Bab Ii...docx

BAB II TINJAUAN UMUM 2.1

Kegiatan Kerja Praktek Kerja Praktek (KP) merupakan bagian dari kurikulum yang diselenggarakan

oleh Politeknik Negeri Sriwijaya dengan bentuk kerjasama antara perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan pihak perusahaan atau lembaga, dimana mahasiswa dapat melakukan Kerja Praktek di lapangan guna mengetahui kemajuan teknologi yang ada di perusahaan/lembaga untuk memahami sistem dan lingkungan kerja di perusahaan tersebut. Kegiatan yang berlangsung selama satu bulan ini melibatkan penulis untuk ditempatkan pada beberapa ruangan yaitu ruangan penghasil sinyal disebut sebagai ruang studio dan ruangan penyaluran yang disebut ruang transmisi atau ruang pemancar. Pada ruang pemancar kami diberikan kesempatan dalam kegiatan kerja praktek selama dua minggu. Di ruang pemancar kami diberikan materi mengenai sistem uplink dan downlink, Praktek Pemasangan Microwave, Pegenalan Sistem Digital dan Sistem UHF pada TV. Dan pada ruangan studio kami juga diberikan kesempatan kerja praktek selama dua minggu. Di ruang studio kami diberikan materi sistem produksi studio TVRI Sumsel, pengenalan ruang subcontrolle pada studio TVRI, Pengoperasian audio mixer pada proses siaran PARANADA, dan Pengenalan Toast Master.

2.2

Sejarah TVRI Kehendak rakyat dan pemerintah Indonesia untuk mengadakan media

penyiaran televisi, dicatat sejarah sebagai suatu loncatan besar bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Catatan sejarah tersebut ditandai dengan lahirnya ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960. Dalam pasal 18 bab 1, lampiran A dari ketetapan tersebut maka dinyatakan pentingnya pembangunan siaran televisi untuk kepentingan nasional. Berdasarkan ketetapan tersebut pada tahun 1961 pemerintah memutuskan untuk mendirikan media penyiaran televisi, disusul dengan terbitnya Surat Keputusan

5

6

Politeknik Negeri Sriwijaya Mentri Penerangan No.20/SK/M/61, tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV). Dalam melaksanakan tugasnya P2TV harus menunggu keputusan Presiden, khusunya mengenai peralatan yang akan digunakan. Sambil menunggu keputusan tersebut, P2TV menyusun berbagai penawaran peralatan televisi dari perusahaanperusahaan besar seperti Simens (Jerman Barat), Marconi (Inggris), NEC (Jepang), Gates dan RCA (Amerika Serikat). Disamping itu, P2TV bersama tenaga ahli dari Jerman Barat, melakukan studi kelayakan terhadap lokasi yang cocok untuk TVRI, diantaranya gedung studio bekas Perfini milik PFN di Mampang Prapatan Jatinegara, gedung pemancar RRI di Kebayoran dan Kompleks Asian Games Senayan. Keputusan Presiden tentang peralatan yang harus digunakan diberikan pada tanggal 23 Oktober 1961, dengan datangnya kawat dari Wina, Austria, yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno kepada Menteri Penerangan Maladi yang isinya sebagai berikut: Kepada: J.M Menteri Maladi No.004/sal/61/A dari: PJM Presiden Isi kawat:No.9/pr/61 Sesudah dipikirkan lebih mendalam tentang television(,) maka saya sampaikan pada kesimpulan bahwa pesanan harus diberikan kepada NEC lewat itoh (,) dengan dikurangi uziet pihalnec malahan bersedia menurunkan harga habis. Presiden. Menindak lanjuti kawat tersebut, P2TV bersama C.ITOH dan Co.Ltd (Jepang) melakukan penandatanganan naskah kontrak pembelian peralatan televisi dengan

