Kebijakan Pendidikan

Book Report : Kebijakan Publik

1 PENGANTAR

Revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi telah mendorong terjadinya proses demoktratisasi di sebagian negara-negara berkembang yang pada awalnya merupakan negaranegara otoriter.

Kondisi ini mendorong keterlibatan aktor-aktor baru dalam perumusan

kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik dewasa ini tidak lagi didominasi oleh segelintir elit politik yang tidak dapat di kritik, namun kini telah melibatkan semakin banyak warga negara dan kelompok-kelompok kepentingan. Konsekuesi logis dari semua itu pemerintah dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang semakin beragam. Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan diundangkannya UU No. No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah membawa perubahan yang pundamental termasuk di bidang pendidikan. Otonomi daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, namun demikian dalam realitanya setelah 10 tahun diundangkan, tindak penyimpangan / korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah daerah masih banyak terjadi, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat. Di sisi lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari otonomi daerah belum menunjukan peningkatan yang signifikan. Sektor pendidikan yang merupakan domain dari kebijakan publik

juga telah

menjadi isu sentral di masyarakat. Kompleksitas berbagai masalah pendidikan di Indonesia terlebih telah diundangkannya Undang-undang

BHP (Badan Hukum Pendidikan) memicu

kontroversi di berbagai kalangan, baik di kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat

Book Report : Kebijakan Publik

2

umum. Untuk itu kebijakan publik menjadi bagian yang penting untuk dipelajari oleh pada akademisi termasuk akademisi manajemen pendidikan. Papaer kebijakan publik ini merupakan tugas mata kuliah pada program pascasarjana doktor manajemen pendidikan Unversitas Islam Nusantara - Bandung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Tb. Abin Syamsudin, MA, dan Ibu Dr. Cornelia Jane Bany, M.Pd yang telah banyak memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat berarti kepada penulis. Mudah-mudahan perjuangan dan pengorbanan beliau dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia menjadikan amal saleh yang mendapatkan ridha Allah SWT, semoga beliau tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengantarkan anak-anak bangsa menjadi generasi yang mampu membawa perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik. Amin.. Ciamis, April 2009 Penulis. Ade Gumilar

Book Report : Kebijakan Publik

3

BAGIAN I : Book Report BAB SATU PENGANTAR ( By : J.R. Hough )

Meskipun banyak buku yang menjelaskan dan/atau menganalisis sistem-sistem pendidikan banyak negara, umumnya buku-buku tersebut cenderung menjadi referensi ringan bagi kebijakan pendidikan. Nampaknya belum pernah ada buku yang mengumpulkan studi-studi tentang kebijakan pendidikan di negara-negara yang dicakup didalam buku ini yaitu Australia, Prancis, Jepang, Swedia, Inggris, dan Amerika serta Jerman. Jadi buku ini penting untuk mengisi gap dalam literatur yang ada. Motivasi kedua, berasal dari pengalaman beberapa tahun belakangan ini dengan adanya perubahan-perubahan yang menonjol yang terjadi dalam sistem ekonomi dan sosial di banyak negara di dunia, tentunya termasuk yang dicakup dalam buku ini perubahan-perubahan yang menyebabkan reorientasi tentang kebijakan pendidikan di setiap negara tersebut.

Konteks Setelah terjadinya krisis minyak, trend historis terhadap kemakmuran ekonomi yang lebih besar menjadi mandeg sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang menurun, yang kadang-kadang mencapai nol atau bahkan mencatat nilai-nilai negatif. Meskipun angka inflasi akhirnya menurun dan kembali ke angka-angka tunggal, pengangguran terus meningkat di semua negara, meskipun ada kecenderungan berkurang dengan adanya pensiun.

Book Report : Kebijakan Publik

4

Perlahan-lahan pemerintah dan opini publik menerima bahwa pengangguran, dengan level-level yang tinggi, tetap dan mungkin saja secara signifikan mengalami penurunan sebelum akhir abad, terutama dengan adanya komputerisasi, yang terus menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin otomatis yang kian mengalami kemajuan. Di banyak negara, pendidikan adalah salah satu yang menyedot pengeluaran dana publik sehingga tidak bisa menghindar dari efek-efek depresi ekonomi yang mendalam.

