Bab 1.docx

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan

tuntutan untuk mewujudkan adminstrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance.Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguhsungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan publicservices sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.(Sedarmayanti, 2012) Reformasi sektor publik tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembagalembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governancebenar-benar tercapai (Mardiasmo 2002). Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk meujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN (Sedarmayanti, 2012). Para ahli juga sepakat bahwa untuk membangun good governance harus ada clean government

2

artinya pemerintah yang harus bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Tanpa adanya pemberantasan KKN, konsep good governance tidak mungkin dapat diwujudkan. Suhadak (dalam Jurnal Administrasi Publik) mengatakan bahwa masalah pengelolaaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

merupakan

suatu

kegiatan

yang

akan

mempengaruhi

peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan

3

yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah adalah salah satu bagian pemerintahan yang mengelola sumber daya daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah diatur. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, danPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda. Namun dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Hasil riset Meutia dan Nurfitriana (2011) menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh pemerintah. Kurniawan (2003) mengemukakan, bahwa transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaiamana dana publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah.

4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, pada dasarnya telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial/ekonomi daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi tahun 2014 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan. Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin oleh organisasi sektor publik. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi sektor publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan

5

konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk

tujuan

penetapan

dan

pengukuran,

pengumpulan

data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

6

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor pablik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008:169). Dalam

hal

ini,

tuntutan

akuntabilitas

mengharuskan

penekanannya

pada

pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor pablik terdiri atas berbagai dimensi. Terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas menurut Santoso dalam Rasul (2003:11) yakni, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, APBD 2014 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui belanja langsung (program dan kegiatan) daripada belanja tidak langsung. Sedangkan kebijakan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan, yaitu apabila diperoleh surplus akan ditentukan pemanfaatan surplus dalam pengeluaran pembiayaan, namun apabila diperoleh defisit akan ditentukan sumber-sumber pembiayaan dalam penerimaan pembiayaan.

7

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut. Masalah

yang

seringkali

terjadi

dalam

proses

akuntabilitas

yaitu

pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: verifiability, responsibility dan answerability. Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara eksternal dan juga kecenderungan bahwa konsep akuntabilitas masih menekankan pada prosedur, legal dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih (elected officials). Kurang menekankan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat luas.

8

Berdasarkan uraian diatas, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang akuntabiltas public terhadap pegelolaan keuangan, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut: ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKERTARIAT DEWAN PROVINSI GORONTALO.

1.2.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam

penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggran Pada Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo.

1.3 Maksud danTujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Anggran pada Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo. 1.3.2 Tujuan Penelitian Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas pengelolaan Anggran pada Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan uraian dari masalah penelitian maka yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna bagi: 1. Manfaat Praktis Secara praktis

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah

pengetahuan tentang laporan Keuangan Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo

9

Khusunya, dan Umumnya sebagai transparansi public terhadap masyarakat. faktor-faktor pendukung serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan tentangalokasi Keuangan Manfaat Bagi Pihak terkait.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat berguna bagi pihak terkait terutama bagi Kantor Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo 2. Manfaat Bagi Pihak lain Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama, sehingga kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi. 3. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh semasa perkuliahan dengan kondisi yang terjadi dilapangan serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dalam bidang Pengelolaan Anggran Akuntabilitas Pada Sekertariat Dewan Provinsi Gorontalo.