Aspek Hukum.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Banyak permasalahan yang terjadi dalam praktik kebidanan yang sering kita jumpai.

Permasalahan

yang

terjadi

semakin

kompleks

karena

kurang

diterapkannya hukum, etika dan moral yang berlaku dalam ruang lingkup kebidanan, masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum yang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dan harus ditaati, jika melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan berat dan ringannya perilaku hukum yang dilanggar. Hukum bersifat mengikat, maka dari itu keterikatan tersebut membuat tingkat kesadaran untuk menaati aturan sangatlah tinggi. Etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dengan etika lebih mengajarkan bidan untuk berbuat yang mengarah pada hukum dan norma yang berlaku untuk ditaati dan diterapkan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat. Moral tidak jauh berbeda dengan etika namun moral mengajarkan nilai yang sudah diakui secara umum. Hal ini berkaitan dengan tindakan susila, budi pekerti sikap, kewajiban dan lain-lain. Dengan keterkatan antara hukum, etika dan moral, diharapkan permasalahan yang terjadi dalam praktik kebidanan dapat diseleaikan dengan baik dengan tetap memperhatikan sisi kenyamanan dan keamanan masyarakat.

B. Rumusan Masalah a) Bagaimana hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika? b) Bagaimana disiplin hukum dan keterkatannya dengan moral dan etika? c)

Apa saja macam-macam hukum keterkatannya dengan moral dan etika?

d)

Apa pengertian dari aspek hukum dalam praktek kebidanan ?

e)

Apa sajakah aspek hukum di dalam praktek kebidanan ?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang aspek hukum dalam praktek kebidanan dan hukum, disiplin hukum serta peristilahan hukum.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Hukum Pengertian hukum menurut para ahli hukum di antaranya: 1. Definisi Hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesiaa (1997): a.

Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. c.

Patokan (kaidah, ketentuan).

d. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis. 2. Plato Dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturanperaturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. 3. Aristoteles Hukum yaitu kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. 4. Austin Hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). Jadi, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

B. Definisi Moral Moral berasal dari bahasa Latin yaitu “Mos” (jamak : Mores) yang berarti kebiasaan adat. “Moral” mempunyai etimologi yang sama dengan “etik, karena keduanya mengandung arti adat kebiasaan. Istilah moral dipakai untuk menunjukkan aturan dan norma yang lebih konkret bagi penilaian baik buruknya perilaku manusia. Moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pada hakikatnya, moral mengindikasikan ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas dan moral juga bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran (Rahma, 2004). Moral tidak hanya berkaitan dengan larangan seksual, melainkan lebih

terkait

dengan

benar

dan

salah

dalam

kehidupan

sehari-hari

(Singer dalam Practicial Ethics, 1979). Jadi, moral adalah nilai-nilai dan norma kebiasaan perilaku manusia untuk mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat. C. Definisi Etika Etika dalam bahasa Yunani adalah “Ethos” (tunggal), yang berarti kebiasaankebiasaan tingkah laku manusia, adab, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir serta “ta etha” (jamak), yang berarti adab kebiasaan. Dalam bahasa Inggris, “ethics”, berarti ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai denga moral pada umumnya. Menurut aristoteles etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Jadi, etika adalah ilmu pengetahuan tentang kebiasaan perilaku manusia baik yang bersifat baik maupun buruk seperti adab, perasaan, cara berfikir, dan akhlak.

D. Disiplin Hukum Disiplin hukum adalah :

 

Suatu sistem ajaran tentang hukum Ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum

Bagian Disiplin Hukum antara lain : 1) Ilmu Hukum a) kaidah hukum (validitas sebuah hukum) b) kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, c) pengertian hokum 2) Filsafat hukum sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukumitu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan. 3) Politik Hukum Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan. Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau realita hukum. Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafathukum. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yangtidak jarang bersitegang. E. Macam-macam Hukum Hukum itu dapat dibedakan/digolongkan/dibagi menurut bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya. Menurut bentuknya, hukum itu dibagi menjadi : 1). Hukum Tertulis Adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan.

Contoh : hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata. Hukum tertulis sendiri masih dibagi menjadi dua, yakni hukum tertulis yang dikodifikasikan danyang tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan artinya hukum tersebut dibukukan dalam lembarannegara dan diundangkan atau diumumkan. Indonesia menganut hukum tertulis yang dikodifikasi. Kelebihannya adalah adanya kepastian hukum dan penyederhanaan hukum serta kesatuanhukum. Kekurangannya adalah hukum tersebut bila dikonotasikan bergeraknya lambat atau tidak dapat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. 2). Hukum Tidak Tertulis Adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh: hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundangundangan tetapi dipatuhioleh daerah tertentu. Menurut sifatnya, hukum itu dibagi menjadi : a) Hukum yang mengatur Hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. b) Hukum yang memaksa Hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas.

