Bab 2 Kajian Pustaka Tanggap Bencana.docx

9

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA A.

Pengertian Analisis Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Lintas atau Traffic Impact Analysis (TIA) menurut Stover dan Koepke (1998) dalam bukunya

yang

berjudul

“Transportation

and

Development”, adalah studi yang mempelajari secara khusus tentang dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu bangunan yang mempengaruhi sistem transportasi. Dampak lalu lintas yang ditimbulkan tergantung dari ukuran

dan

jenis

bangunannya,

dalam

menganalisis

membutuhkan beberapa informasi berikut : a. Keadaan saat ini ; b. Bangkitan perjalanan dan volume ; c. Penyebaran dan pembebanan perjalanan ; d. Volume saat ini dan yang akan datang ; e. Analisis kapasitas ruas jalan. Dampak lalu lintas pembangunan suatu kawasan baru secara umum berorientasi kepada tinjauan terhadap aspek pengembangan tata guna lahan, dikaitkan dengan upaya

untuk

dibangkitkan

memprediksi dan

akan

besarnya ditarik

lalu

lahan

lintas

yang

yang

akan

direncanakan, serta upaya untuk memperkirakan besarnya tingkat dampak yang ditimbulkan terhadap jaringan jalan sekitarnya. Besarnya lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik

oleh

adanya

pembangunan

tersebut

sangat

tergantung kepada luas lahan, fungsi, klasifikasi, lokasi dan tata guna lahan dengan intensitas yang berbeda juga

10

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

akan mengakibatkan bangkitan, pembebanan, dan dampak yang berbeda pula. Tipe tata guna lahan yang berbeda mempunyai karakteristik yang berbeda pula dan jumlah aktivitas dan intensitas dari lahan tersebut semakin tinggi tingkat penggunaannya akan semakin besar pula lalu lintas yang dihasilkan. Pembangunan

Kawasan

perkantoran

pada

paket

pekerjaan ini merupakan suatu bangkitan dan tarikan lalu lintas yaitu membuat orang melakukan perjalanan menuju tempat kegiatan tersebut serta meninggalkan tempat kegiatan tersebut. Perjalanan yang dilakukan tidak hanya dengan menggunakan kendaraan pribadi saja tetapi juga yang menggunakan angkutan umum. Hal ini tentu saja membutuhkan penyiapan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Pembangunan

suatu

pusat

kegiatan

baru

akan

mempengaruhi unjuk kerja jaringan jalan yang ada. Untuk meminimumkan diperlukan

akibat

analisis

yang

dampak

ditimbulkan dengan

tersebut

memperhatikan

rekayasa lalu lintas. Untuk analisis tersebut diperlukan data sebagai berikut : 1. Unjuk kerja bangunan; a. Unjuk kerja jaringan jalan yang terkena dampak; b. Inventarisi ruas jalan (panjang dan lebar); c. Volume, kapasitas dan kecepatan; d. Parkir dan fasilitasnya. 2. Unjuk kerja persimpangan yang terkena dampak; a. Waktu siklus; b. Volume dan kapasitas; c. Tundaan dan antrian.

11

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

B.

Lingkup Pembangunan Kawasan Yang Membutuhkan Analisis Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sangat dipengaruhi oleh lokasi pengembangan, oleh karena itu muatan dari dokumen Andalalin sangat bervariasi dan pada umumnya dapat dibedakan menjadi analisis yang sifatnya kompleks atau sederhana. Untuk analisis yang bersifat sederhana digunakan pada daerah-daerah atau lokasi

yang

mempunyai

aktifitas

terbatas

dan

membangkitkan perjalanan yang terbatas pula. Sedangkan untuk analisis yang bersifat kompleks digunakan pada daerah yang membangkitkan lalu lintas yang tinggi dan keadaaan lalu lintasnya yang sangat kompleks. Lokasi - lokasi yang membangkitkan perjalanan yang sedikit seperti pemukiman dengan densitas yang rendah dan dapat diabaikan. Akan tetapi daerah-daerah atau lokasi dengan kriteria yang mempunyai pola bangkitan perjalan yang cukup tinggi yang perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas adalah : daerah pemukiman dengan densitas

yang

tinggi,

perkantoran,

pertokoan

dan

perdagangan, hotel, rumah sakit, sekolah, industri dan stadion olah raga (Juknis Ditjen Perhubungan Darat, 1995). Di Inggris standar prosedur analisis dampak lalu lintas

baru

dikembangkan

pada

tahun

1993

dengan

dikeluarkannya buku TIA (Traffic Impac Assesment). Salah satu bagian dari standar prosedur tersebut adalah merekomendasikan ambang batas suatu pembangunan kawasan yang mempunyai dampak terhadap lalu lintas sekaligus harus dilakukan studi analisis dampak lalu lintas (John Black, 1993). Rekomendasi pertama adalah bahwa

