Asp Bab 4.docx

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK RESUME BAB 4 “ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA”

KELOMPOK 4

Riski Eka Nur Safitri

(17013010202)

Rizqita Putri Ramadhani

(17013010207)

Widya Yektining Darmastuti

(17013010214)

Lailatul Qomariyah

(17013010218)

Andra Faisal Armanda Putra

(17013010221)

Andi Firmansyah

(17013010224)

UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 2019

DEFINISI APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga minyak bumi di pasar internasional; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC; (iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD). Penetapan angka-angka keenam unsur diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja. Jadi anggaran pendapatandan belanja Negara dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu struktural yang berperan sebagai tulang punggung dalam menopang kehidupan Negara baik itu dalam hal kemakmuran, kesejahteraan, bahkan berlangsungnya perkembangan suatu Negara untuk mencapai sebuah kemajuan. FUNGSI APBN APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.









 

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 1. Presiden Presiden selaku Kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi : 1. Kewenangan yang bersifat umum, meliputi : Penetapan Arah, Kebijakan umum, Strategi, Prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja K/L, penetapan gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara.; 2. Kewenangan khusus, meliputi: Kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, fungsi pemegang kekuasaan umum atas pengelolaan keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk: 1. Selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan; 2. Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga negara dikuasakan kepada masing-masing menteri/pimpinan lembaga; 3. Penyerahan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. 2. Menteri Keuangan Dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden tersebut, sebagian dikuasakan kepada : Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah pusat dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan bertindak selaku Chief Financial Officer (CFO), mempunyai tugas : 1. 2. 3. 4. 5.

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; Menyusun RAPBN dan Rancangan Perubahan APBN Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan, Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam UU; 6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggunganjawaban pelaksanaan APBN; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU .

3. Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga, sebagai pengguna anggaran/ barang, berkedudukan sebagai Chief Operasional Officer (COO) mempunyai tugas : 1. Menyusun rancangan anggaraan kementerian/lembaga yang dipimpinannya; 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, 3. Melaksanakan anggaran kememterian/lembaga; 4. Melaksanakan pemungutan ONBP dan menyetorkannya ke kas negara, 5. Mengelola piutang dan utang yang menjadi tanggungjawab kementerian negara/lembaga, 6. Mengelola barang milik negara 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negasra/lembagala, 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggunggjawabnya berdasarkan UU. PENETAPAN DAN PENYUSUNAN APBN Penyusunan APBN APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud, berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang undang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari domestik bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari domestik bruto.

sumber tentang produk produk

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan proses pertanggungjawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan

untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan dan peningkatan jaminan sosial. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat lambatnya pertengahan bulan mei tahun berjalan. Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud disusun berdasartkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rancangan kerja dan anggaran disampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang undang tentang APBN tahun berikutnya. Ketentuan lebih kanjut memgenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga diatur dengan peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010. Pembentukan Undang-Undang APBN Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan agustus tahun sebelumnya. Pada pembahasan rancangan undangundang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR . DPR dapat mengajukan usul yang

mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang undang tentang APBN. Pengambil keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang undang tentang APBN dilakukan selambat lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Perubahan rancangan undang undang tentang APBN Dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. STRUKTUR APBN Struktur APBN secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Pendapatan Negara Belanja Negara Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa factor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: Pendapatan Negara Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu:     

Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; Kebijakan pendapatan negara; Kebijakan pembangunan ekonomi Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum; Kondisi dan kebijakan lainnya

Penerimaan Perpajakan Pajak yang diterima oleh negara berasal dari dua sumber yaitu  

Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Internasional

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP)  

Penerimaan sumber daya alam Pendapatan bagian laba BUMN

 

Pendapatan BLU Pendapatan Lainnya

Belanja Negara Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:  

Asumsi dasar makro ekonomi Kebutuhan penyelenggara negara

  

Kebijakan pembangunan Resiko (bencana alam, dampak krisis global) Kondisi dan kebijakan lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah: 1. Fungsi pelayanan umum 2. Fungsi pertahanan 3. Fungsi ketertiban dan keamanan 4. Fungsi ekonomi 5. Fungsi lingkungan hidup 6. Fungsi perumahan dan fasilitas umum 7. Fungsi kesehatan 8. Fungsi pariwisata 9. Fungsi agama 10. Fungsi pendidikan 11. Fungsi perlindungan social Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Pembayara bunga utang Subsidi Belanja hibah Bantuan sosial Belanaj lain-lain.

Transfer ke Daerah Rincian anggaran transfer ke daerah adalah: 

Dana Perimbangan

 

Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

Pembiayaan Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:   

Asumsi dasar makro ekonomi Kebijakan pembiayaan Kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiyaan Dalam Negeri meliput:  

Pembiayaan perbankan dalam negeri Pembiayaan nonperbankan dalam negeri

Sedangkan Pembiayaan Luar Negeri meliput:   

Penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek Penerusan pinjaman Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

PELAKSANAAN APBN Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, serta penerimaan dan pengeluaran negara tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika tahapan kegiatan ke-1 dan 2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari-31 Desember pada tahun berjalan (APBN-t). kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kementrian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Islam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementrian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran) melaksanakan berbagai mavcam kegiatan sesuai tugas dan fngsi instansinya.

Periode JANUARI -- Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Ke,emterian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan APBN

ILUSTRASI APBN Rabu, 20 Feb 2019 19:10 WIB Pemerintah Sudah Belanja Rp 76 Triliun di Januari Sylke Febrina Laucereno - detikFinance Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat penyerapan belanja pemerintah pusat hingga akhir Januari 2019 sebesar Rp 76,12 triliun atau 4,66% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal ini berarti penyerapan belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,44%. "Meningkatnya penyerapan belanja K/L dari 2,38% menjadi 3,74% terhadap pagu APBN. Sedangkan penyerapan belanja non K/L relatif turun dari 7,32% menjadi 5,67% terhadap pagu APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019). Dia menyampaikan dari sisi jenis belanja, peningkatan persentase penyerapan belanja pemerintah pusat yang terbesar terdapat pada belanja bantuan sosial. Bansos hingga Januari 2019 telah mencapai 15,59% terhadap pagu APBN 2019 sedangkan tahun sebelumnya hanya 6,92%. "Hal ini disebabkan oleh percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di bulan Januari dan kenaikan indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan sebesar 100%," ujar dia. Sementara itu, penyerapan belanja pegawai juga mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 terutama disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L. Kemudian penyerapan belanja barang mengalami peningkatan dari 0,66% terhadap pagu APBN 2018 menjadi 0,84% dari pagu APBN. Peningkatan belanja barang dan belanja modal ini sesuai dengan keinginan pemerintah agar penyerapan tak lagi menumpuk pada kuartal akhir. (kil/eds)