Menurut sumbernya, hukum itu dibagi menjadi : 1) Hukum Undang-Undang Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2) Hukum Kebiasaan (adat), Hukum yang ada di dalam peraturan-peraturan adat.

3) Hukum Jurisprudensi Hukum yangterbentuk karena keputusan hakim di masa yang lampau dalam pe rkara yang sama. 4). Hukum Traktat Hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya.

Menurut tempat berlakunyanya, hukum itu dibagi menjadi : a. Hukum Nasional b. Hukum yang berlaku dalam suatu negara. c. Hukum Internasional d. Hukum yang mengatur hubungan antar negara. e. Hukum Asing f. Hukum yang berlaku di negara asing.

Menurut isinya, hukum itu dibagi menjadi : 1) Hukum Privat (Hukum Sipil) Hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dan orang yang lain. Dapat dikatakanhukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan warganegara. Contoh: HukumPerdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata 2) Hukum Negara (Hukum Publik) Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan administrasi negara. a.

Hukum Pidana Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Negara

b. Hukum Tata Negara Hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat perlengkapan negara. c. Hukum Administrasi Negara Hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusatdengan daerah.

BAB III PEMBAHASAN A. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban

dan tanggung

dilakukuannya.

gugat

Sehingga

(accountability)

semua tindakan

atas

yang

semuatindakan

dilakukan

oleh

yang bidan

harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secaraprofesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Praktek

kebidanan

merupakan

inti

dari berbagai

kegiatan

bidan

dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui: 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan 3. Akreditasi 4. Sertifikasi 5. Registrasi 6. Uji kompetensi 7. Lisensi Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut: 1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan

2. Standar Pelayanan Kebidanan 3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes 6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah 7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi

1. Peraturan dan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktik bidan. Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan medik dan sarana medik. Perumusan hukum kesehatan mengandung pokok-pokok pengertian sebagai berikut : a. Kesehatan menurut WHO, adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, jiwa dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Adapun istilah kkesehatan dalam undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. b. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. c. Tenaga kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. d. Tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan sarjana, sarjana muda. Adapun yang dimaksud dengan tenaga adalah tenaga kesehatan pada tingkat sarjana

dan sarjana muda. Dibidang kebidanan adalah bidan yang terdiri dari diploma III dan IV kebidanan. e. Kesehatan medik meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan rumah bersalin, praktik bberkelompok, balai pengobatan/klinik dan sarana lain yang diterapkan menteri kesehatan. f. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. g. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manussia yang berasal dari tubuh seseorang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

2. Legislasi pelayanan kebidanan Pelayanan legislasi adalah: a. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri b. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut: 1. Mandiri 2. Peningkatan kompetensi 3. Praktek berdasrkan evidence based 4. Penggunaan berbagai sumber informasi Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungansebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu: 1) Pelayanan yang aman 2) Sikap petugas kurang baik 3) Komunikasi yang kurang

4) Kesalahan prosedur 5) Saran kurang baik 6) Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau Informasi atau pendidikan kesehatan Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yangsudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturankemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yangtelah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain : 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberikan kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profesionalisme

B. Hukum, Disiplin Hukum dan Peristilahan Hukum 1. Pengertian Hukum dengan keterkaitannya dengan moral dan etika Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tatatertib dalam suatumasyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adalahaturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum dilihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidahtentang apa yang boleh dilakukan dan tidak, dilarang atau diperbolehkan. Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas.Hukum dapat diartikan sbgai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah,tata hukum, petugas atau hukum,keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap dan tindakan yang teratur dan juga sbgai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.

2. Hukum dan Keterkaitannya dengan Moral dan Etika Etika, hukum dan moral merupakan the guardians (pengawal) bagi kemanusiaan.

Ketiganya

mempunyai

tugas

dan

kewenangan

untuk

memanusiakan manusia dan memperadab manusia. Istilah etika yang kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah moral, yaitu mengenai apa yang dianggap “baik” atau “buruk” di

masyarakat

dalam

kurun

waktu

tertentu,

sesuai

dengan

perubahan/perkembangan norma dan nilai. Dikatakan dalam kurun waktu tertentu karena moral bisa berubah seiring waktu. Etika dan moral senantiasa berjalan beriringan, sehingga suatu tindakan yang dinilai bermoral pasti etis dan sesuatu yang tidak bermoral pasti dianggap tidak etis pula. Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Pelanggaran etik tidak selalu pelanggaran hukum. Tetapi sebaliknya, pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etik. Etika tanpa hukum hanya merupakan pajangan belaka, bagaikan harimau tanpa taring, hanya bisa digunakan untuk memberi teguran, nasehat bahwa suatu tindakan itu salah atau benar, tanpa bisa berbuat lebih jauh lagi. Sebaliknya, hukum tanpa etika ibarat rumah tanpa pondasi yang kuat. Karena hukum ditujukan bagi masyarakat, maka bila hukum dibuat tanpa dasar etika, artinya menganggap manusia seperti robot. Keduanya saling membutuhkan, berkaitan dan keberadaannya tidak bisa digantikan. Misalnya, aborsi tanpa indikasi medis yang jelas, dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika. Etika tidak hanya ”bergerak” sebatas member peringatan dan tuntutan, sedangkan hukum (dengan dasar etika yang jelas), bisa member sanksi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk tuntutan.

