TUGAS
ANALISIS TERKAIT DENGAN PUTUSAN YANG “CONTRA LEGEM”
MATA KULIAH: PENEMUAN HUKUM Dr. Zahrowati, S.H., M.H.
OLEH: RISWAN HANAFYAH HARAHAP G2R1 17 018
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO 2018
SA L INA N PUTUSAN Nomor: 0123/Pdt.G/2013/PA Pkl.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal
di
Jalan
Urip
Podosugih, Kecamatan
Sumoharjo
Pekalongan
Kelurahan
Barat,
Kota
Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya,
Advokat
&
Legal
Consultan
yang
berkantor di Pringlangu Pekalongan sesuai Surat Kuasa Khusus nomor 26/S.KUASA/ 2013/PA.PKL tanggal
18-3-2013
selanjutnya
disebut
sebagai
"Pemohon"; MELAWAN TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banyurip Ageng Kelurahan
Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai "Termohon"; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat- alat bukti;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0123/ Pdt.G/2013/PA Pkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1
Bahwa pada tanggal 19 September 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 20 September 2002, No. XXXXXX;
2
Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon besrtempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekalongan, Banyurip Ageng, Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, selama 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon, kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
3
Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK, lahir pada tanggal 5 Mei 2003, sekarang dalam asuhan Pemohon; 4
Bahwa selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon hidup secara harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
5
Bahwa guna membantu mencari nafkah suami serta membantu orang tua Termohon, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Arab Saudi, oleh Pemohon diberi izin, kemudian pada tanggal 1 Juli 2006 Termohon berangkat bekerja di Arab Saudi;
6
Bahwa selama Termohon bekerja di Arab Saudi kurang lebih 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, bahkan pernah Termohon mengirimkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
7
Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon bekerja di Arab Saudi, Pemohon pernah meminta Termohon untuk pulang ke Indonesia, akan tetapi di jawab oleh Termohon nanti, masih mencari uang guna membantu ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon serta membantu orang tua Termohon untuk memperbaiki rumah;
8
Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta Termohon untuk pulang ke Indonesia via telepon, akan tetapi di jawab dengan jawaban yang sama yaitu masih mencari uang yang banyak, serta Termohon meminta Pemohon untuk menikah lagi. Pada saat itulah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran via telepon;
9
Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sering
terjadi karena Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon sebagai seorang suami, dimana Pemohon mengharapkan Termohon untuk pulang ke Indonesia, sedangkan Termohon tetap tidak mau menuruti harapan dan keinginan Pemohon agar supaya Termohon pulang ke Indonesia, dan Termohon masih berharap dapat bekerja dan tinggal di Arab Saudi; 10 Bahwa selama Termohon bekerja di Arab Saudi dan tidak mau pulang ke Indonesia seperti harapan dan keinginan Pemohon, ternyata Termohon mempunyai selingkuhan (Laki-laki Idaman Lain), sesama Tenaga Kerja Indonesia (TKI); 11 Bahwa pada akhirnya Termohon pulang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 23 Juli 2012. Kepulangan Termohon ke Indonesia tidak membawa uang yang banyak sebagaimana dijanjikan oleh Termohon kepada Pemohon, akan tetapi kepulangan Termohon ke Indonesia membawa prahara rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon pulang dalam keadaan hamil tua, sebagaimana dalam surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, yang diketahui oleh Ketua RT. 07, dan Lurah Banyurip Ageng No. 308/Kel/XII/2012; 12 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012, Termohon melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama FITRI AHZAHRA; 13 Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, sekarang dalam asuhan Pemohon, sudah sepantasnya apabila hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, di berikan kepada
Pemohon; 14 Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, Termohon telah melanggar ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam; Berdasarkan alasan dan/atau dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER: 1
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2
Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (AHMAD SHOLEH bin PARTO) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’y terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekalongan;
3
Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, diberikan kepada Pemohon;
4
Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider : -
Apabila Pengadilan Agama Kota Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas no 0123/ Pdt.G/2013/PA Pkl. tanggal 21-3-2013 dan tanggal 5-
4-2013 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti–bukti berupa: A. BUKTI SURAT; 1.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, pada tanggal 20 Sepetember 2002, telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);
2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan, tanggal 6-12-2012 telah dinazegelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);
3.
Fotocopy Akta Kelahiran aatas nama ANAK Nomor; 797/TP/2004 yang dikeluarkan pleh Pemkot Pekalongan tanggal 18 September 2004, telah dinazaagelen, bermaterai cukup, dicocokkan, diberi tanda P. 3.;
4.
Fotoccopy surat pernyataan tentang kepulangan Termohon Khafidloh dalam
keadaan hamil dan telah melahirkan, yang dibuat olehnya sendiri tanapa tanggal, diketahui oleh Rt dan Lurah setempat, dinaazaagelen, bermaterai cukup, dicocokan, diberi tanda P 4.; Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup; B. SAKSI-SAKSI; 1.
SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang las di Toyota, bertempat
tinggal
di
Podosugih
Kelurahan
Podosugih,
Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang apda pokoknya sebagai berikut: •
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dan kawan kerja Pemohon;
•
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
•
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, sepengetahuan saksi di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh Pemohon;
•
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 yang lalu dengan seijin Pemohon, Termohon kerja ke Arab sampai dengan tahun 2012, awalnya kepergian Termohon untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga tahun pertama masih baik, kirim uang dan komunikasi masih lancara,
namun tahun berikutnya putus komunikasi antara keduanya; •
Bahwa sejak 1 tahun Termohon di Arab, Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sampai kemudian tahun 2012 termohon pulang dari Arab dalam keadaan hamil besar yang menurut pengakuan ayah termohon telah dinikahkan melalui telpon di Arab dengan Orang asal Kudus;
•
Bahwa sepulang Termohon dari Arab antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
•
Bahwa sekarang Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan;
•
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak
berperkara,dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil; •
Bahwa menurut saksi Pemohon sekarang mempunyai penghasilan sebagai tukang las di Toyota, orangnya sabar, perhatian dan bisa membimbing anak, bahkan selama ditinggal Termohon, anaknya diasuh oleh Pemohon sampai saat ini;
2.
SAKSI II,, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas PU Kota Pekalongan, bertempat tinggal di Podosugih Gg Pembangunan Rt. 02 Rw 07 nomor 3
Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, dihadapan
persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah yang apda pokoknya sebagai berikut: •
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung dan masih satu rumah dengan Pemohon;
•
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 yang lalu dan sampai sekarang belum
pernah bercerai; •
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sebulanan, kemudian pindah kerumah oraang tua Pemohon selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu)orang anak;
•
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006, atas seijin Pemohon untuk membentu ekonomi keluarga, termohon menjadi TKW kerja ke Arab, setahun pertama masih baik, kirim uang dan komunikasi lancar, namun berikutnya putus hubungan;
•
Bahwa pada tahun 2012 yang lalu, Termohon telah pulang dari Arab dalam keadaan hamail tua, menurut pengakuannya dengan sesama pekerja asal Kudus, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya di Banyuurip;
•
Bahwa menurut ayah Termohon dia pernah menikahkan Termohon dengan orang tersebut melalui telpon;
•
Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK selama ditinggalkan termohon diasuh oleh Pemohon;
•
Bahwa Pemohon sekarang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sebagai tukang las di Toyota, Pemohon orangnya sabar, telaten dan perhatian mendidik anak, sehingga patut untuk tetap mengasuh anaknya;
•
Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Pemohon menyatakan
tidak
lagi
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor 0123/ Pdt.G/2013/PA Pkl. tanggal 21-3-22013 dan tanggal 5-4-2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125, 126 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek;-----------------------Menimbang, bahwa oleh
karena Termohon
tidak pernah
hadir
dipersidangan serta tidak pernah mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;----------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maupun pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masing-masing berkapasitas sebagai pihak;----------------------------------------------Menimbang, bahwa bukti P.2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kota Pekalongan dan beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pekalongan baik absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebgai berikut:----------------•
Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 4 tahun serta belum pernah bercerai;
•
Bahwa terbukti sejak tahun 2006, awaalnya atas seijin Pemohon untuk membantu keadaan ekonomi keluarga, Termohon menjadi TKW kerja ke Arab, tahun pertamaa baik, pernah kirim uang, komunikasi lancar, namun kemudian putus komunikasi, yang akhirnya Juli 2012 termohon pulang dari Arab dalam keadaaan hamil tua dan sekarang telah melahirkan seorang anak perempuan;
•
Bahwa atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, kemudian ayah Termohon mengaku telah menikahkan Termohon dengan laki-laki asal Kudus di Arab melalui Telpon;
•
Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah;
•
Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
•
Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz kepada Pemohon;
•
Bahwa, pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a, f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a, f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu dapat diterima dan dikabulkan;----------------------------------Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus member ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------
Artinya-----------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidakmampuan suami memenuhi hak isterinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau isteri tidak menjaga kehormatannya atau buruk akhlaknya;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK
bin Ahmad Sholeh lahir tanggal 5 Mei 2003, sejak tahun 2006 talah diasuh oleh Pemohon dirumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;---------------Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir yang berarti tidak membantah, tidak keberatan atas hak asuh anak kepada Pemohon selaku ayahnya,
namun
karena
menyangkut
kepentingan
anak,
mejelis
perlu
mempertimbangkan hal-hal;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengasuhan anak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
anak
memperoleh
pendidikan
dan
pengajaran
dalam
