Alternative Despute Resolution

ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION Upaya Alternatif Penanganan Sengketa Pada setiap tahapan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memungkinkan terjadinya suatu hambatan atau masalah. Untuk mengatasinya PPK telah memiliki prosedur penanganan tersediri yaitu dengan merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi dari forum-forum yang telah ada di masyarakat seperti Musbangdes. Namun tidak semua masalah yang muncul dapat diselesaikan melalui prosedur tersebut. Sehingga kemudian dipilih alternatif penanganan yang lain, seperti melalui jalur hukum formal atau jalur non litigasi yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Apakah ADR itu? ADR adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau Extra Judicial Process dengan mengoptimalkan pelibatan resources/ sumber-sumber yang ada di luar wilayah hukum formal (polisi, jaksa, hakim). Dengan demikian yang dimaksud ADR dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan terlebih dahulu penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Keuntungan penyelesaian masalah menggunakan ADR : Prosedur yang relatif cepat , biaya ringan, dan hemat waktu. Keputusan non judicial, yaitu keputusan dipertahankan/dapat dikontrol oleh para pihak. Fleksibel, dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah. Hubungan para pihak yang bersengketa tetap terjaga . Tinggi kemungkinan dilakukan eksekusi Kesepakatan yang dihasilkan lebih dari sekedar kalah/ menang. Bentuk-bentuk ADR yang dikenal : 1.Negosiasi 2.Mediasi 3.Arbitrase 4.Konsiliasi 5.Hukum adapt Informasi selengkapnya, silahkan DOWNLOAD