Bab I2.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Bidan merupakan suatu profesi yang mana dalam setiap asuhan dan tindakan yang dilakukan memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Apabila seorang bidan melakukan suatu kesalahan yang dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Permenkes. Dalam melakukan tindakan–tindakan tersebut, selain melakukan sesuai dengan standar bidan juga harus memperhatikan norma, etika profesi, kode etik profesi dan hukum profesi dalam setiap tindakannya.

1.2.

Rumusan Masalah 1.

Apa itu bidan sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan??

2.

Bagaimana pelaporan dan registrasi sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

3.

Berapa lama masa bakti sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

4.

Apa itu praktik bidan sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

5.

Apa saja wewenang bidan sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

6.

Bagaimana pencatatan dan pelaporan sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

7.

Bagaimana pembinaan dan pengawasan sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

1

8.

Bagaimana ketentuan pidana sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

9.

Apa saja ketentuan peralihan tentang surat penugasan dan izin praktik sesuai permenkes tentang registrasi dan praktik bidan?

1.3.

Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas etika profesi dalam kebidanan serta

menambah wawasan mengenai

permenkes tentang registrasi dan praktik bidan.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1.

Pengertian Bidan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual, atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

3

Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan mengenai kualifikasi miminum akan diatur dengan Peraturan Menteri. Disamping kualifikasi, tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pengelompokan tenaga kesehatan tercantum pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dikelompokan kedalam : a.

Tenaga medis

b.

Tenaga psikologi klinis

c.

Tenaga keperawatan

d.

Tenaga kebidanan

e.

Tenaga kefarmasian

f.

Tenaga kesehatan masyarakat

g.

Tenaga kesehatan lingkungan

h.

Tenaga gizi

i.

Tenaga keterapian fisik

j.

Tenaga keteknisian medis

k.

Tenaga teknik biomedika

l.

Tenaga kesehatan tradisional dan

m.

Tenaga kesehatan lain Bidan sebagai tenaga pemberi layanan kebidanan, layanan KB, dan

layanan kesehatan masyarakat harus menyiapan diri untuk mengantisipasi

4

perubahan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Berikut ini akan dibahas tentang pelayanan kebidanan, dokumentasi kebidanan, keikutsertaan suami pasien dalam kelahiran, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan terintergasi dengan pelayanan kesehatan. Selama ini, pelayanan kebidanan bergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan tempat bidan berkerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang terpenting dalam pelayanan kebidanan. Parameterkemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan kebidanan meliputi : 

Perbaikan status gizi ibu dan bayi



Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan.



Penurunan angka kematian ibu melahirkan.



Penurunan angka kematian neonatal.



Cakupan penanganan resiko tinggi.



Peningkatan cakupan pemeriksaan antenatal. Suatu pelayanan dikatakan bermutujika penerpan semua persyaratan

pelayanan kebidanan dapat memuaskan pasien. Ukuran pelayanan kebidanan yang bermutu adalah ketersediaan pelayanan kebidanan (available), kewajaran pelayanan kebidanan (appropriate), kesinambungan pelayanan kebidanan (continue), penerima jasa pelayanan kebianan (acceotable),

ketercapaian

pelayanan

kebidanan

(accessible),

keterjangkauan pelayanan kebidanan (affordable), efisiensi pelayanan kebidanan.

2.2.

Pelaporan dan Registrasi Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 2 berbunyi: (1)

Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

5

mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus. (2)

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir. 

Ketentuan untuk pelaporan peserta didik yang baru lulus ke Dinas Kesehatan provinsi.



Kewajiban untuk registrasi bagi bidan yang baru lulus.



Penerbitan SIB oleh kepala Dinas Kesehatan Propinsi.



Kewajiban untuk kepemilikan SIB termasuk untuk Bidan luar negeri.



Pembaharuan SIB.

Pada Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 berbunyi: (1)

Bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah bidan.

(2)

Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

(3)

a.

fotokopi Ijazah Bidan;

b.

fotokopi Transkrip Nilai Akademik;

c.

surat keterangan sehat dari dokter;

d.

pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir. Pada Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 4

berbunyi:

6

(1)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan

registrasi

berdasarkan

permohonan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan SIB. (2)

SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.

(3)

Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir. Pada Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 5

berbunyi: (1)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIB yang telah diterbitkan.

(2)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretariat Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi mengenai SIB yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan diterbitkan dalam buku registrasi nasional. Pada Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 6

berbunyi: (1)

Bidan lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIB.

(2)

Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah.

(3)

Bidan yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.

(4)

Untuk melakukan adaptasi bidan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

7

(5)

Permohonan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

dengan

melampirkan: a.

Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

b. (6)

Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang bersangkutan.

Kepala

Dinas

Kesehatan

Propinsi

berdasarkan

permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi. (7)

Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(8)

Bentuk

permohonan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

sebagaimana tercantum dalam Formulir IV terlampir. Pada Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 7 berbunyi: (1)

SIB berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menerbitkan SIPB.

(2)

Perbaharuan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan antara lain: a.

SIB yang telah habis masa berlakunya;

b.

Surat Keterangan sehat dari dokter;

c.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sedangkan menurut Permenkes nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Pasal 2 berbunyi: (1)

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)

Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.

8

Pada Permenkes nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Pasal 3 berbunyi: (1)

Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.

(2)

Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

(3)

SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat. Pengertian

registrasi

pada

Kepmenkes

nomor

900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 ayat (2) adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Sedangkan

pengertian

Menurut

Permenkes

nomor

1464/MENKES/PER/X/2010 Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.

2.3.

Masa Bakti Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 8 adalah masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9

2.4.

Pengertian Praktik Bidan Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 1 ayat (2) praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Dan menurut Permenkes nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Pasal 1 ayat (7) praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. Praktek Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan secara mandiri baik pada perempuan yang menyangkut proses reproduksi, kesejahteraan ibu dan janin/bayinya, masa antara dalam lingkup praktek kebidanan juga termasuk pendidikan kesehatan dalam hal proses. reproduksi untuk keluarga dan komunitasnya. Praktek kebidanan berdasarkan prinsip kemitraan dengan perempuan bersifat holistik dan menyatukannya dengan pemahaman akan pengaruh sosial, emosional, budaya, spiritual, psikologi dan fisik dari pengalaman reproduksinya. Praktek kebidanan bertujuan menurunkan/menekan mortalitas dan morbilitas ibu dan bayi yang berdasarkan ilmu-ilmu kebidanan, kesehatan, medis dan sosial untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan ibu dan janin / bayinya.

2.5.

Wewenang Bidan Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 14 berbunyi: Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

10

a.

pelayanan kebidanan

b.

pelayanan keluarga berencana

c.

pelayanan kesehatan masyarakat

Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 15 berbunyi: (1)

Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak.

(2)

Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui, dan masa antara (periode interval).

(3)

Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang

Registrasi dan Praktik Bidan pasal 16 berbunyi: (1)

Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi: a.

penyuluhan dan konseling

b.

pemeriksaan fisik

c.

pelayanan antenatal pada kehamilan normal

d.

pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan

e.

pertolongan persalinan normal

f.

pertolongan

persalinan

abnormal,

yang

mencakup

letak

sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan preterm g.

pelayanan ibu nifas normal

h.

pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup ratensio plasenta, renjatan, dan infeksi ringan

11

i.

pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

(2)

Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi: a.

pemeriksaan bayi baru lahir

b.

perawatan tali pusat

c.

perawatan bayi

d.

resusitasi pada bayi baru lahir

e.

pemantauan tumbuh kembang anak

f.

pemberian imunisasi

g.

pemberian penyuluhan.

Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 17 berbunyi: Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya. Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 18 berbunyi: Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 16 berwenang untuk : a.

memberikan imunisasi

b.

memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan, dan nifas

c.

mengeluarkan plasenta secara manual

d.

bimbingan senam hamil

e.

pengeluaran sisa jaringan konsepsi

f.

episiotomy

g.

penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II

h.

amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm 12

i.

pemberian infuse

j.

pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika, dan sedative

k.

kompresi bimanual

l.

versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya

m. vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul n.

pengendalian anemi

o.

meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu

p.

resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia

q.

penanganan hipotermi

r.

pemberian minum dengan sonde/pipet

s.

pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan Formulir VI terlampir

t.

pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 19 berbunyi: Bidan

dalam

memberikan

pelayanan

keluarga

berencana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berwenang untuk: a.

memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom

b.

memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi

c.

melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim

d.

melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit

e.

memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 15 berbunyi:

13

Bidan

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan,

masyarakat

sebagaimana dimaskud dalam pasal 14 huruf c berwenang untuk : a.

pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak

b.

memantau tumbuh kembang anak

c.

melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas

d.

melaksanakan deteksi dini, melaksanakan petolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pasal 15 berbunyi: (1)

Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

2.6.

Pencatatan dan Pelaporan Sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Bab VI pasal 20 mengenai pencatatan dan pelaporan. Yang mana bunyi pasal tersebut ialah : (1)

Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

(2)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.