12

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

studi analisis dampak lalu lintas patut dilaksanakan apabila : a. Lalu

lintas

yang

dibangkitkan/ditarik

dari

suatu

pembangunan kawasan melebihi 10 % dari volume lalu lintas yang ada di jalan yang berdampingan; b. Kemacetan lalu lintas telah terjadi atau akan terjadi dan

lalu

lintas

yang

dibangkitkan

pembangunan

kawasan melebihi 5 % dari arus lalu lintas yang ada di jalan yang berdampingan. Beberapa

lokasi

pembangunan

daerah

dengan

kriteria tertentu walau tidak menyebabkan dampak seperti diuraikan pada rekomendasi pertama studi analisis dampak lalu lintas dan dianggap jenis pembangunan kawasan besar, dapat dilaksanakan andalalin (PM 75 Tahun 2015).

Lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Ukuran Minimal Peruntukan Lahan Yang Wajib Melakukan Andalalin Jenis Rencana Pembangunan Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan/Pusat Perbelanjaan/Ritail Kegiatan Perkantoran Kegiatan Industri/Industri dan Pergudangan Sekolah/Universitas Lembaga Kursus Rumah Sakit Klinik Bersama Bank Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Hotel Gedung Pertemuan Restauran

Ukuran Minimal

500 m2 Luas Lantai Bangunan 1.000 m2 Luas Lantai Bangunan 2.500 m2 Luas Lantai Bangunan 500 Siswa Bangunan dengan 50 Siswa/Waktu 50 Tempat Tidur 10 Ruang Praktik Dokter 500 m2 Luas Lantai Bangunan 1 Dispenser 50 Kamar 500 m2 Luas Lantai Bangunan 100 Tempat Duduk

13

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Fasilitas Olah Raga (Indoor atau Outdoor) Bengkel Kendaraan Bermotor Pencucian Mobil Permukiman Perumahan Sederhana Perumahan Menengah-Atas Rumah Susun Sederhana Apartemen Asrama

Kapasitas Penonton 100 Orang dan/atau Luas 10.000 m2 2.000 m2 Luas Lantai Bangunan 2.000 m2 Luas Lantai Bangunan 150 Unit 50 Unit 150 Unit 50 Unit 50 Kamar Luas Lantai Keseluruhan 2.000 m2

Ruko Infrastruktur Akses ke dan dari Jalan Tol Wajib Pelabuhan Wajib Bandar Udara Wajib Terminal Wajib Stasiun Kereta Api Wajib Pool Kendaraan Wajib Fasilitas Parkir untuk Umum Wajib Jalan Layang (flyover) Wajib Lintas Bawah (underpass) Wajib Terowongan (Tunnel) Wajib Bangunan/Permukiman/Infrastruktur Lainnya Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan ratarata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 C.

Aspek Legalitas Beberapa peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dapat dijadikan pendekatan hukum terhadap analisis dampak lalu lintas yaitu : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

14

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

b. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen

Rekayasa,

Analisis

Dampak,

serta

Manajemen Kebutuhan Lalu lintas. c. Peraturan Menteri Perhubungan No 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Analisa Dampak Lalu Lintas. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan. D.

Pedoman Legalitas Secara teknis, penyelenggaraan kegiatan analisis dampak lalu lintas ini harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Hal-hal yang diatur dalam pedoman teknis dimaksud adalah antara lain : 1. Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diwajibkan untuk membuat Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ; 2. Kriteria ukuran minimal Analisis Dampak Lalu Lintas ; 3. Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ; 4. Sertifikasi tenaga ahli ; 5. Penilaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas ; Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diwajibkan untuk membuat Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi : 1. Kegiatan perdagangan ; 2. Kegiatan perkantoran ; 3. Kegiatan industri ; 4. Fasilitas pendidikan, seperti sekolah atau universitas serta lembaga kursus ;

