Analisis Kebijakan Pendidikan Guru Dan Dosen.docx

MAKALAH KEBIJAKAN GURU DAN DOSEN DI INDONESIA

DI SUSUN OLEH : KELOMPOK 2 (DUA) 1. ANATASYA G. SUMAKNO (18507152) 2. ASTRIED KAWATU (18507174) 3. ETIN RUBAN (18507173)

UNIVERSITAS NEGERI MANADO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN BIOLOGI 2019

KATA PENGANTAR SYALOOM... penulis ucapkat atas kehadirat Tuhan yang maha Esa atas perkenanan-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas Makalah ini dengan penuh keyakinan serta usaha maksimal. Semoga dengan terselesaikannya tugas ini dapat memberi pelajaran positif bagi kita semua. Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih kepada ibu dosen mata kuliah Kebijakan Pendidikan

yang telah memberikan tugas Makalah ini kepada

kami sehingga dapat memicu motifasi kami untuk senantiasa belajar lebih giat dan menggali ilmu lebih dalam khususnya mengenai “Analisis Kebijakan Guru dan Dosen ” sehingga dengan ini kami dapat menemukan hal-hal baru yang belum kami ketahui. Terima kasih juga kami sampaikan atas petunjuk yang di berikan sehingga kami kelompok dapat menyelasaikan tugas Makalah ini dengan usaha semaksimal mungkin. Terima kasih pula atas dukungan para pihak yang turut membantu terselesaikannya makalah ini, ayah bunda, teman-teman serta semua pihak yang penuh kebaikan dan telah membantu penulis. Terakhir kali sebagai seorang manusia biasa yang mencoba berusaha sekuat tenaga dalam penyelesaian Makalah ini, tetapi tetap saja tak luput dari sifat manusiawi yang penuh khilaf dan salah, oleh karena itu segenap saran penulis harapkan dari semua pihak guna perbaikan tugas-tugas serupa di masa datang.

TONDANO, MARET 2019

PENULIS

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 3 A. Latar Belakang ............................................................................................. 3 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 3 C. Tujuan Penulisan Makalah ........................................................................... 3 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 4 A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan tentang Guru dan Dosen................. 4 B. Teori – Teori Kebijakan Guru dan Dosen .................................................... 5 C. Formulasi Kebijakan tentang Guru dan Dosen. .......................................... 5 D. Implementasi Kebijakan pendidikan Guru dan Dosen................................. 6 E. Evaluasi Kebijakan Guru Dan Dosen .......................................................... 9 F.

Rekomendasi .............................................................................................. 10

G. SERTIFIKAASI GURU

BAB III PENUTUP .............................................................................................. 15 A. Kesimpulan ................................................................................................ 15 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 16

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Profesionalitas guru memang menjadi salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan bermutu. Dan karenanya, pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru di Tanah Air. Melihat fakta bahwa banyaknya undang-undang yang dilahirkan di Indonesia ternyata tidak membawa perubahan yang diharapkan, sebut saja UU Lalu Lintas yang belum mampu mewujudkan disiplin berlalu lintas sehingga kemacetan dan kecelakaan masih banyak terjadi, maka akankah UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, baik substansi maupun pelaksanaannya nantinya dapat menyelesaikan masalah pendidikan Indonesia, berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka perlu dilakukan analisa melalui makalah dengan judul “Analisis Kebijakan Tentang Guru Dan Dosen ”

B.

C.

Rumusan Masalah 1.

Bagaimanakah Latar Belakang Munculnya UU tentang Guru dan Dosen?

2.

Undang Undang Apa Sajakah yang Mengatur tentang Guru dan Dosen?

3.

Bagaimanakah hasil analisa UU tentang Guru dan Dosen?

Tujuan Penulisan Makalah a.

Menjelaskan Latar Belakang Munculnya UU tentang Guru dan Dosen.

b.

Memaparkan Undang Undang yang Mengatur tentang Guru dan Dosen.

c.

Menjelaskan Hasil Analisa UU tentang Guru dan Dosen.

BAB II PEMBAHASAN A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," dan ayat (5) yang berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.", UU Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, Sistem Pendidikan Nasional, Kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar

Kurikulum

yang

digunakan,

serta

hal

lainnya.

Dalam kaitannya dengan Guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi:1 a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial. Selain mengatur hal-hal penting diatas, UUGD juga mengatur hal lain yang tak kalah pentingnya bagi kemajuan dan kesejahteraan para guru.

1

Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda karaya, 2012) h. 177

B. Teori – Teori Kebijakan Guru dan Dosen Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1998. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah diusungnya prinsip demokratisasi, desentralisasi pendidikan, kesetaraan, keseimbangan, serta adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pendidikan.2 Dalam Bab XI pasal 39 sampai pasal 44 dijelaskan bahwa tugas pendidik pada intinya adalah melaksanakan pembelajaran dan tenaga kependidikan bertugas dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban dari pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan disini ditempatkan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal melihat dari kebutuhan daerah dimana disini pemerintah memfasilitasi segala keperluan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu dalam hal ini dipaparkan juga mengenai ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan, dan sertifikasi bagi pendidik (Guru). Maka hal ini menimbulkan Peraturan Pemerintah berupa Undang-Undang bagi Guru dan Dosen (Tenaga pendidik).

C. Formulasi Kebijakan tentang Guru dan Dosen. UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian.3 Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari: (a) Ketentuan Umum, (b) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan, dan

2

Kunandar, Guru professional Implementasi Tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: rajawali Press. 2007.h. 265 3

Nanang Fatah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda karaya, 2012) h. 179

(c) Prinsip Profesionalitas. Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari: (a) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, (b) Hak dan Kewajiban, (c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (e) Pembinaan dan Pengembangan, (f) Penghargaan, (g) Perlindungan, (h) Cuti, dan (h) Organisasi Profesi. Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari: (a) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik, (b) Hak dan Kewajiban Dosen, (c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (e) Pembinaan dan Pengembangan, (f) Penghargaan, (g) Perlindungan, dan (h) Cuti. Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal). Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya.

D. Implementasi Kebijakan pendidikan Guru dan Dosen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat serta dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif.4 Peningkatan kualitas guru disamping untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga layak untuk menjadi guru yang profesional, juga dimaksudkan agar guru yang bersangkutan dapat mengikuti uji sertifikasi setelah memperoleh ijasah S1/D4 serta mengikuti pendidikan profesi. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas bagi guru-guru SD dan SMP dengan pertama kali dilakukan menggunakan dana APBNP tahun 2006 merupakan salah satu wujud implementasi UUGD. Berkaitan dengan maslahat tambahan, UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa “maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain”. Salah satu bentuk maslahat tambahan yang diprogramkan adalah pemberian penghargaan akhir masa bakti bagi guru dan pemberian beasiswa pendidikan bagi putra putri guru berprestasi/berdedikasi. Sampai sekarang ini, untuk memperoleh haknya sebagai tenaga profesional yang dihargai, seorang guru harus menunggu lama dan berkepanjangan. Semua cerminan dari rendahnya penghargaan pemerintah terhadap guru, perjalanan panjang kaum guru dan PGRI akhirnya mungkin akan sampai pada ujungnya. Dengan harapan optimis kita menyambut UU Guru dan Dosen, yang katanya untuk mensejahterakan kehidupan kaum guru berdasarkan profesionalisme dan kualitas, dengan kesejahteraan yang berbeda bergantung seritifikasi yang guru miliki. Didalam UU Guru tersebut dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan profesi keguruan, serta sertifikasi profesi. Kualifikasi akademik dipenuhi dengan ijasah S-1 dan D-4, sedangkan kompetensi profesi diperoleh lewat pendidikan profesi minimal 40 SKS.5 Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

4 5

Ibid. h. 180 Ibid. h. 181

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi adalah Pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kedua kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Ketiga, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat, Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kelima, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Keenam, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Ketujuh, Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Kedelapan, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kesembilan, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Kesepuluh, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kesebelas, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik serta sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU Guru dan Dosen Lemah Implementasi Mencermati UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kelihatan kelemahan dalam implementasinya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Centre for Education Studies (CES) Jawa Tengah Hery Nugroho (15/10). Ia merujuk pada pasal 35 ayat (2) yang berbunyi beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Dalam pasal tersebut menurut dia, tidak menunjukkan guru sebagai profesi, tetapi memempatkan guru sebagai buruh. Hal ini jelas menyalahi sendiri tujuan awal pembuatan UUGD.6

