Bab Ii Agus.docx

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk melengkapi teoriteori yang relevan dengan fenomena penelitian yang sedang dibahas. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemahaman basis akrual, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laopran keuangan . Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) yang berjudul pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening system pengendalian intern pemerintah. Menunjukkan bahwa 1) Kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. 2) Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas. 3) SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah DPKAD Se-Sumatera Barat. Pemilihan sampel dengan metode total sampling, dengan jumlah responden 75. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala dan Staf Bagian Akuntansi

pada setiap DPKAD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan SPSS. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang diteliti adalah pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Mengumpulkan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner tersebut disampaikan ke 100 unit kerja karyawan (SKPD) Kota Depok di divisi keuangan / akunting, total 64 kuesioner (64%) kembali lengkap dan bisa diolah. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Lokal, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan teknologi informasi secara empiris, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas wilayah pelaporan keuangan daerah di provinsi Riau. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS Version 20.0. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Unit Eselon III dan IV di Pemprov Riau sebanyak 163 orang. Responden dari penelitian ini adalah beberapa diantaranya telah memelihara eselon III dan IV di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Provinsi Riau. Eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja manajerial dalam kualitas area pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang positif secara signifikan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah dapat dilihat oleh tabel t> t. Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016). Bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Kuisioner disampaikan kepada 108 pegawai SKPD Kabupaten badung yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, sebanyak 108 kuisioner (100%) kembali diisi dengan lengakap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program software SPSS. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dilakukan oleh Najati, Pituringsih dan Animah (2016) untuk menguji secara empiris efek dari Penggunaan SAIBA, pelatihan akuntansi dan budaya organisasi secara akrual Implementasi akuntansi dan implikasinya terhadap kualitas Laporan keuangan menteri / dewan (LKKL). Penelitian Populasi adalah 464 operator SAIBA di KPPN Makassar I dan II Stakeholder. Sampel yang ditentukan dengan teknik slovin dan cluster Sampel sebanyak 82 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah PLS dengan second Urutan analisis faktor konfirmatori Temuan tersebut menunjukkan bahwa Implementasi akuntansi akrual dipengaruhi oleh pelatihan akuntansi dan Budaya organisasi, namun tidak terpengaruh oleh penggunaan SAIBA. Temuan yang lain bahwa Implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena dengan basis akrual, informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil-hasil penelitian di atas melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji secara khusus pengaruh pemahaman basis akrual dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening. Penelitian-penelitian terdahulu belum sepenuhnya menguji pengaruh tentang pemahaman basis akrual terkait regulasi PP 71 tahun 2010. Berikut matriks penelitian terdahulu termuat dalam tabel :

Tabel 2.1 Marix Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu No. Penelitian Terdahulu 1.

Persamaan Penelitian

Perbedaan Penelitian

Yosefrinaldi (2013),

Penelitian Yosefrinaldi

Berbeda dengan

Pengaruh Kapasitas

bertujuan untuk melihat

variabel X1 dalam

Sumber Daya Manusia

seberapa jauh variabel

penelitian yang

Dan Pemanfaatan

eksogen mem-pengaruhi

dilakukan

Teknologi Terhadap

variabel endogen. Dalam

Yosefrinaldi,

Kualitas Laporan

hal ini melihat seberapa

penelitian ini lebih

Keuangan Pemerintah

besar pengaruh kapasitas

menguji pemahaman

Daerah Dengan Variabel

sumber daya manusia

berbasis akrual

Intervening System

dan pemanfaatan

terhadap kualitas

Pengendalian Intern

teknologi informasi ter-

laporan keuangan.

Pemerintah.

hadap kualitas laporan

Dan masih melakukan

keuangan pemerintah

sistem penerapan

daerah melalui sistem

Cash Basic

pengendalian intern pemerintah di Sumatera Barat. Dimana tujuan dan variabel sama dalam penelitian ini. 2.

Nurillah dan Muid

Tujuan dalam penelitian

Dalam penelitian ini

(2014), Pengaruh

yang dilakukan oleh

lebih ke pemahaman

Kompetensi Sumber

Nurillah dan Muid salah

sebagai faktor yang

Daya Manusia,

satunya untuk

mempengaruhi

Penerapan Sistem

mengetahui faktor yang

kualitas laporan

Akuntansi Keuangan

mempengaruhi kualitas

keuangan dan system

Daerah (SAKD),

laporan keuangan yaitu

pengendalian intern

Pemanfaatan Teknologi

pemanfaatan teknologi

sebagai variabel yang

Informasi, Dan Sistem

yang juga menjadi salah

mempengaruhi secara

Pengendalian Intern

satu variabel dalam

tidak langsung. dan

Terhadap Kualitas

penelitian ini.

Dalam penelitin yang

Laporan Keuangan

dilakukan oleh

Pemerintah Daerah.

Nurillah dan Muid masih melakukan sistem penerapan Cash Basic

3.

Rahman (2015),

Seperti penelitian yang

Berbeda dengan

pengaruh pemanfaatan

dilakukan oleh rahman

rahman penelitian ini

teknologi informasi,

bahwa untuk menguji

lebih menguji

penerapan sistem

pengaruh pemanfaatan

seberapa signifikan

akuntansi keuangan

dan sistem penerapan

pengaruh pemahaman

daerah dan penerapan

akuntansi berbasis akrual

berbasis akrual

standar akuntansi

mempengaruhi kualitas

terhadap kualitas

pemerintah terhadap

laporan keuangan pada

laporan keuangan

kualitas laporan

pemerintah daerah

pada pemerintah

keuangan daerah

daerah dn menambah sistem pengendalian intern sebagai variabel interveningnya.

4.

Ida Ayu Enny

Variabel-variabel yang

Kiranayanti dan

Kiranayanti dan Ni

digunakan dalam

Erawati dalam

Made Adi Erawati

penelitian Kiranayanti

penelitiannya bahwa

(2016). Pengaruh

dan Erawati merupakan

SDM dan pemahaman

Kompetensi Sumber

Variabel-variabel yang

berbasis diuji dalam

5.

Daya Manusia, Sistem

digunakan dalam

variabel yang berbeda.

Pengendalian Intern Dan

penelitian ini.

Hal lain bahwa

Pemahaman Berbasis

menguji sistem

Akrual Terhadap

pengendalian intern

Kualitas Laporan

sebagai variabel yang

Keuangan Pemerintah

mempengaruhi secara

Daerah

langsung

Najati, Pituringsih dan

Seperti Penelitian yang

Berbeda dengan

Animah (2016),

dilakukan oleh Najati,

penelitian ini,

Implementasi Akuntansi

Pituringsih, dan Animah

penelitian yang

Berbasis Akrual :

menguji pengaruh

dilakukan Najati,

Pengujian Determinan

akuntansi berbasis akrual

Pituringsih, dan

dan Implikasinya

terhadap kualitas laporan

Animah dengan

terhadap Kualitas

keuangan.

menggunakan metode

Laporan Keuangan

analisis second faktor

Kementerian/Lembaga

konfirmatori.

Sumber : Data diolah Peneliti, 2017

2.2 Teori Agensi Teori agensi (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemegang saham (principals) dan manajer (agent) berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Menurut Halim et al. (2010) teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Hubungan agensi

muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Sedangkan pihak agent adalah pihak yang diberi mandat oleh pihak principals untuk melakukan semua tugas atas nama prinsipal. Agen merupakan manajemen organisasi sedangkan principals merupakan pemegang saham. Teori keagenan memandang bahwa manajemen organisasi sebagai agent bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya, manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Halim et al. (2010) menyatakan bahwa hubungan principals-agent terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak. Menurut Lane (2003) dalam Halim et al. (2010) menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principals-agent. Rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik

berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (asymmetric information). Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan, agency problem terjadi antara pemegang saham sebagai principals dan manajemen sebagai agent. Pada sektor pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principals dan para pemilih (masyarakat) sebagai

agent. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang

menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan 2.3.1 Unsur Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan

merupakan

laporan

yang

anggaran maupun laporan finansial.

tidak

terpisahkan

dari

laporan pelaksanaan

1.

