Advocacy Dalam Promosi Kesehatan.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Promosi Kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Menolong diri sendiri artinya bahwa masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya

masalah-masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan serta mampu pula berperilaku mengatasi apabila masalah gangguan kesehatan tersebut terlanjur terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak masalah kesehatan yang ada di negeri kita Indonesia, termasuk timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang erat kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh KLB Diare dimana penyebab utamanya adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat seperti kesadaran akan buang air besar yang belum benar (tidak di jamban), cuci tangan pakai sabun masih sangat terbatas, minum air yang tidak sehat, dan lain-lain. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya menfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian promosi kesehatan adalah programprogram kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). Atau dengan kata lain promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (fisik dan non-fisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Penulis menulis makalah tentang advokasi pendidikan kesehatan untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang advokasi pendidikan kesehatan. Dengan kita mengetahui dan memahami advokasi pendidikan kesehatan, akan memudahkan kita dalam melakukan promosi pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Di dalam makalah ini akan dijelaskan tentang advokasi pendidikan kesehatan.

1

1.2 TUJUAN Untuk mengetahui tentang advokasi dalam promkes serta prinsip-prinsip dasar advokasi. 1.3 RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian advokasi dalam promkes? 2. Apa saja prinsip-prinsip dasar advokasi?

2

BAB II PEMBAHASAN ADVOKASI DALAM PROMOSI KESEHATAN 2.1 PENGERTIAN ADVOKASI Advokasi secara harfiah berarti pembelaan,sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum atau pengadilan. Menurut Johns Hopkins (1990) advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program

atau kegiatan

yang

dilaksanakan.Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan( policy makers) atau pembuat keputusan(decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta. Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting,sehingga komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi efektif.Kiat-kiatnya antara lain sebagai berikut : 1. Jelas ( clear ) 2. Benar ( correct ) 3. Konkret ( concrete ) 4. Lengkap ( complete ) 5. Ringkas ( concise ) 6. Meyakinkan ( Convince ) 7. Konstekstual ( contexual ) 8. Berani ( courage ) 9. Hati –hati ( coutious ) 10. Sopan ( courteous ) Istilah advocacy (adpokasi) mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984, sebagai salah satu strategi global pendidikan atau 3

promosi kesehatan. WHO merumuskan, bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan/promosi kesehatan secara efektif menggunakan 3 strategi pokok, yaitu: a. Advocacy (advokasi) b. Social support (dukungan social) c. Empowerment (pemberdayaan masyarakat) Strategi global ini dimaksudkan bahwa, pelaksanaan program kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan pendekatan lobying dengan para pembuat keputusan setempat, agar mereka menerima commited, dan akhirnya mereka bersedia mengeluarkan kebijakan, atau keputusankeputusan untuk membantu atau mendukung program tersebut. Dalam pendidikan kesehatan para pembuat keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, disebut sasaran tersier. 2. Melakukan pendekatan dan pelatihan-pelatihan kepada tokoh para masyarakat setempat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuannya agar para tokoh masyarakat setempat mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan program, dan dapat membantu menyebarkan informasi program atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan agar para toma berfikir positif sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat dan hal ini merupakan sasaran sekunder pendidikan kesehatan. 3. Petugas kesehatan bersama-sama tokoh masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, konseling melalui berbagai kesempatan dan media. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Oleh sebab itu kegiatan ini disebut pemberdayaan atau empowerment. Masyarakat umum yang menjadi sasaran utama dalam setriap program kesehatan ini disebut sasaran primer. 2.2 PRINSIP-PRINSIP ADVOKASI Advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik,tetapi mencakup kegiatan persuasif ,memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi.Advokasi tidak hanya dilakukan individu,tetapi juga oleh kelompok atau organisasi,maupun masyarakat.Tujuan utama advokasi adalah untuk mendorong kebijakan publik seperti dukungan tentang kesehatan.

