada batas usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan kata lain bahwa dalam hal pemberhentian Sekretaris Desa tepat pada waktunya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007, maka beban untuk memberikan tunjangan kompensasi kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS akan sedikit berkurang, yakni terhadap Sekretaris Desa Ledokdawan (12 Juli 2007) dan Monggot Kecamatan Geyer (1 Juli 2004), Sekretaris Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari (7 Mei 2007), Sekretaris Desa Prigi Kecamatan Kedungjati (31 Desember 2000) dan Sekretaris Desa Telawah Kecamatan Karangrayung karena menjabat sebagai Kepala Desa Telawah. Lihat dalam lampiran data Sekretaris Desa se-Kabupaten Grobogan.

g.

Pergeseran Makna Otonomi Desa Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil akan

mengubah konsep keaslian desa otonom sebagai kesatuan masyarakat sosial dan hukum yang memiliki hak dan kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang muncul karena pengakuan masyarakat. Pengakuan akan hak dan kewenangan tersebut muncul secara sendiri dari masyarakat seiring dengan terbentuknya desa tersebut.

86

Kecenderungan yang muncul pemerintah berusaha untuk mengubah konsep otonomi desa yang asli dan bersifat bawaan kepada otonomi desa yang merupakan pemberian dari Pemerintah. Artinya desa tetap saja memiliki otonomi meskipun berbeda dengan otonomi sebagaimana yang dimaknai selama ini. Akibatnya tidak akan ada lagi desa otonom, yang ada hanya desa-desa baru yang merupakan bentukan Pemerintah. Kebijakan ini mengesankan desa akan "diformalkan" dengan mengubah beberapa status yang menyebabkan desa menjadi kian tersubordinasi dan sebagai bagian hegemoni tingkatan pemerintah di atasnya. Kondisi demikian di satu sisi menguatkan otoritas kabupaten/kota terhadap desa, di sisi lain memperlemah otonomi desa. Pemerintahan desa tidak lagi dipandang sebagai unit pemerintahan yang otonom, bahwa berlangsung proses de-otonomisasi di desa. h.

Alat Mempertahankan Kekuasaan Penguasa Patut juga menjadi bahan catatan bahwa dengan diseragamkannya status

Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan tidak mungkin akan dijadikan oleh pemegang kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara menanam para bawahannya untuk langsung mengolah pemerintahan pada level paling bawah dengan harapan dapat memobilisasi masa demi keuntungan yang berkuasa. Hali ini sudah kita rasakan disaat masa orde baru. Bagaimana sepak terjang seorang Pegawai Negeri Sipil pada era orde baru yang harus mensukseskan pemenangan terhadap satu parpol tertentu sehingga kekuasaan pemerintahan dapat terus langgeng. Namun semoga aturan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala

87

Daerah secara langsung tetap dipertahankan, sehingga kekhawatiran diatas tidak perlu terjadi. i.

Tidak Efektifnya Pelayanan di Desa-Desa Tertentu Desa-desa yang kegiatan usaha masyarakatnya sudah heterogen seperti

kehidupan perkotaan, dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil pelayanan pada masyarakat akan terasa lebih baik. Sedangkan bagi desa yang masih homogen layaknya yang masih mengandalkan kehidupan sehari hari dengan kegiatan bertani mungkin dirasakan bahwa pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan berpengaruh bagi pelayanan masyarakat. Masyarakat yang demikian akan merasa senang apabila dapat meminta pelayanan umum dan mendapatkannya dengan baik, cepat dan tanpa terbatas di Kantor Desa pada jam dinas. Jadi mereka akan lebih senang bila dalam meminta pelayanan pemerintahan desa dapat dilayani pada sore/malam hari karena dari pagi sampai sore digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan kegiatan-kegiatan yang lain untuk.menunjang kehidupannya.

3.5

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan dan Cara Mengatasi

3.5.1

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan

Menurut hasil wawancara dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengisian Sekretaris

88

Desa dari Pegawai Negeri Sipil maupun pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan yaitu : a.

Adanya rasa tidak puas dan penolakan dari para Sekretaris Desa, baik yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS maupun bagi yang tidak memenuhi syarat.

b.

Untuk pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil bagi Desa yang telah kosong Sekretaris Desanya belum bisa dilaksanakan karena : -

Sulitnya memilih PNS yang memenuhi syarat, bersedia dan mampu untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa;

-

Adanya ketentuan bagi Sekretaris Desa bersedia tinggal di desa yang bersangkutan, mengandung konsekuensi perlunya menyediakan fasilitas rumah bagi PNS yang bukan berasal dari Desa tersebut guna meningkatkan motivasi dan kinerjanya;

-

Merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan sendiri untuk pengisian Sekretaris Desa dilaksanakan menunggu/setelah diketahuinya secara pasti Sekretaris Desa yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan direncanakan akan dilaksanakan pengisian secara serentak.

c.

Perbedaan data Sekretaris Desa pada database dengan bukti-bukti fisik (berkasberkas) yang dimiliki sehingga sempat membuat bingung/rasa khawatir para Sekretaris Desa akan dapat menyebabkan berkas tidak memenuhi syarat sehingga tidak akan diangkat menjadi PNS.

89

3.5.2

Cara Mengatasi Hambatan Guna mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang muncul tersebut telah

diambil berbagai langkah, diantaranya adalah : a.

Terhadap rasa tidak puas dan penolakan dari para Sekretaris Desa dapat teratasi dengan memberikan pengertian-pengertian melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada para Sekretaris Desa.

b.

Menunjuk pelaksana tugas/penjabat sementara Sekretaris Desa dari Perangkat Desa yang ada bagi desa-desa yang telah kosong jabatan Sekretaris Desanya.

c.

Terhadap permasalahan perbedaan data diambil langkah dengan menentukan terlebih dahulu berkas/data yang dianggap paling kuat kemudian berkas yang lain disesuaikan.

d.

Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam Tahun Anggaran 2008.

e.

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

3.5.3

Rekomendasi Langkah-langkah Pelaksanaan

Guna melaksanakan kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS maupun pengisian Sekretaris Desa dari PNS agar dapat berjalan dengan baik dan mengurangi permasalahan yang ada/muncul, dapat ditempuh beberapa langkah sebagai berikut :

90

a.

Sosialisasi Kebijakan kepada Aparat Desa Pengisian Sekretaris Desa dari PNS maupun pengangkatan Sekretaris Desa

menjadi PNS yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada awal kebijakan, para perangkat desa khususnya Sekretaris Desa banyak yang merasa resah. Hal ini dikarenakan mereka kurang mengerti akan maksud dan tujuan dari kebijakan ini dan mereka merasa akan segera diberhentikan dari jabatannya atau akan diganti oleh PNS, terlebih lagi setelah turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Kondisi demikian tidak kondusif bagi implementasi kebijakan ke depan. Sosialisasi yang sangat kurang dikhawatirkan sebagai sebab dari berbagai penolakan yang mungkin terjadi. Penolakan yang terjadi karena ketidakmengertian mereka akan maksud dan tujuan kebijakan. Dengan kata lain jika para perangkat desa mengerti dan paham, maka berbagai kemungkinan penolakan akan sedini mungkin dapat dicegah. Jika para perangkat desa tahu manfaat Sekretaris Desa PNS, maka perangkat akan mengerti dan tidak akan menolak Sekretaris Desa PNS. Khususnya bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, masih menunggu informasi bagaimana nasib mereka nantinya. Kapan akan diberhentikan, kompensasi/perhatian apa saja yang akan mereka terima apabila diberlakukan kebijakan tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah perlu segera mengadakan sosialisasi secepatnya setiap ada perubahan kebijakan yang berlaku kepada para Aparat Desa khususnya Sekretaris Desa.

91

b.

Menaikkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Lain Langkah selanjutnya adalah menaikkan tunjangan kades dan para Perangkat

Desa yang lain. Meskipun para kades dan Perangkat Desa telah memahami dan menyadari tentang manfaat Sekretaris Desa PNS, namun jika tetap ada kesenjangan penghasilan antara Sekretaris Desa dengan perangkat desa lainnya terutama pada desa-desa yang tidak mampu, maka tidak menutup kemungkinan faktor kecemburuan akan tetap ada sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari. Misalnya saja, mereka juga menuntut kepada Pemerintah untuk di angkat juga menjadi PNS. Masih

banyak Perangkat

Desa khususnya

Sekretaris Desa

yang

penghasilannya di bawah UMK, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para Perangkat Desa sehingga penghasilannya bisa di atas UMK. Kenaikan tunjangan perangkat desa diharapkan akan mengurangi kesenjangan yang tinggi antara Sekretaris Desa dengan perangkat desa lainnya, sehingga para perangkat akan berbesar hati meskipun mereka tidak diangkat menjadi PNS. Kecemburuan dan penolakan para perangkat dapat dihilangkan/dikurangi dan dari sisi psikologis, kades tidak akan merasa rendah diri terhadap Sekretaris Desa. Karena selayaknya posisi sosial ekonomi kades tetap harus lebih tinggi dari perangkat desa lainnya. Kondisi ini akan sangat kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris Desa akan melakukan berbagai pembenahan administrasi desa tanpa di bayang-bayangi rasa kecemburuan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

92

c.

Memberikan Penghargaan kepada Sekretaris Desa yang Diberhentikan Pemerintah dan Daerah harus memikirkan bagaimana nasib para Sekretaris

Desa setelah diberhentikan dari jabatannya. Sebab tidak menutup kemungkinan berbagai penolakan yang muncul berawal dari masalah ini, terutama masalah pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Kalau pemerintah memberikan pekerjaan lain yang sepadan mungkin tidak ada masalah. Tinggal apakah pekerjaan itu bisa dijadikan sandaran ekonomi bagi para Sekretaris Desa atau tidak. Sebab selama ini jabatan Sekretaris Desa dijadikan sandaran utama ekonomi bagi mereka. Mereka pada prinsipnya menerima undang-undang yang menyatakan jabatan Sekretaris Desa akan diisi oleh PNS. Namun, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah lapangan pekerjaan baru harus disiapkan untuk para Sekretaris Desa yang lengser. Selama ini para Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Grobogan yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan bengkok tanah/sawah sehingga mereka setelah pensiun masih mempunyai kegiatan mengolah tanah bengkok tersebut dan apabila meninggal dunia maka istri/suaminya yang pertama dan sah dapat menerima tanda penghargaan 50 % dari tanda penghargaan sepanjang janda/duda tersebut belum/tidak kawin dan tidak pindah tempat/pindah penduduk ke lain desa. Terutama pada desa-desa yang mampu/subur dengan pengairan teknis terasa berat apabila nantinya hanya akan mendapatkan kompensasi yang jumlahnya maksimal Rp.20.000.000,- sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dan sebuah piagam tanda penghargaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007.

93

d.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Desa Pembinaan perlu senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari

pemerintah kabupaten maupun kecamatan, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut di lakukan dalam bentuk pemberian pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberian bimbingan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa, serta pengembangan karir. Pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat desa. Sebab jika hanya sebatas jabatan Sekretaris Desa telah terisi oleh PNS, berbagai kecemburuan dan penolakan dapat dihilangkan dan tunjangan perangkat desa telah dinaikkan tanpa ada kegiatan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan, maka tujuan kebijakan pengisian Sekretaris Desa dari PNS tidak akan tercapai dengan maksimal. Pembinaan tersebut juga menyangkut persoalan pengembangan karir Sekretaris Desa yang bersangkutan. Hak seorang Sekretaris Desa PNS akan sama dengan hak PNS pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan bahwa pengembangan karir dilakukan berdasarkan keterkaitan dan kesesuaian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan masa pensiun berdasarkan atas pengangkatan, prestasi, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat objektif lainnya. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, dimungkinkan untuk dilakukan mutasi atau bahkan promosi pada jabatan lainnya di luar organisasi pemerintah desa berdasarkan syarat-syarat objektif tersebut.

94

e.