Laporan Kerja Praktek

7

Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 108/M/61 pada tanggal 29 Desember 1961, selain itu melalui antenna dan studio televisi dibangun di kompleks Senayan. Usul tersebut disetujui oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Siaran percobaan TVRI dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1962, dengan acara tunggal peringatan Hari Ulang Tahun XVII Proklamasi Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka. Siaran hari Proklamasi tersebut dilakukan dengan menggunakan pemancar berkekuatan 100 watt dan dikenal dengan nama Saluran 5. Dengan suksesnya siaran percobaan tersebut, Indonesia tercatat sebagai Negara ke-4 di Asia yang memiliki media penyiaran televisi setelah Jepang, Filiphina, dan Thailand. Keberhasilan itu sekaligus menandai berakhirnya tugas P2TV yang pada tanggal 24 Agustus 1962, dialihkan kepada Biro Radio dan Televisi-Organizing committee asian games IV.

2.3

Status Hukum TVRI

2.3.1

Status Hukum TVRI di era 1961 s/d 1975 Sejak tanggal 24 Agustus 1962 TVRI berada dibawah naungan Biro Radio

dan Television Organizing Commite Asian

Games IV, dari

pembukaan sampai dengan kegiatan penutupan

mulai

kegiatan

pekan olahraga tersebut. Siaran

dilakukan secara langsung (live) dimana menggunakan antenna setinggi 80 meter dengan kekuatan daya pancar sebesar 100 Watt. Saat berakhirnya kegiatan pekan olahraga Asian Games IV, status hukum TVRI mengalami stagnasi. Kendati demikian TVRI tetap mengudara secara rutin setiap hari. Tanggal 1 Maret 1963, kegairahan TVRI dalam meningkatkan mutu siaran kembali terpacu. Dengan lahirnya siaran iklan untuk pertama kalinya dan ditetapkan oleh Yayasan Televisi Republik Indonesia sebagai bagian hukum TVRI melalui keputusan presiden No. 215 Tahun 1963 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 1963. Dalam keputusan presiden tersebut, secara tegas disebutkan bahwa keberadaan TVRI ditujukan sebagai alat hubung masyarakat (mass-communication media) dalam

Laporan Kerja Praktek

8

Politeknik Negeri Sriwijaya melaksankan pembangunan mental/spiritual dan fisik Bangsa dan Negara Indonesia serta pembentukan manusia social khususnya. Sehubungan dengan hal diatas, TVRI dimaksudkan untuk melakukan kegiatan–kegiatan dibidang penerangan, kesenian, kebudayaan, dan hubungan antar Negara. Disamping melakukan kegiatan penyelidikan penelitian (investigation and research) yang menuju pada kesempurnaan perkembangan kegiatan tersebut, dilakukan

dengan

memperhatikan

asas–asas

ekonomi

perusahaan

dengan

mengusahakan daya guna yang setinggi–tingginya dan kemungkinan swadaya yang sebesar-besarnya. Sejak saat itu, TVRI menyelenggarakan siaran dengan mengandalkan subsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui pemerintah agung, iuran wajib dari pemilik pesawat penerima televisi dan hasil-hasil pendapatan dari kegiatan lain. Pendapatan dari dana Siaran Niaga dan iuran televisi itu kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden RI No. 218 Tahun 1963 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Oktober 1963. Dalam catatan sejarah TVRI periode 1962 sampai 1975 dapat dikatakan sebagai Era Yayasan Televisi Republik Indonesia (tvri sumsel, 2016). 2.3.2

Status Hukum TVRI di era 1975 s/d 1999 Berawal pada tahun 1975 TVRI mulai memasuki era hokum ganda.

