MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) Oleh: Kartika Devi Yusniar 05260042 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Globalisasi ditandai dengan meningkatnya saling ketergantungan diantara negara-negara secara pesat selain membawa peluang juga mengandung tantangan ancaman. Dalam hal ini, kecenderungan yang tampak adalah bahwa banyak negara berkembang makin terpinggirkan sebagai dampak globalisasi. Jumlah penduduk makin miskin di berbagai negara didunia meningkat, dan bahkan di negara-negara maju pun masih terdapat kemiskinan. Lebih dari 1 milyar penduduk dunia hidup dibawah garis kemiskinan absolute (dibawah US$ 1 per hari). Tidak diragukan lagi bahwa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan martabat manusia telah menjadi perhatian mendalam dari masyarakat internasional. Tidak ada orang yang menolak pentingnya untuk melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga mencapai perdamaian , demokrasi dan pelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan Pada awal abad 21, kemiskinan semakin meningkat dibanyak tempat didunia sementara kita juga menyaksikankelanjutan pengrusakan lingkungan hidup dan semakin habisnya sumber daya alam. Dengan latar belakang ini sebuah deklarasi solidaritas dan tekad yang tidak terduga untuk menghapuskan kemiskinandari muka bumi yang dikenal sebagai UN Millenium Declaration yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB pada tanggl 8 September 2000 mendeklarasikan bahwa : “We must spare no effort to free all of humanity, and above all our children and grandchildren, from the threat of living on a planet irredeemably spoilt by human activities, and whose resources would no longer be sufficient for their needs”
Tujuan Pembangunan Milenium berisikan tujuan kuantitatif yang musti dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara penandatangan pada September 2000. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari targettarget yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai Indonesia pada 2015. Untuk mencapai tujuan pada tahun 2015 maka MDG’s merumuskan ada 8 tujuan dan 18 target yaitu: 1. Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50% Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya. 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 3. Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia 4. Mengurangi Tingkat Kematian Anak Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia 6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
Target 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia. 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilang Target 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh. 8. Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif Target 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan. Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda Target 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang Target 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi
MDGs lahir di tengah ketimpangan hubungan antar negara yang dijalin melalui hubungan konvensional melalui organisasi donor internasional seperti ICG, ADB, World Bank, IMF, dan lainnya. Ketimpangan hubungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik antar negara maju dan negara miskin. Tidak banyak negara-negara miskin yang berhasil keluar dari krisis ekonomi dan politiknya berkat bantuan donor. Afrika Selatan, Polandia, India, dan Bolivia adalah contoh sukses bagaimana mereka sebagai negara yang jatuh dalam kemelut krisis ekonomi dan politik, berjuang mencari donor dari negara lain dan mematahkan negosiasi alot IMF yang menjerumuskan mereka ke dalam lubang kriris lebih dalam. Negara-negara seperti inilah yang menginspirasi lahirnya MDGs, membukakan mata dunia bahwa programprogram yang di-‘paksakan’ oleh lembaga sehebat IMF selama 20 tahun belakangan ini, ternyata tidak membantu negara-negara bermasalah tersebut. Menurut Jeffrey D. Sachs (2005), kesalahan IMF terletak pada paradigma atau pendekatan ekonomi mereka yang bersandar pada ukuran-ukuran development economics yang mengutamakan indikator growth daripada ukuran berdasarkan clinical economics seperti mengukur keadaan iklim, demografis, kesehatan, tingkat melek huruf, kematian ibu dan anak, akses kesehatan dan air bersih, dan lainnya. Sachs amat miris dengan cara kerja IMF yang ternyata tidak banyak menolong negara miskin akan tetapi kemudian semakin bergantung pada negara kaya atau bantuan donor internasional. Akibatnya semakin terpuruklah perekonomian mereka yang berakibat buruk pada ketidakstabilan sosial dan politik negara miskin. MDGs lahir bukan hanya dalam tataran konsep yang dipaksakan oleh PBB, akan tetapi ia lahir karena kebutuhan nyata bahwa banyak masyarakat dunia masih tergolong miskin dan kelaparan. Menurut data World Bank (2004), Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi, karena berada pada kategori negara berpendapatan rendah namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi positif, berbarengan dengan negara lain seperti: Kamboja, Malaysia, Vietnam, China, Korea Selatan, dan lainnya.