Pengunduran Waktu Implementasi Kebijakan Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 Tahun 2007 bahwa Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008. Guna mengurangi gejolak di kalangan Sekretaris Desa yang tidak diangkat sehingga dapat

menciptakan

situasi

yang

kondusif,

maka

sebaiknya

pelaksanaan

pemberhentian Sekretaris Desa diambil waktu yang maksimal yaitu pada akhir tahun 2008. Hal ini dimaksudkan selama dalam perjalanan waktu nantinya dimungkinkan akan terbit peraturan baru lagi yang lebih menguntungkan bagi para Sekretaris Desa tersebut. Selain itu pula dalam penyusunan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu juga untuk memperhatikan perkembangan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Dapat pula ditempuh langkah studi banding ke daerah lain. f.

Memilih PNS yang Tepat untuk Jabatan Sekretaris Desa Menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar PNS yang ditempatkan

pada jabatan Sekretaris Desa adalah orang-orang yang mampu membenahi administrasi pemerintah desa. Persyaratan tersebut cukup selektif, mengingat tidak semua PNS memiliki semua kemampuan tersebut. Walaupun demikian bukan berarti harga mati, dengan kata lain persyaratan tersebut merupakan kondisi yang ideal namun tetap terbuka peluang bagi PNS yang hanya memenuhi beberapa persyaratan saja untuk ditempatkan pada jabatan Sekretaris Desa.

95

g.

Mengutamakan PNS Berdomisili di Desa yang Bersangkutan Mengutamakan PNS yang berdomisili di desa setempat dimaksudkan agar

PNS yang bersangkutan dapat aktif bekerja di kantor desa setiap hari dan menciptakan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat dan perangkat desa kepada Sekretaris Desa PNS. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa, mereka memang berharap PNS yang akan menjabat PNS tersebut berasal dari desa yang bersangkutan. Namun mereka bisa memaklumi jika Sekretaris Desa tersebut diisi dari PNS yang bukan berasal dari desa setempat, karena keterbatasan jumlah warga desanya yang berprofesi sebagai PNS. Jumlah yang ada tersebutpun belum tentu memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa. h.

Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekretaris Desa Selama masa transisi bagi para Sekretaris Desa yang nantinya diangkat

menjadi PNS ataupun yang akan mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dari unsur PNS, meskipun mereka

telah mempunyai pengalaman dalam hal

penyelenggaraan pemerintahan, namun hendaknya juga perlu untuk diberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang orientasi jabatan Sekretaris Desa, hak dan kewajiban sebagai PNS dan pembinaan tentang norma dan aturan kepegawaian. Hal ini sangat diperlukan karena mereka telah memasuki profesi baru dimana segala ruang gerak dan tindakan terikat dengan aturan dan norma-norma kepegawaian dalam menjalankan setiap aktifitas baik di lingkungan kedinasan maupun sosial

96

kemasyarakatan. Sudah barang tentu hal ini membawa konsekuensi perlu adanya perubahan pola pikir, tata sikap dan perilaku bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Tentunya dalam pelaksanaannya disertai dengan bahan/materi/modul yang memadai. Studi banding bisa dijadikan salah satu alternatif dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengalaman. Masih ada 12 (dua belas) orang Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS berpendidikan SLTP, oleh karena itu mendasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk segera memfasilitasi dan membantu mereka agar dapat mengikuti dan lulus ujian penyetaraan SLTA paling lambat Tahun 2009. i.

Pengisian Sekretaris Desa agar Dikoordinasikan dengan Kepala Desa dan Lembaga Desa Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala

Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Salah seorang responden ada yang mengutarakan bahwa apabila ada sekdes yang diangkat dari PNS, ibaratnya akan ada matahari kembar. Mengapa, karena sekdes tidak akan loyal kepada kades, tetapi kepada yang mengangkat. Guna menciptakan keharmonisan antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka dalam pengisian Sekretaris Desa dari PNS alangkah baiknya apabila terlebih dahulu dikoordinasikan atau sepengetahuan atau disetujui oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Dan apabila memungkinkan dikoordinasikan pula dengan Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga-lembaga desa yang ada.

97