Disamping sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai unit Menteri Penerbangan No. 230 A tahun 1981 tentang organisasi dan tata kerja departemen penerangan, khususnya mengenai balai pendidikan dan pelatihan televise Jakarta sebagaimana diatur oleh surat Menteri Penerangan No. 98 D tahun 1979. Pada tahun 1996, selain ketentuan diatas keberadaan TVRI diatur kembali dengan surat keputusan Menteri Penerangan nomor: 1. 137/KEP/MENPEL/1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja TVRI. 2. 138/KEP/MENPEL/1996 tentang Stasiun Daerah Kelas B1 3. 140/KEP/MENPEL/1996 tentang Stasiun Daerah Kelas B 2 4. 141/KEP/MENPEL/1996 tentang TVRI Stasiun Produksi 5. 142/KEP/MENPEL/1996 tantang TVRI Stasiun Sektor Transmisi

Laporan Kerja Praktek

9

Politeknik Negeri Sriwijaya Dengan ditetapkannya UU No. 24 Tahun 1997 tentang penyiaran, status hukum TVRI otomatis menjadi unit pelaksana teknis Departemen Penerangan. Dengan segala kosekuensi baik dibidang substansi, manajerial maupun dibidang financial khususnya mengenai keberadaan TVRI status produksi Pekan Baru diatur pula oleh surat keputusan Menteri Penerangan No. 04 A/SK/MENPEL/1999. 2.3.3

Status Hukum TVRI di era Reformasi Dengan silikuidasinya Departemen Penerangan berdasarkan Kepres RI No.

355/M/1999 tentang pembentukan Kabinet Persatuan Nasional dan munculnya UU No. 24 Tahun 1997 maka status TVRI kembali mengambang sebagaimana di era 1962 s/d 1963. Agar TVRI tetap dapat melakukan kegiatan operasionalnya, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 01/KEP/M.PAN/I/2000 tanggal 5 Januari 2000 menugaskan pejabat dan pegawai dilingkungan Direktorat Televisi dan Unit Pelaksana Teknis TVRI di Jakarta dan daerah, untuk tetap melanjutkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu. Kejelasan status hukum TVRI kembali terwujud pada tanggal 7 Juni 2000 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2000 tentang pendirian perusahaan jawatan Televisi Republik Indonesia. TVRI seperti kembali pada kiblatnya mengingat dalam PP tersebut khususnya pasal 6 dan 7, dinyatakan bahwa pendirian perjan TVRI dimaksud dan ditujukan untuk menyelenggarak kegiata penyiaran televise sesuai dengan prinsip-prinsip Televisi Republik Indonesia yang independent, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta pihak semata-mata mencari keuntungan dan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang reformasi, pendidikan dan hiburan serta upaya-upaya terkait lainnya yang dilakukan dengan standar-standar kualitas yang tinggi. Dalam perjalanan selanjutnya, pemerintah melalui PP RI No. 9 Tahun 2002 tanggal 17 April 1992 mengalihkan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kendati terjadi pergantian status, TVRI tetap diajukan untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televise dengan prinsip-prinsip Laporan Kerja Praktek

10

Politeknik Negeri Sriwijaya televisi publik yang independent, netral dan mandiri untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap netral Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat, serta lebih memprekokoh persatuan dan kesatuan bangsa, disamping menyelenggarakan usaha pertelevisian yang dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan modern dan profesional. Belum genap satu tahun status TVRI sebagai perusahaan persero, dipenghujung 2002 tepatnya 28 Desember 2002 diundangkan dalam UU No. 32 tentang penyiaran. Secara otomatis status TVRI berubah lagi dari persero menjadi Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan pasal 13 ayat 1 dan 2 serta pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 32 tersebut yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Jasa Penyiaran diselenggarakan oleh:  Lembaga Penyiaran Publik  Lembaga Penyiaran Swasta  Lembaga Penyiaran Komunitas  Lembaga Penyiaran Berlangganan 2. Lembaga penyiaran publik adalah penyiaran berbentuk badan hokum yang didirikan oleh Negara bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 3. Lembaga penyiaran publik terdiri dari Radio Reoublik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiunnya berpusat di ibu kota Negara RI.