4

Dengan demikian dapat disimpuilkan bahwa advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan social,untuk memperoleh komitmen politik,dukungan kebijakan ,penerimaan social, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program atau kegiatan. Tujuan advokasi yaitu :

1. Komitmen politik ( Political commitment ) Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sangat penting untuk mendukung atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan

masyarakat,misalnya

untuk

pembahasan

kenaikan

anggaran

kesehatan,contoh konkrit pencanangan Indonesia Sehat 2010 oleh presiden.Untuk meningkatkan komitmen ini sangat dibutuhkan advokasi yang baik.

2. Dukungan kebijakan ( Policy support ) Adanya komitmen politik dari para eksekuti,maka perlu ditindaklanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut.

3. Penerimaan sosial ( Social acceptance ) Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat.Suatu program kesehatan yang telah memperoleh komitmen dan dukungan langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan program tersebut

kebijakan,maka untuk memperoleh

dukungan masyarakat.

4. Dukungan sistem ( System support ) Agar suatu program kesehatan berjalan baik maka perlunya sistem atau prosedur kerja yang jelas mendukung.

5

2.3 KEGIATAN –KEGIATAN ADVOKASI a. Lobi Politik (political lobbying) Lobi adalah berbincang-bincang secara informal kepada para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dari program kesehatan yang akan dilaksanakan. b. Seminar atau presentasi Seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektor. Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program pemecahannya, diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan. c. Media advokasi (media advocacy) Advokasi media adalah melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media khususnya media massa. Melalui media cetak maupun media elektronik permasalahan kesehatan disajikan baik dalam bentuk lisan, artikel, berita, diskusi, penyampain pendapat, dan sebagainya. d. Perkumpulan (asosiasi) peminat Asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minat atau keterkaitan terhadap masalah terntu atau perkumpulan profesi adalah juaga merupakan bentuk advokasi. 2.4 ARGUMENTASI UNTUK ADVOKASI Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat memperkuat argumentasi dalam melakukan kegiatan advokasi yaitu : a. Crideble Artinya program yang kita tawarkan atau ajukan itu harus menyakinkan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan. Oleh sebab itu sebaiknya sebelum program itu diajukan harus dilakukan kajian lapangan, jangan hanya berdasarkan data atau laporan yang tersedia yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. b. Feasible

6

Artinya program yang diajukan tersebut baik secara teknik, politik, maupun ekonomi dimungkinkan atau layak. Layak secara teknik artinya program tersebut dapat dilaksanakan, petugas mempunyai kemampuan kyang cukup sarana dan prasarana pendukung tersedia, secara politik artinya program tersebut tidak akan membawa dampak politik pada masyarakat, sedangkan layak secara ekonomi artinya didukung oleh dana yang cukup. c. Relevant Artinya program yang diajukan tersebut paling tidak mencakup dua kreteria, yaitu : memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu semua program yang benar-benar relevan, dalam arti dapat membantu pemecahan masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat sudah barang tentu akan didukung. d. Urgent artinya program yang diajukan tersebut harus mempunyai urgensi yang tinggi dan harus segera dilaksanakan kalau tidak, akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu program alternatif yang diajukan adalah yang paling baik diantara alternatifalternatif yang lain. e. High Priority Artinya program yang diajukan tersebut harus mempunyai preoritas yang tinggi. Agar para pembuat keputusan atau penentu kebijakkan menilai bahwa program tersebut mempunyai preoritas tinggi, diperlukan analisis yang cermat, baik terhadap masalahnya sendiri, maupun terhadap alternatif pemecahan masalah atau program yang akan diajuakan. 2.5 KOMUNIKASI DALAM ADVOKASI Komunikasi advokasi adalah berkomunikasi dengan para pengmbil keputusan atau penentu kebijakkan. Oleh sebab itu advovokasi disektor kesehatan adalah komunikasi antara para pejabat atau petugas kesehatan disemua tingkat dan tatanan dengan para penentu kebijakkan ditingkat atau tatanan tersebut. Untuk menghasilkan komunikasi yang efektif diperlukan prakondisi antara lain sebagai berikut : 1. Atraksi Interpersonal

