Audit Kel 3 Iin.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada awalnya Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama Kimia Farma pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan penyatuan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah marger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Dengan pengalaman selama puluhan tahun Kimia Farma Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi dan terpercaya di Indonesia. Kimia Farma Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp

1

23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan

yang dilakukan

manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut

memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan

tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah kronologi terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk. dari sisi Etika Profesi? 2. Apa langkah-langkah yang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang ? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami kronologi terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk. dari sisi Etika Profesi. 2. Dapat merumuskan langkah-langkah yang yang harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT.Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. pada tahun 1958, Pemerintah

Republik

Indonesia melakukan

peleburan

sejumlah

perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance guna memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN

di

Indonesia

adalah

dengan dikeluarkannya

Keputusan

Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, tentang Penerapan Praktik good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan good corporate governance secara konsisten. tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan Pembahasan Dari Sisi Akuntan Publik cukup mendasar. Permasalahan Kasus Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma

Tbk.

Badan

Pengawas

Pasar Modal

(Bapepam)

melakukan

pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. Atau pun terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan publik(Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember

2001

dan

dengan

yang

3

interim

30

Juni

tahun

2002.

Keterkaitan Akuntan Terhadap Skandal PT Kimia FarmaTbk. Mengidentifikasi dan menilai risiko etika. Dampak Terhadap Profesi Akuntan Menurut Darmawati, Khomsiyah

dan

Rika

(2004), Corporate

governanace

merupakan

salah

satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang

saham

dan stakeholders

lainnya.

Corporate

Governance juga

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Aktivitas

manipulasi

pencatatan laporan

keungan

yang

dilakukan

manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. 2.2 Kronologi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT.Kimia Farma Tbk Awalnya audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002.

4

Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Pihak

Bapepam

selaku

pengawas

pasar

tentang kasus PT.Kimia Farma. Dalamrangka

modal

mengungkapkan

restrukturisasi PT.Kimia Farma

Tbk, Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT.Kimia Farma untuk masa lima bulan yang berakhir 31 Mei 2002, tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan dalam harian Kontan yang menyatakan bahwa kementrian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT.Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.

2.3 Analisis Kasus dari Sisi Etika Profesi Menurut pendapat kami, kasus manipulasi laporan keuangan pada PT.Kimia

Farma

Tbk.

disebabkan

karena

adanya

kesalahan-kesalahan

pencatatannya maupun perhitungannya, namun ada juga pihak yang melakukan kecurangan dan kecurangan tersebut yang pada awalnya tidak berhasil terdeteksi, namun pada akhirnya dapat terdeterksi. Kecurangan yang terjadi pada kasus manipulasi laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk. ini pasti tidak terlepas dari bantuan akuntan yang mengerti, yang memahami, yang mengelola laporan keuangan. Karena akuntan adalah orang yang ahli dalam mengatur dan mengelola laporan keuangan, dengan keahliannya justru disalah gunakan untuk dilakukannya manipulasi pada laporan keuangan tersebut.

5

Hal seperti manipulasi laporan keuangan ini harusnya tidak terjadi apabila akuntan

yang melakukan

penyajian

laporan

keuangan

ini

mempunyai

pemahaman, pengetahuan dan menerapkan etika profesi yang dijalaninya sebagai seorang akuntan yang bekerja secara profesional. Namun dikembalikan kepada masing-masing individu tersebut, dia melakukan pekerjaannya secara profesional atau tidak, bersikap jujur atau tidak. Dengan dilakukannya manipulasi pada laporan keuangan tersebut maka akuntan tersebut jelas-jelas melanggar etika profesi. Akuntan tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab lagi akan profesinya sebagai akuntan yang seharusnya melakukan penyajian laporan keuangan secara benar dan akurat, melainkan menyajikan laporan keuangannya dengan adanya rekayasa keuangan. Dari sisi karakter akuntan yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, dengan adanya kasus ini berari akuntan tersebut tidak diakui lagi keprofesionalitasnya karena sudah tidak dipercaya lagi baik oleh organisasi perusahaan tersebut, perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada manipulasi laporan keuangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan tersebut sudah melanggar etika profesi, karena yang harusnya bekerja secara profesional justru dia bekerja untuk kepentingan pribadi maupun pengaruh dari pihak lain sehingga dia bekerja secara tidak profesional. Akuntan tersebut juga bekerja secara tidak jujur karena sengaja melakukan kecurangan sehingga dia memanipulasi laporan keuangan tersebut agar kecurangannya tidak terdeteksi. Karena akuntan tidak berkerja secara jujur maka akuntan tersebut tidak bisa dipercaya lagi karena bisa saja dia melakukan manipulasi pada laporan keuangan pada periode selanjutnya. Dalam kasus ini juga akuntan tidak melakukan kehati-hatian profesional. Dimana akuntan yang seharusnya melakukan jasa profesionalnya dengan hati-hati dan tekun, namun akuntan tersebut tidak melakukan kehati-hatian profesional tersebut dengan kata lain dengan sengaja melakukan kecurangan.

6

2.3.1 1.

Langkah-langkah yang diambil agar kasus tidak terulang

Dalam kasus ini, adanya kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998-2002, berarti adanya kelalaian dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut.Jadi sebaiknya proses laporan keuangan selalu di kontrol, dilakukan pemeriksaan, dan evaluasi disetiap bulannya.

2. Tidak hanya proses laporan keuangannya saja, namun pihak-pihak yang terlibatnya pun selalu dikontrol setiap proses laporan keuangan tersebut, diperiksa kemanakah uang tersebut dialirkan baik uang yang keluar maupun uang yang masuk diperiksa secara detail dan rinci agar tidak adanya celah untuk melakukan kecurangan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut. 3. Dibuatnya struktur organisasi yang jelas, agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik, sehingga tidak ada satu sama lain yang mencampuri tugas pokok antar anggota, dengan demikian tidak ada campur tangan pihak lain yang terlibat maupun mempengaruhi sehingga proses dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Mengawasi setiap kinerja karyawan baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya. Dengan adanya sturktur organisasi yang jelas, tidak berjalan dengan baik juga jika tidak dilakukannya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan agar setiap anggota organisasi perusahaan dapat melakukan tugasnya secara baik, dan takut untuk melakukan kecurangan karena selalu diawasi. 5. Adanya hukuman dan sanksi yang tegas baik para organisasi perusahaan yang melakukan pelanggaran, dan kecurangan yang merugikan berbagai pihak diperusahaan. 6. Pemerintah

memperbaiki

kinerja

perusahaan,

selalu

melakukan

pengawasan/monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi setiap anggota organisasi perusahaan agar tidak ada celah untuk melakukan kecurangan lagi. 7. Pemerintah membuat aturan yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik yang akan melanggar etika profesi. Diharapkan aturan tersebut juga dapat dijalankan secara tegas, dan pihak yang melanggar etika dihukum dan diberi sanksi yang adil.

7

BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Dengan pengalaman selama puluhan tahun Kimia Farma Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi dan terpercaya di Indonesia. Kimia Farma Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Dari sisi etika profesi kecurangan yang terjadi pada kasus manipulasi laporan keuangan PT.Kimia Farma Tbk. ini pasti tidak terlepas dari bantuan akuntan yang mengerti, yang memahami, yang mengelola laporan keuangan. Pada manipulasi laporan keuangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan tersebut sudah melanggar etika profesi, karena yang harusnya bekerja secara profesional justru dia bekerja untuk kepentingan pribadi maupun pengaruh dari pihak lain sehingga dia bekerja secara tidak profesional. Akuntan tersebut juga tidak memiliki rasa tanggung jawab akan profesinya sebagai akuntan dan bekerja secara tidak jujur karena sengaja melakukan kecurang sehingga dia memanipulasi laporan keuang tersebut agar kecurangannya tidak terdeteksi.

8

3.2

Saran Sebaiknya proses laporan keuangan selalu di kontrol, dilakukan

pemeriksaan, dan evaluasi disetiap bulannya. Karena jika dilakukan pemeriksaan hanya setiap periodenya atau pertahunnya menjadi tidak terkontrol, dan sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan. Pemerintah

memperbaiki

kinerja

perusahaan,

selalu

melakukan

pengawasan/monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi setiap anggota organisasi perusahaan agar tidak ada celah untuk melakukan kecurangan lagi. Pemerintah membuat aturan yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik yang akan melanggar etika profesi. Diharapkan aturan tersebut juga dapat dijalankan secara tegas, dan pihak yang melanggar etika dihukum dan diberi sanksi yang adil Adapun profesi yang ditekuni, harus berdasarkan etika yang berlaku. Etika profesi itu sendiri memiliki tujuan seperti standar etika menjelaskan dan menetapkan

tanggung

jawab

kepada lembaga

dan

masyarakat

umum,

membantu para profesional dalam menetukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka, standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama profesional, untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.

9

DAFTAR PUSTAKA

https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporankeuangan-pt-kimia-farma-tbk/ http://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farma-etikabisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb http://nukepermatasari.blogspot.co.id/2015/01/kasus-manipulasi-laporankeuangan-pt.html http://yusrinadirayati.blogspot.co.id/2015/10/kasus-skandal-manipulasilaporan.html

10