rangkan
pengembangan dirinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, (Psl 9 (1) Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan psl 13 Undang-undang no 23 tahun 2002, setiap anak dalama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya;-----------------------------------Menimbang, bahwa setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terahir;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Psl 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permohonan orang tua yang lain;-----------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang bawa walaupun Kompilasi Hulum Islam Psl 105 menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya, namun kenyataan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang anak Pemohon dan Termohon Muhaammad Adam dalam pengasuhan Pemohon;------------------Menimbnag bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon sabar, telaten, perhatian terhadap anak, mempunyai pekerjaan, penghassilan tetap, mempunyai kemampuan untuk tugas pengasuhan anaknya;---------------------------Menimbang bahwa Untuk dapat mengasuh anak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si Pengasuh, sebagaiamana pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis dalam Kifayatul Ahyar juz 2 hal 90;--------------
Artinya : Syarat bagi orang yang akan memegang hadlonah (hak asuh anak) ada 7 (tujuh), 1. berakal sehat, 2. merdeka, 3.keberagamaannya baik, 4. dapat menjaga diri, 5. amanah, 6. menetap didaerah tertentu, dan 7. tidak bersuami baru. Apabila ada syarat yang kurang maka gugurlah haknya:-----------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan para saksi ayak kandung Termohon mengakui telah pernah menikahkan termohon dengan laki-laki lain melalui telpon,walaupun substantif tidak sah, secara lahiriyah (de fakto) Termohon sudah
mempunyai suami baru dan telah
mempunyai anak perempuan, maka sesuai pendapat dalam kitab Mizan Sya’roni
Juz 2 hal 140:----------------------------------------------------------------------------------Artinya : Ulama sepakat bahwa hak hadlonah istri itu selagi belum menikah lagi;-Juga pendapat adalam kitab Syarh Muhadzab Juz 3 hal 134:----------------------------
Artinya: kalau tidak, maka dia ditetapkan kepada siaapa yang telah memelihara sebelum mumayiz;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Termohon telah melahirkan anak dengan laki-laki lain, menunjukan dia tidak amanah, tidak dapat menjaga diri, sehingga menggugurkan hal hadlonah, maka permohonan Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK bin Ahmad Sholeh dapat dikabulkan; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis menetapakan bahwa hak asuh (hadlonah) ANAK bi Ahmad Sholeh diberikan kepada Pemohon (Ahmad Sholeh bin Parto);---------------------------------Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, juga telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---------------------------------------
MENGADILI
1.
Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4.
Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK bin Ahmad Sholeh diberikan kepada Pemohon;
5.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000, - (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2103
Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Iskhaq, S.H. dan Dra. Hj. Sri Rokhmani sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. H. Suntama sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Hakim Anggota,
Ketua Majelis
Ttd
Ttd
Drs. Iskhaq, S.H.
Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag
Ttd
Dra. Hj. Sri Rokhmani Panitera Pengganti,
Ttd Drs. H. Suntama.
Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran
: Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses
: Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan
: Rp.
150.000,-
4. Redaksi
: Rp.
5.000,-
5. Materai
: Rp.
6.000,-
Jumlah
: Rp.
241.000,-
UNTUK SALINAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN PANITERA
Drs. KAWAKIBY
ANALISIS TERKAIT DENGAN PUTUSAN YANG “CONTRA LEGEM”
TENTANG CONTRA LEGEM Contra legem adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang telah tertulis, ketika undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa tidak adil bagi pihak yang berperkara atau undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKALONGAN NO. 0123/Pdt.G/2013/PA.Pkl TENTANG HAK ASUH ANAK Berdasarkan putusan yang menjadi contoh ini adalah bahwa hakim telah melakukan tindakan contra legem yaitu tindakan atau putusan yang dibuat hakim bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada pemohon karena termohon (istri) dianggap tidak dapat memberi contoh yang baik untuk anaknya dan demi kepentingan masa depan anak maka hak asuh anak diberikan kepada suami (pemohon) yang dalam ini adalah ayah dari si anak tersebut. Hal yang menjadi dasar mengapa hakim telah mengambil sikap tersebut karena termohon (ibu) tidak amanah dan tidak dapat menjaga diri. Hal ini dibuktikan dengan kepulangan termohon dari luar negeri dalam keadaan hamil besar dan tidak beberapa lama termohon melahirkan seorang bayi perempuan. Kepulangan termohon dalam keadaan hamil besar serta pernikahannya dengan laki-laki lain di Arab Saudi
merupakan pertanda bahwa termohon bukanlah orang yang amanah. Perbuatan termohon yang tidak pernah memberikan kabar kepada pemohon serta anak mereka saat berada di Arab Saudi juga membutikan bahwa termohon tidak mempedulikan anak dari hasil perikahannya dengan pemohon. Sikap termohon yang tidak amanah dan seakan tidak peduli dengan anaknya saat di Arab Saudi memperlihatkan bahwa termohon bukanlah sosok ibu yang baik untuk anak mereka.
Dalam membuat putusan ini hakim tidak serta merta memberikan hak asuh anak kepada pemohon (ayah). Hakim dalam hal ini mempunyai pertimbanganpertimbangan tersediri, mulai dari kesaksian dari para saksi serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah ayah yang bertanggung jawab serta diangap mampu melakukan pengasuhan terhadap anak hasil penikahan antara pemohon dengan termohon yang saat itumasih belum baligh. Selain itu pemohon juga memliki penghasilan tetap sehingga diangap dapat memenuhi kebutuhan si anak termasuk kebutuhan materi.