Bab I

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen warga bangsa dimaksud. Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa pada zamannya. Dewasa ini, kinerja pembangunan suatu bangsa dapat diukur dari signifikansi perubahan indeks kualitas manusia sebagai subyek pembangunan. Indikator global untuk mengukur tingkat kualitas manusia dari suatu bangsa meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan perkapita dari manusia. Namun untuk negara berkembang yang karakteristiksosial budayanya masih didominasi oleh kultur, adat istiadat, etika dan sopan santun, maka kualitas suatu bangsa juga perlu diukur dari tingkat ketaatam terhadap etika dan moral yang berlaku di setiap bangsa dan negara. Dengan deikian, sosok manusia suatu bangsa berkualitas tinggi makala tidak hanya tingkat pendidikan yang tinggi,kondisi kesehatan yang mantap dan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi,tetapi juga oleh tingginya ketaatan terhadap prinsip etika dan moral dalam segenap sektor kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Upaya kearah perbaikan indeks kualitas manusia Indonesia senantiasa menjadi prioritas pemerintah baik dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintahan desa. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah meletakkan komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai dari penataan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta prosesional masyarakat dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan sampai pemanfaatan, pelestarian dan manajemen feedback. Manakala Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu dilaksanakan secara konsisten, maka apa yang dibangun senantiasa didasarkan pada kebutuhan nyata manusia Indonesia yang multiposisi baik sebagai makhluk hidup, individu, orang dan penduduk maupun sebagai 1

masyarakat, rakyat, warga bangsa dan warga dunia ataupun komunitas global. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bangsa Indonesia dengan tegas menghendaki agar ditengah euphoria reformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik, pemerintah daerah serta seluruh masyarakat dan elemen stakeholder pemerintahan daerah harus mengarahkan berbagai kebijakan dalam kerangka implementasi kebijakan otonomi daerah pada percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, keberdayaan masyarakat dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan. Pencapaian kualitas manusia yang tinggi sangat ditentukan oleh ketepatan kebijakan yang ditetapkan pemerintah bersama masyarakatnya. Manakala prioritas pembangunan tidak diberikan secara merata kepada keempat indikator dengan komitmen politik yang tinggi dalam tahap formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang didukung oleh konsistensi yang tinggi sejak dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, engendalian, evaluasi sampai pada tahap pemanfaatan dan pelestarian yang berkelanjutan,maka kualitas manusia Indonesia semakin jauh terpuruk dari kondisi sekarang yang sudah sangat rendah di Asia Tenggara sekalipun. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah meluncurkan berbagai program tentang pemberdayaan masyarakat. Yaitu suatu program yang merumuskan suatu mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui peruses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama msyarakat miskin dapat

2

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebgai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Satu-satunya program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang sekarang dianggap paling baik adalah Progaram Nasional Pembardayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini diluncurkan oleh presiden pada tanggal 30 april 2007. I.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas dapat kami ambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Apa peran masyarakat dalam pembangunan? 2. Bagaimana teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat? 3. Bagaimana model-model pemberdayaan masyarakat yang pernah diterapkan oleh pemerintah?

3