Agama Yang Memanusiakan Manusia.docx

1.

Agama Yang Memanusiakan Manusia Peradaban manusia di abad millennium III sangat membutuhkan kembali hadirnya agama, yaitu agama dengan paradigma moral. Agama yang sanggup menggairahkan inisiatif umat dalam pemberdayaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Suatu masyarakat yang berpondasikan penghormatan akan HAM maupun demokrasi. Singkatnya, peradaban masa kini dan mendatang sangat berkepentingan dengan hadirnya agama, agama yang memiliki kompetensi moral. Agama dengan paradigma moral yaitu agama yang memiliki visi memanusiakan manusia seutuhnya. Dalam hubungan dengan itulah peradaban manusia dewasa ini mendambakan agama yang berkemampuan memberdayakan keutuhan manusia. Agama secara fungsional mampu menjembatani jurang ritual dengan moral-spiritual warganya. Agama yang secara aktif menjadi lokomotif dalam menentukan arah peradaban manusia, pengembangan disiplin ilmu untuk percepatan diakhirinya krisis kemanusiaan. Agama harus menjadi berkat bagi masyarakatnya. Cita-cita itu akan terwujud jika saja agama secara internal merekonstruksi primordialitasnya yang potensial memicu lahirnya konflik horosontal dalam kehidupan masyarakat. Agama yang secara terus menerus dan ikhlas belajar dari sejarah peradaban manusia yang penuh dengan lumuran darah. Cerdas dan arif dengan kenyataan besarnya saham agama dalam memicu dan melestarikan pertikaian. 2. Agama Yang Memperjuangkan Masyarakat Beradab dan Sejahtera Masyarakat yang beradab dan sejahtera tidak akan pernah bias terwujud dengan sendirinya. Apalagi, di tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sedang mengalami berbagai dekadensi moral. Kita kini hidup dalam kenyataan semakin menipisnya rasa hormat akan hidup dan martabat manusia. Rasa perikemanusiaan seakan-akan telah secara sengaja dibunuh demi kepuasan prestise golongan. Kekerasan demi kekerasan di berbagai sektor kehidupan semakin membudaya dalam masyarakat. Kekerasan acapkali dipakai sebagai satu-satunya penyelesaian terhadap adanya berbagai sisi perbedaan pendapat, suku, agama, daerah, cita-cita, kepentingan atau aspirasi hidup. Ajaran Kristus untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera secara eksplisit terdapat dalam hukum kasih. Kasih sebagai ajaran utama agama Kristen bersifat proaktif menggugah mata hati nurani menjalankan panggilan mengubah wajah buruk masyarakat kini. Panggilan itu menjadi suatu kewajiban setiap orang beriman menjadi garam dan terang (Mat. 5 : 13 – 16). Prinsip kasih yang proaktif menggerakkan orang beriman untuk melakukan advokasi saat orang miskin dilucuti kemanusiaannya dengan berbagai dalih pembenarannya. Di sisi lain, ia menjadi kekuatan penyadar ketika sejumlah individu berkompetisi memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan berbagai cara. Pembungkaman ajaran kasih dengan keberpihakan kepada kekayaan, pada hakikatnya merupakan kejahatan keagamaan, pembunuhan kasih. Kasih yang proaktif merupakan pendorong yang tidak akan pernah keletihan untuk turut serta berpartisipasi dalam usaha keras membangkitkan kembali proses pemulihan dan reformasi bangsa untuk membarui Indonesia. Bersama-sama komponen bangsa lainnya bangkit menegakkannya bangsa Indonesia dari keterpurukan yang multi dimensi ini. Dalam melihat situasi yang suram ini, penglihatan kita dapat menjadi suram juga. Dengan pelita iman disertai kejernihan budi dan hati, mari kita coba juga melihat titik terang, hikmah yang dapat ditarik serta mutiara-mutiara sikap hidup yang indah yang masih dapat kita temukan di tengah masyarakat dan bangsa kita, untuk kita kembangkan bersama. 3. Tegakkan HAM Dan Demokrasi Sebagai Ciri Masyarakat Yang Beradab dan Sejahtera. Masyarakat beradab pastilah mengakui adanya perbedaan sebagai kekayaan hidup bersama. Kualitas kesadaran HAM dan demokrasi dibuktikan dengan berkembangnya kesanggupan sikap toleransi, saling mendengarkan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Terciptanya kehidupan bersama yang secara arif dan penuh kerelaan membangun kebersamaan sebagai cara hidup, lebih dari hanya sloganisme atau ungkapan klise. Ada banyak contoh buruk tentang penghormatan HAM dan demokrasi sebagai sebuah retorika kosong bahkan cenderung sebuah manipulasi belaka. Wajarlah, jika kemudian melahirkan pribadi-pribadi pengkhianat dan pelacur moral yang berlindung dibalik nilai-nilai luhur HAM dan demokrasi. Di sisi lain, banyak orang begitu polos dan sederhana begitu saja berharap pada janji-janji HAM dan demokrasi tanpa melakukan apapun. Akibatnya kehidupan yang demokratis semakin jauh bahkan nyaris bagaikan suatu utopisme sejati. Pemutarbalikan fakta sosial seolaholah ada keputusan kolektif yang diramu dengan pertimbangan publik yang luas dan atas