Saat itu status TVRI sedang dibahas secara nasional ditingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada awal Desember 2005 keluar peraturan pemerintah No. 50, 51 dan 52 Tahun 2005 yang merupakan implementasi dari UU No, 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut ditunda karena banyaknya penolakan dari praktisi dan pakar komunikasi yang menilai bahwa rangkaian PP tersebut banyak mengandung muatan yang bertentangan dengan prinsip–prinsip demokrasi penyiaran yang mendasari UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Sumber: www.tvrisumsel.co.id). Laporan Kerja Praktek

11

Politeknik Negeri Sriwijaya 2.3.4

Status Hukum TVRI Sumsel Cita-cita pembangunan Pembangunan stasiun TVRI Sumatera Selatan atas map dan field survey yang dilaksanakan dari tahun 1967 s/d 1970 oleh Yayasan Studi Grup Televisi. Palembang bekerja sama dengan Lembaga Elektronika dan Microwave Institut Teknologi Bandung, Pertamina dan TVRI pusat. Yayasan Studi Group Televisi Palembang Yayasan ini didirikan oleh akta notaries Aminus No. 5/67, dan diketahui oleh Letkol CHB R. Mansyur, Perwira Hubdam/IV Sriwijaya. Tugas– tugas pokok dari yayasan ini adalah:

2.4 Mengadakan penyelidikan dan penelitian teknis tentang kemungkinan penerimaan siaran televisi di Palembang. 2.5 Bekerja sama dengan semua instansi dan para cendikiawan telekomunikasi dan televisi. 2.6 Melaporkan hasil–hasil penyelidikan dan penerangan kepada pemerintah daerah setempat. Langkah pertama kegiatan yayasan ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1967 dengan menanda tangani kontrak kerja sama survey transmisi Yayasan Televisi Bandung. Sampai saat ini telah dilaksanakan eksperimen penerimaan siaran televise dari Jakarta, Singapura dan Malaysia diatas menara Jembatan Ampera Palembang. Pada tanggal 25 Mei 1967 dari jam 20.00 sampai 21.00 WIB untuk pertama kalinya Palembang dapat menerima siaran televise dari Singapura dan Jakarta. Guna menunjukkan pada masyarakat bahwa Palembang telah menerima siaran televisi, maka yayasan ini ikut berpartisipasi dalam arena Pekan Raya Pembangunan dengan mengadakan pameran eksperimen penerimaan siaran dari Jakarta. Dari bulan Juni 1979 telah dilakukan field surveydimulai dari jalan darat Jakarta melalui daerah Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan ke televisi Palembang. Survey ini dilakukan atas kerja sama dengan Yayasan Pusat Jakarta. Dari hasil eksperimen survey tersebut telah dipelajari, dianalisa dan dipertimbangkan sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Laporan Kerja Praktek

12

Politeknik Negeri Sriwijaya 1. Palembang tidak dapat menerima siaran televisi dari Jakarta hanya dengan menggunakan satu stasiun relay. 2. Pendirian satu stasiun televisi di Palembang merupakan rencana jangka pendek. 3. Untuk rencana jangka panjang perlu dipikirkan pendirian stasiun – stasiun relay/link didaerah Banten, Tanjung Karang, Kotabumi, Martapura, Prabumulih dan Palembang. 4. Hasil eksperimen dan survey yayasan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Gubernur/KDH tingkat I Sumatera Selatan Asnawi Mangualam. Pada bulan Juli 1970, tugas – tugas Yayasan Studi Group Televisi Palembang berakhir sejak dilaksanakan selama 3 bulan.

2.3.5 Logo dan Makna Logo TVRI a. Logo TVRI Logo TVRI adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Logo TVRI (Sumber:www.tvrisumsel.co.id)

b. Makna Logo TVRI Secara simbolis, bentuk logo ini menggambarkan “layanan publik yang informatif, komunikatif, elegan dan dinamis” dalam upaya mewujudkan visi dan misi TVRI sebagai TV publik yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari Laporan Kerja Praktek

13

Politeknik Negeri Sriwijaya huruf TVRI membentuk huruf “P” yang mengandung 5 (lima) makna layanan informasi dan komunikasi, yaitu: 1.

P sebagai huruf awal dari kata PUBLIK yang berarti memberikan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.

P sebagai huruf awal dari kata PERUBAHAN yang berarti membawa perubahan ke arah yang lebih sempurna.

3.

P sebagai huruf awal dari kata PERINTIS yang berarti merupakan perintis atau cikal bakal pertelevisian Indonesia.

4.

P sebagai huruf awal dari kata PEMERSATU yang berarti merupakan lembaga penyiaran publik yang mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di Nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau.

5.

P sebagai huruf awal dari kata PILIHAN yang berarti menjadi pilihan alternatif

tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai

segmen dan lapisan masyarakat. ekor

yang

Bentuk

elips

dengan

runcing dan dinamis melambangkan komet yang

bergerak cepat dan terarah serta bermakna gerakan perubahan yang cepat dan terencana menuju televisi publik yang lebih sempurna. Bentuk huruf TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap mengantisipasi perubahan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat. Warna biru mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif, informative dan komunikatif.

2.4

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi merupakan jalan untuk mencapai suatu tujuan, maka organisasi

harus diselesaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan bersama.

Laporan Kerja Praktek

14

Politeknik Negeri Sriwijaya

Gambar 2.2 Struktur Organisasi LPP TVRI Sumsel (Sumber: www.tvrisumsel.com) Tugas pokok Stasiun TVRI Sumatera Selatan, yaitu: 1. Melaksanakan pola acara siaran yang terdiri dari penerangan, pemberitaan, pendidikan, agama, seni budaya dan hiburan. 2. TVRI selalu berusaha memelihara dan melestarikan nilai luhur kebudayaan. 3. Mempertinggi derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia sesuai dengan filsafah dan Dasar Negara yaitu UUD 1945. Pada Stasiun TVRI Sumatera Selatan ini dipimpin oleh seorang kepala stasiun yang membawahi beberapa kepala seksi bagian bidang sebagai berikut : 1.

Kepala Seksi Siaran dan Pemasaran Tugas pokok dari kepala seksi siaran dan pemasaran ini yaitu mengelola seluruh

kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kegiatan program, penyiaran dan pemasaran serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi Kepala Seksi Siaran dan Pemasaran yaitu : Perencanaan dan pelaksanaan Program Laporan Kerja Praktek

15

Politeknik Negeri Sriwijaya

Perencanaan dan Pembuatan Promosi Perencanaan dan pelaksanaan Pemasaran dan Penjualan Pembuatan Laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi siaran dan pemasaran. 2. Kepala Seksi dan Produksi Tugas pokok dari kepala seksi dan produksi ini yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan produksi serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi Kepala Seksi dan Produksi ini yaitu : Perencanaan produksi acara drama, musik/hiburan dan pendidikan Penyelenggaraan produksi acara drama, musik/hiburan dan pendidikan Penyelenggaraan artistik produksi acara drama, musik/hiburan dan pendidikan Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi produksi berita.

3. Kepala Bidang Berita Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kegiatan produksi berita serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi dari Kepala Bidang Berita ini yaitu: Perencanaan produksi berita/informasi Penyelenggaraan dokumentasi Penyelenggaraan pertukaran berita Penyediaan fasilitas pendukung produksi berita Pembuatan laporan secara perodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja bidang berita. 4. Kepala Seksi Produksi Berita Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian evaluasi kegiatan produksi serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi dari Kepala Seksi produksi berita yaitu : Laporan Kerja Praktek

16

Politeknik Negeri Sriwijaya Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita Pengaturan petugas redaktur kepala, reporter dan petugas berita terkati lainnya Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi produksi dan penyiaran berita harian Pembuatan laporan secara perodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja produksi berita 5. Kepala Seksi Current Affair dan Seksi Olahraga Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian dan evaluasi kegiatan siaran current affair dan siaran olahraga serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanaannya. Fungsi dari Kepala Seksi Current Affair dan seksi olahraga ini yaitu : Perencanaan dan pelaksanaan produksi berita Perencanaan dan pelaksanaan produksi siaran olahraga Perencanaan dan pelaksanaan siaran current affair dan olahraga Pengkoordinasian pelaksanaan dokumentasi Pembuatan laporan secara perodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi current affair dan olahraga. 6.