Oleh karena itu, berkali-kali Witoelar menyampaikan dalam paparannya,
bahwa “MDGs are not United Nations goals. They are our goals, the people's goals." MDG’s di Indonesia Krisis multi dimensi yang dialamai Indonesia telah membuat target-target MDG’s menjadi semakin menantang. Walaupun Indonesia berhasil mengurangi proporsi populasi yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dari 15.1% di tahun 1990 menjadi 13.7% di tahun 1993, angka tersebut meningkat secara tajam menjadi 23.4% di tahun 1999. Selain masalah kemiskinan, terdapat berbagai jenis tantangan yang dihadapi Indonesia. Beberapa diantaranya adalah: •
Disparitas Tantangan kemiskinan di Indonesia tidak hanya jumlah orang miskin tetapi juga kesenjangan sosial yang mencolok antara daerah, provinsi dan kota. Ini dibuktikan dengan adanya asumsi kalau ingin mendapatkan pekerjaan kita harus datang ke kota sehingga banyak orang yang dari desa berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari mata pencaharian, tindakan ini memberikan akibat bahwa semakin banyak orang yang di desa pergi ke kota maka desa tersebut semakin terbelakang karena tidak ada yang membangun desa tersebut dan semakin lebar puula kesenjangan yang terjadi. Tidak hanya itu saja di pulau kalimantan kaya akan sumber tambang tetapi masyarakat yang ada di kalimantan memilih mencari kerja di Jakarta karena menganggap Jakarta adalah kota yang paling tepat untuk mendapatkan pekerjaan sehingga di Jakarta mengalami luapan penduduk yang sangat tinggi.
•
Epidemi berskala besar Di sektor kesehatan, epidemi berskala besar tetap terjadi dengan alasan sanitasi yang buruk dan kurangnya infrstruktur kesehatan. Epidemi DBD yang baru terjadi diseluruh Indonesia, terutama di Jakarta adalah salah satu contohnya
•
Degradasi lingkungan hidup Fakta bahwa Indonesia memiliki kerusakan lingkungan akibat salah satunya Illegal Logging. Hal ini terjad karena krisis ekonomi berdampak pada 1/3 dari komunitas yang hidup di daerah hutan, yang mengakibatkan peningkatan Illegal Logging
•
Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak mencukupi Meskipun ekonomi Indonesia mulai pulih, tingkat pertumbuhannya masih didorong oleh konsumsi, bukan investasi. Kemudian, tingkat pertumbuhan ekonomi 4.2% per tahun masih belum mencukupi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung angkatan kerja tumbuh dengan pesatnya Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, Indonesia harus mampu
memformulasikan berbagai strategi dan kebijakan yang baik dan bisa dijalankan. Kita harus membuat komitmen untuk menerapkan strategi dan rencana pembangunan yang telah diformulasikan dengan efektif, termasuk penerapan good governance. Kita juga harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua sektor yang berhubungan, antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak kalah pentingnya, kita juga harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum Indonesia juga memainkan peranan aktif dalam upaya memajukan kerjasama internasional bagi percepatan pencapaian tujuan-tujuan MDG’s. Peran Internasional Indonesia diantaranya diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan Regional Ministerial Meeting on MDG’s in Asia and The Pacific (RMM-MDG’s) di Jakarta, Agustus 2005. RMM-MDG’s
berhasil menyepakati secara konsensus Jakarta
Declaration on MDG’s in Asia and The Pacific: The Way Forward 2015, yang merupakan upaya bagi penciptaan kerjasama kongkrit dikawasan Asia Pasifik dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai target MDG’s secara tepat waktu. Secara umum, elemen-elemen Deklarasi Jakarta memuat substansi yang dan inovatif, antara lain MDG’s based debt swap, policy space, ASEAN Millenium Development Compact dan New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar kawasan serta keterkaitan berbagai kesepakatan di bidang lingkungan hidup dan MDG’s Pada Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific kali ini sekaligus mengikat komitmen para Menteri untuk bersama-sama mendesakkan penghapusan utang kepada lembaga keuangan multilateraldan negara kaya G8. Komitmen ini arus diikuti pula dengan perubahan orientasi kebijakan fiskal dilevel