Iklim Pendidikan Tahun-tahun yang sama kemerosotan ekonomi melihat maraknya keraguan tentang pendidikan: apakah lebih banyak lagi pendidikan benar-benar merupakan kebaikan universal yang telah para pendidik nyatakan sekian lama dan umumnya masyarakat terima? Jika demikian, mengapa makin banyak jumlah orang-orang muda semakin jauh dari sistem pendidikan? Mengapa di televisi makin sering ditayangkan tawuran siswa di setiap negara yang dibicarakan di sini ? dll. Beberapa pertanyaan tersebut tidak begitu saja muncul dalam sekejap dan tidak muncul di semua negara pada saat yang sama. Melainkan mereka melambangkan beberapa dari masalah yang mendorong pada kebijakan resmi yang berkaitan dengan pendidikan yang menjadi fokus perhatian. Pemerintah makin mencurahkan waktu dan sumber daya terhadap persoalanpersoalan kebijakan pendidikan, dan ini direfleksikan dan diwujudkan dalam bentuk komitmen dengan meningkatkan perhatian pada masalah-masalah kebijakan pendidikan dalam mass media. Tujuan

Book Report : Kebijakan Publik

5

Tujuan dari buku ini bukan semata-mata untuk menjelaskan kebijakan pendidikan di setiap negara diantara ketujuh negara melainkan untuk memfokuskan pada perkembangan dari kebijakan itu seiring dengan waktu, yang berkaitan dengan setingnya dalam ekonomi dan masyarakat nasional yang relevan, dan untuk menjelajah trend-trend yang berbeda dan bertentangan dan pengaruh-pengaruh diantara mereka. Di dunia modern yang ditandai dengan arus komunikasi yang sangat instan dan penyebaran informasi yang cepat, sangat tidak mungkin bagi suatu negara untuk mengisolasi diri dari perkembangan yang mempengaruhi negara-negara lain yang seringkali menghadapi masalah-masalah yang sama. Jika ini memang terjadi di banyak bidang, maka demikian pula yang terjadi dalam pendidikan dan kebijakan pendidikan.

Studi Banding Dalam bidang pendidikan, tidak ada hal yang sangat baru tentang studi banding antar negara dan dalam studi-studi seperti itu tidak ada hal yang sangat baru tentang fokus yang menaruh kepentingan dalam interaksi antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas. Studi-studi banding dalam pendidikan merefleksikan trend dalam bidang-bidang studi seperti sejarah, sosiologi, politik dan ekonomi, dan secara khusus, mereka tidak bisa tidak terpengaruh oleh apa yang disebut ‘pencarian-jiwa dalam sain sosial’. Dalam era strukturalfungsionalis, sistem pendidikan nasional cenderung digambarkan relatif statis, dengan melayani masyarakat dengan baik dan merespon pengaruh-pengaruh perubahan tanpa menemui kesulitan, dan dengan menghasilkan sumberdaya manusia dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan

Book Report : Kebijakan Publik

6

ekonomi nasional dalam jumlah dan proporsi yang tepat. Gagasan reformasi selalu ada. Tujuan utama dari studi-studi ini ialah untuk membantu pembentukan kebijakan dan keputusan pendidikan. Jika keragu-raguan yang serius diungkapkan mengenai dasar teoritis dan ideologis bagi studi-studi banding yang diumumkan dalam bidang pendidikan mungkin mereka mengacu pada ‘peminjaman budaya’: persoalan-persoalan yang misalnya berkaitan dengan peningkatan usia yang keluar sekolah akan berbeda di setiap negara.

