Aspek Pengubah Hukum.docx

PAPER ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM TERKAIT DENGAN BERITA BOHONG (HOAX) DI INDONESIA

MATA KULIAH: ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, S.H., M.S.

OLEH: RISWAN HANAFYAH HARAHAP G2R1 17 018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO 2018

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...............................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah..................................................................

1

B. Identifikasi Masalah .........................................................................

4

C. Rumusan Masalah ..........................................................................

6

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH A. Dampak Terjadinya Kerusakan Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari ................................................................................... 11 B. Upaya dalam Mengatasi Terjadinya Kerusakan Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari ................................................................ 12 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 15 B. Saran............................................................................................... 16 DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Manusia yang sejatinya adalah makhluk sosial yang mengharuskan untuk memasyarakatkan diri akan terus mengalami perubahan yang dinamis. Sifat dinamis tersebut akan selalu menghendaki terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menjadi karakteristik dari masyarakat modern, termasuk di antaranya adalah hukum yang berlaku pada masyarakat saat ini. Pada mulanya, budaya masyarakat hukum Indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis (unwritten law), atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (living law). Budaya hukum ini hidup dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia, sehingga secara keseluruhan budaya Indonesia

adalah

budaya

hukum

living

hukum masyarakat law.

Tetapi

dalam

perkembangannya kemudian, masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan budaya

hukum tertulis, yang pada dasarnya merupakan

konsekuensi dari proses kolonialisme di Indonesia. Hukum terus mengalami perubahan, baik itu kecil maupun secara besar-besaran, apalagi jika menyangkut masalah serius yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat. Keadaan sosial dan budaya yang

2

terus mengalami perubahan menjadi salah satu faktor mengapa hukum terus mengalami perubahan. Dari faktor tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses tersebut diperlukan upaya pembangunan hukum, yang sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan tertentu terhadap masyarakat (law is a tool of social engineering), yang bertujuan untuk perubahan masyarakat yang secara teratur, terkendali, efektif dan efisien. Namun hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakharmonisan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara law in the books dan law in action. Perubahan memang sangat diperlukan, namun perubahan tersebut menjadi tantangan bagi hukum dan oleh karenanya harus dijawab oleh hukum. Dengan memberikan jawaban atas perubahan sosial masyarakat artinya bahwa hukum telah melakukan adaptasi. Ketika hukum tidak mampu melakukan adaptasi maka terjadilah keruntuhan hukum. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa sebenarnya hukum itu tertinggal di belakang

perkembangan

objeknya

sendiri

yaitu

sistem

sosial

kemasyarakatan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat jika tidak diantisipasi maka akan terus tertinggal. Hal ini dapat berlaku karena sebab-sebab sebagai berikut, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan hubungannya

3

dengan mental manusia, kemajuan teknologi dan aplikasinya dalam masyarakat,

kemajuan

sebagai

sarana

komunikasi,

transportasi,

urbanisasi, perubahan tuntutan manusia, peningkatan kemampuan manusia, dan lain-lain. Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Bagi Indonesia tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu sudah dirumuskan di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Identifikasi Masalah Hal yang paling sering dibahas saat ini adalah masalah bagaimana masyarakat dapat menaati peraturan dan tidak melakukan pelanggaran tersebut. Hal sekecil apa pun dapat berpengaruh pada masyarakat. Banyak yang dapat menjadi korban akibat satu perbuatan kecil tersebut. Hal ini berlaku terkait masalah berita bohong (hoax) yang saat ini merajalela, setidaknya belakangan ini. Berita bohong atau hoax (dibaca hoks) adalah kabar, informasi atau berita palsu atau bohong. Hoax sendiri tercipta akibat dampak negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial dan blog. Tujuan hoax adalah untuk membuat dan mengiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna di media sosial.