15

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

5. Fasilitas pelayanan umum, seperti rumah sakit, klinik bersama dan bank ; 6. Stasiun pengisian bahan bakar umum 7. Hotel ; 8. Gedung pertemuan ; 9. Restoran ; 10. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) ; 11. Bengkel kendaraan bermotor ; 12. Pencucian mobil ; dan/atau 13. Bangunan lainnya. Adapun untuk klasifikasi permukiman, yang diwajibkan untuk menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas meliputi perumahan dan pemukiman, rumah susun dan apartemen, asrama, ruko, dan/atau permukiman lainnya. Untuk

jenis

infrastruktur

yang

diwajibkan

menyusun

dokumen analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut : 1. Akses ke dan dari jalan tol ; 2. Pelabuhan ; 3. Bandar udara ; 4. Terminal ; 5. Stasiun kereta api ; 6. Pool kendaraan ; 7. Fasilitas parkir untuk umum ; 8. Jalan layang (fly over) ; 9. Lintas bawah (under pass) ; 10. Terowongan (tunnel), dan/atau 11. Inrastruktur lainnya. Dokumen analisis dampak lalu lintas yang disusun, paling sedikit harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

16

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

1. Perencanaan

dan metodologi analisis dampak lalu

lintas, yang meliputi : a. Penjelasan

rencana

pembangunan

baru

atau

pengembangan ; b. Cakupan

wilayah

kajian

berdasarkan

rencana

pembangunan atau pengembangan ; c. Perkiraan

transportasi

yang

digunakan

seperti

bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan pemilihan

moda,

pembebanan,

akses

dan/atau

kebutuhan parkir ; d. Penetapan tahun dasar yang digunakan sebagai dasar analisis ; e. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun ; f.

Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas ;

g. Karakteristik

dan

intensitas

tata

guna

lahan

eksisting maupun kondisi yang akan datang ; h. Penggunaan dan pemilihan model transportasi, dan ; i.

Metodologi

penyusunan

dokumen

hasil

analisis

dampak lalu lintas ; 2. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi : a. Kondisi prasarana geometrik

jalan,

jalan paling sedikit perkerasan

jalan,

memuat dimensi

potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan ; b. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan,

17

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

okupansi jalan, data penumpang angkutan umum dan pejalan kaki, dan pesepeda ; dan c. Kondisi

angkutan

jalan

paling

sdikit

memuat

jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu. 3. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat

pembangunan

berdasarkan

kaidah

teknis

transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional ; 4. Analisis distribusi perjalanan ; 5. Analisis pemilihan moda ; 6. Analisis pembebanan perjalanan ; 7. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi : a. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan ; b. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan ; c. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan ; d. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ; 8. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi : a. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan ; b. Penyediaan angkutan umum ; c. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan ; d. Manajemen kebutuhan lalu lintas ; e. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir ;

18

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

f.

Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang ;

g. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang ; h. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan ; i.

Penyediaan

fasilitas

pejalan

kaki

dan

berkemampuan khusus ; j.

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan ;

k. Penyediaan sistem informasi lalu lintas ; l.

Penyediaan

fasilitas

tempat

menaikkan

dan

menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan, dan/atau m. Penyediaan fasilitas penyeberangan. 9. Rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupaa kegiatan penanganan dampak lalu lintas ; 10. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat : a. Pemantauan oleh pemerintah, meliputi : 1) Pemantauan

terhadap

implementasi

dari

rekomendasi penanganan dampak ; dan 2) Pemantauan sekitar

terhadap

wilayah

pengembangan keluar

kinerja

jalan

pembangunan

termasuk

kendaraan

ruas

di

akses

lokasi

atau

masuk

pusat

di dan

kegiatan,

permukiman dan infrastruktur ; b. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi : 1) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur ; 2) Pemantauan terhadap fasilitas parkir ; dan

19

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

3) Pemantauan

terhadap

rambu,

marka,

dan

fasilitas lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. 11. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi : a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah ; b. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan ; c. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan

di

sekitar

lokasi

rencana

pembangunan baru atau pengembangan d. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan ; dan e. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan. E.

Pedoman Kapasitas Jalan Pedoman dalam melakukan perhitungan kapasitas jalan pada kegiatan penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas ini, Konsultan akan mengunakan formulasi dan pendekatan

dalam

Manual

Kapasitas

Jalan

Indonesia

(MKJI, 1997,) atau dikenal dengan istilah Kapasitas Jalan Indonesia

(KAJI).

menghitung

Adapun

kapasitas

ruas

Persamaan jalan

umum

menurut

untuk manual

Kapasitas Jalan Indonesia (1997) untuk daerah perkotaan adalah sebagai berikut : C

= Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam)

20

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Dimana : C

= Kapasitas jalan sesungguhnya

Co

= Kapasitas dasar

FCw

= Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas

FCsp

= Faktor penyesuaian pemisahan arah (tidak berlaku untuk jalan satu arah)

FCsf

= Faktor penyesuaian hambatan samping

FCcs

= Faktor penyesuaian ukuran kota

1. Kapasitas Dasar Kapasitas dasar jalan tergantung kepada tipe jalan, jumlah lajur dan apakah jalan dipisah dengan pemisah fisik atau tidak. Untuk lebih dapat menjelaskan tentang kapasitas dasar, menurut Kapasitas Jalan Indonesia (KAJI),

tahun

1997

tersebut,

selengkapnya

dapat

dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.2 :Kapasitas Dasar Tipe Jalan

Kapasitas Dasar (Smp/Jam)

Jalan 4 lajur berpembatas median atau jalan satu arah

1.650

Per lajur

Jalan 4 Lajur Pembatas Median

Tanpa

1.500

Per Lajur

Jalan 2 Lajur Pembatas Median

Tanpa

2.900

Total Arah

Keterangan

Dua

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 Kapasitas dasar untuk jalan yang lebih dari 4 lajur dapat diperkirakan dengan menggunakan kapasitas per lajur meskipun mempunyai lebar jalan yang tidak baku.

21

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

2. Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas Faktor penyesuaian ditentukan berdasarkan lebar jalan efektif ruas jalan. Faktor penyesuaian kapasitas untuk jalan

yang

mempunyai

lebih

dari

4

lajur

dapat

diperkirakan dengan menggunakan faktor penyesuaian untuk kelompok jalan 4 lajur, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 : Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas Tipe Jalan

Lebar Jalan Efektif (m)

Jalan 4 lajur berpembatas median atau jalan satu arah

Per lajur 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,92 0,96 1,00 1,04 1,08

Jalan 4 Lajur Pembatas Median

Tanpa

Per lajur 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

0,91 0,95 1,00 1,05 1,09

Jalan 2 Lajur Pembatas Median

Tanpa

Per lajur 5 6 7 8 9 10 11

0,56 0,87 1,00 1,14 1,25 1,29 1,34

FCw

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 3. Faktor Penyesuaian Pemisahan Arah Penentuan faktor penyesuaian untuk pemisahan arah didasarkan pada kondisi arus lalu lintas dari kedua arah.

Adapun

faktor

penyesuaiannya,

dalam

perhitungan kapasitas jalan sesungguhnya tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

22

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Tabel 2.4 :Faktor Penyesuaian Pemisahan Arah Pembagian arah (%-%)

50-50

55-45

60-40

65-35

70-30

2 lajur 2 arah tanpa pembatas median (2/2 UD)

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

4 lajur 2 arah tanpa pembatas median (4/2 UD)

1,00

0,985

0,97

0,955

0,94

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 4. Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Bahwa kapasitas jalan sangat dipengaruhi oleh adanya hambatan

samping.

Faktor

penyesuaian

hambatan

samping didasarkan pada tingkat gangguan samping yang dapat ditinjau berdasarkan klasifikasinya juga didasarkan pada kondisi geometrik jalan (memiliki bahu jalan

dan

kerbs).

Adapun

klasifikasi

mengenai

hambatan samping tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

23

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Tabel 2.5 : Klasifikasi Hambatan Samping Kelas Hambatan Samping Sangat Rendah

Jumlah Hambatan Per 200 meter per jam (dua arah)

Kondis Tipikal

< 100

Permukiman

Rendah

100 – 299

Permukiman, beberapa transportasi umum

Sedang

300 – 499

Daerah Industri dengan beberapa toko di pinggir jalan

Tinggi

500 – 899

Derah Komresial, aktivitas pinggir jalan tinggi

> 900

Daerah komersial dengan aktivitas perbelanjaan pinggir jalan

Sangat Tinggi

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 Adapun faktor penyesuaian hambatan samping dapat dibagi pada jalan yang mempunyai bahu jalan dan untuk jalan yang mempunyai kereb. Untuk dapat menjelaskan tentang penyesuaian hambatan sampaing terhadap jalan yang mempunyai bahu jalan dan jalan yang mempunyai kereb tersebut, selengkapnya dapat dilihat dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini.

24

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Tabel 2.6. : Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Untuk Jalan Yang Memiliki Bahu Jalan

Tipe Jalan

Klasifikasi Hambatan Samping

Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping Dan Lebar Bahu Jalan Lebar Bahu Jalan Efektif ≤ 0,5

1,0

1,5

≥ 2,0

4 Lajur 2 Arah Berpembatas Median (4/2 D)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,96 0,94 0,92 0,88 0,84

0,98 0,97 0,95 0,92 0,88

1,01 1,00 0,98 0,95 0,92

1,03 1,02 1,00 0,98 0,96

4 lajur 2 arah tanpa pembatas median (4/2 UD)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,96 0,94 0,92 0,87 0,80

0,99 0,97 0,95 0,91 0,86

1,01 1,00 0,98 0,94 0,90

1,03 1,02 1,00 0,98 0,95

2 lajur 2 arah tanpa pembatas median (2/2 UD) atau jalan satu arah

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,94 0,92 0,89 0,82 0,73

0,96 0,94 0,92 0,86 0,79

0,99 0,97 0,95 0,90 0,85

1,01 1,00 1,98 0,95 0,91

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

25

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Tabel 2.7 : Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Untuk Jalan Yang Memiliki Kereb

Tipe Jalan

Klasifikasi Hambatan Samping

Faktor Penyesuaian Akibat Hambatan Samping Dan Jarak Gangguan Pada Kereb Jarak : Kereb - Gangguan ≤ 0,5

1,0

1,5

≥ 2,0

4 Lajur 2 Arah Berpembatas Median (4/2 D)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,95 0,94 0,91 0,86 0,81

0,97 0,96 0,93 0,89 0,85

0,99 0,98 0,95 0,92 0,88

1,01 1,00 0,98 0,95 0,92

4 lajur 2 arah tanpa pembatas median (4/2 UD)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,95 0,93 0,90 0,84 0,77

0,97 0,95 0,92 0,87 0,81

0,99 0,97 0,95 0,90 0,85

1,01 1,00 0,97 0,93 0,9

2 lajur 2 arah tanpa pembatas median (2/2 UD) atau jalan satu arah

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

0,93 0,90 0,86 0,78 0,68

0,95 0,92 0,88 0,81 0,72

0,97 0,95 0,91 0,84 0,77

0,99 0,97 0,94 0,88 0,82

Sumber : Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 Faktor penyesuaian kapasitas jalan untuk 6 lajur dapat diperkirakan

dengan

menggunakan

faktor

koreksi

kapasitas untuk jalan 4 lajur dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : FC6sf

= 1 – 0,8 x (1 – FC4sf)

26

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

FC6sf

: Faktor

penyesuaian

kapasitas

untuk

kapasitas

untuk

jalan 6 lajur; FC4sf

: Faktor

penyesuaian

jalan 4 lajur. 5. Faktor Penyesuaian Ukuran Kota Faktor penyesuaian kapasitas jalan merupakan fungsi dari jumlah penduduk kota. Oleh karena itu, penentuan faktor penyesuaian kapasitas jalan didasarkan pada ukuran. Tabel 2.8 :Faktor Penyesuian Kapasitas Akibat Ukuran Kota Ukuran Kota

Faktor

(Penduduk

Penyesuaian

dalam jutaan)

Untuk Ukuran Kota

< 0,1

0,86

0,1 – 0,5

0,90

0,5 – 1,0

0,94

1,0 -1,3

1,00

> 1,3

1,03

Sumber : KAJI, 1997 F.

PEDOMAN TINGKAT PELAYANAN JALAN Pedoman kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam

penyusunan

analisis

dampak

lalu

lintas

ini

berdasarkan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

tersebut,

pengertian

manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian

27

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

usaha

dan

kegiatan

yang

meliputi

perencanaan,

pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung

dan

memelihara

keamanan,

keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk kepentingan identifikasi dampak lalu lintas terhadap ruas jalan dan persimpangan

yang

akan

terkena

dampak,

maka

diperlukan penilaian terhadap tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Berdasarkan

PM

96

Tahun

2015,

klasifikasi

tingkat

pelayanan jalan pada ruas jalan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tingkat Pelayanan A, dengan kondisi : a. Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang-kurangnya 80 km/jam ; b. Kepadatan lalu lintas sangat rendah; c. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanda atau dengan sedikit tundaan. 2. Tingkat Pelayanan B, dengan kondisi : a. Arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan sekurang-kurangnya 70 km/jam ; b. Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan ; c. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih

kecepatannya

dan

lajur

jalan

yang

digunakan. 3. Tingkat Pelayanan C, dengan kondisi : a. Arus stabil

tetapi

kecepatan

dan

pergerakan

kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang

28

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

lebih tinggi, dengan kecepatan sekurang-kurangnya 60 km/jam ; b. Kepadatan

lalu lintas sedang, karena hambatan

internal lalu lintas meningkat ; c. Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului. 4. Tingkat Pelayanan D, dengan kondisi : a. Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan sekurang-kurangnya 50 km/jam ; b. Masih dapat ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus c. Kepadatan