Kepala Bidang Teknik Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan bidang teknik serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala bidang teknik ini yaitu : Penyelenggaraan operasional peralatan teknik transmisi dan prasarana Pemeliharaan peralatan teknik prasarana Pengelolaan dan pengembangan karyawan teknik Pengelolaan teknologi informasi Pengelolaan aset/fasilitas teknik prasarana Pembuatan laporan secara perodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja bidang teknik Laporan Kerja Praktek

17

Politeknik Negeri Sriwijaya 7. Kepala Seksi Teknik Transmisi dan Prasarana Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan bidang teknik serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari Kepala Seksi teknik transmisi dan prasarana ini yaitu : Perencanaan dan pelaksanaan operasional teknik transmisi dan prasarana Perencanaan dan pemeliharaan peralatan teknik dan prasarana Pengelolaan dan pengembangan karyawan teknik transmisi dan prasarana Pengelolaan aset/fasilitas teknik prasarana Pembuatan laporan secara perodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja bidang teknik transmisi dan prasarana. 8. Kepala Seksi Teknik Produksi dan Penyiaran Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan bidang teknik serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala seksi teknik produksi dan penyiaran ini yaitu : Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan produksi dan penyiaran Perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan peralatan teknik produksi dan penyiaran Perencanaan asset/fasilitas teknik produksi dan penyiaran Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satruan kerja bidang teknik produksi dan penyiaran. 9. Kepala Bidang Keuangan Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan bidang teknik serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala bidang keuangan ini yaitu : Penyelenggaraan operasional kegiatan keuangan Perencanaan dan anggaran keuangan dan akuntansi serta perpajakan Laporan Kerja Praktek

18

Politeknik Negeri Sriwijaya Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan Pembuatan laporan keuangan/neraca laba rugi Pelaksanaan pengelolaan hutang piutang iklan dan lainnya Pembuatan laporan secara periodik tentang kegiatan satuan kerja bidang teknik produksi dan penyiaran. 10. Kepala Seksi Perbendaharaan Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan operasional serta pengelolaan keuangan dan mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala seksi perbendaharaan ini yaitu : Pelaksanaan pengelolaan anggaran stasiun meliputi program dna non program Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi menyusun cash flow harian dan bulanan serta pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang Pengelolaan hutang piutang dan perpajakan Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi perbendaharaan. 11. Kepala Seksi Akuntansi Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan operasional pengelolaan akuntansi serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala seksi akuntansi ini yaitu : Pelaksanaan verifikasi terhadap semua transaksi keuangan Pelaksanaan pembukuan sesuai dengan pos pengeluaran masing – masing unit Penyusunan laporan keuangan Pelaksanaan analisis laporan keuangan Pelaksanaan analisis dan evaluasi beban biaya masing – masing unit kerja Pelaksanaan pengelolaan perpajakan Laporan Kerja Praktek

19

Politeknik Negeri Sriwijaya Pelaksanaan pengelolaan inventaris untuk laporan keuangan Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja seksi akuntansi. 12. Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia Tugas pokoknya yaitu mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian juga evaluasi kegiatan operasional umum pengurusan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta mengkoordinasi pengawasan pelaksanannya. Fungsi dari kepala bidang umum dan sumber daya manusia ini yaitu : Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan, pengadaan barang dan jasa serta logistic Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan prasarana umum Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta pelayanan data atau informasi sumber daya manusia Perencanaan

dan

pelaksanaan

pengembangan

mutasi/rotasi

dan

kesejahteraan sumber daya manusia Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Pelayanan kerumah tanggapan dan transportasi Pembuatan laporan secara periodik tentang pelaksanaan kegiatan satuan kerja bidang umum dan sumber daya manusia (Sumber: www.tvrisumsel.co.id).

Laporan Kerja Praktek