Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di era reformasi tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Dalam rangka perwujudan Good Governance ini aparat pemerintah harus memenuhi Prinsip-prinsip good governance yaitu: (1) Partisipasi, yang mendorong setiap warga Negara untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,yang menyangkut kepentingan masyarakat , baik langsung maupu tidak langsung , (2) Penegakan hokum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, (3) Transparasi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjamin kemudahan dalam memproleh informasi yang akurat dan memadai, (4) Kesetaraan, yaitu member peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, (5) Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali, (6) Wawasan kedepan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya, (7) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan

1

masyarakat luas, (8) Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dengan

mengusahaakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas, (9) Efisiensi dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, (10) Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Pelayanan menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi yang berorientasi profit maupun organisasi publik, karena pelayanan merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pelaksanaan pelayanan berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan atau misi organisasi secara optimal. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tidak hanya sekedar memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, tetapi juga pemberian pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Alasan penting mengenai diperlukannya pelayanan yang baik ialah agar terwujud pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pelayanan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan dari setiap organisasi. Organisasi publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan (masyarakat) sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan paratur Negara No.63 tahun 2003 meyebutkan bahwa “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai 2

abdi masyarakat”. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan

di

lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Pelayanan yang optimal (prima) merupakan suatu bentuk jasa yang dijual untuk memberikan nilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan (customer delivered value) menurut Kotler (2009:41) merupakan selisih antara nilai pelanggan total dengan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu, sedangkan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau jasa. Tujuan utama pelayanan prima ialah kepuasan masyarakat. Kinerja Aparatur secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai

3

landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil. Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung

dengan

masyarakat

merupakan

ujung

tombak

keberhasilan

pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana Desa akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu desa harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik buruknya kinerja pemerintah desa, khususnya Desa Bulo. Karena itu, kinerja aparat membutuhkan kemampuan dan

motivasi baik dalam pencapaian hasil

pelaksanaan tugas maupun dalam usaha 4

pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Aparatur mempunyai harapan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhannya saat mereka memasuki organisasi kerja. Dalam Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program diarahkan selalu berdaya guna mencapai tujuannya tetapi pada kenyataannya suatu kegiatan pelaksanan penyempurnaan organisasi dan tata kerja atau kinerja pada biro organisasi dan instansi terkadang ada masalah mengenai kinerja Aparatur, seperti tidak tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuannya yang dipengaruhi karena mutu yang kurang berkualitas, hal itu dapat dilihat dari pelayanan di kantor yang kurang memuaskan dari pelaksana biro administrasi seperti; human error, kelalaian pegawai, skill, potensi/kemampuan yang dimiliki biro administrasi. Aparatur desa sebagai bagian dari pegawai negeri dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena aparat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga akan lebih memahami

keadaan dan kondisi

masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa kelancaran menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara, dan kesempurnaan aparatur negara tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesempurnaan birokrasi tergantung dari kesempurnaan aparatur negara sehingga kualitas birokrasi kita tercermin dari kualitas aparatur Negara.

5

Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Kinerja apartur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut fenomena sekarang ini yang terjadi di Desa Bulo sangat mengkawatirkan, ini dilihat dari kinerja aparat pemerintah desa yang sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Permasalahan ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan serta keahlian dari aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat pemerintah desa tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi juga disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (aparat desa) tersebut. Dari latar belakang tersebut pentinya pelayanan yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat di Desa Bulo. Namun pada kenyataanya 6

pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa masih jauh dari kata memuaskan, khususnya pelayanan dalam pembuatan surat menyurat serta persoalan-persoalan dimasyarakat masih banyak ditemui keluhan-keluhan dimasyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Hari Senin, Tanggal 25 Desember 2017 ditemukan beberapa masyarakat yang mengeluh terkait pengurusan di Kantor Desa Bulo. Dari 17 orang yang melakukan pengurusan di Kantor Desa Bulo mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2017 ada 11 orang yang mengeluh. Keluhan tersebut diperoleh dari warga desa yang hendak mengurus surat-surat keterangan di kantor desa, tetapi tidak bisa dilayani karena seringkali tidak ada perangkat desa yang hadir, sehingga warga harus datang kerumah Kepala Desa, namun adakalanya pula Kepala Desa tidak berada di rumah, seandainyapun Kepala Desa ada dirumah, harus menunggu Sekretaris Desa untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan warga desa tersebut. Penulis menilai dalam hal produktivitas layanan yaitu efesiensi dan efektivitas layanan publik ini belum dapat dicapai, demikian pula dengan hasil capaian kerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik khususnya masyarakat desa Bulo yang menjadi kewenangan desa belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Aparatur pemerintah desa juga seringkali masih bingung dengan cara pengoprasian komputer sehingga waktu penyelesaiannya dalam memberikan layanan tidak menentu, juga ketidak jelasannya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan.

7

Berdasarkan permasalahan dan contoh-contoh keluhan yang disampaikan di atas dalam pengurusan surat-surat keterangan, membuat penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Aparatur dalam Pemberian Pelayan Prima Kepada Masyarakat Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat di Kantor Desa Bulo ? 2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan prima di Kantor Desa Bulo ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat di Kantor Desa Bulo. 2. Untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan prima di Kantor Desa Bulo D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis, untuk menguji teori Soedjana dalam Dwiyanto mengenai kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan prima di Kantor Desa Bulo. 2. Manfaat praktis, agar hasil penelitian dapat memberikan konstribusi kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah di Desa Bulo

8

3. Manfaat Akademis, penulis berharap hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut

9