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber

daya

keuangan

yang

dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur

yang

dicakup

secara

langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja,

transfer,

dan

pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan

sebagai berikut : (a)

Pendapatan-LRA

adalah

penerimaan

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b)

Belanja

adalah

semua

pengeluaran

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali

dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.

Laporan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.

Neraca Neraca menggambarkan posisi

keuangan suatu

entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur

yang

dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.

Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah

ekuitas

dan

penggunaannya

yang

dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

(c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6.

Laporan Ekuitas Laporan

Perubahan

Ekuitas

menyajikan

informasi

kenaikan

atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.

Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga

mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi

akuntansi

sehingga

dapat

memenuhi

tujuannya. Keempat

karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1.

Relevan; Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : (a) Memiliki manfaat umpan batik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. (c) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam Pengambilan keputusan.

(d) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan.

Informasi

yang

melatarbelakangi

setiap

butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.

Andal Informasi

Dalam

laporan

keuangan

bebas

dari

pengertian

yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi

mungkin

relevan,

tetapi

jika

hakikat

atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netratitas Informasi diarahkan

pada kebutuhan umum

dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

3.

Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4.

Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4 Pemahaman Basis Akrual 2.4.1 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual Standar

akuntansi

merupakan

pedoman

umum

penyusunan laporan

keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Di lingkungan pemerintah, standar akuntansi yang berlaku adalah standar akuntansi pemerintahan atau yang sering disebut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mana telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.”. Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi

pemerintahan

berbasis

kas

menuju

akrual.

Standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terdapat pada lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar

akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Sementara lampiran III ditujukan sebagai

referensi

untuk

memahami

dan

menerapkan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Menurut

pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan

pemerintah nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam standar akuntansi pemerintahan jika menggunakan basis akrual, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran). Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2006:134) bahwa: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.” Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi

pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini pemahaman regulasi yang digunakan adalah pemahaman regulasi mengenai PP 71 tahun 2010 yang dikaitkan dengan kualitas laporan yang disusun oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum dan penerapan akuntansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan

menambah keahlian dibidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang

telah

ditetapkan

pemerintah,

sehingga

kualitasnya

menjadi

buruk

(Soimah,2014).

2.4.2 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Pengakuan Unsur Laporan Keuangan, yaitu ; Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada

laporan

keuangan

entitas

pelaporan

yang bersangkutan.

Pengakuan

diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 1. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat

ekonomi masa depan

diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas

lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran

lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.

Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. 2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengakuan Pendapatan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. 4. Pengakuan Beban dan Belanja Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

unit

yang

mempunyai

fungsi

perbendaharaan.

2.4.3 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Pengukuran Unsur Laporan Keuangan, yaitu ; Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran

pos-pos

laporan

keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.5 Pemanfaatan teknologi Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi dalam penelitian ini adalah semua aspek yang berkaitan dengan perubahan cara kerja dari yang semula dilakukan secara manual menuju sistem yang terkomputerisasi. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat-gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu

yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. (Wilkinson et. al., 2000 dalam Yosefrinaldi, 2013). Menurut Wilkinson et. Al., (2000) dalam Yosefrinaldi (2013) yang lebih penting dari semua

perubahan kerja dari

manual

menjadi

sistem

yang

terkomputerisasi ini adalah peningkatan dalam hal: 1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat. 2. Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar. 3. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah. 4. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. 5. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan. 6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak, dan 7. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

pemerintah,

mengembangkan

dan

dan

pemerintah

memanfaatkan

kemajuan

daerah

berkewajiban

teknologi

informasi

untuk untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini telah di kenal istilah E-Goverment (E-Gov), pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah

transformasi.

mempermudah

akses

Melalui

informasi

penerapan

bagi

E-Gov

masyarakat,

unit

pemerintah bisnis,

dapat

pegawai,

stakeholder, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

2.6 Sistem Pengendalian Intern 2.6.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada tahun 2008 Presiden Republik Indonesia mengesahkan peraturan pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah secara menyeluruh. Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (operating), keandalan pelaporan keuangan (financial reporting), pengamanan aset negara (safeguarding of assets), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (complience). Menurut Suryanajaya (2012:108) sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang harus diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan walikota/bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, perlu adanya pengendalian intern dimana pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya sistem pengendalian intern pemerintah. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut: 1. Kegiatan yang efektif dan efisien. 2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan. 3. Pengamanan aset negara. 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di atas, maka penjelasan mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Suryanajaya, 2012 : 112) dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi atmosfir individu organisasi dalam melakukan aktivitas dan dalam melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan

pengendalian

merupakan

dasar

efektifitas

bagi

komponen

pengendalian intern lainnya. 2. Penilaiaan resiko Sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan

instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi maupun kegiatan. Penilaiaan resiko merupakan proses identifikasi dan analisis resiko yang relevan terkait pencapaiaan tujuan suatu organisasi dan menentukan respon yang tetap dalam menghilangkan, meminimalisasi atau menentukan resiko yang dapat diterima. 3. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urut-urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4. Informasi dan komunikasi Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan

yang tepat dan membatu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri. 5. Pemantauan pengendalian intern Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengedalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

2.7

Kerangka Pemikiran Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah wajib mengikuti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Berdasarkan hal ini Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Pemahaman Basis akrual oleh sumber

daya manusianya. Semakin tinggi pemahaman basis akrual sumber daya manusia maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan perlu adanya pemanfaatan teknologi sehingga informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat mewujudkan pelaporan dan pengungkapan yang jelas. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dan dalam hal ini pemanfaatan teknologi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi terhadap SAP berbasis akrual. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang transparansi dan akuntable perlu adanya Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, maka perlu adanya pengendalian intern dimana di dalamnya pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan. Hal ini juga menyebabkan sistem pengendalian intern secara tidak

langsung mempangaruhi pengaruh pemahaman basis akrual dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sistem Pengendalian Intern (Z) H4 Pemahaman Basis Akrual (X1) Pemanfaatan Teknologi (X2)

2.8

H3

H1

H2

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hipotesis Penelitian 2.8.1 Hubungan Pemahaman Basis Akrual pada Kualitas Laporan Keuangan Pemahaman basis akrual berkaitan dengan tingkat pemahaman suatu institusi terhadap regulasi yang diterapkan. Penelitian mengenai pemahaman regulasi dilakukan oleh Kartikasari (2012). Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pemahaman regulasi terkait dengan penerapan akuntansi basis akrual baru diwajibkan pada tahun 2015 walaupun

sudah diundangkan sejak tahun 2010. Alasan penerapan yang cukup lama ini mengindikasikan bahwa masih adanya institusi yang perlu diberikan pelatihan mengenai aturan baru. Pemahaman atas regulasi memegang pernan penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pemaham institusi terhadap regulasi baru maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan institusi tersebut. Pemahaman atas regulasi berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Institusi sektor publik yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai PP 71 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. H1 : Pemahaman Basis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.8.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi pada Kualitas Laporan Keuangan. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan

pengguanaan secara optimal komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al , 2000 dalam Yosefrinaldi , 2012). H2 : Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2.8.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et al. (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan pemerintah daerah

dapat

diminimalisasi

mengalami

sehingga

kekeliruan.

Suatu

mengurangi sistem

yang

kemungkinan berkualitas,

dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control). Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem

pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011 dalam Nurillah, 2014). Menurut Yudianta dan Erawati (2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Zuliarti (2012) bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Delanno dan Deviani (2013), dengan hasil bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuanngan daerah. Desi dan Ertambang (2008) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan. 2.8.4 Hubungan Pemahaman Basis Akrual, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Penelitian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan

penyusunan laporan keuangan dengan

standar akuntansi pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi juga mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi,

juga

berfungsi

sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran

informasi. Komputer sebagai salah satu

komponen dari teknologi informasi

merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Teknologi informasi juga meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi. Peningkatan ke pengendalian internal sebagai hasil pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. H4 : Pemahaman Basis Akrual dan Pemanfaatan Teknologi Berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern.