Bab I Dpr Mpr.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh emerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik ataau demi kepentingan publik (Rusli, 2013) Selain itu, kebijakan publik juga didefinisikan sebagai suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut (Ayuningtyas, 2014). Berdasarkan pengertian dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik demi terwujudnya kepentingan publik atau masyaarakat yang terkenaa dampak kebijakan.

Masalah yang menyangkut urusan orang banyak disebut masalah publik. Anderson mendefinisikan masalah publik sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau rasa tidak puas masyarakat yang perlu diatasi (Anderson dalam Lester dan Stewart, 2000). Ada pula pengertian lain, yaitu masalah publik merupakan kondisi yang menghasilkan ketidakpuasan atau kepentingan rakyat yang perlu dicari penanggulangannya (Smith dalam Islamy, 2004). Bila ada suatu masalah publik yang terjadi yang mengakibatkan ketidakpuasan pada masyarakat, maka pemerintah diharapkan dapat menyikapinya dan menetapkan masalah tersebut apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak.

Pemerintah melakukan proses penyeleksian isu atau masalah yang akan ditindaklanjuti sebagai agenda seting dalam formulasi kebijakan. Tidak semua masalah publik pada akhirnya dapat menjadi isu kebijakan. Tahap ini sangat penting dalam proses kebijakan publik dan dikenal sebagai tahap penentuan agenda (agenda seting). Pengertian agenda seting menurut beberapa ahli, anatara lain daftar massalah yang membutuhkan perhataian serius dari anggota-anggota pemerintah dalam waktu yang ditentukan (Kingdon, 1995). Sementara itu, Barbara Nelson (dalam Lester dan Stewart, 2000), mendefinisikan agenda seting

adalah

aktivitas

pemerintah

dalam

mempelajari

masalah-masalah

baru,

memutuskan untuk memberikan perhatian dan memobilisasi organisasi untuk meresponnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai diberlakukan sejak januari 2014 sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan bantuan jaminan sosial dalam bidang kesehatan. Dari struktur perusahaan, BPJS merupakan bagian dari ASKES, dimana fungsinya adalah melayani bantuan sosial kesehatan layaknya asuransi kesehatan dari pemerintan. Berdasarkan Peta Jalan JKN dan Perpres Nomor 12 tahun 2013, BPJS Kesehatan mengklasifikasi penggunanyavke dalam dua kategori besar, yaitu BPJS Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) merupakan golonngan masyarakat mampu yang bisa membayar premi secara mandiri, dan BPJS Penerima Bantuan Iuran, merupakan golongan masyarakat tidak mampu yang preminya dibayarkan oleh negara.

Seiring berjalannya waktu, BPJS mengalami defisit keuangan, disebutkan bahwa defisit keuanngan BPJS dimulai pada tahun pertama, yaitu Rp 3,3 triliun dan defisitnya makin membengkak menyentuh Rp 5,7 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya menjadi Rp 9,7 triliun pada tahun 2016 dan Rp 9,75 triliun pada tahun 2017. Untuk tahun ini, defisit diproyeksikan mencapai 16,5 triliun, setelah dikoreksi hanya Rp 10,98 triliun berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fenomena tentang keuangan BPJS yang makin defisit, menjadi sorotan pemerintah, dan Komisi DPR RI Komisi IX mendesak BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut Peraturan Direktur jaminan Pelayanan kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan segera membuat Peraturan Direksi BPJS Kesehatan tentang pencabutan setelah menerima putusan dari MA dan secara resmi

mengirimkan ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kebijakan publik penting diketahui oleh mahasiswa Program Magister Keperawatan untuk mengetahui sebuah kebijakan itu dibuat, agar kajian teoritis dan ilmiah yang dilakukan dalam kelas menjadi lebih bermakna. Atas dasar inilah, dengan bimbingan Ibu Agustin Indracahyani, Ns. Skep, MS, mahasiswa S-2 Ilmu Keperawatan peminatan manajemen

mengadakan dua kali kunjungan dan

melakukan wawancara dengan Bapak Dede Yusuf Macan Effen, S. T, M.I, Pol, sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019 menyelesaikan rapat pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 dan kunjungan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018.

Dari hasil kunjungan ini, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari pelaku pembuat kebijakan publik di bidang kesehatan. Dalam pertemuan kunjungan spesifik terkait pengawasan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait adanya tiga perdirjampelkes BPJS Kesehatan yang telah dicabut MA di Gedung Nusantara I, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, dihadiri oleh beberapa stakeholder pada kunjungan pertama, dan pada kunjungan mahasiswa ke dua, Menteri Kesehatan Ibu Nilla F. Moeloek dan Direktur BPJS, Bpk Fachmi Idris menghadiri rapat.

1.2 Tujuan Kunjungan A. Tujuan Umum 1. Mengetahui bagaimana suatu kebijakan publik dibuat. 2. Mengetahui berbagai landasan, kepentingan dan alasan yang melandasi suatu kebijakan. B. Tujuan Khusus 1. Sebagai agenda perkuliahan mata kuliah Kepemimpinan dan Kebijakan Pelayanan Keperawatan 2. Sebagai sarana berkomunikasi dan mengaplikasikan hasil diskusi saat perkuliahan Kepemimpinan dan Kebijakan Pelayanan Keperawatan

3. Sebagai sarana memperkenalkan mahasiswa FIK UI Program Manajemen mengikuti proses dalam pembuatan kebijakan publik.

1.3 Manfaat Kunjungan Kunjungan ke DPR RI ini memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa dan bagi Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan FIK UI. Manfaatnya adalah sebagai berikut: A. Bagi Mahasiswa 1. Mendapatkan pengayaan informasi kepada

mahasiswa dalam proses

pembuatan kebijakan publik. 2. Mendapatkan berbagai macam informasi secara aktual dan fenomena yang terkait dengan informasi pembuatan kebijakan publik. 3. Mendapatkan pengalaman langsung saat pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. B. Bagi Program Magister Manajemen Keperawatan 1. Mendapatkan pengayaan informasi tentang kebijakan-kebijakan negara di Bidang Kesehatan dalam hal ini pembahasan tentang Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Pemutakhiran kajian dan teori kebijakan publik.

1.4 Pelaksanaan Kunjungan Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 25 Oktober 2018 dan hari Selasa, 29 Oktober 2018, kedua kunjungan tersebut dimulai pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Komisi IX, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jalan Senayan, Jakarta Pusat. Peserta kunjungan terdiri atas 11 mahasiswa Program Magister Manajemen Keperawatan, dibimbing oleh Ibu Agustin Indracahyani, Ns. Skep, MS. Peserta tiba di gedung DPR RI pada pukul 13.00 WIB, dilanjutkan dengan pengurusan administrasi dan kelengkapan. Peserta menuju ke balkon yang berada di sekitar ruang rapat Komisi IX. Rapat dipimpin oleh Bapak Dede Yusuf sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2014-2019. pada pukul 14.15 WIB. Mahasiswa mengikuti proses persidangan hingga pukul 18.00 WIB. Setelah rapat selesai, mahasiswa diberi kesempatan bertemu dengan Bapak Dede Yusuf dan ada sesi tanya jawab yang dilakukan di lantai 1 Ruang Rapat Komisi IX.

Kegiatan berikutnya adalah foto bersama dan mahasiswa meninggalkan Gedung MPR/DPR RI .