keseimbangan atau harmoni. Dalih demokrasi didramatisasi dalam pentas kebijakan publik ditetapkan secara voting berdasarkan kuantitas kekuatan fraksi. Praktek voting memberi kesan sosial seakan-akan telah berlakunya prinsip demokrasi? Voting dirasionalisasikan sebagai bukti konstitusi rakyat telah melaksanakan demokrasi dan sekaligus melaksanakan HAM. Mekanisme voting menyisakan suasana psikologis sosial antara pihak yang menang dan kalah, menyisakan konflik laten bagaikan gunung es. Perasaan dipinggirkannya kelompok yang kalah, bukan hanya dalam kebijakan publik tetap bahkan hal-hal yang berhubungan dengan HAM. Ini merupakan suatu konsekuensi logis dipakainya kekuatan dalam menyelesaikan perbedaan dalam masyarakat. Di sisi lain ketidakdewasaan dan keterbatasan memahami nilai demokrasi untuk membereskan konflik-konflik kepentingan secara damai penguatan sekat-sekat keutuhan hidup. Musnahnya semangat kejujuran dalam bermusyawarah demi terbangunnya kesepakatan, tidak saja menggambarkan ketidakdewasaan kita membangun demokrasi tetapi menjadikan HAM semakin mirip.Inti jiwa demokrasi terungkap dalam semboyan revolusi Perancis: Liberte, egalite dan fraternite (kebebasan, persamaan dan persaudaraan). Artinya demokrasi hanya mungkin bertumbuh jika ada kedewasaan membangun kerja sama, dalam semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Sikap ksatria dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebersamaan dan keikhlasan perlu dikembangkan. Pergumulan kita dalam membangun demokrasi membutuhkan wawasan dan kemauan baik bahkan bisa saja malah “pengorbanan” sebagai harga tunai yang harus dibayarkan untuk menata kehidupan bersama.

1.

“Hak Asasi Manusia (HAM) dan Agama” MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Demokrasi dan HAM (Rombel : 02) Dosen Pengampu : Prof. Dr. Suyahmo, M.Si

2.

Martien Herna Susanti, S.Sos Oleh : Asikhatul Fitriyah Jimmy Pranata Hasibuan Abdul Muiz Zakariya Niken Pratiwi

3301411158 3301411159 3301411161 3301411163

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2014

KATA PENGANTAR Dengan mengucap Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT,karena dengan Rahmat dan HidayahNya,Kelompok kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “HAK ASASI MANUSIA DAN AGAMA” guna memenuhi tugas mataDemokrasi dan HAM. Kelompok kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika yang terkait dengan laporan ini. Akhirnya atas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada Penulis hingga terselesaikannya makalah ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si ,selaku dosen pengampu mata kuliah demokrasi dan HAM 2. Martien Herna Susanti,selaku dosen pengampu mata kuliah demokrasi dan HAM

3. Teman-teman yang membantu menyelesaikan makalah ini Kami berharap makalah ini bisa bermanfaat bagi kawan – kawan. Kritik dan saran yang membangun sangat Kami harapkan untuk perbaikan makalah yang selanjutnya.

Semarang, April 2014 Penyusun

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”. Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar manusia yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Namun seringkali di banyak negara terjadi pembatasan bagi warganya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dia peroleh. Seringkali bukan hanya pembatasan yang diperoleh, melainkan juga diskriminasi dan penindasan. Pihak yang biasanya mengalami pembatasan dan penindasan ini adalah kaum yang menganut agama di luar agama mayoritas di tempat atau negara ia tinggal. Hal ini karena sebagai manusia yang hidup di lingkungan yang plural, toleransi beragama harus dijunjung tinggi. Toleransi beragama adalah kondisi menerima dan mengizinkan kepercayaan lain dan menjalankan ritual meskipun berbeda dengan apa yang ia percayai. Toleransi beragama dapat diartikan juga ketika negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara memberikan ijin kepada warganya untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai keinginannya dan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya itu tanpa ada paksaan atau gangguan dari pihak lain. Hal ini tepat dengan apa yang tertera di dalam UUD 1945 pasal

29 ayat 1. Makin meningkatnya perlakuan diskriminatif terhadap agama dan pemeluk agama tertentu menunjukkan lemahnya pengawasan negara dan atau negara yang melegalkan bentukbentuk pelanggaran agama. 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah : 1. Apa pengertian HAM 2. Apa saja permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia? 3. Bagaimana contoh dari kasus pelanggaran HAM ? 4. Bagaimana hubungan HAM dengan Agama ? 3. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian HAM 2. Untuk mengetahui permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia 3. Untuk mengetahui contoh kasus pelanggaran HAM 4. Untuk mengetahui hubungan dari HAM dengan Agama

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar dan kebebasan manusia yang melekat dalam diri setiap manusia. Menurut Amnesty International, HAM adalah basic rights and freedoms that all people are entitled to regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, race, religion, language, or other status.Human rights include civil and political rights, such as the right to life, liberty and freedom of expression; and social, cultural and economic rights including the right to participate in culture, the right to food, and the right to work and receive an education. Human rights are protected and upheld by international and national laws and treaties. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa HAM merupakan hak moral fundamental dari manusia yang penting dan membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Sesuai dengan definisi tersebut, dapat intepretasikan bahwa sebuah lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menghargai persamaan atau otonomi individu yang terjamin melalui pengenalan dan aplikasi dari hak dasar setiap manusia.

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Ruang lingkup HAM meliputi:

a. b. c. d.

Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. B. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut: a) b) c)

d)

e) f) g) h) i) j)

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

C. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia : 1)

Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. 2) Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

3)

4)

5)

6) 7)

Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya Kasus penguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan remaja yang kawin diluar nikah

D. Hubungan HAM dengan Agama Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti "tradisi". Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan atau kadang-kadang mengatur tugas. Akan tetapi dalam kata-kata Émile Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi dalam bahwa itu adalah "sesuatu yang nyata sosial". Émile Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Menurut filolog Max Müller, akar kata bahasa Inggris "religion", yang dalam bahasa Latin religio, awalnya digunakan untuk yang berarti hanya "takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal-hal ilahi, kesalehan" (kemudian selanjutnya Cicero menurunkan menjadi berarti "ketekunan"). Max Müller menandai banyak budaya lain di seluruh dunia, termasuk Mesir, Persia, dan India, sebagai bagian yang memiliki struktur kekuasaan yang sama pada saat ini dalam sejarah. Apa yang disebut agama kuno hari ini, mereka akan hanya disebut sebagai "hukum".

Jika dikaitkan dengan agama, maka akan terlihat jelas bahwa HAM sejalan dengan agama karena agama meyakini bahwa segala sesuatu yang baik yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan, oleh karena itu hak-hak dasar manusia juga harus dipenuhi karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi karena dikaruniai akal budi dan hati nurani. Kebebasan beragama itu berlaku untuk semua orang. Kebebasan tersebut mencakup penyiaran agama. Itu semua merupakan konsekuensi terhadap HAM dari kecenderungan masyarakat Indonesia yang religious dan beragama. Kebebasan beragama merupakan HAM. Dan HAM adalah hak yang melekat pada setiap orang dan tidak merupakan pemberian siapapun, termasuk negara. Akan tetapi, HAM ini belum tentu memperoleh jaminan dari

negara. Apabila negara telah mengakui dan melindungi HAM dalam konstitusi, amka HAM juga berarti bebas memeluk agama.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap individu mempunyai keinginan agar Haknya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau instansi akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-undang pengadilan HAM. B. Saran Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA Gerung, Rocky. 2006. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus. Depok: Filsafat UI Press. http://library.duke.edu http:// http://id.wikipedia.org/wiki/Agama