Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Bidan merupakan suatu profesi yang mana dalam setiap asuhan dan tindakan yang dilakukan memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Apabila seorang bidan melakukan suatu kesalahan yang dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Permenkes. Dalam melakukan tindakan–tindakan tersebut, selain melakukan sesuai dengan standar bidan juga harus memperhatikan norma, etika profesi, kode etik profesi dan hukum profesi dalam setiap tindakannya.

1.2.

1.3.

Rumusan Masalah 1.

Apa itu bidan sebagai tenaga kesehatan?

2.

Apa saja legislasi tenaga kesehatan?

3.

Apa itu praktik kebidanan?

4.

Peraturan apa yang mendasari registrasi dalam praktik kebidanan?

Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas etika profesi dalam kebidanan serta

menambah wawasan mengenai

permenkes tentang registrasi dan praktek bidan.

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Pengertian Bidan sebagai Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan mengenai kualifikasi miminum akan diatur dengan Peraturan Menteri. Disamping kualifikasi, tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pengelompokan tenaga kesehatan tercantum pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dikelompokan kedalam : a.

Tenaga medis

b.

Tenaga psikologi klinis

c.

Tenaga keperawatan

d.

Tenaga kebidanan

e.

Tenaga kefarmasian

f.

Tenaga kesehatan masyarakat

g.

Tenaga kesehatan lingkungan

h.

Tenaga gizi

i.

Tenaga keterapian fisik

j.

Tenaga keteknisian medis

k.

Tenaga teknik biomedika

l.

Tenaga kesehatan tradisional dan

2

m.

Tenaga kesehatan lain Bidan sebagai tenaga pemberi layanan kebidanan, layanan KB, dan

layanan kesehatan masyarakat harus menyiapan diri untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Berikut ini akan dibahas tentang pelayanan kebidanan, dokumentasi kebidanan, keikutsertaan suami pasien dalam kelahiran, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan terintergasi dengan pelayanan kesehatan. Selama ini, pelayanan kebidanan bergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan tempat bidan berkerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang terpenting dalam pelayanan kebidanan. Parameterkemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan kebidanan meliputi : 

Perbaikan status gizi ibu dan bayi



Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan.



Penurunan angka kematian ibu melahirkan.



Penurunan angka kematian neonatal.



Cakupan penanganan resiko tinggi.



Peningkatan cakupan pemeriksaan antenatal. Suatu pelayanan dikatakan bermutujika penerpan semua persyaratan

pelayanan kebidanan dapat memuaskan pasien. Ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu adalah ketersediaan pelayanan kebidanan (available), kewajaran pelayanan kebidanan (appropriate), kesinambungan pelayanan kebidanan (continue), penerima jasa pelayanan kebianan (acceotable),

ketercapaian

pelayanan

kebidanan

(accessible),

keterjangkauan pelayanan kebidanan (affordable), efisiensi pelayanan kebidanan

2.2

Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan 1. Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

3

Sebelum dilakukan registrasi, tenaga kesehatan yang mengajukan registrasi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain harus mempunyai sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 Tentang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan bahwa untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan, perlu dilakukan uji kompetensi.

Penyelenggaraan

uji

kompetensi

bertujuan

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja. Uji Kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerjasama dengan MTKI. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Setelah dinyatakan kompeten maka peserta uji kompetensi akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi yaitu pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya dan diterbitkan oleh perguruan tinggi. 2. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesehatan, yang pekerjaannya dikategorikan sebagai profesi, yakni pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan pendidikan formal tertentu, yang mensyaratkan adanya registrasi dan Pemerintah mengatur pemberian

Surat

Tanda

Registrasi

(STR)

melalui

ketentuan

perundangundangan, demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan juga

4

akan menciptakan efektifitas dan produktivitas sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengertian registrasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya. Registrasi Tenaga Kesehatan merupakan kewajiban setiap Tenaga Kesehatan, yang berdasarkan kompetensinya dan kualifikasinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, untuk bertugas dan bertanggung jawab secara profesional,yang dilakukan melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Ketentuan itu mengatur antara lain tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi; bentuk, tugas dan kewenangan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia; perpanjangan STR dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara terpadu; Ketentuan ini khusus untuk tenaga non medis. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan kompetensi dan kualitas dari Tenaga Kesehatan non medis, untuk melaksanakan profesinya secara aman, tertib dan bertanggung jawab. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Cara memperoleh STR melalui 2 (dua) cara yaitu: a. Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi; atau b. Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji Kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP.

5

Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan kepada MTKI melalui MTKP harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen kelengkapan. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan yaitu: a. fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisasi; dan b. pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Kelengkapan berkas permohonan akan diproses oleh MTKP dan dikirimkan ke MTKI dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh MTKI. STR dikirimkan kepada pemohon melalui MTKP. Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji Kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP harus memenuhi persyaratan administrasi dan dokumen. Syarat dan kelengkapan yaitu: a. daftar lulusan Uji Kompetensi dari perguruan tinggi yang bersangkutan; b. pas foto 4x6 dengan latar belakang merah; dan c. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang kebenaran seluruh data yang diusulkan. STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan. STR tidak berlaku apabila: a. masa berlaku habis; b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan; c. atas permintaan yang bersangkutan; atau d. yang bersangkutan meninggal dunia. Persyaratan perpanjangan STR meliputi:

6

a. pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan; dan b. pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya atau satuan kredit profesi. Jumlah satuan kredit profesi untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari organisasi profesi sebanyak 25 skp selama 5 tahun. Sedangkan bentuk pengabdian diri sebagai profesi dibuktikan dengan; a. keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja, atau keterangan praktik dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota; b. Surat izin Praktik atau Surat Izin Kerja; dan c. rekomendasi dari organisasi profesi Apabila

tenaga

kesehatan

tidak

dapat

memenuhi

ketentuan

persyaratan perpanjangan STR, maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan MTKI. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang akan melakukan pekerjaan profesi atau vokasinya di Indonesia harus memiliki harus memiliki STR dan Sertifikat Kompetensi atau pengakuan kompetensi dari institusi pendidikannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal. Tenaga kesehatan tersebut harus dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan adaptasi. 3. Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk Surat 7

Ijin Praktik. Tujuan pemberian SIP adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Surat Ijin Praktik diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota setempat. Sedangkan peraturan yang bersifat teknis untuk SIP ATLM melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Syarat memperoleh SIP a. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku. b. Rekomendasi dari organisasi profesi. c. Rekomendasi tempat praktik. Berlakunya SIP a. Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan masing-masing berlaku hanya disatu tempat. b. Surat Tanda Registrasi masih berlaku. c. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum di SIP. d. Khusus SIP-ATLM paling banyak 2 (dua) dan berlaku masingmasing hanya untuk 1 (satu) tempat praktik. SIP-ATLM kedua dapat dilakukan apabila telah memiliki SIP-ATLM pertama.

2.3

Pengertian Praktek Kebidanan Praktek Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan secara mandiri baik pada perempuan yang menyangkut proses reproduksi, kesejahteraan ibu dan janin / bayinya, masa antara dalam lingkup praktek kebidanan juga termasuk pendidikan kesehatan dalam hal proses. reproduksi untuk keluarga dan komunitasnya.

8

Praktek kebidanan berdasarkan prinsip kemitraan dengan perempuan bersifat holistik dan menyatukannya dengan pemahaman akan pengaruh sosial, emosional, budaya, spiritual, psikologi dan fisik dari pengalaman reproduksinya. Praktek kebidanan bertujuan menurunkan/menekan mortalitas dan morbilitas ibu dan bayi yang berdasarkan ilmu-ilmu kebidanan, kesehatan, medis dan sosial untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan ibu dan janin/bayinya. Menurut Kepmenkes Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 ayat (2) “Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.” Dan dalam peraturan tersebut juga terdapat pengertian praktik bidan yaitu pada pasal 1 ayat (4) “Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.” Sedangkan Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 2 memuat: (1)

Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus. Ketentuan untuk pelaporan peserta didik yang baru lulus ke Dinas

Kesehatan provinsi 

Kewajiban untuk registrasi bagi bidan yang baru lulus.



Penerbitan SIB oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi.



Kewajiban untuk kepemilikan SIB termasuk untuk Bidan luar negeri.



Pembaharuan SIB.

9

Pada Permenkes nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 memuat: 

Bidan dapat praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan.



Minimal pendidikan Bidan adalah DIII kebidanan.



Kewajiban memiliki SIKB untuk Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.



Kewajiban memiliki SIPB untuk Bidan yang praktik mandiri.



Kewajiban memiliki STR, SIKB dan SIPB yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota.



Kewenangan Bidan untuk hanya menjalankan praktik/ kerja paling banyak 1 tempat kerja dan 1 tempat praktik Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 memuat:

(1)

Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah bidan.

(2)

Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud meliputi:  fotokopi Ijazah Bidan;  fotokopi Transkrip Nilai Akademik;  surat keterangan sehat dari dokter;  pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Kepmenkes 900 tahun 2002 Pasal 14 memuat: Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan

pelayanan yang meliputi: a.

pelayanan kebidanan

b.

pelayanan keluarga berencana

c.

pelayanan kesehatan masyarakat Kepmenkes 900 tahun 2002 Pasal 15 memuat:

10

(1)

Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak.

(2)

Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui, dan masa antara (periode interval).

(3)

Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. Kepmenkes 900 tahun 2002 Pasal 16 memuat:

(1)

Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi: a. penyuluhan dan konseling. b. pemeriksaan fisik. c. pelayanan antenatal pada kehamilan normal. d. pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan. e. pertolongan persalinan normal. f. pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan preterm. g. pelayanan ibu nifas normal h. pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup ratensio plasenta, renjatan, dan infeksi ringan i. pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

(2)

Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi: a. pemeriksaan bayi baru lahir b. perawatan tali pusat c. perawatan bayi d. resusitasi pada bayi baru lahir

11

e. pemantauan tumbuh kembang anak f. pemberian imunisasi g. pemberian penyuluhan.

12

BAB III PENUTUP

3.1.

Kesimpulan Keputusan menteri kesehatan mengenai registrasi dan praktek bidan dapat di golongkan atas beberapa bab, diantaranya tentang pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan tentang surat penugasan dan ijin praktek semuanya telah tercantum dalam Permenkes RI

No. 1464/MENKES/X/2010 dan

Kepmenkes RI No. 900/MENKES/SK/VII/2002.

3.2.

Saran Semoga dengan adanya keputusan

Menteri kesehatan Republik

Indonesia mengenai registrasi dan praktek bidan ini menjadi pedoman terhadap para bidan dan calon bidan dalam menjalankan praktik dan tindakan yang akan di lakukan.

13

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Yanuar. 2017. Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: KEMENKES RI. Dra. Hj. Suryani Soepardan, Dipl.M, MM. dan Dadi Anwar Hadi, SH. 2008. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII tentang Registrasi dan Praktik Bidan tahun 2002. Jakarta. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan.

14