4

Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir 55 persen penduduk Indonesia atau sekitar 132 juta jiwa, merupakan pengakses internet. Dari jumlah tersebut, 54 persen di antaranya pengguna Facebook dan 5,54 persen pengguna Twitter. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Fadil Imran mengatakan, hampir 91 persen berita hoax yang disebar memuat konten sosial dan politik.1 Hal ini dapat terjadi seiring dengan pertumbuhan penetrasi telepon pintar (smartphone) dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela di Indonesia. Informasi menyesatkan banyak beredar melalui aneka jalur digital, termasuk situs daring dan pesan instan (seperti Yahoo! Messenger, hingga yang populer saat ini, WhatsApp). Setelah melihat data di atas yang telah menunjukkan bahwa hoax menjadi salah satu tindak kejahatan yang patut diwaspadai, karena adanya hoax ini, dalam proses mencari fakta yang sesungguhnya akan tersendat. Hal ini diperparah dengan pengetahuan masyarakat yang awam atas mengolah data mana yang fakta dan mana yang fiktif. Hal lain yang menjadi akibat adanya hoax adalah tercorengnya harkat dan martabat seseorang, karena ketika hoax telah disangkut pautkan dengan seseorang, maka citra seseorang akan buruk di mata masyarakat.

1

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengguna Medsos Tinggi, Berita "Hoax" Semakin Mudah Menyebar", https://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/13294431/pengguna.medsos.tinggi.berita.hoax.sem akin.mudah.menyebar. Penulis : Dani Prabowo

5

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersamasama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya. Para warganet ini sering membuat informasi yang bersifat hoax, maupun bersifat SARA. Untuk meminimalisasi dalam penyebaran berita seperti ini pemerintah Indonesia melalui Cyber Crime Bareskrim Polri menjerat para penyebar berita yang membuat kebencian, namun dalam penerapannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 masih lemah, sehingga peraturan tersebut diubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan pengaruh dari aspek-aspek pengubah hukum, sehingga dalam tulisan ini akan dibahas tentang aspekaspek pengubah hukum terkait dengan berita bohong (hoax) di Indonesia. C. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah: apakah

6

aspek-aspek pengubah hukum terkait dengan berita bohong (hoax) di Indonesia?

7

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Untuk memastikan bahwa aturan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka menurut Lawrance M. Friedman dengan teorinya mengatakan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Komponen hukum yang tidak berbentuk peraturan formal maupun institusi-institusi melainkan suatu yang lebih bersifat spiritual disebut budaya hukum. Budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi, dan lainlain kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa bisa menggunakan suatu sistem hukum tertentu tetapi apakah dalam kenyataan ia akan digunakan adalah soal yang lain dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya.2 Dalam hubungan ini, komponen budaya hukum (the legal culture) yang merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat perlu senantiasa dilakukan pembinaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu aspek pengubah hukum terkait masalah ini adalah dapat dilihat dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan hukum dalam aspek pengubah hukum, mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah

Satjipto Raharjo, 2004, Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Penverahan, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press, hlm: 79 2

8

hukum, sejauh mana teknologi dapat berperan sebagai aspek pengubah hukum dan bagaimana proses perubahan hukum terjadi sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. (kata-kata menyambung ke paragraf selanjutnya) Apabila diperhatikan bahwa dalam sebelum diundangkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE sebelumnya (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebenarnya telah mengatur terlebih dahulu tentang masalah berita bohong (hoax). Namun, aturan yang terdapat di situ masih lemah, sehingga pada praktiknya masih banyak yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Ada tujuh poin yang menjadi pokok perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ini, yakni:3 1. Untuk

menghindari

multitafsir

terhadap

ketentuan

larangan

mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

3

https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulaidiberlakukan-hari-ini?_ga=2.200925486.1641270951.1523622031478437624.1523622024# Ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini Indah Mutiara Kami, Fino Yurio Kristo - detikNews

9

a. Menambahkan

penjelasan

atas

istilah

"mendistribusikan,

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik". b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. c.

Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. 3.

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.

10

b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 4.

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5.

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi; b. Kewenangan

meminta

informasi

dari

Penyelenggara

Sistem

Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. 6.

Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut: a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas

11

permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. b. Setiap

Penyelenggara

Sistem

Elektronik

wajib

menyediakan

mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. 7.

Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Isu hoax (kabar palsu) yang beredar melalui media elektronik

khususnya di media sosial sangat gencar, khususnya menjelang saat-saat Pilkada dan Pemilu. Selama ini upaya Kepolisian RI memburu penyebar isu hoax menggunakan UU ITE 2008 yang disempurnakan pada tahun 2016. Dalam ketentuan umum UU ITE, kata "menyebarkan" lebih dapat dimengerti sebagai pelaku pertama yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Intinya, pelaku dalam hal ini adalah orang atau pihak yang pertama sekali

12

memproduksi informasi. Mengolah dari bukan informasi menjadi informasi. Kalau hanya untuk pelaku pertama dikenakan pasal ini, maka jelas UU ITE sangat lemah.

Dalam kasus diatas, seharusnya pihak Kepolisian bisa mempidanakan buzzer yang diduga telah menyebar fitnah dan berita bohong (hoax) di media sosial (medsos). Buzzer adalah sekelompok orang yang eksis di medsos yang digunakan untuk membeikan kesan tertentu terhadap sesuatu hal. Para buzzer yang kerap menyebarkan fitnah dan berita bohong melalui internet bisa dijerat dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun yang lebih penting, adalah penegakan hukum dalam UU ITE ini berdasarkan rasa keadilan hukum bagi masyarakat. Jangan hanya penegakan UU ITE ini berlaku bagi publik yang kritis namun lemah dalam sisi perlindungan hukum, sehingga ketika mereka tanpa sadar melakukan cyber bulliying atau ekspresi atas ketidaksetujuannya terhadap sebuah kebijakan lantas dianggap melawan hukum. Disisi lain, aparat melakukan pembiaran terhadap para buzzer politik yang membunuhi karakter lawan-lawan politiknya secara keji di dunia maya, tanpa pernah tersentuh hukum sedikitpun. Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

13

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis oleh R. Soesilo (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. (cari kesadaran masyarakat)

14

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dari rumusan masalah yang dibahas dapat disimpulkan bahwa: 1. Kondisi di Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari pada bagian bangunan cukup baik akibat perbaikan dan rehabilitasi pada bangunan tersebut. Namun, kondisi di bagian dekat bibir teluk yang tepat berada di belakang dan di samping lokasi Pusat Pelelangan Ikan Kendari, terdapat berbagai macam sampah yang masih mengapung dan menciptakan bau yang tidak sedap akibat campuran berbagai macam sampah yang dibuang di lokasi penelitian tersebut. 2. Dampak yang dapat terjadi di Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari apabila pencemaran air terus dilakukan, yakni masalah kesehatan masyarakat, terjadinya pendangkalan pada teluk Kendari, serta fungsi ekosistem pun terganggu. 3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi Kerusakan Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari terbagi dalam beberapa hal, seperti dalam bidang perbaikan sistem manajemen sampah, pencegahan dengan mengatur lokasi pembuangan sampah, serta pengaturan terkait masalah tersebut. B. Saran

15

Ada pun saran-saran yang dapat di berikan adalah: 1. Pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi di Lingkungan di Pusat Pelelangan Ikan Kendari. Tidak hanya bangunan saja yang diperbarui, namun manajemen sampah yang harus terus diperhatikan dan pemberian sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. 2. Masyarakat, pengelola, dan pedagang yang berhubungan langsung harus

memiliki

kesadaran

dalam

hal

membuang

sampah

sembarangan itu tidak benar dan hanya memberikan banyak keburukan serta berdampak pada kerusakan lingkungan laut.

16

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sungono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sandika Prihatnala, Pencemaran Sampah Plastik dan Ancaman Bencana Ekologi,

Gatra.com,

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/311700-

pencemaran-sampah-plastik-dan-ancaman-bencana-ekologi, 8 Maret 2018, diakses pada tanggal 29 Maret 2018. Sukur, PPI Kendari, antara Pasar Tradisional, Identitas Kota dan Destinasi Wisata,

Warta

Sultra,

https://www.wartasultra.id/2017/08/10/ppi-

kendari-antara-pasar-tradisional-identitas-kota-dan-destinasi-wisata/, 10 Agustus 2017 diakses pada tanggal 29 Maret 2018. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup