DETEKSI DINI PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
Pendahuluan NKRI secara geografis terletak pada wilayah yang rawan bencana : * Bencana Alam : - Gempa bumi. - Tsunami. - Banjir, dll. * Bencana karena Ulah Manusia : - KLB akibat wabah penyakit menular. - Kerusuhan sosial. - Banjir, dll.
Pengalaman YanMed/RS Rujukan menghadapi bencana : * Tsunami di Maumere. * Kapal Tampomas di Kep. Masalembo. * Gunung Merapi di Yogyakarta. * Gempa Bumi di Jambi & Sulsel. * TKI Nunukan
A L PO
P
R I IK
• Indonesia Sehat 2010 • Deklarasi Makassar • Safe Community • Dasar BangkesNas • Strategi BangKesNas • Pengalaman Empirik
Nasional / Global TANTANGAN
• Pemerataan • Keterjangkauan • Efisiensi • Mutu
BSB
• Org Org & & Mgt Mgt • SDM SDM • IpTek IpTek • Pembiayaa Pembiayaa n n
Nasional / Global LANDASAN HUKUM • U.U. No.23 - Kesehatan -1992 • U.U. No.22 - Otonomi Daerah - 1999 • U.U. No.25 - Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 1999 • P.P. No.25 - Kewenangan Pst-Drh - 2000
Safe Commu nity
DEKLARASI DEKLARASI MAKASSAR MAKASSAR 2000 2000 1. Meningkatkan rasa cinta bernegara , demi terjalinnya kesatuan dan persatuan bangsa , dimana rasa sehat dan aman merupakan perekat keutuhan bangsa . 2. Mengusahakan peningkatan serta pendaya gunaan sumber daya manusia , sarana dan prasarana yang ada , guna menjamin rasa sehat dan aman , yang merupakan hak asasi manusia . 3. Memasyarakatkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari hari dan Bencana ( SPGDT ) secara efektif dan efisien . 4. Meningkatkan peran - serta masyarakat , dalam pelaksanaan SPGDT melalui pendidikan dan pelatihan . 5. Membentuk Brigade GADAR yang terdiri dari komponen lintas sektor baik medik maupun non medik , berperan dalam pelaksanaan SPGDT dengan melibatkan peran serta masyarakat . 6. Dengan terlaksananya butir – butir diatas , diharapkan tercapai keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keadaan sehat dan aman bagi bangsa dan negara ( Safe Community ) menghadapi GADAR sehari – hari maupun bencana . 7. Terlaksananya SPGDT menjadi dasar menuju “ Indonesia
• SEHAT & AMAN ~ HAK AZASI MANUSIA • PEREKAT KEUTUHAN BANGSA • PERAN SERTA MASYARAKAT ~ DIK - LAT • KERJASAMA LINTAS SEKTOR ~ MASYARAKAT- PEMERINTAH TERSISTEM SPGDT
Nilai Hakiki Kemanusiaan • Keadaan Aman • Sehat • Sejahtera • Keadilan SAFE COMMUNITY •Perikemanusiaan
Preparedness Ketahanan Prevention Kerentanan Mitigation }
•Pemberdayaan •Adil – Merata •Pengutamaan & Manfaat
• Quick Response • Life Saving • Limb Saving • Rehabilitation
MENJAGA DAN MEMPERTAHANKA N EKSISTENSI •Komponen Esensial Kehidupan BANGSA Manusia •Titik Berat Pada Peran Masyarakat • Pemerintah Memfasilitasi
Bencana dapat terjadi secara : * Mendadak (akut) : Adanya korban manusia, rusaknya prasarana, sarana, fasilitas dll. * Perlahan-lahan (slow onset disaster) : Menurunnya tingkat kehidupan masyarakat karena kesulitan memperoleh kebutuhan hidup pokok akibat kekeringan, kebakaran, dll.
WHAT IS EMERGENCY PREPAREDNESS ?
rogram of long term development activities whose goals are to gthen the overall capacity and capability of the country to ge ently all type of emergency and bring about an orderly transitio through recovery and back to sustained development Geneva , 1999.
Increase Community Resilience and self reliance
Increase Community Resilience and Self Reliance
100 100 % % Solved Solved Normal Community Community Condition Condition
Commu nIty
Emergency Emergency –– Disaster Disaster
Partially Partially Solved Solved
Level
Empowerment
Long Long Term Term Development Development Activities Activities
Unsolved Unsolved l a i c ce n h an c t Te s i s • / Mgt H As • Adm Human Resource
• Bakorlak PBP B • Satkorlak PBP a • Satlak PBP k
•S&E • Finance
E L P
EMERGENCY - DISASTER
WELL BEING
HEALTH
CARE
CURE •Emergency Respons •Rehabilitation
mergency Preparedness SAFE Emergency Prevention & COMMUNITY •Mitigation BSB •• Policy Policy Development Development •• Vulnerability Vulnerability Assessment Assessment (( High High Risk Risk and and Vulnerable Vulnerable Groups Groups )) •• Emergency Emergency Prevention Prevention and and Mitigation Mitigation (( Susceptibility Susceptibility )) kerentanan kerentanan •• Emergency Emergency Preparedness Preparedness (( Resilience Resilience )) ketahanan ketahanan •• Emergency Emergency Response Response & & Rehabilitation Rehabilitation •Equality •Sustainability •Community Participation
Vulnerabili ty Reduction • INDIVIDUAL • COMMUNITY • COUNTRY
•Equality •Sustainability •Community Participation
Jenis I 100 % Terpecahkan
Masyarakat Masyarakat
Masalah Gadar-Bencana
Jenis II Sebagian Terpecahkan
•Technical Guidance •Technical Assistance
Tak Terpecahkan
Jenis III
Mgt & Technical Assistance
Brigade Siaga Bencana
Peran BSB : Jenis III Jenis II Jenis I
COMMUNITY EMERGENCY PREPAREDNESS It is the victims of disaster who take action first to protect their lives , whether digging a neighbor out of the rubble after an earthquake or sifting through the city garbage to find things to sell and food to eat when drought turns grinding poverty into famine. If disaster relief is be successful , it must build upon this tenacity for survival , working in partnership with , not imposing upon the disaster victims
HUMANITARIAN ASSISSTANCE •Too Late •In appropriate
COMMUNITY EMERGENCY EMERGENCY PREPAREDNESS PREPAREDNESS •
Families and • Local Communities are the center of immediate response and recovery activities
Menuju Ketahanan ~ Kemandirian Masyarakat
Level of Development Prepared Community Potential Disaster
Unprepared Community
Time
The effects of disaster on the development of prepared and unprepared communities
Number of deaths 300
200
Without Sufficient Warning
100 With Warnings of 90 minutes , or more
10
100
1000
10000
Population At Risk
aths due to dam failure and extreme flood eve with and without warning systems
Penanggulangan korban bencana : 3 Jenis ( sesuai besaran masalah ) : 1. 100 % dpt. diatasi Satlak-PBP / Satkorlak PBP setempat. 2. Sebag.dpt. diatasi Satlak PBP dan Satkorlak PBP setempat dan perlu bantuan BSB Regional 3. 100 % tidak dapat diatasi Satlak PBP dan Satkorlak PBP setempat Infrastruktur lumpuh perlu bantuan BSB Regional / BSB Pusat.
Dasar Kebijakan 1. UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan. 2. Kepmenkes-kesos No 265/Menkes-Kesos/ SK/IV/2001 ttg Safe Community (Masyarakat Hidup Sehat dan Aman). --> sedang dalam proses REVISI. 3. Kepmenkes-kesos No 624/Menkes-Kesos/ SK/V/2001 ttg BSB Pusat. --> sedang dalam proses REVISI. 4. Kepmenkes No. 979/Menkes/SK/IX/2001 ttg Protap Yankes PBP. 5. Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 ttg Organisasi dan Tata Keja Depkes RI.
Pengertian Brigade Siaga Bencana merupakan Tim Reaksi Cepat dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi unsur manajemen, tehnis medis maupun non medis dan fasilitator Comm.Preparedness , Prevention dan Mitigation , secara teknis berada dibawah tanggung jawab Dirjen Yanmed , Dirjen P2MPL , DirJen Bina Kesmas dan Dirjen Yan Far .
Tugas BSB a. Melakukan assessment untuk mengetahui kebutuhan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. b. Melakukan penanggulangan masalah kesehatan (akut maupun kronis) di daerah bencana ( yg perlu bantuan ). c. Mengusulkan rencana tindak lanjut / rekomendasi kepada pimpinan atas hasil kerja pada point a dan b.
Maksud dan Tujuan Maksud : Untuk memberikan pedoman baku bagi pemanfaatan Tim BSB agar efisien dan efektif. Tujuan : 1. Mengatur pemanfaatan BSB. 2. Menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan.
Sasaran : . 1. Penanganan penderita GD akibat bencana dilakukan secara cepat, tepat dan cermat (Time Saving is Live Saving). 2. Mengatasi dampak akibat bencana dan meminimalkan / mencegah dampak tsb. 3. Memfasilitasi Comm.Preparedness , Prevention dan Mitigation 4. Pemanfaatan Tim BSB agar efisien dan efektif.
AKTIVASI BSB
P2MPL
PPMK
Kesmas
Dit. YMGD
SEKJEN DEPKES
INFO BENCANA Yanmed
YanFar Markas BSB
PPMK
Koordinasi Kesiap siagaan
Pokjatab PB Ditjen P2MPL Dit. Gizi Masy. DJ YanFar
DIRJEN YANMED
RS Rujukan / BSB Regional / BSB Pusat Rapid Assessment Rapid Response
NEXT
• Awam UmumPetugas • Dokter • Awam Khusus mm.Preparedness Ambulans • Perawat Pencegahan Mitigasi
Masyarakat Aman-Sehat Safe Community )
• Dokter Spes • Perawat Spes
KOMUNIKASI
Quick Response
TRANSPORTASI
+ Pasien
Ambulans
PUSKESMAS RS KelasRS C Kelas B /
Intra RS Pra RS
PPGD Public Safety Center
• RS
Intra RS
•Antar RS
SISTEM PENANGGULANGAN GADAR TERPADU • Adm - Mgt • SDM • Teknologi • Pembiayaan
YAN MEDIK SPES
RUMAH SAKIT PENANGGULANGAN GADAR DASAR
PSC ~ PPGD PRA RUMAH SAKIT •Keluarga •Masyarakat Setempat COMMUNITY PREPAREDNESS
SAFE COMMUNITY SYSTEM BAKORNAS PBP •Policy Development •Contingency Plan
•Information-communication •Transportation •Services
SATKORLAK PBP
•BSB Nas •Vulnerability Assessment ( hazard analysis •and BSB Reg risk assessment ) Prop •BSB SATLAK PBP •Community Preparedness •Prevention - Mitigation •Quick Response
P S C
Referral System
ISU KEBIJAKAN
DAN
1. Dikembangkannya Emergency Preparedness dlm.Perencanaan BangNas
2.Dikembangkannya Peraturan-Peraturan an Undang Undang yg relevan dgn Gadar - Bencana
REKOMENDASI
Peran Bakornas , Satkorlak dan Satlak PBP menampilkan Emergency Preparedness kedalam tujuan dan program BangNas
Referensi dalam pengembangannya mengacu pada management Gadar – Bencana . Pengert tentang Gadar – Bencana yang sederhana
ISSU KEBIJAKAN REKOMENDASI
AND
3. Dikembangkannya Management & Organisasi Gadar - Bencana
Pengembangan Tupoksi PPMK dan RS Sitanala Sitanal sebagai Pusat Nasional Gadar – Bencana Kesehatan , pemberdayaan unsur Pemda Prop – Ka & Kota dgn jaringan infrastruktur pelayanannya seperti PSC – Pra RS - RS
Ditingkatkannya pertanggung jawaban Gadar – Bencana pada seluruh unsur terkait
5. Dimantapkannya tugas organisasi Gadar - Bencana
Mandat dari Bakornas , Satkorlak , Satlak PB meliputi seluruh aspek management Penang gulangan Bencana & Pengungsi yang pada ha h kekatnya merupakan Safe Community termasuk bidang kesehatan
Institutionalisasi management Gadar - Bencana dalam organisasi terkait lebih ditekankan daripada mengerjakan sendiri upaya Gadar-Bencana . Bebera kegiatan tertentu seperti bantuan teknis ,serta pem naan lainnya dan tetap memacu peran dan memper hankan pelayanan umum yang terkait
6. Dikembangkannya Community dan Provincial Emergency Ppreparedness
Tingkat Pusat mengembangkan Kebijakan dan memacu standar Emergency – Preparedness disemua tingkat administrasi . Emergency preparedness ditingkat masyarak dikembangkan mengacu pada pusat .
7.Emergency Preparedness disektor Kesehatan
Sektor kesehatan perlu berkoordinasi denga Emergency Preparedness lintas sektor diseluruh jajaraIn administrasi . Pelaksana pelayanan kesehatan oleh pemerintah , militer , polisi , sektor swasta dan LSM merupakan bagian dari program EmergencyPreparedness
8.Keterlibatan kelompok lain dalam Emergency Preparedness
Seluruh masyarakat dilibatkan dalam Emg.management dalam aspek tertentu misalny dalam vulnerability assessment , perencana diupayakan agar mereka akses dengan info - masi dalam Emergency management
ISSU KEBIJAKAN
.Pengelolaan sumber daya
DAN
REKOMENDASI
Sumber daya seyogianya berdasarkan keters keter diaan sumberdaya setempat yang ditekanka pada pelatihan dan information sharing dalam Emergency management diseluruh tingkat administrasi .
Evaluasi Emergency preparedness Indikator kinerja Emergecy Management dan response programnya Seyogianya dikembangkan sesuai dengan kondisi tingkat nasional , propinsi , kab / ko dan lingkungan masyarakat setempat .
Prioritas seyogianya berdasarkan pada Emergency preparedness kebutuhan nyata masyarakat tentunya dibutuhkan penelitian ( evidence based ) da vulnerability dan kebutuhan segera .
1. Prioritas dalam implementasi
CENTER OF EXCELENCE
HOSPITAL TYPE A TYPE B
NATIONAL COMMITTEE On Emg - Disaster • GOVERNMENT GOVERNMENT • Prof Prof .. Organization Organization • Non PP 25 -- -- 2000 Non Government Government • Others Others Related Related Org. Org. PROVINCIAL COMMITTEE National Resourc +
Person
UU 22 -- -- 1999 ~ Ps 11 HOSPITAL TYPE C
•ADM~MGT •HUMAN RESOURCE •TECHNOLOGY •FINANCING
Lab
PUSKESMAS
Dispensary
• • • •
District Mayor District Hospital +/- National Provincial Resourc PHC Head Person Consultant
Others
+
Networking Networking and Communicating Communicating of of Health Health Services
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Prioritas th ) Menengah ( 2 -Jangka 5th ) Panjang ( > 5 t Kegiatan Jangka Pendek ( 2 Jangka
•Kebijakan Pengembangan Memacu komitmen Nasional & Daerah 1.Kebijakan ,Pemerintah ( lintasGadar - Bencana advokasi Dep.Terkait ) •Komitmen Sumber Daya
•Pilot Project SPGDT termasuk PSCnya •BSB •Pusat Nas Penangg .Gadar – Bencana -SITANALA
•Jaringan IT – Komunikasi Transportasi •Implementasi SPGDT dan •Standard Nas MonNev SPGDT •Legislasi-regulasi road safety , occupation safety, safe mother hood , safe - community •Kolaborasi dengan Bakornas , Satkorlak Satlak PBP •Memperkuat peran PPNPGD Sitanala
•Penyiapan •Penyiapan SD Advokasi SPGDTAdvocation Kit SPGDT ( Safe Community( )Evidence Local •Integrasi Safe Based ) Community dalam •Pemanfaatan Program BangKes media komunikasi •Nasional Review seluruh Memacu sistem Institusionali • •Resolusi Safe program Safe pembiayaan sasi Community •Memperkuat BSB Program Safe Community ( Safe Nas-Reg & lokal , PSC Community mother hood , KLB dll ) tingkat Kab-kota -SPGDT •Pelatihan Pengemba epidemiologi gadar- •Pengadaan Institusi 2. ngan SDM •Capacity Building Diklat utk: pre dan bencanadan infra inservice training geomapping •Desiminasi struktur termasuk surveilans •Pengembangan pelayanan prima SPGDT •Ciptakan critical emergency physician gadar bencana dan pendukungnya: mass dlm. safe community–SPGDT : engineering , social science , dan -Pra RS ~ PPGD •Identifikasi – keteknisian lainnya ) -Perkuat Rujukan Pusat Nasional Pengembangan Pemantapan stake •Coordination fasilitasi PPGS Utk.Gadar Bencana merupakanSitanala PNPGB holders terkait and support •Mobilisasi SDM Focal point Diklat-R&D Sebagai center of •Kembangkan ( PNPGB – Sitanala ) exellence networking –
Kegiatan
Prioritas Kegiatan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Jangka Pendek ( 2Jangka th ) Menengah ( 2 -Jangka 5th ) Panjang ( > 5 th
•Penentuan RS •Implementasi Kab/Kota sebagai sistem surveilans focal point dalam di seluruh sarana sistem surveilans kesehatan di – Gadar Bencana di wilayah kab-kota wilayahnya •Implementasi •Identifikasi •Penentuan RS Pelayanan pra RS – Pemantapan masalah utama pembina dalam PPGD diseluruh Sarana kesehatan pelayanan PPGD pra pelaksanaan sarana pelayanan pra RS RS pelayanan PPGD di medik dasar •Identifikasi sarana pra RS setempat pelayanan pra RS • Kerja sama lintas Penurunan ( Kab kegiatan – Kota ) •Pilot project lintas Evaluasi berbasis RS kabsektor terkait masalah sektor pencegahan kecelakaan kota dengan strategi traffic •Implementasi kerja lalu lintas dan pencegahan injuries sama lintas sektoral implementasi kegiatan kecelakaan lalu •Memerankan sesuai hasil yg.tlh lintas Sitanala PNPGB disempurnakan •Advokasi pada sebagai pengembang DepHub-Kepolisian•Pilot project model lintas sektor utk. •Pencegahan •Asuransi Data dasar Implementasi K3 pengembangan kebijakan kecelakaan kecelakaan kerja sebagai •Pilot project utk.pencegahan akibat •Survei faktor risiko bagian dari safe berbasis masyarakat kerja melalui utama community program K3
Pengembangan •Pilot project di 3.Implementasi Sistem surveilansRS tertentu untuk SPGDT ( geo med mapping ) pusat pengembangan surveilans
•Pencegahan kematian persalinan , neonatus,dan gadar lainnya
•Data dasar •Pilot project lintas sektor utk. Implementasi kematian akibat pengembangan kebijakan penanggulangan • Pilot project utk.pencegahan persalinan , gadar sebagai berbasis masyarakat neonatus dll . bagian dari safe
Pengertian : Penanggulangan penderita gawat darurat secara bertingkat dg. kemampuan medik yang telah ditetapkan secara terpadu dan terencana
TUJUAN : UMUM : – Peserta dapat menjelaskan SPGDT
KHUSUS :
Menjelaskan : – A. fase Pelayanan – B. Merumuskan maksud dan tujuan SPGDT – Komponen 2 yang terlibat
1. DASAR / RASIONAL KEMATIAN DI JAKARTA TAHUN
JANTUNG
HYPERTENSI
KLL
1993
2961
1074
1349
1994
3255
1324
1326
1995 (Maret)
1283
369
1344
KOMPONEN / FASE SPGDT 1. 2. 3. 4. 5. 5.
