Aspek Legal Dalam Pelayanan Kebidanan.docx

ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Dari dua dimensi mutu pelayanan kebidanan tersebut, tujuan akhirnya adlah kepuasaan pasien yang dilayani oleh bidan. Tiap profesi pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di suatu institusi mempunyai batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negri, salah satunya dalam aspek kesehatan. Menurut UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidaup sehat bagi setiap warga negara indonesiamelalaui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.dengan adanya arus globalisasi salah satu focus utama agar mampu mempunyai daya saing adalah bagaiamana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin didalam kandugan, masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hany asumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dankemampuan sehingga mampu survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Karena pelayanan bidan meliputi kesehatanreproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin,masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menoupause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah. Visi pembangunan kesehatan indonesia sehat 2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi: paradigma sehat, profesionlisme, JPKM dan desentralisasi.

B. Rumusan Masalah 1. Apa definisi dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan? 2. Jelaskan otonomi dalam pelayanan kebidanan? 3. Jelaskan tahapan legislasi dalam pelayanan kebidanan?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui definisi aspek legal dalam pelayanan kebidanan 2. Untuk mengetahui otonomi dalam pelayanan kebidanan 3. Untuk mengetahui tahapan legislasi dalam pelayanan kebidanan

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. Menurut Pasal 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien, oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal (bahasa Belanda) yang artinya adalah sah menurut undang-undang atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan sesuai dengan undang-undang atau hukum. Aspek legal didefinisakn sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di indonesia. Tujuan aspek legal dalam pelayanan kebidanan adalah dijadikan sebagai suatu persyaratan untuk melaksanakan praktik bidan perorangan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memberikan kejelasan batas-batas kewenangannya dalam menjalankan praktik kebidanan. (Ristica & Julianti, 2014) Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang

ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

B. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntun dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Akuntabiliti diperkuat dengan satu landasan hukumyang mengatur batas-batas wewang profesi yang bersangkutan.Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui : 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 2. Penelitian dalam kebidanan 3. pengembangan ilmu dan tehknologi dalam kebidanan 4. Akreditasi 5. Sertifikasi 6. Registrasi 7. Uji Kompetensi 8. Lisensi C. Legislasi dalam Pelayanan Kebidanan Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan dan pengabdiannya. (IBI)

Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3. Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi. Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :(Farelya & Nurrobikha, 2015) 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberi kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profisionalisme

Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia a. UUD 1945 Amanat dan pesan mendasar dan UUD 1945 adalah UUD 1945 upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegadan bidang guna kepentingan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. b. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Tujuan dan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga Negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya arus globalisasi salah satu focus utama agar mampu mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin di dalam kandungan, masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan

kemampuan sehingga mampu survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing. c. Penyiapan Sumber Daya Manusia. Karena pertayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah. d. Visi Misi Indonesia Sehat 2015 Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi: Paradigma sehat, Profesionalisme, JPKM, dan Desentralisasi. Aspek legislasi bidan Indonesia adalah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (Pendidikan berkelanjutan). Lembaga pendidikan non formal misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sedangkan sertifikasi dan lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Ada dua bentuk kelulusan, yaitu: a. Ijasah merupakan dokumentasi penguasaan kompetensi tertentu, mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal. b. Sertifikat adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu, bisa diperoleh dari kegiatan pendidikan formal atau pendidikan berkelanjutan maupun lembaga pendidikan non formal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan. Tujuan sertifikasi antara lain: (Farelya & Nurrobikha, 2015) a. Tujuan umum Sertifikasi adalah sebagai berikut:  Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi.  Meningkatkan mutu pelayanan.  Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan. b. Tujuan khusus Sertifikasi adalah sebagai berikut:  Menyatakan kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (kompetensi) tenaga profesi.

 Menetapkan kualifikasi dari lingkup kompetensi.  Menyatakan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (kompetensi) pendidikan tambahan tenaga profesi.  Menetapkan kualifikasi, tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi.  Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi.

2. Registrasi Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut. Registrasi bidan adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002) Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan dilakukannya registrasi antara lain: a. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat. b. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik. c. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik Alur proses regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB ( surat ijin bidan ) selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan. Kelengkapan registrasi menurut Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 adalah meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar. SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk penerbitan lisensi praktik kebidanan atau SIPB (surat ijin praktik bidan). SIB tidak berlaku lagi karena:

dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, habis masa berlakunya dan tidak mendaftar ulang, dan atas permintaan sendiri. 3. Lisensi Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi adalah pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan IBI.Tujuan umum lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayan profesi. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana. Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Ijan Praktik Biadan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atua Kota setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : fotokopi SIB yang masih berlaku, fotokopi ijasah bidan, surat persetujuan atasan, surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari organisasi profesi, pas foto. Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi. SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali. (Farelya & Nurrobikha, 2015)

BAB III PENUTUP B. Kesimpulan Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan

kesehatan. Aspek legal dalam pelayanan kebidanan meliputi legislasi, registrasi, dan lisensi serta sertifikasi Setelah mempelajari aspek legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan kami sebagian penulis menyimpulkan bahwa setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia, dengan aspek legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan.

C. Saran Sebagai bidan kita harus memperhatikan ,menghayati dan mengamalkan aspek legal dalam praktek kebidanan agar nantinya tidak terjadi pelanggaran dan dapat menjalankan tugas kita sesuai peraturan pemerintah ataupun standar praktek kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA Farelya, G., & Nurrobikha. (2015). Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish. Ristica, O. D., & Julianti, W. (2014). Prinsip Etika dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.