Agama Bab X.docx

BAB X ( SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM)

A. Pengertian Politik Islam Perkataan politik berasal dari bahasa latin dan bahasa yunani “Politicus” dan “politicos”, keduanya berarti sesuatu yang berhubungan dengan warga Negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata Polis maknanya Kota. (Muhammad Daud Ali, 1998). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1989) pengertian politik sebagai kata benda ada tiga maknanya jika dikaitkan dengan ilmu artinya : 1. Pengetahuan mengenai ketatangeraan atau kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan) 2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan atau terhdap Negara lain 3. Kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau mengenai suatu masalah) Pengertian politik menurut kamus di atas dapat disimpulkan bahwa politik adalah ilmu tentang ketatanegaraan, kebijksanaan, siasat dan cara bertindak menghadapi sesuatu masalah. Pengertian politik menurut ilmuwan adalah sebagai berikut : a. Meriam Budiardjo (1993) mengatakan ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu : 1. Negara 2. Kekuasaan 3. Pengambilan keputusan 4. Kebijaksanaan 5. Pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat Jadi, pengertian politik menurut beliau adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. b. Deliar Noer mengatakan bahwa politik menggunakan dua pendekatan: 1. Pendekatan nilai 2. Pendekatan perilaku Jadi, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. c. Abd. Muin Salim (1994) memberikan pengertian politik: “Perilaku manusia baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan mempergunakan kekuasaan.

B. Prinsip Dasar Politik Islam Prinsip-prinsip dasar politik Islam tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 58-59 (tugas, tulis ayat dan terjemahannya). Kandungan kedua ayat tersebut adalah: 1. Prinsip menunaikan amanah Prinsip ini mengandung kewajiban setiap orang beriman baik ia sebagai pejabat (berkuasa) maupun sebagai masyarakat biasa agar menunaikan amanah yang menjadi tanggungjawabnya, meskipun amanah itu dari sesama manusia apalagi dari Allah. Di sisi lain, ayat empat surat an-Nisa’ di atas memperkenalkan prinsip tanggungjawab kekuasaan politik. Al-Maraghy (1974: 70) dalam tafsirnya “Tafsir al-Maraghy” mengklarifikasi amanah sebagai berikut: 1. Tanggungjawab manusia kepada Tuhan. 2. Tanggungjawab manusia kepada sesamanya. 3. Tanggungjawab manusia kepada dirinya sendiri. 2. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan ini, menurut Islam berlaku kepada semua makhluk di bumi ini, baik manusia secara individu maupun secara berkelompok, beriman atau tidak beriman, kaya atau miskin, anak-anak atau orang dewasa. Prinsip keadilan ini mutlak diberlakukan dalam semua lini kehidupan. Dalam Al-Qur’an, istilah yang dipakai untuk makna keadilan adalah ‘Adl, al-qisth, almizan, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman (Liberani dan Hidayat, 2003: 178) M. Quraisy Syihab (1996: 112-113) dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an” mengatakan “Islam memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggungjawabmenentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggungjawabkannya dengan berbuat keadilan. 3. Prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri Abd. Muin Salim (1994: 231) memberikan pengertian kalimat “Ulil Amri” dengan makna “Pemilik Pemerintahan”, menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan. Karena itu, makna tersebut mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan baik urusan keluarga, tetangga, masyarakat dan Negara. Prinsip ketiga ini mengandung unsur kesadaran untuk menaati perintah, baik perintah itu sumbernya dari Allah yang tercantum dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya maupun dari orang yang diberi kekuasaan memerintah, selama yang diperintahkan manusia tidak menyalahi syariat Islam. 4. Prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan. Perselisihan apapun yang terjadi di antara manusia hendaklah diselesaikan dengan cara mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya (Al-Qur’an dan

Sunnah) sekiranya masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Di samping itu, cara penyelesaian masalah berdasarkan wahyu menjauhkan orang dari pertengkaran dan perkelahian. Iberani dan M. Hidayat (2003: 180) mengatakan bahwa musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum maupun kebijakan-kebijakan politik. C. Demokrasi dan Musyawarah Iberani dan Hidayat (2003) memberikan pengertian “Demokrasi”, yaitu terdiri atas kata “Demos” yang berarti rakyat dan “cratia” yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan di tangan rakyat atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Pendek kata, rakyat yang berkuasa, menentukan roda pemerintahan dengan sistem perwakilan. Ibnu zakaria (1972) dalam bukunya “Mu’Jam Maqaayis lughat” jilid III, menjelaskan makna “Musyawarah”, yaitu merupakan bentuk Mashdar (kata kerja yang dibendakan) yang berarti menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu. Agak berbeda pengertian musyawarah menurut Quraisy Syihab (1996) dalam bukunya “Wawasan al-Qur’an”, mengeluarkan madu dari sarang lebah. Di samping itu, musyawarah juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Secara etimologi, musyawarah mempunyai arti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsideran permufakatan secara terminology, musyawarah adalah majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran atau ide, bagaimana mestinya dan terorganisir dalam urusan Negara (Ibnu Mandzur, 1968). Misalnya: Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) , Majelis Syura Muhammadiyah, Lembaga Musyawarah Desa, Musyawarah Alim ‘ulama, Musyawarah Kerukunan Umat Beragama dan sebagainya. Dalam melaksanakan musyawarah, ada empat unsur penting diperhatikan : 1. Mustasyir, adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan suatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran. 2. Mustasyar, adalah orang yang diajak bermusyawarah. 3. Mustasyar Fih adalah permasalahan yang akan dikaji atau dijadikan objek musyawarah. 4. Ra’yu adalah pendapat bebas yang argumentatif, mencermati esensi syari’at dan terlepas dari perasaan nafsu. Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara musyawarah merupakan sarana untuk menyatukan hati, mensucikan jiwa dan menghargai pendapat orang lain selama empat unsur diatas dipenuhi. Ayat –ayat yang berkaitan langsung dengan musyawarah, antara lain: Q.S. Albaqarah ayat 233; Q.S. Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38.

Ketika ayat tersebut menjadi petunjuk bagi manusia untuk menyelesaikan problem keluarga, masyarakat dan negaranya (tugas anda, tulis dan terjemahkan ayat tersebut). D. Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional Dlam perjalnan sejarah, pembangunan bangsa, dari repelita ke repelita umat Islam banyak memberikan sumbangsi terhadap perpolitikan di Indonesia (Liberani dan Hidayat, 2003: 198) dalam bukunya “Mengenal Islam” mengatakan sejak tahun 1930-an sampai akhir 1960, bahkan sampai sekarang umat Islam tetap memberi warna dan perpolitikan bangsa, meskipun di antara mereka ada yang tidak murni untuk perpolitikan Islam yang dijalankan, tetapi masih banyak yang lain tetap konsisten dalam menegakkan politik Islam, misalnya seorang politikus sekaligus cendekiawan muslim dewasa ini adalah Hidayat Nur Wahid bersama dengan kelompoknya, Nurchalis Majid, rector Universitas Paramadina dan lain-lain.