Attachment.docx

PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI “PENGADAAN BARANG DAN JASA DI RIAU”

Disusun oleh : Komang Tri Suputra

P2.31.33.0.17.021

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II Hang Jebat III/F3 KebayoranBaru, Jakarta 12120 Telp. 021.7397641,7397643 Fax. 021.7397769 E-mail: [email protected] Website: http://poltekkesjkt2.ac.id TahunAkademik 2019/2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1.latar belakang

Pengadaan barang/ jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Pengadaan barang/ jasa yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas gedung pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti jasa konsultan. Selama ini pengadaan barang/ jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/ jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang didapat yaitu para pengguna dan penyedia barang/ jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap pengadaan barang/ jasa secarabersamasama. Tetapi kelemahan dari tahap-tahappelaksanaan pengadaan barang/ jasa konvensional ini dinilai banyak merugikan seperti mudahterjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), selain itu dalam pengadaan barang/ jasa secara konvensional membutuhkan waktu yang sangat lama jikaada banyak penyedia barang/ jasayang mengikuti pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan konprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yangdilakukan oleh aparatur negara.

1.2. Rumusan masalah 1. bagaimana kasus pengadaan barang dan jasa di riau? 2. bagaimana langkah-langkah pegadaan barang dan jasa? 3. bagaimana prinsip barang dan jasa? 4. apakah ada dasar hukum untuk pengadaan barang dan jasa? 1.3. sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini secara garis besar penulis menyajikan lima bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka Pada bab ini diuraikan dari literature/teori-teori yang akan dijadikan acuan dan landasan bepikir dalam penelitian yang dilakukan untuk membuat makalah ini.

Bab III lokus Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengadaan barang dan tempat pengadaan barang yang memiliki kasus

Bab IV pembahasan Dalam bab ini penulis membahas hasil yang diperoleh dalam penelitian kasus pengadaan barang dan jasa di riau

Bab V penutup Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan tulisan ini, yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan penulisan atau pendapat yang mungkin bermanfaat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Langkah-langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pada langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah terkait pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi: 1.

Peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;

2.

Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata dan industri alat material khusus dalam negeri;

3.

Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan Barang dan Jasa;

4.

Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;

5.

Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik

6.

Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan Barang dan Jasa;

7.

Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan Barang dan Jasa;

8.

Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

9.

Penumbuhkembangan peran usaha nasional;

2.2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini: 1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 2. Efektif Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya. 3. Transparan Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat pada umumya. 4. Terbuka Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia brang/jasa yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 5. Bersaing Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang jelas dan transparan. 6. Adil dan tidak diskriminatif Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. 7. Akuntabel harus sesuai dengan sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan sesuai dengan aturan yang terkait degan pengadaan barang/jasa.

2.3. Posisi dan Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Umum Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, dimana melibatkan banyak pihak yang saling kait-mengait baik dari segi alur produsen-supplierkonsumen. Tidak hanya itu, dalam dalam bidang strategi dan managemen pengadaan barang dan jasa juga didasarkan pada konsep managemen yang biasa diterapkan dalam bisnis. Pernyataan ini di dukung oleh Kotler et al (2005) yang mencatat bahwa proses bisnis itu meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya dimulai dari ihtisiar dari pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen, yang kemudian diawali dengan proses produksi, disusul dengan proses pengenalan barang ke konsumen yang biasanya akan dimulai dengan membentuk brand awareness. Brand awareness dalam tahapan ini adalah proses yang sangat penting karena dengan membentuk kesadaran target konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan memudahkan pemasaran dan penjualan barang dan jasa (Kapferer, 2008; Aaker, 2005) 2.4. Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan prakualifikasi yaitu : 1. Pengumuman prakualifikasi 2. Pengambilan dokumen prakualifikasi 3. Pemasukan dokumen prakualifikasi 4. Evaluasi dokumen prakualifikasi 5. Penetapan hasil prakualiflkasi x 6. Pengumuman hasil prakualifikasi 7. Masa sanggah prakualifikasi 8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi 9. Pengambilan dokumen lelang umum 10. Penjelasan 11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya 12. Pemasukan penawaran 13. Pembukaan penawaran

14. Evaluasi penawaran 15. Penetapan pemenang 16. Pengumuman pemenang 17. Masa sanggah 18. Penunjukan pemenang 19. Penandatanganan kontrak 2.5. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan K/D/L/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Pengadaan barang dan jasa untuk investasi di lingkungan bank Indonesia, Badan hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. 2.6. Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 1. Keppres No. 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2. Inpres No. 5 Tahun 2003, tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhimya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund 3. Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 4. Perpres No. 8 tahun 2006, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

BAB III LOKUS

Kasus ini adalah korupsi pada seluruh pengadaan di PLTU Riau pada tahun 2017

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 kasus KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Korupsi PLTU Riau yang baru saja terjadi merupakan bagian dari catatan panjang kasus korupsi infrastruktur bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 241 kasus pada 2017 yang terkait dengan korupsi pada sektor infrastruktur dalam hal pengadaan.Akibatnya, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai suap sejumlah Rp 34 miliar. Sebagai pembanding, pada 2016, kerugian negara terhadap korupsi pengadaan untuk infrastruktur hanya Rp 680 miliar, atau naik sebesar 120,5% pada 2017."Dalam masalah PLTU Riau, hal tersebut terkait dengan korupsi pada proses pengadaan di pemerintah," papar Wana kepada Kontan.co.id, Selasa (17/7).Dari seluruh kasus korupsi yang ada pada 2017, 27,4% terjadi pada sektor infrastruktur. Terlebih, korupsi pada sektor infrastruktur menempati posisi teratas dalam ranking pengembangan kasus terbesar 2017, yaitu kasus suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Korupsi dalam proyek transportasi menempati tempat pertama dengan nilai kerugian negara Rp 575 miliar dalam 38 kasus, diikuti oleh infrastruktur pendidikan dengan nilai Rp 43,4 miliar dalam 14 kasus dan infrastruktur desa dengan nilai Rp 7,9 miliar dalam 23 kasus.Sepanjang 2017, ada 158 kasus korupsi yang membuat negara merugi Rp 1,1 triliun dengan nilai suap Rp 84 miliar. Dalam kasus korupsi sektor infrastruktur, ada dua hal yang menjadi terhambat, yaitu pembangunan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengatakan, ICW melihat bahwa kasus infrastruktur menjadi persoalan di Indonesia.Melihat fenomena ini, Wana menjelaskan, masih ada celah yang kerap digunakan oleh para oknum untuk menyelewengkan uang negara. Yang jadi persoalan, imbuh Wana,

adalah

bagaimana

pemerintah

menerapkan

penggunaan

sistem

pencatatan

terpusat."Infrastruktur itu perlu menggunakan e-catalog (dan) e-purchasing agar setiap proses pengadaan ini dapat terpantau," saran Wana. "Memang yang menjadi kendala adalah masih belum optimalnya penggunaan sistem (digital) terkait (proses) pengadaan yang mengakibatkan adanya celah untuk korupsi." 4.2 analisis kasus

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 1. Dalam upaya apapun kasus korupsi selalu ada dengan adanya peluang maupun celah serta jabatan setinggi direktur utama pun dapat korupsi. 2. semua yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip yang ada 3. Mudah tergiurnya pihak dan aparat yang terkait sehingga mengakibatkan korupsi yang begitu banyak

5.2 Saran Kita harus sadar akan batasan terhadap diri masing-masing karena jabatan setinggi apapun jika tidak puas dengan apa yang telah dicapai pasti akan melakukan berbagai cara. Untuk lembaga pemerintah alangkah baiknya hukuman untuk para koruptor dipertegas dan memberikan efek jera kepada koruptor agar koruptor semakin berkurang dan jera.

DAFTAR PUSTAKA https://nasional.kontan.co.id/news/negara-rugi-rp-15-triliun-dari-korupsi-pengadaan-barangjasa-sepanjang-2017?page=2 http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-pengadaan-barang-dan-jasa.html https://www.google.com/search?q=pengertian+pengadaan+barang+dan+jasa&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=sb