lalu

lintas

sedang,

namun

fluktuasi

volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar ; d. Pengemudi

memiliki

terbatas

kebebasan

dalam

kenyamanan

yang

menjalankan

rendah,

tetapi

kondisi

sangat

kendaraan, ini

masih

ditolerir untuk waktu yang singkat. 5. Tingkat Pelayanan E, dengan kondisi : a. Arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D denagn volume lalu jalan

dan

lintas

kecepatan

mendekati kapasitas

sekurang-kurangnya

30

km/jam untuk jalan antar kota, dan sekurangkurangnya 10 km/jam pada jalan perkotaan ; b. Kepadatan

lalu

lintas

tinggi,

karena

hambatan

internal lalu lintas tinggi ; c. Pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

29

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

6. Tingkat Pelayanan F, dengan kondisi : a. Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dengan kecepatan kurang dari 30 km/jam ; b. Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama ; c. Dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0. Gambaran

karakteristik

pelayanan

jalan

sebagaimana

operasional

berdasarkan

ditetapkan

setiap

kecepatan

dalam

Peraturan

tingkat rata-rata Menteri

Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 2.9: Karakteristik Operasional Tingkat Pelayanan Jalan Pada Ruas Jalan KECEPATA LOS

KETERANGAN

N (km/jam)

A

> 80

Arus bebas, kepadatan sangat rendah

B

70-80

Arus stabil, kepadatan lalu lintas rendah

C

60-70

Arus stabil, kepadatan lalu lintas sedang

D

50-60

Arus mendekati tidak stabil, kepadatan lalu lintas sedang, namun terdapat hambatan temporer

E

30-50 ; 10-

Arus tidak stabil, kepadatan lalu lintas tinggi

50

(kecepatan 30 km/jam luar kota, 10 km/jam perkotaan)

F

>30

Arus terhambat, kepadatan laliu lintas sangat tinggi

Sumber : PM 96 Tahun 2015

30

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Adapun

klasifikasi

tingkat

pelayanan

jalan

pada

persimpangan sesuai dengan PM 96 Tahun 2016 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Tingkat pelayanan A, dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik perkendaraan ; b. Tingkat pelayanan B, dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik sampai 15 detik perkendaraan ; c. Tingkat pelayanan C, dengan kondisi tundaan kurang dari 15 detik sampai 25 detik perkendaraan ; d. Tingkat pelayanan D, dengan kondisi tundaan kurang dari 25 detik sampai 40 detik perkendaraan ; e. Tingkat pelayanan E, dengan kondisi tundaan kurang dari 40 detik sampai 60 detik perkendaraan ; f.

Tingkat pelayanan F, dengan kondisi tundaan lebih dari 60 detik perkendaraan ; Tabel 2.10 : Karakteristik OperasionalTingkat Pelayananan Jalan Pada Persimpangan

LOS

TUNDAAN

KETERANGAN

(detik)

A

<5

Waktu tundaan sangat rendah

B

5-15

Waktu tundaan rendah

C

15-25

Waktu tundaan sedang

D

25-40

E

40-60

F

>60

Waktu tundaan sedang, sudah mulai terdapat antrian Waktu tundaan tinggi, terdapat antrian kendaraan Waktu tundaan sangat tinggi, terdapat antrian kendaraan lebih panjang

Sumber : PM 96 Tahun 2015

31

DOKUMEN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS

Selanjutnya

untuk

menentukan

kriteria

jalan

dengan

tingkat pelayanan yang sesuai dengan fungsi jalan yang ditetapkan, maka perlu ditetapkan tingkat pelayanan yang diinginkan. Kriteria tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan dan

persimpangan,

berdasarkan

PM

96

Tahun

2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.11 : Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan Sesuai Fungsi Jalan TINGKAT PELAYANAN NO 1

FUNGSI JALAN Sistem

jaringan

jalan

primer

B

a. Jalan Tol

B

b. Jalan Artei Primer

B

c. Jalan Kolektor Primer

C

d. Jalan Lokal Primer

2

Sistem jaringan jalan sekunder

C

a. Jalan Arteri

C

Sekunder

D

b. Jalan Kolektor Sekunder c. Jalan Lokal Sekunder d. Jalan Lingkungan Sumber : PM 96 Tahun 2015

D