Asp Bab 2.docx

2.3. Regulasi dalam Siklus Akuntansi Sektor Publik Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Dalam organisasi akuntansi sektor publik, tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Semua proses tersebut terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tabel Hasil Regulasi dari Siklus Akuntansi Sektor Publik Regulasi Tahapan dalam Siklus Akuntansi Sektor Publik Regulasi Perencanaan Publik

Contoh Hasil Regulasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Regulasi Anggaran Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Regulasi tentang Pelaksaan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Realisasi Anggaran Publik Tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007 - Otorisasi Kepala Daerah Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Regulasi Pengadaan Barang SK Gubernur tentang Pemenang dalam Pengadaan dan Jasa Publik Barang dan Jasa Regulasi Laporan Pertanggungjawaban Publik

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota.

Sebagai contoh, berikut adalah siklus dan table regulasi publik pada masing-masing proses akuntansi sektor publik di organisasi pemerintahan.

Tabel Contoh Regulasi Publik yang Mengatur Akuntansi Sektor Publik Tahapan dalam Siklus Akuntansi Sektor Contoh Regulasi Publik Publik Perencanaan publik - UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Surat Edaran Bersama No 0295/M.PPN/I/2005050/166/SJ tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005 Penganggaran publik - UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah - UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah - Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Realisasi anggaran publik UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pengadaan barang dan Peraturan Presiden No 32 Tahun 2005 tentang jasa publik Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaporan keuangan PP No 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan sektor publik Kinerja Instansi Pemerintah Audit sektor publik - UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - SK BPK No 1 Tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pertanggungjawaban Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang publik Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

2.4. Penyusunan Regulasi Publik Regulasi dalam sektor publik adalah instrumen aturan yang secara sah diterapkan oleh organisasi publik ketika menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Perumusan Masalah Penyusunan regulasi publik diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. Salah satu cara untuk menggali permasalahan ini adalah melakukan penelitian. Untuk masalah publik yang ada dalam masyarakat, observasi atas objek permasalahan itu harus dilakukan. Perumusan masalah publik meliputi hal-hal berikut:  Apa masalah publik yang ada!  Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah!  Siapa aparatpelaksana yang perilakunya bermasalah!  Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik!  Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik!

Terkait dengan akuntansi sektor publik, masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Tabel Contoh Masalah Publik Tentang Akuntansi Sektor Publik Tahapan Siklus ASP Perencanaan Publik

Penganggaran publik Realisasi anggaran publik Pengadaan barang dan jasa publik

Permasalahan Ketimpangan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) Alokasi anggaran pelayanan publik minimal Jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran Informasi tidak transparan

Pelaporan keuangan sektor publik Audit sektor bank

Ketidaktepatan waktu pelaporan Kurangnya bukti

Pertanggungjawaban publik

Keterbatasan pendistribusian informasi

Pihak Terkait Bagian perencanaan,bagian program,stakeholder Bagian anggaran, bagian keuangan Bagian anggaran, bagian keuangan Bagian pengadaan, organisasipenyedia layanan barang dan jasa Bagian keuangan Audit internal, audit eksternal Kepala organisasi, legislative

Hasil analisis akan menjelaskan signifikan keberhasilan atau kegagalan penerapan regulasi publik dalam organisasi publik.

Tabel Contoh Analisis Permasalahan Publik Permasalahan

Kerugian

Solusi tindakan

Ketimpangan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) Alokasi anggaran pelayanan publik minimal Jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran Informasi tidak transparan

Masyarakat tidak dapat dilayani kebutuhannya

Penyusunan daftar skala prioritas

Pencapaian target tidak maksimal

Penambahan alokasi bagi pelayanan publik

Program tidak berjalan secara baik

Ketidaktepatan waktu pelaporan

Mengacaukan jadwal kegiatan

Pendisiplinan anggaran dan perbaikan sistem perealisasian anggaran Perluasan akses ke informasi yang terkait dengan mekanisme pengadaan baranag dan jasa Penertiban penyusunan laporan keuangan

Pilihan kriteria organisasi penyedia layanan barang dan jasa

Kurangnya bukti

Ketidakpercayaan publik

Keterbatasan pendistribusian informasi

Respon masyarakat minim

Perbaikan sistem akuntansi dan pengarsipan dokumen transaksi Perluasan akses informasi

Perumusan Draft Regulasi Publik Secara sederhana, draft regulasi publik harus dapat menjelaskan siapa organisasi pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan padanya, perlu tidaknya memisahkan antara organ pelaksana peraturan dan organ yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan, persyaratan apa yang mengikat organisasi pelaksana, serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat pelaksana jika menyalahgunakan wewenang. Rumusan permasalahan dalam masyarakat berkisar pada siapa yang berperilaku bermasalah tersebut, dan jenis sanksi yang akan digunakan untuk memaksakan kepatuhan. Penataan jenis perilaku akan menghasilkan regulasi publik tentang larangan atau izin dan kewajiban melakukan hal tertentu atau dispensasi.

Prosedur Pembahasan Tiga tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu dengan lingkup tim teknis pelaksana organisasi publik (eksekutif), dengan lembaga legislatif (dewan penasehat, dewan penyantun, dan lain-lain) dan dengan masyarakat. Pembahasan pada lingkup tim teknis adalah yang lebih mereperensi kepentingan ekskutif (manajemen). Setelah itu, dilakukan Public Hearing (pengumpulan pendapatan masyarakat). Pembahasan pada lingkup legislatif dan masyarakat biasanya sangat sarat dengan kepentingan politisi. Pengesahan dan pengundangan Tahap pengeshan draft regulasi publik yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik (pimpinan organisasi). Kemudian dilakukan anjuran tahapan sosialisasi regulasi publik, hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi hukun antara regulasi publik dan masyarakat yang harus dipatuhi. Perancang regulasi akuntansi sektor publik merupakan orang yang secara substansial menguasai permasalahan publik didaerah tersebut.

2.5. Review Regulasi Akuntansi Sektor Publik

“Judicial Review” (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya jual produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif serta yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku. Dalam melakukan proses judicial review, ada beberapa hal yang pelu diperhatikan. Pertama, setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai regulasi terkait, surat permohonan judicial review dapat diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi Reepublik Indonesia.