3. Disiplin Hukum dan Keterkatannya dengan Moral dan Etika Disiplin hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika, seperti yang kita ketahui disiplin hukum suatu sistem ajaran tentang hukum. Sistem ajaran mengenai hukum sangat erat hubungannya dengan politik hukum yang mengarah pada kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan kebidanan. Kebijakan tersebut dibuat atas dasar “hukum dasar” yang mempelopori peraturan dan kebijakan yang dibuat. Tentunya dengan segala kebijakan hukum yang ada Kita tidak bisa meninggalkan etika dan moral yang berlaku. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan kaidah etika dan moral yang diakui secara umum. Tanpa etika dan moral kebijakan hukum akan menjadi hukum yang kaku tanpa adanya dinamisasi yang harmonis dan selaras antara peraturan dan yang menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam praktik pelayanan kebidanan sistem harus sejalan dengan etika dan moral yang berlaku agar sistem tata hukum berlaku dengan baik dan mencapai tingkat efisien dan efektif untuk pelayan kesehatan terutama bidan. 4. Macam-Macam Hukum Dan Keterkatannya Dengan Moral Dan Etika Hukum yang ada di Indonesia sangat beragam jenisnya namun hukum yang berkaitan dengan moral dan etika seperti hukum pidana dan perdata yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan orang lain. Hal ini berkaitan erat karena dalam hubungan antar manusia ada etika dan moral yang mengatur kehidupan ini agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Tentunya dalam kasus-kasus pelayanan kebidanan tidak lepas dari hubungan bermasyarakat untuk selalu memperhatikan moral dan etika berprilaku dalam memberikan pelayanan agar resiko kelalaian dalam memberikan pelayanan dapat dicegah dengan adanya hukum yang mengatur

kebijakan dalam memberikan pelayanan. Jika tidak diteraapkan maka berlaku hukum pidana ataupun hukum perdata yang nantinya berupa tuntutan akan pelayanan yang diberikan, apakah sesuai standar atau tidak. Maka dari itu, dalam memberikan pelayanan harus berkiblat pada hukum yang berlaku dan diiringi dengan etika dan moral yang menjadi pendukung kualitas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. 5. Peristilahan Hukum Sebelum melihat masalah etik yang Mungkin timbul dalam pelayanan kebidanan, maka ada baiknya dipahami beberapa Istilah berikut ini : 1) Legislasi (Lieberman, 1970) Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. 2) Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien. 3) Deontologi/Tugas

Keputusan

yang

diambil

berdasarkan

keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. 4) Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan. 5) Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya. 6) Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan. 7) Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien 8) Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.

9) Malpraktek terjadi karena. Cerobohan. Lupa. Gagal mengkomunikasikan. Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsipprinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam memberikan pelayanan kebidanan,

hokum,

etika

dan

moral

sangat

diperlukan

karena

untuk

menyeimbangkan antara hak. Kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan berprilaku. Hukum kesehatan yang terkait dengan etika profesi dan pelanyanan kebidanan. Ada keterkaitan atau daerah bersinggunan antara pelanyanan kebidanan, etika dan hokum atau terdapat “grey area”. Sebagaimana di ketahui bahwa bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebelum menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep dasar dibawah ini : Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di Negara itu. Dia harus mampu memberikan supervise, asuhan dan memberikan nasehat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hmil , persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalianan atas tanggung jawab sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Pekerjaan itu termaksud pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi orangtua dan meluas kedaerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak, Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya (ICM 1990).

B. Saran Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminanbagi keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak pasen, akan berdampak terhadap peningkatan

kualitas asuhan kebidanan. Sebagai calon tenaga kesehatan hendak nya kita bisa memahami lebih dalam apa yang jadi dasar pada aspek hukum praktek kebidanan serta kaitan hukum terhadap etika dan moral disini gunanya kita untuk menindak lanjuti pasien. Dengan adanya hukum, etika, dan moral yang berlaku dalam memberikan pelayanan kebidanan diharapan agar pelayana kesehatan terutama bidan dapat menaati hukum, menerapkan kebijakan yang telah dibuat serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, etika dan moral yang ada dalam memberikan pelayanan akan menghasilkan pelayanan yang bermutu di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Wahyuningsih, Heni Puji. Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta. 2008 Marimba, Hanum. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Mitra Cendikia Press;Yogyakarta.2008 Carol Taylor,Carol Lillies, Priscilla Le Mone, 1997, Fundamental Of Nursing Care, Third Edition, by Lippicot Philadelpia, New York. http://dinopawesambon.blogspot.com/2011/07/ (diunduh tanggal 06 maret 2014) Jein Asmar Yetty.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.YOGJAKARTA : Fitra Maya Wahyuningsih, Heni Puji.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.Yogjakarta : Fitra Maya Jein Asmar Yetty.2005.ETIKA PROFESI KEBIDANAN.YOGJAKARTA : Fitra Maya