Tugas-tugas Kebijakan untuk tahun 1980-an Kesimpulan dari konferensi antarpemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, yang diadakan di organisasi Pengembangan dan Kerjasama Ekonomi dinyatakan berikut ini : Pada awal tahun 1980-an, perhatiannya….adalah pada bagaimana menopang kepercayaan publik dan dukungan untuk suatu sistem yang di kebanyakan negara, tidak lagi tumbuh sedemikian rupa untuk memastikan evolusi dinamisnya yang terus menerus… Di banyak negara nampaknya ada krisis kepercayaan diri yang mendekati dimensi yang membahayakan. Kecuali kebijakan-kebijakan baru diimplementasikan, mungkin ada bahaya sehingga potensi pendidikan tinggi untuk mendukung vitalitas ekonomi negara dan kesejahteraan warga negara, melalui perkembangan teknologi dan ilmiah, bisa secara serius tidak dapat dikompromikan. Struktur Buku

Book Report : Kebijakan Publik

7

Pilihan negara mana yang akan dimasukkan dalam kompas buku ini mengikuti dua volume yang diterbitkan Croom Helm. Bisa diperdebatkan bahwa masalah yang paling krusial dari kebijakan pendidikan di dunia dewasa ini ditemukan di negara-negara berkembang dan mungkin yang disesalkan adalah tidak ada negara ketiga yang dimasukkan.

BAB DUA Persoalan-Persoalan Teoritis dan Konseptual (By : Grant Harman)

KEBIJAKAN Istilah ‘kebijakan’

merupakan suatu istilah

yang sulit dipahami dan menuntut

penjelasan. Penelitian singkat menunjukkan bahwa kata ‘kebijakan’ digunakan dengan cara-cara yang berbeda untuk mengacu pada seperangkat fenomena yang berbeda. Kebijakan kadangkadang digunakan dalam arti sempit yang mengacu pada pernyataan formal dari tindakan yang harus diikuti, sedangkan yang lain menggunakan kata ‘kebijakan’ sebagai sinonim dari kata seperti ‘rencana’ atau ‘program’. Banyak penulis juga tidak membedakan dengan jelas antara ‘pembuatan kebijakan’ dan ‘pembuatan keputusan’. Di sini kita akan menggunakan kebijakan untuk mengacu pada spesifikasi yang eksplisit atau implisit dari aliran tindakan yang dimaksudkan yang diikuti atau harus diikuti dalam mengatasi masalah yang ada, dan diarahkan pada pencapaian beberapa perangkat tujuan yang dikehendaki. Kebijakan juga bisa dianggap sebagai posisi yang dikembangkan dalam

Book Report : Kebijakan Publik

8

merespon suatu masalah atau persoalan konflik, dan diarahkan kepada tujuan khusus. Kebijakan bisa dibedakan dengan konsep-konsep yang berhubungan. Kebijakan difokuskan pada tujuan atau tindakan yang diorientasikan ketimbang pada perilaku acak. Kebijakan mengacu pada aliran atau pola-pola tindakan, ketimbang keputusankeputusan diskret yang terpisah; biasanya perkembangan kebijakan dan penerapannya melibatkan sejumlah keputusan yang berhubungan, ketimbang satu keputusan. Kebijakan bisa saja bervariasi dalam orientasi, maksud, dan apakah mereka dinyatakan secara eksplisit. Kebijakan bisa positif atau negatif dalam arti bahwa mereka bisa mengambil tindakan tertentu dalam merespon suatu masalah, serta berkembang dari kegagalan untuk bertindak, atau dari keputusan-keputusan untuk menunda tindakan. Kebijakan meliputi kebijakan substantif dan kebijakan administratif atau prosedural. Misalnya, pemerintah nasional akan mempunyai sejumlah kebijakan substantif yang berhubungan dengan pendidikan tersier yang meliputi misalnya ketentuan biaya hidup yang diuji-alat pada para siswa tersier. Kebijakan seperti itu akan meliputi detail tentang kriteria memenuhi syarat dan operasi tes alat. Kebijakan juga bisa berupa kebijakan tertulis dan tidak tertulis. Analisis kami terutama akan berkenaan dengan kebijakan tertulis substantif, positif, dan dengan kebijakan publik, yang berbeda dengan kebijakan di organisasi-organisasi swasta, biasanya berdasarkan hukum dan tentu saja otoritatif; kebijakan ini otoritatif dan merupakan kualitas yang secara potensial koersif untuk masyarakat pada umumnya yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan lain. Kebijakan publik dalam bidang apa pun yang meliputi pendidikan bisa dalam bentuk ungkapan yang macam-macam dan bisa diarahkan pada tujuan-tujuan yang berbeda. Beberapa kebijakan diungkapkan dalam pernyataan kementrian atau kertas putih, kebijakan lain disahkan

Book Report : Kebijakan Publik

9

melalui undang-undang atau peraturan, sedangkan kebijakan lain berbentuk direktif yang dikeluarkan oleh mentri atau pejabat yang berwenang. Berkenaan dengan tujuan, beberapa kebijakan ditujukan untuk mengatur atau mengontrol aktivitas (misalnya peraturan wajib sekolah, sedangkan kebijakan-kebijakan lain ditujukan untuk ketentuan dari suatu jasa baru atau manfaat (atau ketentuan beasiswa, atau program untuk membantu kelompok-kelompok yang tidak mampu), penyelenggaraan atau kontrol suatu organisasi atau transfer sumber dan kekayaan dari suatu kelompok ke kelompok lain. Beberapa kebijakan ditujukan untuk memperkenalkan perubahan, sedangkan kebijakan-kebijakan lain ditujukan untuk mempertahankan status quo atau untuk mencapai tingkat pengembalian (return) dari perangkat kondisi sebelumnya. Dalam hal isi, kebijakan publik untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori. Pertama, ada kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensil dari sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersier.

Sebagian dari kebijakan ini berhubungan dengan

kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran, rekrutmen dan pendaptaran siswa, penilaian siswa, penghargaan dalam bentuk ijasah, diploma, dan disiplin siswa. Kedua, ada kebijakan yang berkenaan dengan penetapan, struktur, dan pengaturan lembaga individual dan sistem pendidikan yang menyeluruh atau sebagian. Ketiga berhubungan dengan rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi dan remunerasi seluruh staf, tetapi terutama kategori-kategori berbeda dari para professional. Kategori keempat ialah kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan.

Proses Kebijakan

Book Report : Kebijakan Publik

10

Diskusi kita akan mencurahkan perhatian pada bagaimana masalah kebijakan ditangani secara karakteristik, dan pada sifat dari masalah-masalah kebijakan tertentu dan asal mereka, dan respon yang dikembangkan. Dalam melakukan ini, kita akan menekankan gagasan ‘proses kebijakan’ ketimbang konsep yang lebih tradisional dari ‘pembuatan kebijakan’, karena kita yakin bahwa kebijakan publik secara esensil adalah tentang transformasi konflik kelompok mengenai sumberdaya publik dan nilai-nilai pada aliran tindakan yang sah menyangkut alokasi mereka. Jadi, sementara konsep ‘pembuatan kebijakan’ berkonsentrasi pada unsur keputusan dari kebijakan pada titik perumusan, konsep ‘proses kebijakan’ berdasarkan pada gagasan bahwa penanganan kebijakan oleh departemen atau agen manapun umumnya melibatkan serangkaian tahap yang berurutan, yang mencakup suatu rentang yang dari rentang inilah suatu program tertentu telah menjalankan alirannya dan mengakhirinya, atau mengambil bentuk baru. Masingmasing tahap berbeda. Konteks Kebijakan Kebijakan tidak muncul dari kevakuman. Melainkan ini dikembangkan dalam konteks perangkat nilai tertentu, tekanan dan hambatan, dan dalam susunan struktural tertentu. Kebijakan juga merupakan respon terhadap kebutuhan dan aspirasi dan masalah tertentu.

PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Aktor Kebijakan Aktor yang terlibat dalam kebijakan pendidikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang resmi dan tidak resmi. Aktor resmi adalah para individu atau kesatuan organisasional

Book Report : Kebijakan Publik

11

yang mempunyai tanggung jawab yang legal, sedangkan aktor tidak resmi terdiri atas kelompok-kelompok yang berkepentingan, partai-partai politik, dan media. Aktor resmi terbagi menjadi lima kategori. Yang pertama terdiri atas para aktor di tingkat senior pemerintah: kepala negara, parlemen, perdana mentri, kabinet dan partai politik atau partai-partai dalam pemerintah. Pada puncak otoritas eksekutif, kepala negara jarang melakukan otoritas yang mandiri dan biasanya akan bertindak atas nasihat para mentri. Aktoraktor dalam kelompok ini jauh lebih penting, dan mempunyai kapasitas untuk mengambil bagian yang lebih besar ketimbang yang sering mereka lakukan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Semua kebijakan baru yang memerlukan dasar legislatif, misalnya, tunduk pada debat di parlemen dan memerlukan penerimaan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Karena banyak program pendidikan

masing-masing mempunyai undang-

undang terpisah mereka dan karena berbagai perundang-undangan dana harus dikeluarkan tiap tahun untuk memberikan pemerintah baru dana untuk lembaga-lembaga dan program-program tertentu, parlemen akan sering mempunyai peran yang lebih penting dalam kebijakan pendidikan di tingkat nasional yang dibandingkan dengan peran eksekutif yang lebih besar di tingkat regional atau negara bagian, atau lokal. Tetapi di semua tingkat di banyak negara ada kecenderungan pada tahun-tahun belakangan ini bagi kabinet dan para pemimpin partai untuk mengambil peran yang lebih besar. Seluruh inisiatif kebijakan yang sangat penting akan memerlukan persetujuan kabinet, dan dalam persoalan-persoalan yang kontroversial perdana menteri mungkin terlibat secara aktif. Perangkat aktor resmi yang kedua terdiri atas mentri pendidikan dan agen-agen pendidikan dan para pejabat senior mereka. Para mentri memiliki otoritas formal untuk

Book Report : Kebijakan Publik

12

pelaksanaan portofolio pendidikan dalam yurisdiksi, meskipun dalam praktek banyak otoritas didelegasikan kepada para pejabat senior. Perangkat aktor resmi ketiga terdiri atas para agen pendidikan lain, yang mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti melakukan ujian eksternal publik bagi para siswa sekolah menengah tahun akhir, pengembangan kurikulum, dan memperbaiki gaji para guru. Kelompok keempat adalah para agen pemerintah di luar portofolio pendidikan yang memainkan bagian dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Kelompok ini meliputi departemen-departemen perdana mentri, departemen-departemen Pekerjaan Umum, dan Dewan layanan publik.

Kelompok aktor resmi kelima adalah badan-badan antar-pemerintah. Aktor-aktor informal yang utama, seperti yang telah disebutkan, adalah para kelompok yang berkepentingan, partai-partai politik, dan media. Diantara kelopok-kelompok yang berkepentingan, yang merupakan para pemain utama ialah serikat guru, asosiasi yang mewakili guru dan siswa pendidikan tersier, komite yang mewakili pemimpin universitas atau sekolah tinggi, tetapi yang juga penting adalah asosiasi-asosiasi yang mewakili para orangtua, majikan dan serikat dagang.

Proses Kebijakan dalam Praktek

Book Report : Kebijakan Publik

13

Kapan saja dalam sistem pendidikan mana saja ada banyak persoalan potensi yang dikenal sebagai masalah kebijakan sehingga memberikan stimulus untuk respon-respon kebijakan pendidikan. Tetapi dalam periode yang terbatas, hanya sejumlah kecil akan menjadi persoalan publik, dan bahkan lebih sedikit lagi akan dibahas secara serius oleh para aktor resmi. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang mekanisme apa yang beroperasi untuk menentukan persoalan-persoalan mana ditansform menjadi masalah-masalah kebijakan yang harus menerima perhatian. Cobb dan Elder menetapkan persoalan-persoalan yang mendapat tempat dalam agenda kebijakan seperti konflik antara dua atau lebih kelompok yang lebih bisa diidentifikasi atas masalah-masalah substansial atau prosedural yang berhubungan dengan distribusi posisi atau sumber. Mereka menyarankan empat alat utama yang menyebabkan terciptanya persoalanpersoalan: a) Manufaktur oleh satu pihak atau lebih yang merasakan penyimpangan yang tidak

menguntungkan dalam distribusi posisi atau sumber. b) Penciptaan persoalan oleh seseorang atau kelompok untuk keuntungan mereka sendiri. c) Inisiasi melalui peristiwa yang tidak diantisipasi. d) Generasi oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak mempunyai posisi atau sumber untuk keuntungan mereka sendiri.

Book Report : Kebijakan Publik

14

Berbagai alat yang memicu membantu terbentuknya persoalan-persoalan yang akan ditetapkan oleh para inisiator; ini meliputi bencana alam (kebakaran, banjir), peristiwa manusia yang tidak terduga (kerusuhan, mogok), perubahan-perubahan teknologi, ketidakseimbangan atau penyimpangan dalam distribusi sumber, dan perubahan-perubahan ‘ekologi’ seperti perpindahan populasi atau perubahan-perubahan dalam sikap. Pembentukan persoalan bergantung pada interplay yang dinamis antara inisiator dan alat yang memicunya.

Teori ini mempunyai kegunaan menyangkut memahami proses kebijakan pendidikan. Ada masalah-masalah lain juga berkenaan dengan kerangka kerja; tiga diantaranya perlu dibahas. Pertama, beberapa inisiator nampaknya tidak sesuai dengan kategori manapun diantara keempat kategori untuk penciptaan masalah. Kedua, kadang-kadang sulit mengidentifikasi inisiator tunggal, karena beberapa persoalan muncul dari iklim baru opini dengan rentang actor yang berbeda. Ketiga, masalah-masalah politik yang dibahas oleh para actor resmi tidak selalu muncul dari konflik terbuka. Sukses dalam implementasi pada dasarnya bergantung pada empat faktor. Pertama, adalah Rancangan kebijakan (policy design). Faktor kedua ialah strategi implementasi. Faktor ketiga ialah komitmen dan kapasitasi sistem birokrasi. Faktor keempat, ada faktor lingkungan, terutama tingkat dukungan atau oposisi yang dihadapi di masyarakat, dan kemampuan mereka untuk mampu membangun koalisi yang efektif dari dukungan yang berlangsung dan tekanan politik.

Book Report : Kebijakan Publik

Evaluasi bentuknya

15

bermacam-macam. Kadang-kadang kebijakan atau program-

program tertentu secara formal dievaluasi dengan menggunakan personil luar. Tetapi seringkali terutama pada tingkat Negara, proses evaluasi lebih dalam bentuk ‘umpan balik’ incidental kepada para pejabat atau mentri. Kadang-kadang kebijakan plendidikan secara terbuka dan disengaja diakhiri, tetapi lebih lazim lagi kebijakan-kebijakan kembali disesuaikan, dimodifikasi, diperbaiki atau diganti dengan kebijakan-kebijakan lain.

Book Report : Kebijakan Publik

16

BAGIAN II : DOMAIN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebagai pelengkap materi yang disajikan diatas yang merupakan tugas laporan buku (book report). Pada bagian ini penulis akan mengkaji domain kebijakan publik secara umum yang merujuk kepada berbagai sumber literatur yang relevan. Dan pada bagian akhir akan disajikan model kebijakan publik.

Pengertian : Untuk memahami Kebijakan Publik, berikut definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli : •

Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Anderson)

•

Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thomas Dye)

•

Suatu rangkaian tindakan yang saling ber-kaitan (Arnold Rose)

•

Sejumlah aktivitas Pemerintah, baik dilakuk sendiri atau melalui lembaga lain, yang mem-pengatuhi kehidupan masyarakat (G. Peters)

•

Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau peme-rintah guna mengatasi hambatan atau untuk me-manfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran (Carl Friedrich).

•

Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan (W.N. Dunn). Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa, kebijakan publik adalah keputusan-

keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan

Book Report : Kebijakan Publik

17

publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk

mempertahankan

atau

meningkatkan

kualitas

kehidupan

orang

banyak.

Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologi Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 1. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang

tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. 2. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian

persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya. 3. Dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang

akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, 4. Dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, 5. Apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan

publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal :

Book Report : Kebijakan Publik

18

pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. Terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan. Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut.

Book Report : Kebijakan Publik

19

Pelaksanaan Kebijakan Publik Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.