14

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Kepmenkes nomor 900/MENKES/SK/VII/2002

tentang Registrasi dan Praktik Bidan pada Bab VI pasal 27 mengenai pencatatan dan pelaporan yang mana bunyi pasal tersebut ialah : (1)

Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

(2)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke puskesmas dan tembusan ke kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(3)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

2.7.

Pembinaan dan Pengawasan Menurut Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan pada Bab V pasal 20 sampai pasal 24 mengenai Pembimbingan dan Pengawasan. Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 pasal 20 berbunyi: (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi.

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 pasal 21 berbunyi:

(1)

Menteri,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan 15

mengikut sertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan. (2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap

segala kemungkinan yang

dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. (3)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.

(4)

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut. Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 pasal 22 berbunyi: Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti

bekerja di fasilitas pelayanan

kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 pasal 23 berbunyi: (1)

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota dapat memberikan tindakan administrative kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini.

(2)

Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

Teguran lisan



Teguran tertulis

16



Pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun



Pencabutan SIKB / SIPB selamanya.

Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X/2010 pasal 24 berbunyi: (1)

Pemerintah daerah kabupaten / kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin / STR kepada kepala dinas kesehatan provinsi / majelis tenaga kesehatan Indonesia ( MTKI ) terhadap bidan yang melakukan praktek tanpa memiliki SIPB atau kerja tanpa memiliki SIKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) dan ( 2 ).

(2)

Pemerintah daerah

kabupaten / kota dapat mengenakan sanksi

teguranlisan, teguran sementara / tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai SIKB. Menurut Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan pada Bab VIII pasal 31 sampai pasal 41 mengenai pembimbingan dan pengawasan. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 31 berbunyi: (1)

Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

(2)

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari angka kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.

(3)

Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi.

17

(4)

Organisasi

profesi

mempunyai

kewajiban

membimbing

dan

mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 32 berbunyi: Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik

dan

yang berhenti

melakukan

praktik

pada

saran

kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 33 berbunyi: (1)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukanpraktik diwilayahnya.

(2)

Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodic sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 34 berbunyi: Selama menjalankan praktik seorang Bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 35 berbunyi:

(1)

Bidan dalam melakukan praktik dilarang : 

Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik.

 (2)

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.

Bagi bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga

18

kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 36 berbunyi: (1)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan ini.

(2)

Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIPB bidan yang bersangkutan. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 37 berbunyi: Sebelum Keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 38 berbunyi:

(1)

Keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.

(2)

Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIPB.

(3)

Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima, apabila dalam waktu 14(empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

19

(4)

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIPB.

(5)

Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 39 berbunyi: Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 40 berbunyi:

(1)

Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan dan/atau atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut untuk sementara SIPB bidan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan keputusan ini. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 41 berbunyi:

(1)

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim/Panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya.

(2)

Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan profesi kesehatan terkait lainnya.

20

2.8.

Ketentuan Pidana Menurut Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44 mengenai Ketentuan Pidana. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 42 berbunyi: Bidan yang dengan sengaja : (1)

Melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan / adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau;

(2)

Melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

(3)

Melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2); dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 43 berbunyi: Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Kepmenkes RI NO. 900/Menkes/SK/VII/2002 pasal 44 berbunyi:

(1)

Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

21

(2)

Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.9.

Ketentuan Peralihan tentang Surat Tugas dan Izin Praktek Menurut Kepmenkes RI NO. 1464/Menkes/X2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan pada Bab X pasal 45 mengenai Ketentuan Peralihan tentang Surat Penugasan dan Ijin Praktek yang berbunyi: (1)

Bidan yang telah mempunyai SIPB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik

Bidan

dan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2)

Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaharui SIPB apabila Surat Izin Bidan yang bersangkutan telah habis jangka waktunya berdasarkan peraturan ini.

22

BAB III PENUTUP

3.1.

Kesimpulan Keputusan menteri kesehatan mengenai registrasi dan praktek bidan dapat di golongkan atas beberapa bab, diantaranya tentang pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan tentang surat penugasan dan ijin praktek semuanya telah tercantum dalam Permenkes RI

No. 1464/MENKES/X/2010 dan

Kepmenkes RI No. 900/MENKES/SK/VII/2002.

3.2.

Saran Semoga dengan adanya keputusan

Menteri kesehatan Republik

Indonesia mengenai registrasi dan praktek bidan ini menjadi pedoman terhadap para bidan dan calon bidan dalam menjalankan praktik dan tindakan yang akan di lakukan.

23

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Yanuar. 2017. Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: KEMENKES RI. Dra. Hj. Suryani Soepardan, Dipl.M, MM. dan Dadi Anwar Hadi, SH. 2008. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII tentang Registrasi dan Praktik Bidan tahun 2002. Jakarta. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

24

Nomor