7

Atraksi intrapersonal adalah daya tarik seseorang atau sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Atraksi interpersonal ditentukan oleh factor sebagai berikut: a. Daya tarik Daya tarik ini sangat ditentukan sikap dan perilaku orang terhadap orang lain. Oleh sebab itu daya tarik pun dapat dipelajari misalnya, dengan membiasakan senyum terhadap setiap orang, berpikir positif terhadap orang lain, dengan sebagai berikut. b. Percaya diri. Percaya diri bukan berarti menyombongkan diri, melainkan suatu perasaan bahwa ia mempunyai kemampuan atau menguasi ilmu atau pengalaman dibidangnya. Oleh sebab itu agar percaya diri harus mendalami pengetahuan teoritis lapangan tentang bidangnya, terutama program yang akan dikomunikasikannya. c. Kemampuan Hal ini berkaitan dengan percaya diri. Orang yang mau melakukan tugas-tugasnya,ia akan lebih percaya diri. d. Familiarity. Artinya petugas kesehatan yang sering muncul atau hadir dalam event tertentu, misalnya rapat, pertemuan informal,seminar, dansebagainya, akan lebih pamiliar, termasuk dalam kalangan pemuda setempat atau bupati. e. Kedekatan (proximity) Artinya menjalin hubungan baik atau kekeluargaan dengan para pejabat atau keluarga pejabat setempat adalah factor yang penting untuk melakukan advokasi.

2. Perhatian. Berdasarkan teori psikologis ada dua factor yang mempengaruhi perhatian seseorang, yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal adalah factor yang berasal dalam diri 8

orang itu sendiri. Factor internal terdiri dari, faktor biologis (biologis,seks), dan factor psikologis (pengetahuan, sikap, motivasi, kebiasaan, kemauan, kebutuhan, dan sebagainya). 3. Intesitas komunikasi. Artinya pesan atau imformasi yang akan disampaikan melalui peruses komunikasi advokasi adalah program-program kesehatan yang akan dimintakan kometmen atau dukungan nya dari pada para pembuat keputusan tersebut. Oleh sebab itu agar komunikasi advokasi efektif, maka program yang ingin didukung dengan pejabat harus sering dikomunokasikan melalui berbagai kesempatan atau pertemuan, baik pertemuan formal atau informal,melalui seminar dan sebagainya. 4. Visualisasi. Seperti telah disebutkan di atas, untuk memperileh perhatian dari para pembuat atau penentu kebijakan, maka pesan-pesan atau program-program kesehtan yang kita tawarkan harus mempunyai intestas tinggi. Disamping itu impormasi atau pesan yang menarik perlu divisualisasi dalam media, khususnya media interpersonal.media interpersonal yang paling efektif dalam rangka komunikasi advokasi adalah flip chard, booklet, slidi atau video cassette. Pesan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diilustrasikan melaluigrafik, table, gambar, atau foto. 2.6 INDIKATOR ADVOKASI Advokasi sebagai suatu kegiatan , sudah barang tentu mempunyai masukan (input) --proses---keluaran (output). Dibawah ini akan diuraikan tentang evaluasi advokasi serta indikator-indikator evaluasi tentang 3 komponen tersebut yaitu: 1. Input Input untuk kegiatan advokasi yang paling utama adalah orang (man) yang akan melakukan advokasi (advocator) yakni data atau informasi yang membantu atau mendukung argumen dalam advokasi.

2. Proses

9

Proses advokasi adalah kegiatan untuk melakukan advokasi, oleh sebab itu evaluasi proses advokasi harus sesuai dengan bentuk kegiatan advokasi tersebut. 3. Output Keluaran atau output advokasi sektor kesehatan, dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni: output dalam bentuk perangkat lunak (soft ware) dan output dalam bentuk perngkat keras (hard ware). 2.7 METODE DAN TEKNIK ADVOKASI Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai tujuan ada bermacam-macam,yaitu: 1. Lobi politik ( political lobying ) 2. Seminar/presentasi 3. Media 4. Perkumpulan 2.8 UNSUR-UNSUR ADVOKASI Ada 8 unsur dasar advokasi,yaitu : 1. Penetepan tujuan advokasi 2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi 3. Identifikasi khalayak sasaran 4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi 5. Membangun koalisi 6. Membuat presentasi yang persuasif 7. Penggalangan dana untuk advokasi 8. Evaluasi upaya advokasi. 2.9. PENDEKATAN UTAMA ADVOKASI Ada 5 pendekatan utama advokasi,yaitu : 1. Melibatkan para pemimpin 2. Bekerja dengan media massa 3. Membangun kemitraan 4. Memobilisasi massa 5. Membangun kapasitas. 10

