Bab 1 Mdgs Sdgs.docx

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan era millenium yang sudah di deklarasikan, dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs), dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan

negara

maju.

Negara-negara

berkembang

berkewajiban

untuk

melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. MDGs berakhir pada tahun 2015, namun hingga kini belum ada konsep final yang akan meneruskan program MDGs. Untuk itu, ilmuwan dan berbagai kalangan berusaha mendalami konsep Sustanable Development Goals (SDGs) sebagai penerus MDGs. (Wahyuningsih, 2017) Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, Millennium Development

Goals

(MDGs).

Konsep

SDGs

melanjutkan

konsep

pembangunan Millennium Develoment Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2005. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunkan konsep MDGs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Econoic Development), seperti ketersedian sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

2

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Millennial Develoment Goals (MDGs) ? 2. Apa yang dimaksud dengan Sustanable Development Goals (SDGs) ? 3. Bagaimana MDGs dan SDGs sebagai dasar berfikir dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas ?

1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui arti dari MDGs. 2. Untuk mengetahui arti dari SDGs. 3. Untuk mengetahui MDGs dan SDGs sebagai dasar berfikir dalam memberikan pelayanan kebidanan komunitas.

3

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Millennial Developmen Goals (MDGs) 2.1.1 Pengertian Millennial Developmen Goals (MDGs) Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam deklarasi milenum dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut (asrikudetyas, 2015). Pemerintah

Indonesia

turut

menghadiri

Pertemuan

Puncak

Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan (asrikudetyas, 2015). Penandatanganan

deklarasi

ini

merupakan

komitmen

dari

pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orangorang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015 (asrikudetyas, 2015).

4

2.1.2 Tujuan Millennial Development Goals (MDGs) Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh indikator USD 1,00 per kapita per-hari, menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dan dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2010) menuju targetnya 8 – 10 persen pada tahun 2014. Prevalensi kekurangan gizi pada balita telah menurun dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007, sehingga Indonesia diperkirakan dapat mencapai target MDGs sebesar 15,5 persen pada tahun 2015. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (ontrack). Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008/2009 angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk paket A telah mencapai 116,77 persen dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Padatingkat sekolah dasar (SD/MI) acara umum disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90,00% 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Usaha untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dicapai dan hasilnya telah meningkatnya kesetaraan gender disemua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio

5

angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki disekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melekm huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,85% 4. Menurunkan angka kematian anak Target untuk 2015 adalah mengurangi 2/3 tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun. Menurunkan angka kematian anak telah menunjukkan angka yang signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015

diperkirakan

dapat

tercapai.

Target

kematian

anak

diperkirakan akan dapat tercapai. 5.

Meningkatkan kesehatan ibu Target 2015 adalah mengurangi 2/3 rasio kematian ibu dalam proses melahirkan. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses.

6.

Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya Target 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan

penyakit

berat

lainnya.

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per-1000 penduduk manurun dari 4,8 pada

6

tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup Mengintegrasikan

prinsip-prinsip

pembangunan

yang

berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan. Pada tahun 2015 diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh. 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

2.2 Sustainable Development Goals (SDGs) 2.2.1 Pengertian SDGs Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global.

Sekurangnya 193 kepala negara

hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.

Mulai

tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015.

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang

7

disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali (Ane, 2017). Pengertian SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainabledevelopmentgoals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara

di

dunia.KonsepSDGs

melanjutkan

konsep

pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015 (Ane, 2017). 2.2.2 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs berisi 17 Tujuan. Salah satu tujuan adalah tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi–pihak. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld (boks 1). Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini : a. Menghapuskan Kemiskinan,

Mengakhiri

kemiskinan

dalam

segala bentuknya di semua tempat. b. Menghapuskan Kelaparan,

Mengakhiri kelaparan,

mencapai

ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. c. Hidup Sehat, Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia. d. Pendidikan Berkualitas, Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.

8

e. Kesetaraan

gender,

Mencapai

kesesetaraan

gender

dan

ketersediaan

dan

memberdayakan semua wanita dan anak perempuan. f. Air

Bersih

dan Sanitasi,

Memastikan

pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang. g. Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau, Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. h. Ekonomi dan pekerjaan yang baik, Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. i. Inovasi dan infrastruktur yang baik, yang

tahan

lama,

Membangun infrastruktur

menggalakkan

industrialisasi

yang

berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi. j. Mengurangi kesenjangan, Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara. k. Kota dan komunitas yang berkesinambungan, Membuat kota dan pemukiman

manusia

terbuka,

aman,

tahan

lama,

serta

berkesinambungan. l. Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab, Memastikan

pola-pola

konsumsi

dan

produksi

yang

berkesinambungan. m. Tindakan iklim, Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya. n. Lautan yang berkesinambungan, Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya

maritim secara

berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari. o. Penggunaan

tanah

yang

berkesinambungan,

Melindungi,

mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan,

9

memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati. p. Kedamaian dan Keadilan, Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan. q. Kemitraan untuk pengembangan Yang Lestari, Memperkuat caracara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

2.2.3 Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan Perhatian Khusus Sektor Kesehatan dalam TArgerSDGs adalah 1. Pemberantasan Kemiskinan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinanAkses semesta terhadap jaminan sosial a. Peningkatan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan b. Kepersertaan penerima bantuan iuran (PBI)melalui jaminan kesehatan nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat) 2. Nol Kelaparan Mengakhiri

kelaparan,

mencapai

ketahanan

pangan

dan

meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan a. Peningkatan akses pangan yang amanbergizi dan mencukupi b. Penurunan Stunting,wasting dan overweigh pada balita c. Pemenuhan kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia 3. Kesehatan Yang Baik Menjamin Kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia a. Penurunan AKI, AkBa, AKN

10

b. HIV/ AIDS, TB, Malaria c. Akses kepada pelayanan Kesehatan reproduksi (termasuk KB dan pencegahan Kehamilan pada remaja) d. Kematian akibat PTM dan pengendalian tembakau e. Penyalahgunaan NAPZA dan alkohol f. Kematian dan cidera kecelakaan lalu lintas g. Universal HealthCoverage h. Kontaminasi dan Polusi Air, Udara, TAnah i. Penanganan Krisis dan kegawatdaruratan kesehatan 4. Kesetaraan Gender Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan anak perempuan a. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk Kb b. Pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi untuk wanita dan remaja 5. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terkait : a. Akses kepada air bersih b. Akses sanitasi dasar layak 2.2.4. Analisis Kebijakan Pemerintah mengenai tujuan SDGs bidang Kesehatan 1. Nol Kelaparan ( Gizi Kesehatan Masyarakat) a. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; 2) stabilisasi harga bahan pangan; 3) perbaikan masyarakat;

kualitas

konsumsi

pangan

dan

gizi

11

4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5)

peningkatan

kesejahteraan

pelaku

usaha

pangan

terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan 6) salah satu terobosan yang ditempuh sejak awal Repelita VI adalah pengembangan Pojok Gizi (POZI) di puskesmas

yang

merupakan

upaya

untuk

mengoptimalkan pelayanan gizi, baik kualitas maupun kuantitasnya 7) Pelaksanaan POS GIZI b. Pelaksanaan sampai saat ini Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah karena harga pangan yang masih tinggi sehingga masyarakat yang tingkat ekonominya rendah tidak bisa mengkonsumsi pangan yang berkualitas/ sempurna. Sehingga ditemukan anakanak balita yang kurang gizi. Sehingga pemerintah membuat kegiatan POS GiZI yang di danai APBN. Bagi daerah yang memiliki anak yang terdapat penyimpangan positif akan dilaksanakan POS GIZI tersebut.dimana petugas gizi membuat menu sehat selama 12 hari dan diberikan kepada anak tersebut.Kemudian berat anak ditimbang, sehingga didapat ada peningkatan berat badan anak Dalam Penurunan Stunting,wasting dan overweigh pada balita pemerintah selalu menggalakkan kegiatan posyandu sehingga masyarakat dapat selalu memantau tumbuh kembang anak balita c. Kendala Kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan dan belum merata di seluruh Indonesia karena Dana Pemerintah yang masih terbatas.

12

d. Solusi Kebijakan Mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan dengan menanami dengan tanaman pangan yang dibutuhkan untuk seharti-hari dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga 2. Kesehatan yang baik ( SKN ) Sistem Kesehatan Nasional adalah Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya a. Kebijakan pemerintah 1) Pelayanan kesehatan yang baik dimanamasyarakatnya hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dalam wilayah kesatuan Negara RI 2) Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan

profesionalisme,

desentralisasi

dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 3) Upaya

pemeliharaan

dan

peningkatan

kesehatan

masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan

kesehatan

pengamatan,

dan

Informasi

didukung dan

oleh

manajemen

sistem yang

handal. 4) Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu

dan

terampil,

berbudi

memegang teguh etika profesi.

luhur

dan

dapat

13

b. Pelaksanaan sampai saat ini Sampai saat ini unit fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) pada umumnya sudah tersedia di setiap kecamatan. Contohnya di kabupaten Pasaman, seluruh masyarakat bisa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas secara gratis karena ada kebijakan pemerintah yang disebut Total Convert.maksudnya walaupun masyarakat tidak terdaftar sebagai anggota BPJS tetapi dapat berobat secara gratis di Puskesmas. Akan tetapi kebijakan itu tidak berlaku untuk pelayanan kesehatan di tingkat Lanjutan. Sehingga masyarakat yang tidak terdaftar BPJS harus membiayai secara pribadi. FKTP pada umumnya untuk sarana dan prasarana termasuk obat masih banyak yang tidak lengkap, sehingga masyarakat menjadi

memilih

pelayanan

kesehatan

swasta.

Bagi

masyarakat mampu mungkin itu bukan masalah, tetapi bagi masyarakat miskin mereka lebih memilih tidak berobat medis dan akhirnya pergi ke dukun sehingga masih ditemukan adanya kematian Ibu dan Bayi. c. Kendala 1) upaya kesehatan belum menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, perhatian terhadap promotif dan preventif

masih

kurang.

Meski

telah

dibangun

puskesmas di tiap kecamatan, upaya kesehatan belum terjangkau secara merata. 2) Pembiayaan kesehatan masih rendah. Alokasi dana dari pemerintah belum efektif, masih banyak untuk kuratif. Belum terfokus bagi upaya kesehatan masyarakat dan bantuan untuk keluarga miskin. Pembiayaan kesehatan masih bersifat outofpocket. Yang memiliki jaminan kesehatan kurang dari 20 persen penduduk.

14

3) Menurunnya

kondisi

dan

penggunaan

fasilitas

kesehatan publik serta kecenderungan penyedia utama fasilitas kesehatan beralih ke pihak swasta. 4) Pembiayaan kesehatan yang rendah dan timpang. Pembiayaan kesehatan saat ini lebih banyak dikeluarkan dari uang pribadi d. Solusi Kebijakan 1) Memusatkan penggunaan dana publik pada penyediaan kesehatan

publik

(seperti

imunisasi

dan

perawatan/untuk mengontrol penyakit menular) dan tingkatkan kelayakan kondisi kesehatan prioritas 2) Pemerintahan harus segera membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merancang strategi pembiayaan kesehatan yang menyeluruh, dimana asuransi kesehatan sosial termasuk didalamnya. 3) Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan 3. Kesetaraan Gender (Akses Kespro , KB) Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan

kondisi

bagi

laki-laki

dan

perempuan

untuk

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan

serta

kesamaan

dalam

memperoleh

manfaat

pembangunan kesehatan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan (Ane, 2017). a. Kebijakan pemerintah 1) Kegiatan Safari KB  Adalah pemasangan KB secara gratis yang dilaksanakan pada momen tertentu seperti KB Kes TNI, bagi grender yang tidak terdaftar BPJS bisa mendapatkan pelayanan secara gratis

15

2) Kegiatan

program

PKPR

(Program

Kesehatan

Reproduksi Remaja Petugas Puskesmas telah melaksanakan kegiatan ini pada sekolah sekolah mengenai pendidikan reproduksi dan pusksmas menyediakan layanan konsultasi dengan petugas PKPR melalui sms center b.

Pelaksanaan sampai saat ini Kegiatan ini sampai saat ini tetap terlaksana setiap tahunnya

c.

Kendala Pada saat kegiatan banyak masyarakat tidak tahu dengan pelaksanaan karena kurangnya sosialisasi oleh petugas mengenai jadwal kegiatan, sehingga banyak masyarakat yang tahu

setelah

kegiatan

selesai

dilaksanakan

sehingga

pelayanan gratis tersebut tidak bisa didapatkan d.

Solusi Kebijakan Agar pemerintah menetapkan Jadwal yang tetap untuk kegiatan ini,mensosialisasikan melalui media elektronik atau media promosi lainnya sehingga momen-momen seperti itu bisa dirasakan masyarakat dengan rata di seluruh Indonesia.

4. Air Bersih dan Sanitasi a. Kebijakan Pemerintah Sampai 2019 Indonesia harus mencapai Universal akses yaitu 100% akses air bersih dan sanitasi (jamban,sampah,SPAL) 0% daerah kumuh b. Pelaksanaan Sampai Saat ini Pemerintah kab/kota membuat kebijakan untuk sanitarian di Puskesmas yaitu harus mengODF kan 1 Nagari/Kelurahan dalam 1 Tahun. Saat ini menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk skala lingkungan atau komunitas, sedangkan pendekatan

16

berbasis institusi digunakan untuk skala daerah dengan lintas sektor. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat (Edukasi Advokasi, Sosialisasi, Promosi dan Kampanye). 2. Peningkatan Kepedulian, Komitmen dan Kesiapan Pemda (Advokasi Pemda (Eksekutif & Legislatif)). 3. Peningkatan Kelembagaan & Kompetensi SDM (Bantuan teknis kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM (Regulator & Operator)). 4. Peningkatan Sumber Pendanaan. 5. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan (Sinkronisasi lintas sektor dalam implementasi/pendanaan). Misalnya dengam KORAMIL dalam gerakan seribu jamban c. Kendala 1) Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan. 2) Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi. Kesiapan implementasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut. 3) Terbatasnya pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sanitasi memang merupakan kendala

17

tersendiri

dan

berhubungan

erat

dengan

bagaimana

pemerintah melihat sanitasi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius. 4) Kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, baik daerah maupun pusat, bahkan antar lembaga terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 5) Terbatasnya SDM pengembangan sanitasi baik di daerah, di pusat, maupun terbatasnya penyedia layanan. 6) Kesiapan daerah yang kurang dalam menyerap peningkatan pendanaan dari pemerintah pusat untuk sanitasi, baik dari pendanaan untuk pra implementasi, paska pembangunan, pemeliharaan dan pembinaan maupun dalam persiapan penyediaan lahan, softwarereadinesscriteria berupa RTRW, Rencana Induk d. Solusi Untuk mengisi gap permasalahan dari kondisi eksisting dan target ideal dalam pencapaian Universal Access ini perlu dibuat kebijakan terkait pengembangan peraturan yang mendukung, pengembangan kelembagaan, peningkatan akses layanan sanitasi, peningkatan dan pengembangan alternatif pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk menutup gap pendanaan. Pelibatan setiap pemangku kepentingan secara aktif dalam pembangunan air minum dan sanitasi harus berkontribusi secara optimal agar didapat akselerasi yang maksimal.

18

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan SDGs ini tidak terpisah dari MDGs, SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

3.2 Saran Sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan harus mengetahui dan mampu ikut serta dalam mewujudkan program SDGs agar terciptanya SDM yang sehat dan menjadi salah satu negara yang sejahtera kesehatannya.

19

DAFTAR PUSTAKA

Ane, T. (07 Februari, 2017). PDFCOKE. Retrieved 19 Februari, 2019, from MAKALAH SDGS 01: https://www.pdfcoke.com/document/338614729/makalah-sdgs-01 asrikudetyas. (23 March, 2015). wordpress. Retrieved 19 February, 2019, from asrikudetyass: https://asrikudetyass.wordpress.com/2015/03/23/makalahmillenium-devolepment-goals-mdgs/ Wahyuningsih. (2017). Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. Jurnall Bisnis dan Manajemen, 393.