Kata Pengantar Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan Dan Kode Etik Kebidanan. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, 2017

Penyusun

11

Februari

Daftar Isi Kata Pengantari Daftar Isiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang1 B. Rumusan Masalah1 C. Tujuan Penulisan1 D. Manfaat Penulisan1 BAB II PEMBAHASAN A. Pengantar Ilmu Hukum2 B. Pengantar Ilmu Hukum Kesehatan 2 C. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan3 D. Kode Etik Kebidanan3 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan6 Daftar Pustaka.............................................................................................................. 7

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan atau kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dan kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan dimana nilai-nilai pasen selalu menjadi pertimbangan dan dihormati. B. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan Hukum ? 2. Apakah yang dimaksud dengan Hukum Kesehatan ? 3. Apakah yang dimaksud dengan Aspek Hukum Dalam Praktek Kebidanan? 4. Apakah yang dimaksud dengan Kode Etik Dalam Kebidanan ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui apa pengantar dari hukum. 2. Untuk mengetahui hukum kesehatan. 3. Untuk mengetahui apa saja aspek hukum dalam praktek kebidanan. D. Manfaat Penulisan Supaya makalah ini berguna untuk semua orang yang mebacanya, agar lebih mendalami tentang aspek hukum dalam praktik kebidanan dank kode etik kebidanan.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengantar Ilmu Hukum Ilmu hukum adalah kumpulan pengetahuan tentang hukum yang telah dibuat sistematiknya. Filosofis dasarnya bahwa manusia adalah mahluk hidup yang mempunyai rasa, karsa, dan karya, akal dan perasaan. 1. Sumber hukum formal adalah : a.

Perundang – undangan

b. Kebiasaan c.

Traktat ( perjanjian Internasional public )

d. Yurisprudensi e.

Doktrin ( pendapat pakar )

2. Macam – macam hukum adalah : a.

Hukum perdata dan hukum public

b. Hukum perdata c.

Hukum pidanan

d. Hukum tatanegara/tata usaha Negara e.

Hukum adat

B. Pengantar Hukum Kesehatan 1. Kelompok masalah yang menyangkut asas umum, meliputi hak menentukan diri sendiri, hak atas pemeliharaan kesehatan , fungsi undang – undang dan hukum dan pemeliharaan kesehataan , hubungan hukum kesehatan dengan etika kesehatan. 2. Kelompok masalah tentang kedudukan individu dalam hukum kesehatan, antara lain : hak atas tubuh sendiri, kedudukan material tubuh, hak atas kehidupan, genetika, reproduksi, status hukum hasil pembuahan, Perawatan yang dipaksakan dalam RS. 3. Kelompok masalah dengan aspek- aspek pidana antara lain : tanggung jawab pidana, tindakan medis dan hukum pidana, hak untuk tidak membuka rahasia. 4. Kelompok masalah dalam pelayanan kuratif, antara lain kewajiban memberikan pertolongan medis, menjaga mutu, eksperimen – eksperimen medis, batas – batas pemberiaan pertolongan medis, penyakit menular. Dokumentasi medis dan lain – lain. 5. Kelompok tentang pelaksanaan profesi dan kepentingan pihak ketiga antara lain kesehatan industri, pelaksanaan medis skrining, keterangan medis, saksi ahli, asuransi kesehatan sosial.

Hak asasi manusian yang berhubungan dengan kesehatan manusia dimulai dari tiga hak asasi, yaitu : 1. The right to health care ( Hak untuk mendapat pelanyanan kesehatan ) 2. The right to self dateminartion ( hak untuk menentukan nasib sendiri ) 3. The righ toinformation ( Hak untuk mendapat informasi ) C. Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui: 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan 3. Akreditasi 4. Sertifikasi 5. Registrasi 6. Uji kompetensi 7. Lisensi Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut: 1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan 2. Standar Pelayanan Kebidanan 3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes 6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah 7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi a.

Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan – ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam palayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat. b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk meningkatakan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya.

Daftar Pustaka http://hardinburuhi88.blogspot.co.id/2014/07/aspek-hukum-dalam-praktikkebidanan.html