BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring berjalannya waktu banyak perusahaan mengalami krisis (terpuruk), karena disebabkan oleh tata pemerintahan perusahaan tersebut tidak baik sehingga banyak pegawainya yang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi, sehingga perusahaan tersebut mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan kepada para investor, yang dimana menyebabkan para investor tidak mau membeli saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu tata kelola dalam perusahaan didalamnya harus ada yang mengatur yang dimana sesuai dengan aturan undang-undang No.40 Tahun 2007 yang dimana sebagai acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG, serta untuk mendukung implementasi GCG (Good Corporate Governance) atau prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik, agar meminimalisir praktekpraktek kecurangan dalam perusahaan. Joel Balkan (2002) mengatakan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintah suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyiimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal yang dimana dilakukan oleh para pelaku bisnis dan ketidak berdayaan pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut. Didalam GCG sendiri juga memiliki konsep, yang dimana internal balance antar organ perusahaan RUPS, komisaris, dan direksi dalam hal yang baerkaitan denga struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga perusahaan tersebut, dan external balance yang dimana sebagai pemenuh tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.
1