Auditor Internal

DERMAWAN SUGIARTO C1C003105 Says: May 12th, 2007 at 11:25 am

http://praptapa.unsoed.net/?p=85 Tugas II Resume PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DAN PENGAWASAN YANG BAIK DARI RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS PASCA BENCANA TSUNAMI Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut (R3WANS) serta untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keseluruhan langkah strategis dan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan prinsipprinsip tata-kelola yang baik dengan 4 (empat) prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum (rule of law, law enforcement). Penerapan ke 4 (empat) prinsip utama tersebut harus sejalan dengan dengan prinsip tata kelola yang baik lainnya yaitu amanah (kejujuran, tanggap/responsiveness, dan keabsahan/legalitas), jaminan keadilan (fairness), berorientasi kesepakatan (concensus orientation), responsif (tanggap), efektif dan efisien (berhasil guna dan berdaya guna). Semua prinsip dan langkah strategis selain ditegakkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut juga dipertimbangkan kegunaannya sebagai landasan kerangka etika pemerintahan umum di wilayah yang bersangkutan. Mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut, pedoman ini hanya mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk satuan pengawas internal atau unit audit internal, pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan mendorong pengawasan oleh masyarakat dan stakeholders. Sedangkan pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas (oversight committe) terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik. Penetapan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut, sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat ruang untuk partisipasi dan konsultasi publik. b. Terukur, transparan dan dapat diterima oleh publik. c. Dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik. d. Menjadi acuan bagi pencapaian tujuan, program dan target. e. Konsisten dengan tujuan organisasi dan dengan pola pemecahan masalah baku yang berlaku dalam organisasi f. Perlu dievaluasi secara berkala Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut antara lain mencakup: 1). Pengadaan Barang/Jasa. 2). Pengelolaan Keuangan. 3). Pengelolaan Barang Bantuan

Pencatatan tentang keuangan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang inventaris/persediaan/bantuan, harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar terjadi dan merekam data atau informasi yang relevan secara cukup. Keberhasilan pencatatan terlihat dari indikator sbb: · Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi · Prosedur dan manualnya disusun dengan baik dan cermat · Sistem pencatatan didukung dengan kebijakan yang jelas dan memadai · Menggunakan dokumen sumber, formulir, tabulasi, daftar statistik dan buku-buku yang memadai · Lengkap dan informatif · Mentaati sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan · Dilaksanakan dengan akurat dan tepat waktu · Sederhana, konsisten, runtut/harmonis dan terintegrasi · Terpisah dari fungsi penguasaaan dan penyimpanan · Dilakukan review secara berkala Satuan Pengawasan Internal atau unit pengawasan pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai kedudukan yang independen. Dengan keberadaan Satuan Pengawasan Internal, tidaklah menghilangkan kewajiban setiap pejabat di lingkungan Badan Pelaksana untuk melakukan supervisi. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan tugas kepengawasan sebagai berikut: · Menilai rencana kegiatan Badan Pelaksana. · Mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan NiasSumut. · Menilai Laporan Berkala dan Laporan Pertanggungjawaban badan pelaksana. · Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan APIP. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan Mengingat banyaknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berpotensi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut diharapkan terciptanya sistim koordinasi pengawasan, sehingga dapat dihindarinya audit yang tumpang tindih. Untuk itu, harus dilakukan pertemuan secara berkala antar APIP melalui forum koordinasi baik pada tahap perencanaan pengawasan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya, maka seluruh jajaran Badan Pelaksana hendaknya mengetahui dan berpartispasi aktif dalam beberapa tahap/proses kegiatan pengawasan sebagai berikut berikut: 1. Pelaksanaan Audit Ruang lingkup audit terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut pada dasarnya dilakukan terhadap semua aspek manajemen yang mencakup aspek keuangan, proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (output, pemanfaatan output dan dampaknya). 2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit oleh Badan Pelaksana, pembina kepegawaian instansi/lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum, pada satu sisi merupakan indikator responsifnya terhadap hasil audit, dan pada sisi lain juga merupakan indikator berhasilnya misi audit oleh APIP. Hasil audit tidak akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut apabila tidak dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan APIP dalam Laporan Hasil Audit. Untuk itu, pemerintah perlu menekankan kepada pihak-pihak

terkait untuk secara konsisten dan transparan menindaklanjuti hasil pengawasan/audit. 3. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Untuk menjamin dilaksanakannya tindak lanjut tersebut, maka Satuan Pengawas Internal perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh unit pelaksana terkait di lingkungan Badan Pelaksana. Pedoman penerapan tata-kelola yang baik (good governance) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut ini agar dilaksanakan secara konsisten oleh Badan Pelaksana dan oleh instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana. Mengingat kondisi daerah bencana alam (Aceh dan Nias) dalam keadaan tidak normal seperti daerah lainnya yang tidak mengalami bencana, maka apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan (seperti pengadaan barang dan jasa: satuan harga, proses pelelangan dan penunjukan langsung, kualifikasi dan domisili penyedia barang dan jasa, perpajakan/bea-cukai, dan sebagainya) yang tidak dapat sepenuhnya diberlakukan di daerah bencana tersebut (Aceh dan Nias), maka Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi secara legal. Pedoman ini dapat disempurnakan dan atau dijabarkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan sepanjang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran/target program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut. Penyempurnaan tersebut termasuk juga penyusunan prosedur kerja dan format yang diperlukan sesuai kebutuhan. Diharapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut tidak hanya untuk keberhasilan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias- Sumut, tetapi juga dapat turut mendorong atau memberikan kontribusi bagi: 1) penerapan prinsipprinsip atau nilai-nilai good governance dalam penanggulangan bencana alam di wilayah lainnya (antisipasi terhadap penanggulangan bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah lain); dan 2) penerapan prinsip-prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota di NAD dan Sumatera Utara pada khususnya, serta lingkungan pemerintahan pada umumnya. Sumber : RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ACEH DAN NIAS, SUMATERA UTARA, BUKU X: PENERAPAN PRINSIPPRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAWASAN, APRIL 2005 1. Gardha Mahesaba C1C003031 Says: May 13th, 2007 at 5:25 pm

FUNGSI AUDIT FRAUD DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA Tuntutan terhadap terwujudnya good governance pada setiap sektor, baik publik maupun swasta kini semakin gencar. Hal ini mengingat bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di negeri ini ternyata salah satunya disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi baik sektor publik maupun swasta di Indonesia. Salah satu bukti yang menunujukan buruknya pengelolaan perusahaan antara lain tercermin dari tidak adanya upaya antisipasi manajemen terhadap aktifitas keuanganya. Di sisi lain ternyata sebagian besar utang luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan swasta merupakan utang jangka pendek yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi jangka panjang.

Profesi akuntan mendapat banyak sorotan dalam tuntutan terwujudnya good governance dan good corporate governance. Beberapa pihak merasakan bahwa peran profesi akuntansi belum optimal, walaupun belum sepenuhya benar, namun ada baiknya para akuntan dan IAI sebagai baadn independen yang menaungi profesi akuntan di Indonesia melakukan instropeksi diri. Merebaknya penyakit pada berbagai dimensi ekonomi, politik, kultur moral bahkan agama, yang kini sedang menggerogoti segala aspek kehidupan masyarakat saat ini, yaitu masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau sering juga disebut sistem kroni. Ketiga hal tersebut bisa dikategorikan dalam bentuk kecurangan (fraud) Auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi fraud auditor. Di amerika serikat, untuk menjadi seorang pemeriksa fraud seseorang diharuskan menempuh pendidikan yang memenuhi syarat. Mereka mendapatkan pelatihan khusus di bidang pendeteksian, pengusutan/penyidikan, dan pencegahan terhadap fraud dan kejahatan kerah putih. Setiap anggot asosiasi, diharapkan dapat menjadi seorang pemeriksa fraud bersertifikat (Certified/Examiners), yang memperoleh sertifikat setelah melalui proses aplikasi yang ekstensif (luas) dan lulus ujian CFE yang seragam. Keanggotaan asosiasi CFE terbuka bagi semua orang yang bermoral tinggi dengan syarat profesional yang berkepentingan, berpendidikan, dan berpengalaman di bidang pemeriksaan fraud. Para CFE terebut berasal dari berbagai profesi, termasuk auditor akuntan, penyidik fraud, spesialis pencegah kerugian, aparat penegak hukum, manajer dan para eksekutif, pengacara, ahli kriminologi, akademisi dan pelajar, sertra konsultan anti fraud. Lingkup kerja CFE meliputi perolehan/ penggalian bukti, memeriksa rekening atau laporan keuangan, menyusun laporan, dan turut membantu proses penyelidikan dalam berbagai bentuk. Para CFE tersebut kebanyakan bekerja ada perusahaan besar, lembaga pemerintah, serta penyelia jasa konsultasi dan penyelidikan lainya. CFE yang beranggotakan 25.000 orang telah mensponsori kurang lebih 100 cabang di seluruh dunia, dengan wilayah kerja meliputi 70 negara di empat benua Yang perlu digaris bawahi di sini adalah auditor hendaknya tidak hanya menjadi bloodhound namun menjadi watchdog dalam melakukan tugas pendeteksian kecurangan. Jika fraud auditor dapat bekerja dengan baik, sehingga tindak kecurangan dapat dikurangi bahkan diberantas, bukan sesuatu yang mustahil, akan terwujud good governance dan good corporate governance. Sumber : Arifin, Johan, 2000, Korupsi dan Upaya Pemberantasanya Melalui Strategi di Bidang Auditing, Media Akuntansi, No13/Th. VIII Sulistiyowati, Firma. Peran Fraud Auditor dalam Mendeteksi Fraud Untuk Mewujudkan Good Governance dan Good Corporate Governance di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 04. No.1 Februari 2003: 13-24. Rasuli, M, 2000, Mengungkap Tindak Kecurangan (Korupsi) dengan Bantuan Forensic Accountant: Fraud Auditor, Media Akuntansi, Edisi 15, Nopember-Desember, Tahun VII 2. ARIEF FIRMANSYAH (C1C002101) Says: May 15th, 2007 at 11:20 pm

Resume Tugas 2 Topik : Audit Kinerja AUDIT KINERJA PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi,

kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta (Wilopo, 2001). Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan (Harry Suharto, 2002). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Audit yang ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka

akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undangundang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan. Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditee harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai. Independensi auditor merupakan salah satu dasar dalam konsep teori auditing. Dalam hal ini ada dua aspek independensi, yaitu independensi yang sesungguhnya (real independence) dari para auditor secara individual dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang biasa disebut dengan “practitioner independence”. Real independence dari para auditor secara individual mengandung dua arti, yaitu kepercayaan diri (self reliance) dari setiap personalia dan pentingnya istilah yang berkaitan dengan opini auditor atas laporan keuangan. Aspek independensi yang kedua adalah independensi yang muncul/tampak (independence in appearance) dari para auditor sebagai kelompok profesi yang biasa disebut “profession independence”. Disamping dua aspek di atas, independensi memiliki tiga dimensi, yaitu independensi dalam mebuat program, independensi dalam melakukan pemeriksaan dan independensi dalam membuat laporan. Harry Suharto. 2002. “Compliance Audit Pemerintah Daerah”. Media Akuntansi. Edisi 26. Mei – Juni. pp. 14 – 15 Mardiasmo. 2002. “Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. FE UII Yogyakarta. Vol. 6 No. 1. Juni. pp. 63 – 82. http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal 3. eko supriyadi (C1C002069) Says: May 15th, 2007 at 11:30 pm

RESUME KONSEP AUDIT SYARIAH Islam adalah cara hidup yang seimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan anatara kebutuhan moral dan kebutuhan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Oleh karena itu Islam juga mempunyai konsep filosofis dalam mengatur kehidupan sosial ekonominya yang dituangkan dalam konsep ekonomi

Islam. Islam telah mengatur kehidupan seorang muslim dengan ketentuan syariah (hukum Islam) yang bersumebr pada Al Quran dan Hadist Rasullullah SAW. Tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan perintah Allah SWT. Tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kesejahteraan, kecerdasan dan keturunan. Prinsip syariah juga mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bisnis (muamalah). Pengkajian dalam sistem ekonommi Islam memang sudah lama dan membuahkan hasil terutama di bidang perbankan syariah. Terkait dengan munculnya lembaga keuangan syariah yang merupakan penerapan sistem ekonomi syariah diberbagai sektor ekonomi maka secara otomatis membutuhkan adanya akuntansi Islami atau syariah maka secara otomatis pula membutuhkan auditing Islami atau syariah. Auditing Islam merupakan suatu hal yang baru bila dibandingkan dengna keberadaan auditing konvensional yang kita kenal. Auditing Islam merupakan hasil pemikiran para intelektual muslim ditengah dominasi sistem sosial kapitalis. System ekonomi kapitalis yang dibangun dari sebuah proses penelitian, pengembangan dan perumusan teori secara ilmiah juga memiliki tata cara yang sudah disepakati sejak lama dan bisa saja tidak sesuai dengan norma dan nilai Islam. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya hasil dari proses ilmiah itu tidak seluruhnya salah jika diukur menurut filosofi Islam. Kalau kita menganggap bahwa hasil siviliasi barat ini tidak seluruhnya bertentangan dengan Islam maka tentu ada beberapa system, hasil yang sudah mapan masih bisa dipergunakan dalam membangun system yang Islami. Artinya tidak harus system yang sudah mapan itu dirubah sepanjang sesuai dengan norma dan standar Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pendekatan perumusan auditing Islam sama dengan akuntansi Islam yang disebut dengan pendekatan rekonstruksi. Dalam merumuskan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah, AAOIFI melakukan dua tahap pendekatan AAOIFI tercantum dalam SFA #1 yang menyatakan 2 tahap pendekatan dalam merumuskan tujuan akuntansi Islam dan Auditing Islam yaitu: 1. menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya, kemudian dijadikan tujuan ini sabagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 2. memulai dari tujuan yang ditetapkan dari teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hokum syariah menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu secara umum konsep auditing syariah tidak berbeda dengan konsep auditing yang sudah mapan saat ini. SUMBER: Jurnal Akuntansi Edisi 45/ MEI TAHUN 2005 4. Yolanda Rovina (C1C003123) Says: May 16th, 2007 at 4:12 pm

RESUME HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERSONAL AUDITOR TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PENYIMPANGAN PERILAKU DALAM AUDIT Untuk dapat mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun dengan wajar sesuai SAK, eksternal auditor melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap penyajian laporan keuangan tersebut. Ada kalanya opini audit kurang mendapat respon positif dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh seorang auditor dalam proses audit. Penyimpangan tersebut misalnya seperti melaporkan waktu audit

dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya, merubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan, dan penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur. Penyimpangan perilaku tersebut disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor yang mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karakteristik yang mempengaruhi secara langsung antara lain lokus kendali (locus of control), tingkat kinerja pribadi karwayan (self rate employee performance), keinginan untuk berhenti bekerja (turn over intention), harga diri dalam kaitannya dengan ambisi (self esteem in relation to ambition). Sedangkan karakteristik yang mempengaruhi secara tidak langsung antara lain komitmen pada organisasi (organizational commitment). Dari karakteristik tersebut di atas, yang memiliki hubungan positif secara signifikan dengan tingkat penerimaan penyimpangan perilaku auditor adalah lokus kendali dan keinginan untuk berhenti bekerja. Sedangkan tingkat kinerja pribadi karyawan dan harga diri dalam kaitannya dengan ambisi memiliki hubungan positif yang tidak signifikan terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku auditor. Dengan adanya hubungan positif yang signifikan antara lokus kendali eksternal dan keinginan untuk berhenti bekerja terhadap tingkat penerimaan penyimpangan perilaku dalam audit, dapat menyebabkan kualitas audit menjadi kurang baik. Untuk menghindari adanya lokus kendali eksternal, maka dalam audit harus ada pengawasan yang ketat dalam perekrutan karyawan, seperti melakukan tes kepribadian, dan dalam satu tim auditor harus terdiri dari orang dengan kepribadian yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi. Selain itu, untuk menghindari adanya individu yang memiliki keinginan untuk berhenti bekerja, dapat dilakukan dengan membuat suasana lingkungan kerja yang kondusif. Para auditor juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai standar audit dan kode etik akuntan dan harus ada sanksi yang tegas bila ada auditor yang melakukan aksi penyimpangan agar penyimpangan perilaku dalam audit dapat dihindari dan membuat kualitas audit menjadi lebih baik. Sumber : Jurnal SNA (Simposium Nasional Akuntansi) VIII Solo, 15-16 September 2005, oleh Yuke Irawati dan Thio Anastasia Petronila Mukhlasin 5. Peppy Vallendoy C1C003059 Says: May 16th, 2007 at 10:18 pm

KODE ETIKA JURUAUDIT JABATAN AUDIT NEGARA Kode etika Juru audit disusun untuk digunakan sebagai panduan kepada semua anggota Jabatan Audit Negara sebagai syarat untuk meningkatkan prestasi dan profesionalisme auditor. Ini karena fungsi utama auditor adalah membantu meningkatkan akuntabilitas auditee. Laporan audit merupakan satu nilai tambah untuk meningkatkan kecakapan dan kinerja auditee. Sehubungan itu, auditor perlu memberi keyakinan kepada masyarakat umum bahwa hasil kerja auditor telah dilaksanakan sesuai standard yang ditetapkan berdasarkan etika kerja yang tinggi. Kode etika Juru audit adalah satu sistem atau kode tingkah laku berdasarkan atas tanggungjawab moral dan kewajipan (obligasi) yang menerangkan bagaimana auditor bertindak. Kode etika Juru audit disusun dan disahkan dengan landasan keutuhan, kebebasan, keadilan, keyakinan dan kecakapan. Konsep ini menitikberatkan kepada tingkah laku yang baik dan kejujuran semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk meyakinkan semua pihak terhadap integritas dan kredibilitas auditor.