6

Ibid. h. 182

E. Evaluasi Kebijakan Guru Dan Dosen a. Minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi sering mengalami masalah teknis, seperti terbatasnya dana bagi assessor atau penundaan pelaksanaan sertifikasi. b. Dalam rangka sertifikasi pendidik, masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan baik bagi guru maupun pelaksana sertifikasi sendiri. Antara lain: 1) Para guru saat ini banyak kesulitan mengumpulkan bukti-bukti Dokumen Portofolio yang dipersyaratkan, ini dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah banyak yang tidak disiplin menyimpan arsip-arsip SK, pengalaman organisasi termasuk piagam-piagam penghargaan (sertifikat). 2) Penilaian yang bersifat subjektif, yang hanya disandarkan pada penilaian portfolio bukan pada keadaan sebenarnya. c.

Tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi Guru swasta sehingga UU ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara Guru swasta dan Guru PNS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini." Dalam hal ini terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah :7 a. Tantangan yang utama bagi semua pihak adalah bagaimana sama-sama memberikan kepada masyarkat luas tentang arti pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa. b. Tantangan lainnya adalah pembenahan mental korup di setiap institusi agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan jalurnya dan memenuhi rasa keadilan. Apalagi pada awal tahun depan pemerintah teklah memprogramkan anggaran 20% bagi pendidikan. c. Seperti yang disebutkan dalam UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2) mewajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk memenuhinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka tantangan selanjutnya adalah apakah setiap guru yang kini belum memenuhi kualifikasi akademik mampu untuk

7

E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.h. 208

membiayai pendidikannya ke jenjang minimal (S1) sementara taraf kesejahtereaannya sendiri belum terpenuhi. d. Dalam hal sertifikasi tenaga pendidik, mungkin akan muncul persoalan dengan pelaksanaan Program Akta IV yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sertifikat guru. Jika Program Akta IV tidak disamakan dengan Sertifikat Pendidik maka tantangan terbesar adalah bagaimana nasib guru yang sudah memiliki sertifikat Akta 4. Apakah diharuskan mengikuti program baru atau diadakan penyetaraan. e. Tantangan bagi Guru untuk dapat aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah, kepanitiaan, seminar dan lingkungan masyarakat demi memenuhi persyaratan portfolio bagi Guru untuk dapat lulus dalam sertifikasi. f. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengangkat guru honorer, kontrak dan guru bantu yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk dapat diangkat menjadi PNS. g. Tantangan lainnya bagi pemerintah adalah membuat UU/PP dalam rangka mengatur hak, kedudukan, kewajiban, kesejahteraan, keikutsertaaan Guru swasta dalam sertifikasi.

F. Rekomendasi Sebagai sebuah profesi, guru memang sudah selayaknya memiliki payung hukum tersendiri sehingga mendapatkan perlakuan yang layak dari berbagai pihak. UU Guru dan Dosen yang diberlakukan kini, memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Dari analisis SWOT yang ditampilkan sederhana diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata dalam teknis pelaksanaanya beberapa pasal yang mengatur tersebut diatas mengalami hambatan dan kendala baik teknis maupun teoritis.8 Dengan melihat kekuatan yang dimiliki diharapkan UU ini dapat memotivasi dan memberikan nilai lebih bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya dengan menangkap peluang dengan cermat dan menganggap bahwa hambatan yang mengancam dapat dijadikan pelajaran dan sumbangsih untuk tetap melangkah tentunya dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 14 Bagi Guru Dan Dosen keseluruh daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat 8

Yamin, M Menggugat Pendidian Indonesia, (Yogjakarta: Ar-ruz media, 2009) h. 287

diminimalisilir beberapa kekurangan yang telah dipaparkan di atas, diantaranya adalah UU Guru dan Dosen lemah implementasiannya, masih banyak Guru-Dosen tak tahu esensi UU No 14 2005, terjadinya diskriminatif, banyak aturan yang menyebabkan sebagian guru tidak memperoleh haknya karena aturan tersebut hanya mengatur guru-guru dalam jabatan struktural dan UU No 14 2005 hanya sebagai pepesan kosong belaka. Mudah-mudahanapa yang di cita-cita UU guru dan Dosen tersebut tercapai dengan maksimal sehingga pendidikan di Indonesia mampu bersaing di kancang global. Sebagai seorang Guru maka kita harusnya merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut sehingga kita bias menjalankan tufoksi dan kewajiban kita dengan baik sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut. A. Pengertian Sertifikasi Guru Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen.9[1] Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan Pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Sertifikat Pendidik.bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui sertifikasi dengan penilaian portofolio atau melalui jalur pendidikan.

B. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

9[1] Mansur Mukhlis. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Bumi Aksara: (Jakarta, 2007) h. 2-3

Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan sebagai berikut.10[2] 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya. 2. Memantapkan kemampuan mengajar guru. 3. Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran. 4. Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan professional sebagai

pendidik.

5. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional. 6. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut. 1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. 2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. 3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. 4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. 5. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

C. Prosedur Sertifikasi Guru Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga

10[2] Ibid h. 7-8

pengguna (Ditjen Didasmen, Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik.11[3] Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut: 1. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota) . 2. Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain. 3. Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan. 4. Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah. 5. Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan 6. Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 7. Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak. 8. Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen Self-appraisal da portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa) kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja. 9. Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan. 10. Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan. 11. Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal

11[3]Dr. Martinis Yamin, Dra. Maisah. Standarisasi Kinerja Guru. Gaung persada: Jakarta, 2010. h. 155-157

Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pendidikan profesi guru (PPG) , sebuah program baru dari kementrian pendidikan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap guru harus menempuh pendidikan profesi guru guna meningkatkan kompetensi pendidik. Belum lama ini sebuah wacana yang bersumber dari portal dikti (dikti.go.id) mengeluarkan wacana bahwa salah satu syarat menjadi guru PNS ialah dengan mengantongi sertifikat lulus PPG. Lulusan sarjana pendidikan (baca SP.d) akan bersaing dengan sarjana ilmu murni. Kebijakan tersebut diambil atas dasar pertimbangan bahwa jika lulusan sarjana ilmu murni memiliki potensi dalam artian ilmunya lebih tinggi dari pada sarjana pendidikan kenapa tidak boleh menjadi guru, semata-mata tujuan kebijakan tersebut demi memajukan pendidikan di Indonesia dan mewujudkan generasi cerdas dan rendahnya kualitas guru indonesia saat ini.

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan Perubahan paradigma pendidikan Negara Indonesia dalam bidang pendidikan bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi atau memberikan otoritas tiap penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan masing-masing dengan acuan yang telah ditentukan. Perubahan yang signifikan juga terdapat pada perundang-undangan tentang guru dan dosen, yang ditandai dengan di berlakukannya UU tentang guru dan dosen. Guru dan Dosen merupakan ujung tombak utama dalam pendidikan, karena Guru maupun dosen merupakan komponen utama dalam pendidikan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan peserta didik yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Hadirnya UU tentang Guru dan Dosen ini diharapkan mampu menghadirkan suatu payung hukum tersendiri yang memberikan perlindungan hukum dan hak Guru dan agar dapat lebih bersungguh-sungguh dan meningkatkan kinerja nya untuk mencapai tujuan pendidikan bangsa. Terutama dengan diakuinya status guru sebagai profesi diharapkan mampu memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam pendidikan dan memotivasi guru untuk terus mengembangkan diri.

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 Fatah, Nanang., Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosda karaya, 2012 Kunandar, Guru professional Implementasi Tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: rajawali Press. 2007. Mulyasa, E., Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007. Yamin, M., Menggugat Pendidian Indonesia, Yogjakarta: Ar-ruz media, 2009. Mukhlis, Mansur, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, Jakarta: Aksara, 2007 Maisah dan Yamin, Martinis, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta: Gaung persada, 2010 Rosda, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: 2007. http://akta4-20.blogspot.com/2009/06/pro-kontra-sertifikasi-guru.html

Bumi