DETEKSI DINI SUPRESI PRA RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT REHABILITATIF PENANGGULANGAN BENCANA. 6. EVALUASI 7..DANA
FASE DETEKSI • • • • • • • •
Dimana sering KLL Kualitas Helm Safety Belt Daerah berbahaya Tempat Olah Raga Tindak Kriminal Gedung rawan rpboh Rawan Gempa
FASE SUPRESI • Perbaikan Kontruksi Jalan (Engineering) • Pengetatan Peraturan Lalin (Enforment) • Perbaikan Kualitas Helm. • Pengetatan UU Lalin. • Pengetatan Keselamatan Kerja • Disaster Mapping
FASE PRA RUMAH SAKIT KEBERHASILAN PPGD, TERGANTUNG : 1. 2. 3. 4.
AKSES KE PPGD KOMUNIKASI ORANG AWAM/KHUSUS AMBULAN GAWAT DARURAT.
AMBULAN GAWAT DARURAT 118 1.TIBA DITEMPAT KEJADIAN 68 MENIT. 2.DAERAH PADAT DG. SEPEDA MOTOR GD 118 a. Lakukan PHCLS dan PHTLS. b.Komunikasi dg RS/AGD c.Transportasi d.RS Lapangan dlm BENCANA
SYARAT-SYARAT AMBULAN • Penderita dapat terlentang • Cukup luas,min 2 pasien dan Petugas dapat bergerak leluasa. • Cukup tinggi (80 Cm), Petugas dapat berdiri, Infusan dapat menetes. • Dapat berkomunikasi dg RS / AGD • Identitas jelas(mudah dibedakan) “AMBULANCE 118”
ALAT-ALAT MEDIS DI AMBULAN 1. RESUSITASI SET 2. OKSIGEN 3. ALAT HISAP 4. OBAT-OBATAN,CAIRAN 5. TANDU 6. INKUBATOR 7. ALAT PERSALINAN 8. K/ ADA “ ECG “
FASE RUMAH SAKIT • ADANYA KERJASAMA ANTAR RS • IRD/IGD TERAKREDITASI • BUKA 24 JAM • MEMILIKI KEMAMPUAN : a. Pemeriksaan awal kasus Gawat Darurat b. Resusitasi dan stabilisasi • MEMILIKI KEMAMPUAN DIAGNOSIS DAN TINDAKAN TERAPI DEFITIF.
FASE REHABILITASI SEMUA PENDERITA YANG CEDERA DILAKUKAN REHABILITASI MENTAL MAUPUN FISIK SHG DAPAT BERFUNGSI KEMBALI DIMASYARAKAT
FASE PENANGGULANGAN BENCANA • PRINSIP : 1. Merupakan eskalasi PPGD sehari-hari 2. P. Bencana tidak akan berhasil kalau PGD sehari-hari buruk. 3. Bencana dapat terjadi di daerah”URBAN” atau “RURAL” dll. “ RUMAH SAKIT ----- DISASTER PLAN”
Penanggulangan Bencana diperlukan: RAPID RESPONSE a. Keamanan –POLRI :110 b. Rescue -- D.Kebakaran113. c. Kesehatan --- AGD 118
AKSES MASY berada SATU ATAP
RAPID ASSESMENT Informasi tentang beratnya kerusakan dan jumlah/beratnya korban harus didapat dalam 2 – 4 jam
FASE EVALUASI • MAMPU : 1. Memonitor Kegiatan Penangulangan Penderita 2. Evaluasi secara kontinyu tentang : a. Kebutuhan tentang pengembangan b. Dampak morbiditas dan mortalitas • QUALITY MANAGEMENT PROGRAM • ASSESMENT dan IMPROVEMENT • AUDIT --- Jaminan Mutu
KOMPONEN DANA • BERASAL DARI : A. PEMERINTAH B. SWASTA C.MODAL ASING
ASURANSI