Auditor bertanggungjawab untuk bertindak secara profesional pada setiap masa dan berpedoman pada standard profesionalisme yang tinggi semasa menjalankan tugas dan melaporkan penemuan audit. Auditor bertanggungjawab menjaga kerahasiaan temuan audit yang diperolehnya. 6. Peppy Vallendoy C1C003059 Says: May 16th, 2007 at 10:22 pm

Resume KODE ETIKA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH Kode etika Juru audit disusun untuk digunakan sebagai panduan kepada semua anggota Jabatan Audit Negara sebagai syarat untuk meningkatkan prestasi dan profesionalisme auditor. Ini karena fungsi utama auditor adalah membantu meningkatkan akuntabilitas auditee. Laporan audit merupakan satu nilai tambah untuk meningkatkan kecakapan dan kinerja auditee. Sehubungan itu, auditor perlu memberi keyakinan kepada masyarakat umum bahwa hasil kerja auditor telah dilaksanakan sesuai standard yang ditetapkan berdasarkan etika kerja yang tinggi. Kode etika Juru audit adalah satu sistem atau kode tingkah laku berdasarkan atas tanggungjawab moral dan kewajipan (obligasi) yang menerangkan bagaimana auditor bertindak. Kode etika Juru audit disusun dan disahkan dengan landasan keutuhan, kebebasan, keadilan, keyakinan dan kecakapan. Konsep ini menitikberatkan kepada tingkah laku yang baik dan kejujuran semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk meyakinkan semua pihak terhadap integritas dan kredibilitas auditor. Auditor bertanggungjawab untuk bertindak secara profesional pada setiap masa dan berpedoman pada standard profesionalisme yang tinggi semasa menjalankan tugas dan melaporkan penemuan audit. Auditor bertanggungjawab menjaga kerahasiaan temuan audit yang diperolehnya. Sumber : KODE ETIKA JURUAUDIT JABATAN AUDIT NEGARA 7. Teuku Abdul Hadi Says: May 16th, 2007 at 11:42 pm

Resume Tugas Seminar Audit Teuku Abdul Hadi ( C1C003139 ) Topik : Operational Audit AUDIT OPERASIONAL, SUATU METODE UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI OPERASI PERUSAHAAN / ORGANISASI Hanya sedikit kesepakatan mengenai penggunaan istilah auditing operasional dibandingkan dengan audit untuk laporan keuangan historis. Banyak orang lebih senang menggunakan istilah auditing manajemen atau auditing prestasi ketimbang auditing operasional untuk melukiskan kaji-ulang organisasi guna mengetahui efisiensi dan efektifitasnya. Namun istilah auditing operasional dapat diartikan secara lebih luas, selama tujuan pengujiannya adalah untuk menentukan efektifitas dan efisiensi setiap bagian organisasi. Pengujian efektifitas pengendalian intern oleh auditor intern oleh karenanya merupakan bagian dari auditing operasional jika tujuannya adalah untuk membantu sebuah organisasi menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Auditing Operasional beorientasi pada prestasi kegiatan atau operasi suatu organisasi agar lebih baik dimasa depan, hal ini sangat berbeda dengan auditing keuangan yang berorientasi pada masa lalu. Laporan audit operasional sendiri dimaksudkan terutama

untuk manajemen. Lantaran terbatasnya pembagian laporan operasional dan sifat auditingnya yang beragam untuk efektifitas dan efisiensi, laporan auditing operasional banyak bervariasi dari satu audit ke audit lainnya. Auditing operasional juga meliputi banyak aspekefisiensi dan efektifitas dalam sebuah organisasidan oleh karenanya dapat melibatkan berbagai aktivitas yang luas. Sebagai contoh, efektifitas suatu program iklan atau efisiensi karyawan pabrik akan merupakan bagian dari usatu audit oprasional. Jenis-Jenis Audit Operasional Ada tiga ketegori audit operasional yang luas: fungsional, organisasional , dan penugasan khusus. Dalam setiap kasus, sebagian audit tersebut cenderung mencakup evaluasi pengendalian intern untuk efesiensi dan efektifitas. Seperti yang tersirat dalam namanya, audit fungsional bersangkutan dengan satu fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Ini dapat berhubungan misalnya dengan fungsi penggajian sutu divisi atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Audit fungsional mempunyai manfaat yang memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Kekurangan auditing fungsional adalah tidak mengevaluasi fungsi yang saling berkaitan. Dalam suatu audit organisasional penekanannya adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas khususnya penting dalam audit jenis ini. Sementara penugasan khusus dalam auditing operasional timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi dalam audit seperti itu. Contohnya mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya suatu sistem EDP, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. Independensi dan kompetensi Auditor Operasional Dua kualitas yang paling penting dari seorang auditor operasional adalah indepensi dan kompetensi. Kepada siapa laporan-laporan auditor ditujukan adalah penting untuk memastikan bahwa penyelidikan dan rekomendasi yang dibuat tidak menyimpang ( bias ). Independensi itu sendiri jarang menjadi masalah bagi auditor kantor akuntan karena mereka tidak bekerja pada perusahaan yang sedang diaudit. Demikian pula, auditor-auditor pemerintah hendaknya melaporkan pada suatu tingkat diatas bagian operasional. Tanggung jawab auditor operasional juga dapat mempengaruhi indepensi mereka. Kompetensi, tentu saja diperlukan untuk menentukan penyebab masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi merupakan masalah utama bila auditing operasional menyangkut masalah-masalah operasi yang bercakupan luas. Siapa saja yang melaksanakan Audit Operasional? Audit operasional biasanya dilaksanakan oleh salah satu dari tiga kelompok auditor: yaitu auditor intern, pemerintah dan kantor akuntan publik. Auditor intern berada dalam posisi yang begitu unik untuk melaksanakan audit operasional sehingga beberapa orang menggunakan istilah auditing internal dan auditing operasional Saling bergantian. Akan tetapi, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa semua auditing operasional dilakukan oleh auditor intern atau auditor intern hanya melakukan audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor intern melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu mereka bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Sumber : Arens, A.A., & Loebbecke,J.K, 1995, Auditing, Erlangga. 8. DWI SANTOSO (C1C003066) Says: May 20th, 2007 at 6:12 am

AUDIT INTERNAL BANK

Fungsi audit intern bank sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen pada bank dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat. Disamping itu, kedudukan bank sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat sangat strategis dalam perekonomian, maka audit intern bank diperlukan untuk menjaga perkembangan bank kearah yang dapat menunjang program pembangunan dari Pemerintah, sekaligus dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal bank antara lain bertujuan: a. Melengkapi perbankan dengan sarana untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. b. Mendorong bank untuk menyadari pentingnya fungsi audit intern dalam mengamankan usaha bank. c. Mendorong bank untuk memelihara kesehatannya dengan mengefektifkan sarana pengendalian intern sehingga dapat mencegah timbulnya risiko yang dapat mengancam usaha bank. d. Sebagai langkah awal mendorong dilaksanakannya Self-Regulation Banking, yaitu upaya bank untuk mengatur dirinya sendiri lebih rinci dengan acuan dari Bank Indonesia. Fungsi dari auditor internal bank adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Disamping itu juga, auditor internal bank harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. 9. DWI SANTOSO (C1C003066) Says: May 20th, 2007 at 6:18 am

sumber : Internal Audit, Sawyers SK. Dir. BI No.27/163/KEP/DIR SE.BI No.27/8/UPPB 10. Asep Darmawansyah Says: May 20th, 2007 at 9:31 am

PENGUKURAN KINERJA DENGAN BALANCED SCORED CARD (BSC) Oleh : Asep Darmawansyah Era globalisasi dan informasi sekarang ini memiliki dampak yang besar bagi dunia bisnis. Persaingan bisnis menjadi semakin ketat dan banyak perubahn yang terjadi dalam lingkungan usaha. Perusahaan harus mempunyai dan menerapkan visi, misi, tujuan dan strategi serta mampu melakukan adaptasi yang sepadan terhadap dinamika eksternal maupun internal. Kemajuan tekhnologi yang begitu cepat, membuat perusahaan bertindak proaktif dan responsive untuk menggali ide-ide baru dengan melakukan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dalam membangun daya saing. Melalui pengukuran kinerja diharapkan indicator – indicator yang menentukan, dapat dinilai dan dapat dimanfaatkan. Sistem pengukuran kinerja tradisional hanya diukur, dinilai, dan kemudian diberi penghargaan. Kinerja tersebut diukur sesuai dengan ukuran kinerja keuangan yang dihasilkan. Ukuran kinerja keuangan yang umumnya digunakan adalah rentabilitas (indicator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba), likuiditas (kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya), dan solvabilitas (kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka panjangnya). Sistem pengukuran kinerja tradisional yang didasarkan pada aspek keuangan dianggap tidak lagi mampu mengikuti kebutuhan perusahaan yang semakin

kompleks dalam menghadapi persaingan dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Balanced Scorecard menawarkan sistem pengukuran kinerja yang lebih relevan dan memadai. Alat ukur ini dapat untuk mengukur kinerja finansil dan non financial. Balanced Scorecard ini dapat diterapkan pada perusahaan apapun baik swasta maupun pemerintah baik yang berorientasi pada laba maupun yang tidak. Balanced Scorecard dapat membantu meningkatkan keutungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Beberapa perbedaan yang antara Pelaporan Pengendalian (Manajemen Tradisional) dan Pelaporan Strategis (Manajemen Balanced Scorecard) yaitu : 1. Pelaporan Pengendalian (Manajemen Tradisional) - Pengendalian melalui anggaran - Berfokus pada fungsi-fungsi dalam organisasi - Mengabaikan pengukuran kinerja atau pengukuran kinerja dilakukan secara terpisah - Informasi fungsional tunggal (hanya untuk keperluan satu fungsi dalam organisasi) 2. Pelaporan Strategis (Manajemen Balanced Scorecard) - Umpan-balik dan pembelajaran - Berfokus pada tim fungsional silang (cross-functional teams) - Pengukuran kerja terintegrasi yang dilakukan berdasarkan hubungan sebab-akibat - Informasi fungsional silang dan disebarluaskan ke seluruh fungsi dalam organisasi Balanced Scorecard merupakan sekumpulan tolak ukur kinerja yang terdiri dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dam pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut dapat diterapkan untuk menilai kinerja sepanjang perusahaan tersebut telah menjalankan visi, misi, dan strateginya. Proses yang dibangun di seputar Balanced Scorecard memungkinkan adanya keselarasan dan pemusatan perhatian pada pelaksanaan strategi jangka panjang. Bila digunakan secara tepat, Balanced Scorecard merupakan dasar pengelolaan perusahaan di era informasi (Kaplan dan Norton, 2000). Dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Norton pada tahun 1990. Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka panjang (Mulyadi dan Johny Setyawan, 1999). Balanced Scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. 11. Arief Dwi Kusumawardhana C1C003130 Says: May 23rd, 2007 at 7:25 pm

KEWAJIBAN HUKUM AKUNTAN “PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN” Hampir semua kejahatan keuangan disembunyikan dalam laporan keuangan yang telah direkayasa, maka adalah wajar bila profesi akuntan dipertanyakan perannya, bila kejahatan itu dapat terjadi. Mengingat bahwa SPAP mewajibkan akuntan untuk dapat menemukan kekeliruan dan ketidak beresan, maka adalah wajar bila akuntan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Mengingat tingkat persaingan yang terus meningkat, maka akuntan sudah

seyogyanya meningkatkan kompetensi dan menyempurnakan integritas dan independensi. Sebagai profesi yang tidak luput dari tuntutan hukum, maka perlu di cover dengan professional indemnity insurance. Sisi lain yang perlu adanya perhatian adalah “lingkungan pengendalian manajemen”, yaitu situasi dan kondisi yang mempengaruhi kuat lemahnya sistem pengendalian manajemen. Beberapa faktor di antaranya adalah regulasi pemerintah, budaya masyarakat sekitar, praktek bisnis, dan kondisi penegakan hukum. Dalam lingkungan pengendalian yang kondusif, mereka cenderung dapat menjaga diri dari perbuatan curang, menggelapkan aset, menggelembungkan harga proyek, menyulap laba, menyuap mitra, dan seterusnya. Dalam lingkungan pengendalian yang buruk, pelaku bisnis punya peluang besar untuk mengeruk untung sebesar-besarnya, meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, apalagi oleh nilai etika. Besarnya tanggung jawab akuntan publik ini harus dilihat baik dari perspektif manajemen perusahaan maupun akuntan publik. Artinya apakah ketidakbenaran pendapat akuntan publik itu disebabkan kesalahan Manajemen atau akuntan publik, karena Paragraf pertama dari suatu laporan akuntan berbunyi demikian “…Laporan keuangan ini merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah memberikan pendapat tehadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan”. Jika memang kesalahan itu ada di akuntan publik, maka akuntan publik harus dikenakan sanksi. Tetapi jika ternyata kesalahan itu ada pada manajemen, akuntan publik harus dibebaskan dari tanggung jawab. Menyeret ke pengadilan akuntan publik yang diduga melakukan kecurangan merupakan sesuatu yang positif bagi profesi akuntan secara keseluruhan. Siapa yang salah harus dihukum. Sumber : Erry Riyana Hardjapamekas, “Skandal akuntan Kecelakaan atau Keserakahan? “Majalah Tempo, 15-21 Juli 2002 12. Rizqi Arista C1C003087 Says: May 23rd, 2007 at 7:36 pm

PERAN INTERNAL AUDITOR MENCEGAH DAN MENDETEKSI KECURANGAN Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan akutansi perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut : Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisensi dan

efektifitas Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam : a. Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention), b. Pendeteksian Kecurangan (Fraud Detection), dan c. Penginvestigasian Kecurangan (Fraud Investigation). II. Kecurangan dan jenis kecurangan Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu : (1) Tindakan/the act., (2) Penyembunyian/theconcealment dan (3) Konversi/the conversion Berkaitan dengan itu Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000), salah satu asosiasi di USA yang mengonsentrasikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut: a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud), b. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation), c. Korupsi (Corruption), Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan,efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut : 1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian 3. Meningkatkan kultur organisasi 4. Mengefektifkan fungsi internal audit IV. Pendeteksian Kecurangan Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas. 1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud). Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut : 1)analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan. 2)analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentasepersentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya.

3)analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut. 2. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset). Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies/gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan / memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang. Metode tersebut adalah sebagai berikut : 1)Analytical review Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah biala dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan pembelian ganda. 2)Statistical sampling Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu attributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif Vendor or outsider complaints Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 3)Site visit – observation Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu: a.ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan, b.adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan, c.adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya. Ada tiga elemen dalam struktur pengendalian intern yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu Lingkungan pengendalian, Sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus

mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya. 3. Corruption (Korupsi), Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Sumber : Hasan Safuddien, Membangun GCG pada Perusahaan, dari Bubble Company menuju Sustainable Company, bahan Konvensi Nasional Akuntan IV tahun 2000 Jakarta, 31 Agustus 2004 Artikel : Amrizal, Ak, MM, CFE 13. sandhi wijaya Says:

May 23rd, 2007 at 8:40 pm

AUDIT TERHADAP SIKLUS PENGGAJIAN & PERSONALIA A. Tujuan Umum : adalah untuk mengevaluasi apakah saldo perkiraan yang mempengaruhi siklus tersebut telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. A. Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern siklus penggajian & personalia 1. Aspek Lingkungan Pengendalian ==>Yang harus dilakukan Oleh Auditor : · Mempelajari Bagan Struktur Organisasi · Melakukan wawancara terhadap pejabat perusahaan · Melakukan Observasi terhadap karyawan · Mempelajari kebijakan manajemen untuk kaeyawan . dll 2. Sistem Informasi Akuntansi ==> Manfaat : · Tahu sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus penggajian · Tahu metode pengolahan Data klien · Tahu Dokumen kunci yang digunakan · Tahu Catatan Akuntansi yang digunakan 3. Prosedur Pengendalian ==> Pengendalian apa yang sudah diterapkan oleh perusahaan , apakah : · Ada otorisasi yang layak ? · Ada pemisahan tugas dan tanggung jawab ? · Ada dokumen dan catatan ? · Ada internal audit ? PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT SECARA UMUM Deskripsi siklus Penggajian Siklus penggajian dalam perusahaan manufaktur melibatkan : a Fungsi personalia b Fungsi keuangan c Fungsi akuntansi

Siklus penggajian terdiri dari dua system informasi akuntansi seperti : 1. Sistem informasi akuntansi penggajian, yang terdiri dari jaringan prosedur : 2.Sistem informasi akuntansi pengupahan, yang terdiri dari jaringan prosedur : Tujuan Audit terhadap siklus Penggajian & Personalia Kelompok Asersi Tujuan audit terhadap golongan transaksi Tujuan audit terhadap saldo akun Keberadaan dan keterjadian Semua biaya gaji dan upah , biaya pajak atas gaji dan upah karyawan yang tercatat berkaitan dengan kompensasi jasa yang diserahkan oleh karyawan selama periode yang diaudit. Saldo utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan mencerminkan jumlah yang terutang oleh perusahaan pada tanggal neraca Kelengkapan Semua biaya gaji dan upah dan biaya pajak atas gaji dan upah mencakup semua biaya yang terjadi untuk jasa penggajian selama periode yang diaudit. Saldo utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan mencakup semua kewajiban kepada personel dan pemerintah pada tanggal neraca. Hak dan kewajiban Utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Penilaian atau alokasi Semua transaksi yang berkaitan dengan jasa personel telah dicatat dalam jurnal, diringkas dan diposting ke dalam akun dengan benar Biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dicatat dengan benar.Utang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah dihitung dan dicatat dengan benarDistribusi biaya overhead pabrik telah dihitung dan dicatat dengan benar. Penyajian dan pengungkapan Rincian transaksi yang berkaitan dengan penggajian & personalia mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam Laporan keuaangan baik klasifikasi maupun pengungkapannya Biaya gaji dan upah dan biaya pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan diklasifikasi dngan semestinya dalam neracaUtang gaji dan upah dan utang pajak penghasilan karyawan telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Penyusunan Program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus penggajian dan personalia Keberadaan dan keterjadian Kelengkapan Penilaian atau alokasi Pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus penggajian dan personalia. Prosedur analitik Prosedur Kemungkinan kesalahan 1. Bandingkan biaya karyawan (gaji, upah , komisi, bonus, tunjangan, kompensasi, dll) tahun yang diaudit dengan tahun lalu dan anggaran biaya karyawan.2. Bandingkan saldo utang gaji dan upah tahun yang diaudit dengan tahun yang lalu.3. Hitung rasio biaya pajak penghasilan karyawan dengan total biaya karyawan dan perbandingkan rasio tersebut dengan rasio yang sama tahun sebelumnya.4. Rekonsiliasi jumlah pajak penghasilan karyawan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT pajak penghasilan karyawan. Biaya karyawan terlalu besar dicatat atau terlalu kecilUtang gaji terlalu besar atau terlalu kecilBiaya karyawan dan pajak penghasilan terlalu besar atau terlalu kecil.Pajak penghasilan PPh21 terlalu besar atau terlalu kecil.

14. Burhanudin Harjono Says: May 23rd, 2007 at 8:40 pm

Tugas II Seminar AuditAUDIT LINGKUNGAN-REVIEW Burhanudin Harjono/ C1C003029 Dampak Eksternalitas seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan/ alam sudah sangat parah, ini terjadi di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dampak Eksternalitas ini adalah imbas dari akrivitas Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang tidak henti-hentinya melakukan ekploitasi alam yang sangat berlebihan dan tidak terkendali disamping pengabaian mereka terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang benar dan sungguh-sungguh. Pencemaran air, udara, kebakaran hutan, banjir adalah suatu yang jamak kita rasakan saat ini. Berbagai upaya untuk mengerem dan mengurangi laju ekternalitas tersebut sudah dilakukan yaitu melalui Konferensi Lingkungan Hidup se Dunia di Stockholm pada 1972 mengenai kesepakatan pentingnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh seluruh negara di dunia, Konvensi tentang Biodiversitas pada 1992 di Rio de Janiero Brasil oleh badan PBB United Nation on Environtment and Developmnet (UNCED), sampai dengan terbentuknya lembaga International on Standarization Organization (ISO) yang juga telah mengembangkan standar pengelolaan lingkungan internasional dengan seri ISO 14000 yaitu standar lingkungan spesifik bagi produk dan jasa. Sampai akhirnya mucul konsep dan metode Audit Lingkungan yang pada era 1980an mulai dikembangkan dan diterapkan di Kanada Secara ringkas Audit Lingkungan adalah evaluasi sistematis dan obyektif dari dampak yang ada maupun potensial dampak dari kegiatan suatu organisasi atas lingkungan. Apa yang dievaluasi biasanya termasuk pengelolaan lingkungan dari organisasi itu, pentaatan pada peraturan dalam pengelolaan lingkungan seperti emisi ke udara, pembuangan limbah cair, penanganan Bahan dan limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan non B3. Audit Lingkungan berlaku bukan saja bagi departemen-departemen di pemerintahan, juga berlaku untuk perusahaan bisnis, bahkan termasuk kelompok-kelompok lingkungan. Tujuan Audit Lingkungan Audit Lingkungan ini dirancang dan diarahkan untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan atau status kondisi lingkungan dari suatu perusahaan/ kegiatan dan juga untuk dapat mengukur kinerja lingkungan suatu kegiatan perusahaan. Dengan demikian hasil temuan dari proses Audit lingkungan adalah cerminan atau potret tentang kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Fungsi Audit Lingkungan 1. Sebagai upaya meningkatkan penaatan perusahaan/ organisasi terhadap peraturan perundang-undangan Lingkungan, misalnya standar emisi udara, standar limbah cair, penanganan B3, dan penangan limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan. 2. Dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi (SOP), prosedur pengelolaan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan, pelaporan, serta rencana perubahan pada proses produksi. 3. Jaminan untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Sebagai alat untuk menilai efektifitas dan efisiensi investasi dalam pengendalian pencemaran. 5. Upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan baku, bahan penolong, identifikasi melalui proses daur ulang atau penerapan produksi bersih dan efisiensi energi. 6. Sebagai bukti keabsahan perkiraan dampak penting dan penerapan rencana kelola dan

rencana pemantauan lingkungan yang berguna untuk feedback atau saran perbaikan upaya pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Adapun ruang lingkup audit lingkup mencakup analisa atas beberapa hal berikut : 1) Sejarah berdirinya perusahaan/ organisasi, rona lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan isu-isu lingkungan terkait. 2) perubahan rona dan kualitas lingkungan sejak suatu kegiatan dibangun sampai dengan waktu pelaksanaan Audit Lingkungan. 3).Penggunaan input dan sumber daya alam, termasuk energi, proses produksi, produk yang dihasilkan dan limbah yang dihasilkan. 4) Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta potensi pencemaran dan kerusakan yang mungkin timbul. 5) Kajian Risiko Lingkungan. 6) Sistem pengendalian lingkungan dan rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasilitas untuk meminimalkan dampak buangan dan kecelakaan. 7) Efektivitas peralatan pengendalian pencemaran, pemeliharaan, uji emisi, dan uji rutin peraltan lainnya. Penaatan terhadap perizinan, standar-standar dan pengelolaan B3 dan limbah B3. 9) Penaataan terhadap hasil AMDAL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan/ RPL). 10) Rencana dan prosedur operasi penanganan keadaan darurat. 11) Rencana pelaksanaan minimalisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan serta Product Life Cycle (PLC). 12) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan. Agar Audit Lingkungan dapat berjalan dengan efektif dan berhasil , setidaknya ada elemen penting yang harus diperhatikan yaitu. a. Dukungan pihak pimpinan Audit Lingkungan harus diawalai dengan adanya i’tikad pimpinan organisasi/ perusahaan dan harus didukung oleh pimpinan (top management). Di samping itu tim Auditor juga diberikan keleluasaan untuk melakukan kajian terhadap hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. b. Keikutsertaan semua pihak Keberhasilan Audit Lingkungan ditentukan pula oleh keikutsertaan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam organisasi yang diaudit. c. Kemandirian dan objektifitas Auditor dalam menjalankan tugasnya Auditor harus dijamin. Tim auditor harus mandiri dan tidak ada keterkaitan dengan kegiatan yang diaudit (independen). d. Kesepakatan tentang lingkup Audit Lingkup audit lingkungan harus sejak awal disetujui antara pimpinan perusahaan/ organisasi dan auditor. Referensi Heroepoetri, Arimbi. 1994. AUDIT LINGKUNGAN : Fenomena baru dalam pengelolaan Lingkungan. http://www. E-lawindonesia.com Setiadi, Dede. 2006. AUDIT LINGKUNGAN. http://www. ums.ac.id. Purwono, Bambang. 2006. Prinsip dasar, Mettode Pelaksanaan, dan pelaporan Audit Keuangan. http://www.bksolars.go.id. 15. Ahmad Faozan S (C1C003108) Says: May 24th, 2007 at 6:47 am

AUDIT KINERJA SEBAGAI KELENGKAPAN AUDIT KEUANGAN DAN KEPATUHAN

Audit kinerja adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai target yang ditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang diisyaratkan, kemudian membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit kinerja berbeda dengan pengendalian dan pengawasan kinerja. Pengendalian dan pengawasan kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat perencanaan dan implementasi program & aktivitas, sedangkan audit kinerja dilakukan setelah suatu program & aktivitas selesai dilakukan. Pengauditan kinerja ditujukan untuk memberi jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa suatu program, aktivitas, fungsi, dan organisasi telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh independen auditor dengan persetujuan pihak auditee. Dalam organisasi terutama sektor publik, audit kinerja diperlukan selain audit keuangan dan kepatuhan. Selama ini, pengauditan lebih banyak difokuskan pada implementasi anggaran dan laporan keuangan. audit kinerja difokuskan pada pemeriksaan hasil kerja untuk menguji tingkat ekonomi,efisiensi, dan efektivitas suatu program, kegiatan, fungsi, atau organisasi dalam menggunakan sumberdaya (anggaran, personil, dan infrastruktur). Pada tahap pelaksanaan audit kinerja, terdapat tiga elemen dalam tahap ini, yaitu: a.Telaah hasil program. b.Telaah ekonomi dan efisien. c.Telaah kepatuhan. Beberapa manfaat dari lakukannya audit kinerja adalah untuk: a.Mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. b.Mengetahui apakah penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan manajemen. Mengidentifikasi cara untuk memperbaiki ekonomi, efisiensi, dan efektivitas di sektor publik. c.Meningkatkan pendapatan. Hal ini karena kebocoran, penggelapan, dan ketidakoptimalan dalam sisi pendapatan bisa diketahui dan diperbaiki. Mengurangi biaya atau belanja. Melalui audit kinerja, sumber penyebab kebocoran dan pemborosan organisasi bisa diidentifikasi, sehingga melalui efisiensi organisasi dapat melakukan penghematan biaya. d.Memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan Meningkatkan kesadaran manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. 16. Frans Hardie S (C1C003074) Says: May 24th, 2007 at 6:48 am

AUDIT SISTEM INFORMASI (AUDIT T.I) Seperti audit keuangan, audit TI juga memiliki metode dan teknik yang handal, yang memungkinkan diperolehnya hasil evaluasi yang kredibel. Audit TI merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan

apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien (Weber, 2000). Audit TI sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain: Traditional Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Ilmu Komputer, dan Behavioral Science. Pada dasarnya, Audit TI dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengendalian Aplikasi (Application Control) dan Pengendalian Umum (General Control). Tujuan pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Sementara, tujuan pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data di-input secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan dalam audit TI tidak berbeda dengan audit pada umumnya. Tahapan perencanaan, sebagai suatu pendahuluan, mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa. Di samping, tentunya, auditor dapat memastikan bahwa qualified resources sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik terbaik ( best practices ). Tahapan perencanaan ini akan menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien, dan dilakukan oleh orangorang yang kompeten, serta dapat diselesaikan dalam waktu sesuai yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi dan review dokumentasi (termasuk review source-code bila diperlukan). Sesuai dengan standar auditing ISACA (Information Systems Audit and Control Association), selain melakukan pekerjaan lapangan, auditor juga harus menyusun laporan yang mencakup tujuan pemeriksaan, sifat dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan. Laporan ini juga harus menyebutkan organisasi yang diperiksa, pihak pengguna laporan yang dituju dan batasan-batasan distribusi laporan. Laporan juga harus memasukkan temuan, kesimpulan, rekomendasi sebagaimana layaknya laporan audit pada umumnya. Standar (COBIT) Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen and pengguna ( user ) untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute, yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA). COBIT memberikan arahan ( guidelines ) yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu business process owners dan manajer, termasuk juga auditor dan user, diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya. Kerangka kerja COBIT ini terdiri atas beberapa arahan ( guidelines ), yakni: Control Objectives Audit Guidelines Management Guidelines COBIT dikembangkan sebagai suatu generally applicable and accepted standard for good Information Technology (IT) security and control practices . Istilah “generally applicable and accepted” digunakan secara eksplisit dalam pengertian yang sama seperti Generally

Accepted Accounting Principles (GAAP). COBIT khususnya guidelines dapat dimodifikasi dengan mudah, sesuai dengan industri, kondisi TI di Perusahaan atau organisasi Anda, atau objek khusus di lingkungan TI. Audit TI: Sebelum atau Sesudah Seiring dengan makin banyaknya institusi, baik pemerintahan maupun swasta, yang mengandalkan TI untuk mendukung jalannya operasional sehari-hari, maka kesadaran akan perlunya dilakukan review atas pengembangan suatu sistem informasi semakin meningkat. Risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain: Biaya pengembangan sistem melampaui anggaran yang ditetapkan. Sistem tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sistem yang telah dibangun tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang dibangun tidak memberikan dampak effisiensi dan nilai ekonomis terhadap jalannya operasi institusi, baik pada masa sekarang maupun masa datang. Sistem yang berjalan tidak menaati perjanjian dengan pihak ketiga atau memenuhi aturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal itu, perusahaan menginginkan adanya assurance dari pihak yang berkompeten dan independen mengenai kondisi sistem TI yang akan atau sedang mereka gunakan. Pihak yang paling berkompeten dan memiliki keahlian untuk melakukan review tersebut adalah Auditor Sistem Informasi (Auditor TI). Pekerjaan auditor TI ini belum banyak dikenal di Indonesia . Di samping itu, jumlah tenaga auditor TI yang menyandang sertifikasi Internasional ( CISA, Certified Information System Auditor ) juga masih sangat terbatas. Best Practice menyarankan agar dalam proses pengembangan suatu sistem informasi yang signifikan, perlu dilakukan review, baik itu sebelum atau pada saat implementasi ( pre-implementation system ), maupun setelah sistem “live” ( post-implementation system ). Enam Alasan Mengapa Audit TI Diperlukan Ron Weber, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Monash University , dalam salah satu bukunya: Information System Controls and Audit (Prentice-Hall, 2000) menyatakan beberapa alasan penting mengapa audit TI perlu dilakukan, antara lain: 1. Kerugian akibat kehilangan data 2. Kesalahan dalam pengambilan keputusan 3. Risiko kebocoran data 4. Penyalahgunaan Komputer 5. Kerugian akibat kesalahan proses perhitungan 6. Tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer Sumber: Bagaimana Audit TI Dilakukan - eBizzAsia Mei-Juni 2004.htm Artikel: Isnaeni Achdiat, dan IS 17. Setya Kurniawan (C1C003030) Says: May 24th, 2007 at 7:21 am

Resume PEMERINTAH, LINGKUNGAN, DAN AUDIT Jelas sekali bahwa ada hubungan yang nyata antara lingkungan, audit dan pemerintah. Kerusakan lingkungan yang ada sekarang ini, jika ditelusuri bahwa sebab terbesar adalah

berasal dari industri yang merupakan dampak pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dinilai dari hasil pembangunan semata, perkembangan PDB suatu Negara bisa dikatakan meningkat dikarenakan pembangunan, namun terpikirkah berapa nilai kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan. Penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim, dari manakah itu semua berasal, sebandingkah semua itu dengan peningkatan PDB. Pendapatan Domestik Bruto, selama ini mengesampingkan aspek kerusakan lingkungan. Bisa saja angka PDB jika memasukkan unsure kerusakan lingkungan, sangat mungkin menjadikan PDB berkurang bahkan sangat mungkin angka yang ditampilkan negative. Melalui pemerintah, kerusakan lingkungan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997, dalam UU tersebut salah satu pasal menyebutkan tentang Audit Lingkungan. Melaului audit lingkungan, dapat diketahui kehunaan kinerja program lingkungan dari suatu organisasi secara berkala. Pengujian secara berkala ini, akan memperkuatpenerapan rekomendasi dalam dua dokumen penting di proses AMDAL, yaitu RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) suatu kegiatan. Melalui audit lingkungan akan diambil kebijakan kedepan apa yang harus dilakukan dengan perusahaan yang bersangkutan. Apakah perusahaan tersebut sudah aman atau belum akan dampak terhadap lingkungan. Sumber, Arimbi Heroepoetri, E-Law Indonesia Undang – Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 18. Aprilia Ika Wulansari (C1C004099) Says: May 24th, 2007 at 7:21 am

KUALITAS AUDIT BUKAN KUALITAS YANG SEBENAR-BENARNYA Jasa audit merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Sisi penawaran dalam jasa audit direpresentasikan oleh adanya industri audit yaitu dilaksanakan oleh kantor akuntan publik. Alasan tentang adanya audit bisa juga dijawab dengan information theory. Oleh karena itu, permintaan akan adanya audit timbul dari kebutuhan akan adanya informasi audit yang berkualitas, karena hal tersebut pada akhirnya dipercaya akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kualitas audit merupakan suatu keterkaitan antara kebijakan regulator dengan riset audit yang dilakukan oleh para akademisi. Tetapi terdapat dari ketidaksinkronan antara kebijakan dan riset audit di US, seperti di jelaskan Francis, antara lain berkaitan dengan : 1.pelarangan pemberian jasa non audit oleh auditor kepada klien-nya 2.rotasi audit partner setiap 5-7 tahun sekali. Kedua kebijakan tersebut merupakan reaksi dari regulator reputasi auditor yang sering digunakan sebagai penilaian dari kualitas audit. Namun demikian dalam banyak penelitian kompetensi dan independensi masih jarang digunakan untuk melihat seberapa besar kualitas audit secara aktual. Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. Ada beberapa area riset yang muncul dalam rangka menjelaskan fenomena yang ada di kualitas audit terutama dari sisi penawaran yaitu diindikasikan pada : 1.Struktur Pasar Jasa Audit 2.Audit Fee Model 3.Audit Fee Premium

Bila ditarik kembali kondisi tersebut di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik bagi perkembangan kantor akuntan publik di Indonesia. Kompetisi pasar audit di Indonesia juga sangat ketat dan tidak hanya didominasi oleh ‘Big Four’ saja. Alasan karena pasar audit di Indonesia masih cost focus dibandingkan brand/quality focus. Hal tersebut terutama terjadi pada kantor-kantor akuntan publik nasional yang masih berkembang. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Padahal secara prakteknya, dalam mengambil keputusan akuntan publik dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Inilah yang menjadi dilema dalam pelaksanaan kualitas audit. Inilah yang menjadi pertanyaan benarkah kualitas audit, kualitas yang sebenar-benarnya? Daftar Referensi Ahmad, Hamzah, 2005, “Pengujian Empiris Audit Report Lag Menggunakan Cycle Time And Firm Cycle Time”, SNA VIII, Solo Christiawan, Yulius Jogi, 2002, “Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Surabaya I’m still learning, 2006, Kebijakan Reguler dan Riset audit di US I’m still learing, 2006, Mengapa Ada Audit? Penjelasan Dari Sisi Penawaran Setyarno, Eko Budi dkk, 2006, “Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern”, SNA IX, Padang Suartana, I Wayan, 2005, “Model Framing Dan Belief Adjustment dalam Menjelaskan Bias Pengambilan Keputusan Pengauditan”, SNA VII, Solo Tachyan, Enjang dkk, 2005, “Pengujian Variabel-variabel Yang Berpengaruh Terhadap Eksetasi Klien Dalam Audit Judgment”, SNA VIII, Solo 19. Gading Satrio P (C1C003075) Says: May 25th, 2007 at 8:51 am

RESUME Peninjauan Ulang RUU Akuntan Publik Mengantisipasi perkembangan profesi Akuntan Publik (AP), Departemen Keuangan tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Akuntan Publik. Pengaturan itu termasuk mengenai pemberian izin, pembinaan dan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pemberian sanksi, penetapan standar, registrasi asosiasi profesi dan penyelenggaraan ujian profesi. Sebagian isi dari aturan tersebut menyinggung berbagai hal antara lain - Kantor Akuntan Publik (KAP) harus bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian - KAP harus menjaga rahasia informasi, memelihara kertas kerja selama 10 tahun, menjalankan sistem pengendalian mutu, memiliki NPWP, dan mempunyai kantor yang terisolasi dari kegiatan lain - Bagi KAP yang memiliki tenaga ahli asing, wajib memiliki dan menjalankan program alih pengetahuan dari tenaga ahli yang bersangkutan kepada profesi akuntan dan dunia pendidikan akuntansi - Hak AP dan KAP adalah memberikan jasa audit atas laporan keuangan, jasa atestasi dan jasa review atas laporan keuangan serta mendapat imbalan dari jasa yang diberikan - Adanya proteksi terhadap jasa AP

- RUU AP memberikan kesempatan kepada dosen untuk bisa menjadi dosen, namun dosen yang bersangkutan bukan pejabat struktural di perguruan tinggi - KAP dilarang memberikan jasa apabila KAP yang bersangkutan tidak Independen - KAP dilarang untuk memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut untuk jangka waktu lebih dari lima tahun - KAP dilarang memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan keuangan, akuntansi, dan manajemen - KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa pihak terasosiasi yang tidak bersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan terhadap AP dan KAP - Tiga macam sanksi dijatuhkan pada AP/KAP yang melanggar peraturan profesi, yaitu: a. sanksi administrasi (denda, peringatan, & pencabutan izin), b. sanksi perdata (tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan), c. sanksi pidana - Untuk sanksi pidana, AP & KAP serta pihak terasosiasi diancam hukuman pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara dan maksimal 6 (enam) tahun penjara. Sementara denda sekurang-kurangnya Rp 100juta dan sebesar-besarnya Rp 2,5miliar Adapun tujuan adanya pengaturan profesi AP dalam UU adalah, untuk melindungi kepentingan publik dan profesi AP. Selain itu, RUU AP juga bertujuan menunjang perkembangan perekonomian yang sehat, efisien, transparan dan akuntabel, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi publik, regulator, dan profesi AP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta menjaga kualitas jasa AP Namun, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menolak tegas sebagian pasal dalam draft RUU Akuntan Publik. Dua diantaranya tentang rotasi dan sanksi pidana bagi seorang akuntan publik. Salah satu yang dipersoalkan adalah pengaturan rotasi kantor akuntan publik. Dalam Keputusan Menteri digariskan bahwa setiap kantor akuntan hanya diperbolehkan melakukan audit untuk lima tahun buku berturut-turut. Sedangkan seorang akuntan publik maksimal tiga tahun berturut-turut. Mengenai sanksi yang diatur dalam RUU tersebut IAI menilainya terlalu memberatkan dan merugikan akuntan publik sebagai sebuah profesi. Misalnya, ada sanksi pidana. Padahal, pekerjaan seorang akuntan publik ini sanksinya harusnya lebih kepada perdata bukannya pidana. IAI terus berusaha agar sanksi pidana ini tidak ada atau tidak dicantumkan dalam RUU yang telah disosialisasikan selama tiga tahun tersebut.. RUU akuntan publik sudah sudah difinalisasi oleh Depkeu. Bahkan pihak Depkeu melalui Setjen Depkeu mengatakan proses penyusunan draf oleh tim RUU akuntan publik sudah tuntas (Koran Tempo - 19 April 2007, Halaman B7). Beberapa masalah dikhawatirkan oleh sejumlah akuntan akan timbul apabila RUU ini dipaksakan untuk direlease, apakah anggapan ini dapat diterima? Masalah apa saja yang dapat timbul? Sumber : 1. Ulasan Seminar Nasional “Peranan Akuntan Publik dalam Menunjang Penegakan Hukum di Indonesia” http://bpkp.go.id/viewnews.php?aksi=view&start=540&id=1562

2. IAI Siap Menentang Draft Pemerintah tentang RUU Akuntan Publik http://hukumonline.com/detail.asp?id=16769&cl=Berita 3. Hukmas Depkeu http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp? kdx=unittopik&KDunit=SETJEN%20%20%20%20&KDTOPIK=AKUNTAN %20%20%20&urunit=Sekretariat%20Jenderal&urtopik=AKUNTAN %20PUBLIK 20. Bramadhani Tribuana Says: May 31st, 2007 at 7:55 am

TUGAS III SEMINAR AUDITING Oleh: Bramadhani Tribuana C1C004076 Teman Bermain Auditor : Akuntansi, Fraud & Korupsi Jika kita mendengar kata “Auditor tentunya akan ada banyak kata lain yang melayanglayang dalam pikiran kita, diantaranya Akuntansi, Fraud dan Korupsi. Bisa dikatakan akuntansi, froud dan korupsi adalah teman bermain sehari-hari seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Ada hubungan apakah sebenarnya antara Auditor, akuntansi, froud dan korupsi? Ternyata antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam profesi akuntan, istilah korupsi dikenal dengan istilah fraud (kecurangan). Secara umum fraud berkaitan dengan: ketidakjujuran(dishonesty), penipuan(deceit), pelanggaran kepercayaan( breach of trust), pencurian(theft), maksud untuk berbuat salah (intention to do wrong), dan keinginan mendapatkan manfaat/keuntungan dengan merugikan pihak lain. Penyebab timbulnya financial fraud atau dalam istilah indonesia disebut perbuatan curang atau korupsi adalah karena tiadanya akuntabilitas. Akuntansi adalah salah satu sistem informsi yang dapat membantu upaya pencegahan korupsi melalui: sistem pengawasan internal, peningkatan standar akuntansi dan auditing, serta pelarangan melakukan kecurangan dalam pencatatan Kecurangan dapat mengakibatkan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Dalam auditing dikenal 2 tipe salah saji yang berkaitan dengan: 1.Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan. Merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan berikut ini: a.manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjdi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. b.Representasi yang salah dalam atau penhilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan c.Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 2.Salah saji yang timbul dari perlakuan uang tidak semestinya terhadap aktiva. Merupakan penyalahgunaan atau penggelapan assets. Salah saji ini berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Misalnya: pencurian aktiva atau tindakan yang

menyebabkan entitas membayar harga barang/jasa yang tidak diterima oleh entitas. (biasanya disertai dengan dokumen palsu dan menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen atau pihak ketiga). Pada dasarnya korupsi akan merugikan semua pihak. Dan disini profesi akuntan yang dalam hal ini adalah auditor berperan sangat signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi (fraud). Posisi auditor sangatlah strategis dalam mengungkap terjadinya kasus kecurangan atau korupsi. Untuk mampu melaksanakan tugasnya internal auditor ataupun auditor eksternal dituntut untuk memenuhi standar profesi, yaitu: a.Competence b.Confidentiality c.Integrity d.Subjectivity Sebelumnya kita tahu bahwa korupsi timbul karena adanya peluang, ditambah diskresi dan tidak adanya akuntabilitas, untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi pada suatu organisasi baik publik ataupun swasta ada beberapa hal yang dapat dilakukan (Donald Cressey): 1.menghilangkan tekanan atau pressure, dilakuikan manajemen dengan: a.Kurangi target yang tidak jelas b.Kurangi tekanan eksternal yang dapat menimbulkan seseorang mencoba berbuat curang c.Kurangi hambatan opersional yang ada d.Lakukan prosedur akuntansi tanpa pengecualian 2.Menghilangkan peluang, dilakukan manajemen dengan: a.Ciptakan sistem pengamanan asset b.Lakukan pemisahan fungsi dengan jelas c.Pencatatan akuntansi harus tepat dan akurat d.Pantau transaksi bisnis, dan hubungan pribadi yang berhubungan dengan keuangan e.Ciptakan hubungan kepemimpinan dengan pengawas dalam kelompok f.Manfaaatkan data personalia 3.Mengurangi rasionalisasi dengan menguatkan integritas, yang dilakukan manajemen dengan: a.Membuat dan melaksanakan, kode etik untuk memperjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh b.Menindak setiap pelanggaran sekecil apapun Adapun langkah pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan: a.Membuat sistem pengawasan internal yang independen b.Bagi organisasi perusahaan go public atau BUMN harus memiliki dewan komisaris yang sebagian komisarisnya independen. c.Harus memiliki komite audit d.Semua pihak harus benar-benar memiliki komitmen tingi, integritas untuk menghindari korupsi serta praktek-praktek yang bertentangan dengan etika. Jadi sekarang kita semua tahu bahwa akuntansi adalah salah satu sistem yang tepat untuk mencegah kecurangan-kecurangan (fraud/korupsi). Hanya saja bagaimana cara kita untuk menjaga agar dalam prosesnya dapat berjalan semestinya, untuk itu auditor lah yang bertugas untuk memastikan hal tersebut dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ibarat seseorang berkendara motor, rambu-rambu dan polisi. Apakah cukup hanya dengan rambu-rambu? Tentu tidak. Apakah cukup hanya dengan polisi? Tidak pula.

Keduanya sama-sama dibutuhkan berikut dengan kesadaran pengendara. Namun apa yang terjadi jika pengendara berada dijalan sepi tapi lampu lalu lintas berwarna merah dan disana tidak terdapat polisi? Sunber: “Akuntansi dan Korupsi di Indonesia” oleh: Suryohadi Djulianto “Menyoroti Korupsi Dari Segi Regulasi” (SAUNA 2007) “Melawan Korupsi Berjamaah” oleh Ade Irawan 21. Penis Enlargement Says: July 26th, 2007 at 8:49 am

How penis enlargement pills work, check penis enlargement techniques, penis enlargement reviews, penis enlargement expert advice and much more. Visit: http://www.sinepenis.com 22. Weight Loss Pills Says:

October 6th, 2007 at 8:33 am

Weight Loss Reviews. Hoodia effortlessly reduce their caloric intake by 7000 calories each week. visit: http://www.healthshop.tv 23. Penis Enlargement Says:

October 13th, 2007 at 4:02 pm

Penis Enlargement Device Reviews Over the course of history men have always been obsessed about the size of their penis… 24. Penis Enlargement Pills Says: October 14th, 2007 at 9:15 pm

Penis enlargement reviews, penis enlargement health, top 3 penis enlargement pills, penis enlargement power and much more. 25. Voip Solution Says:

October 17th, 2007 at 6:01 pm

You connect your telephone to your high speed Internet connection using an analog telephone adaptor or directly using another Internet phone. You can be up and running in minutes. 26. Penis Enlargement Pills Says: October 18th, 2007 at 1:14 pm

Detailed comparisons of top 3 penis enlargement pills. User ratings & reviews of all penis enlargement pills. Vimax, Naturomax and Sizepro. 27. Penis Enlargement Pills Says: October 23rd, 2007 at 5:56 am

Penis enlargement pills are mixtures of herbal supplements pulverized into refined powder and then made into capsules… 28. Daniel Says:

February 21st, 2008 at 10:44 am

I couldn’t understand some parts of this article Tugas 3 S1 Akt: Resume of Term Paper in Auditing, but I guess I just need to check some more resources regarding this, because it sounds interesting.

29. $anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four

Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsbook,ncaa,ncaa Betting,ncaa Says: March 10th, 2008 at 3:33 pm

$anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsbook,ncaa,ncaa Betting,… $anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsbook,ncaa,ncaa Betting,nc… 30. Stuartssportsarena6260$anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final

Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsbook,n Says: March 15th, 2008 at 2:37 pm

Stuartssportsarena6260$anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsb… Stuartssportsarena6260$anchor$basketball Betting,final Four,final Four Betting,final Four Gambling,final Four Sports Book,final Four Sportsbook,march Madness,march Madness Betting,march Madness Gambling,march Madness Sports Book,march Madness Sportsboo…

Leave a Reply Top of Form

Name (required) Mail (will not be published) (required) Website XHTML: You can use these tags:

<del datetime=""> <em> <strike> <strong>

Submit Comment

5fb2ub0zw q

85

943ae7e5c6fc01

0

1255600252

Bottom of Form

Search Top of Form

Search Bottom of Form

Calendar October 2009 M T W T F S S « Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Categories ○

AP Class (99)

○

Artikel Agung Praptapa (16)

○

Biography (5)

○

BOOK REVIEW (3)

○

Business Tips (1)

○

Change Management (4)

○

Computer (4)

○

Friendship (5)

○

GOLF (1)

202.70.50.174

78fc346b1e99c1

○

ISLAM (1)

○

Lesson Learned (4)

○

Management Control System (4)

○

NEWS (53)

○

People I met (2)

○

Photo (1)

○

Research Methods (1)

○

RICH Ways (16)

○

Social Activities (3)

○

Strategic Management (7)

○

Teaching Materials (1)

○

Thought (Renungan) (12)

○

Training Materials (2)

○

Travelling (18)

○

Uncategorized (10)

○

University Visit (8)

○

Welcome (3)

○

Wisata Kuliner (1)

○

Words for Success (51)

Monthly Archives ○

October 2009

○

July 2009

○

June 2009

○

May 2009

○

April 2009

○

March 2009

○

February 2009

○

January 2009

○

December 2008

○

November 2008

○

October 2008

○

September 2008

○

August 2008

○

July 2008

○

June 2008

○

May 2008

○

April 2008

○

March 2008

○

February 2008

○

January 2008

○

December 2007

○

November 2007

○

October 2007

○

September 2007

○

August 2007

○

July 2007

○

June 2007

○

May 2007

○

April 2007

○

March 2007

○

February 2007

AGUNG PRAPTAPA is proudly powered by WordPress and Solusindo Telematika designed by , modified by: Nurul Hidayat Entries (RSS) and Comments (RSS). This blog is protected by Dave's Spam Karma 2: 46701 Spams