Aspek Legal Terapi Komplementer.docx

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Terapi merupakan usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit perawatan penyakit Komplementer adalah bersifat melengkapi bersifat meneyempurnakan. Menurut WHO (World Health Organization). Pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan misalnya jamu yang merupakan produk Indonesia dikategorikan sebagai pengobatan komplementer di Singapura. Di Indonesia sendiri, jamu dikategorikan sebagai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisioanal yang dimaksud adalah pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan dan diturunkan secara turun temurun pada suatu negara. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung atau pendamping kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain diluar pengobatan medis yang konvensional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan definisi pengobatan komplementer tradisional-alternatif atau sering disebut dengan CAM (Complementary Alternative Medicine) adalah pengobatan non konvesional yang ditunjukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promoti, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik. Artinya pengobatan komplementer adalah pengobatan tradisional yang sudah diakui dan dapat dipakai seagai pendamping terapi konvesional/medis. Sedangkan pengobatan alternatif adalah jenis pengobatan yang tidak dilakukan oleh paramedis/dokter pada umumnya, tetapi oleh seorang ahli atau praktisi yang menguasai keahlianya tersebut melalui pendidikan yang lain/non medis. Obat-obat komplementer

yang dipergunakan adalah obat bersifat natural yaitu mengambil bahan dari alam. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam pengobatan komplementer sebelumnya harus dikaji dan diteliti keefektivannya dan keamanannya. Terapi komplementer bertujuan untuk memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh terutama sistem kekebalan dan pertahanan tubuh agar tubuh dapat menyembuhkan dirinya sendiri yang sedang sakit, karena tubuh kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita mau mendengarkannya dan memberikan respon dengan asupan nutrisi yang baik dan lengkap serta perawatan yang tepat. B. RUMUSAN MASALAH Sebutkan aspek legal terapi komplementer ?

C. TUJUAN PENULISAN Untuk mengetahui aspek legal terapi komplementer.

BAB II PEMBAHASAN

A. ASPEK LEGAL TERAPI KOMPLEMENTER 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan a. Pasal 1 butir 16 pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan degan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. b. Pasal 48 Pelayanan Kesehatan Tradisional c. Bab III Pasal 59 s/d 61 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional d. Pasal 28 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan tradisional 2. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan a. Pasal 30 ayat (2) huruf m tersebut adalah melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif merupakan bagian dari penyelenggaraan

praktik

keperawatan

dengan

memasukkan/mengintegrasikan terapi komplementer dan alternatif dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1076/Menkes/SK/2003 tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun-temurun, dan pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif difasilitas pelayanan kesehatan. 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 120/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan hiperbarik 6. Keputusan

Direktur

Jenderal

Bina

Pelayanan

Medik

No.

HK.

03.05/I/199/2010 tentang pedoman kriteria penetepan metode pengobatan komplementer-alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Aspek legal terapi komplementer meliputi Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1076/Menkes/SK/2003 tentang pengobatan tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan

komplementer-alternatif

difasilitas

pelayanan

kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 120/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan hiperbarik dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK. 03.05/I/199/2010 tentang pedoman kriteria penetepan metode pengobatan komplementer-alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan.

B. SARAN Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah keinginan penulis atas partisipasi para pembaca, agar sekiranya mau memberikan kritik dan saran yang sehat dan bersifat membangun demi kemajuan penulisan makalah ini. Kami sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulis bisa mengkoreksi diri dan menjadikan makalah ke depan menjadi makalah yang lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA https://www.pdfcoke.com/document/367060747/Aspek-Legal-TerapiKomplementer Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.30. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1076/Menkes/SK/2003. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 15.45. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 16.00.