nasional yang relevan dengan pencapaian MDGs. Kebijakan fiskal tersebut harus mengutamakan pembiayaan untuk pencapaian MDGs dengan pelaksanaan program yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Tidak kalah pentingnya, Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific juga harus menghasilkan resolusi yang menolak segala bentuk pinjaman baru dan program yang ditawarkan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB, serta meninjau kembali keputusan-keputusan di WTO, yang secara keseluruhan telah memaksakan kebijakan pencabutan subsidi, meliberalisai pasar produk impor, dan privatisasi perusahaan negara. Termasuk menolak segala bentuk pinjaman yang menggunakan MDGs sebagai dasar alasan penyaluran utang tersebut. Bagi delegasi Indonesia dalam Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific, persoalan penghapusan beban utang luar negerii yang sudah sangat membatasi kebijakan alokasi belanja pemerintah dalam APBN harus menjadi agenda yang utama. Agenda penghapusan utang ini harus diletakkan pada porsinya, yaitu untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesiaii dan sekaligus mencapai komitmen yang telah dideklarasikan dalam MDGs. Selain itu pemerintah juga harus menggalang dukungan dan solidaritas bersama dari Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia and The Pacific untuk mendesak Bank Dunia, IMF dan ADB serta negara G8 menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berlangsung selama ini melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI) sebagai media transaksi pembuatan utang luar negeri baru. Deklarasi Millenium dan MDG’s yang ada di dalamnya adalah sebuah dokumen strategis yang berisikan komitmen dari masyarakat dunia untuk menghapuskan kemiskinan dan untuk meningkatkan martabat manusia. Meskipun MDG’s adlah komitmen global, implementasinya dipegang dan didorong oleh negara masing-masing. Jadi, Indonesia perlu memberikan komitmen untuk kesuksesan implementasi MDG’s untuk kepentingan bangsa. Ada banyak terdapat tantangan, namun ada ruang bagi peningkatan, meskipun kesuksesan implementasi tergantung atas seberpa kuat komitmen kita Lampiran Nusa Tenggara Barat: Tim Penanggulangan Kemiskinan
Mataram 10 April 08 Menanggulangi masalah kemiskinan di Mataram, wali Kota melalui surat keputusan (SK) bernomor 135/III/2008, tanggal 29 Maret 2008, membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Agar tujuan penanggulangan kemiskinan itu tepat sasaran, tim itu dibagi dalam lima pokja (kelompok kerja). Pokja itu yakni pokja intervensi program bidang pendidikan, pokja intervensi bidang kesehatan, pokja bidang fisik dan prasarana serta pokja bidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM, dalam rapat kerja dengan seluruh pokja di ruang kenari kantor Wali Kota Mataram, Rabu (9/4) kemarin, mengingatkan kepada kalangan pengusaha agar tidak selalu mengidentikkan undangan pemerintah sebagai upaya meminta sumbangan. ''Ada tren para pengusaha mempunyai kelompok penyalur bantuan sendiri, makanya mari kita bergabung,''ajaknya. Namun demikian,untuk mengatasi masalah kemiskinan, mendapat banyak tantangan yang tidak ringan. Seperti diketahui bahwa data kemiskinan di Mataram perlu segera dilakukan pemutakhiran dan pemetaan data. Pasalnya, data yang dikeluarkan BKBKS yang juga diadopsi Bappeda setempat, ternyata berbeda dengan data yang diterbitkan BPS dan juga pihak Pemprop NTB. Data Bappeda, jumlah orang miskin di Mataram, sebanyak 37.841 KK(Kepala Keluarga), data BPS 21.780KK. Yang lebih timpang lagi, data yang dikeluarkan pihak Pemprop NTB tahun 2006 lalu yang mengklaim jumlah orang miskin di Mataram hanya 10,75 persen atau 37.971 jiwa. (fit). Sumber: Suara NTB, www.suarantb.com Nusa Tenggara Timur: Kupang Akan Asuransikan 170.000 Warga Miskin 18 Maret 2008 TEMPO Interaktif, Kupang: Pemerintah Kota Kupang mulai pertengahan 2008 mendatang akan membagikankartu asuransi biru bagi 170.000warga miskin. Kartu tersebut dapat digunakan untuk berobat gratis diseluruh rumah sakit dan puskesmas rawat inap yang ada di daerah itu.Wali Kota Kupang, Daniel Adoe diKupang, mengatakan dana yang dialokasikan untuk mendukung programasuransi biru sebanyak Rp 22 miliarsetiap tahun yang diambil dari APBD murni. "Targetnya adalah warga miskin mendapatkan akses untuk berobat di rumah sakit tanpa harus mengeluarkanbiaya," katanya hari ini.Menurut Daniel, saat ini pihaknyasedang melakukan kajian untuk memberikan jaminan kesehatan bagipara pemulung, dan masyarakat Termarjinalisasi untuk dapat berobat ke dokter praktek dan memperoleh pelayanan kesehatan seperti walikota dan pejabat negara."Mekanismenya sementara disusun.Yang pasti bahwa pemulung bisa berobatke dokter praktek dan biayanya dari pemerintah. Mudah-mudahan setelah asuransi biru berjalan, rencan agar warga miskin dapat berobat ke dokter praktek menyusul paling lambat tahun 2009," katanya saat membuka Sosialisasi dan LokakaryaRUU Keterbukaan Informasi Publik,yang dihadiri puluhan aktivis pers dan media massa serta masyarakat umum di Kupang.Daniel mengatakan kebijakan itu diambil untuk mengurangi jumlahwarga miskin, sekaligus menekan jumlah warga penderita gizi yang terus bertambah di Nusa Tenggara
Timur belakangan ini. Saat ini, diKota Kupang, terdapat sedikitnya1.000 balita penderita gizi, sebagian besar berasal dari keluarga miskin."Mereka yang akan menjadi prioritas," katanya.Secara terpisah, Kepala Seksi Penanganan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maxi Taopan, mengatakan meningkatnya jumlah penderita gizi di Nusa TenggaraTimur belakangan ini disebabkan karena pemberian makanan tambahan padat gizi dihentikan sejak 2007 lalu setelah pemerintah pusat tidak memberikan dana bantuan."Para balita dan anak-anak terakhir kali mendapat bantuan makanant ambahan pada 2006 lalu. Sejak Januari2007 pemberian makanan tambahantidak lagi diberikan sehingga muncullah berbagai kasus gizi yang mengancam puluhan ribu balita dan anak saat ini," kata Taopan.Dia menambahkan, masalah gizi di NTT sangat kompleks karena ketahanan pangan warga bergantung pada iklim. Berdasarkan hasil monitoringke-20 kabupaten di NTT,sampai dengan pekan ini terdapat 73balita penderita gizi buruk dengan kelainan klinis, 13.337 penderita gizi buruk tanpa kelainan klinis dan70.350 penderita kurang gizi. Delapan di antaranya meninggal dunia pada pekan lalu. (Jems de Fortuna). Sumber: Tempo Interaktif, www. tempointeraktif.com 8 Referensi http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasankemiskinan.html diakses pada 10 November 2008 http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid= 2 diakses pada 10 November 2008 http://www.antara.co.id/arc/2007/4/20/mdgs-di-indonesia-bergerak-mundur/ diakses pada 10 November 2008 http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemi d=34 diakses pada 10 November 2008 http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid =12 diakses pada 10 November 2008 http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid =12 diakses pada 10 November 2008 http://kau.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=2. diakses pada 10 November 2008