2.10 LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI 1. Tahap Persiapan Persiapan advokasi yang paling penting adalah menyusun bahan/materi atau instrumen advokasi.Bahan advokasi adalah:data–> informasi –> bukti yang dalam bentuk tabel,grafik atau diagram yang mnjelaskan besarnya

dikemas

masalah kesehatan,

akibat atau dampak masalah,dampak ekonomi, dan program yang diusulkan / proposal program. 2. Tahap pelaksanaan Pelaksanaan advokasi tergantung dari metode atau cara advokasi. 3. Tahap Penilaian Untuk menilai keberhasilan advokasi dapat menggunakan indikator sebagai berikut : a. Software,misalnya: dikeluarkannya UU,PP,Perda,KepMen,SK Bupati,MOU,dsb b. Hardware,misalnya:meningkatnya anggaran kesehatan,adanya bantuan sarana.

2.11 BIDANG KERJA ADVOKASI Setidaknya

terdapat

dua

bidang

kerja

yang

menjadi

garapan advokasi. Pertama, ideologis. Dalam konteks ini advokasi. ingin mengubah tatanan yang ada. Hanya tatanan barulah yang dipercaya bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Karena menyangkut kepercayaan, ia bisa sangat ketat, tetapi bisa juga biasa saja. Yang jelas, kepercayaan sulit berubah. Ia sudah merupakan sumber kebenaran. Kedua, strategis. Di sini advokasi digunakan untuk memenangkan pertarungan. Ia dipercaya bisa memberikan kemenangan bagi pihak yang melakukannya. Karena itu, ia dipakai sebagai usaha untuk mengcounter isu-isu yang diungkapkan oleh pihak lawan. Semakin banyak isu yang diungkapkan oleh pihak lawan, semakin keras pula usaha mengcounternya. Maka, pihak-pihak yang akan melakukan advokasi harus mengetahui bidang kerja advokasi secara persis. Bidang kerja ideologis mengangankan perubahan mendasar dan menyangkut struktur sosial dalam masyarakat. Sedangkan bidang kerja strategis lebih mengarah pada masa sekarang dan menyangkut kepentingan praktis, seperti pajak penerangan jalan dan sebagainya.

11

2.12 BENTUK-BENTUK ADVOKASI Ada

sebuah

dalil

yang

berlaku

dalam

kegiatan advokasi.

Yakni,

untuk

kegiatan advokasi, diperlukan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi khalayak. Khalayak yang punya kekuatan penekan yang bisa dihandalkan tidak diajak berdemonstrasi, melainkan membangun koalisi. Sebaliknya, khalayak di tingkat akar rumput jangan diajak berkampanye, tetapi menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi. Bila dilihat lebih jauh, bentuk kegiatan advokasi terdiri atas: (i) kampanye: (ii) lobi; (iii) mengorganisasikan kelompok korban; (iv) menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi; dan (v) membangun koalisi. Setiap bentuk kegiatan punya karakteristik yang khas. Ia efektif dilakukan pada khalayak tertentu dan situasi tertentu pula. Tetapi, di negara-negara yang sudah maju, advokasi lebih banyak dilakukan dalam bentuk lobi, kampanye dan membentuk koalisi. Ini terasa logis. Sebab, masyarakatnya sudah memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang sebuah kebijakan publik. Sementara itu, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, advokasi lebih mengacu pada kegiatan mengorganisasikan kemlompok korban dan menciptakan tekanan massa lewat demonstrasi.

2.13 KONTEKS ADVOKASI Lalu, untuk pelayanan kesehatan, apa yang bisa diharapkan dari advokasi? Karena advokasi merupakan alat untuk mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan dari bencana buatan manusia, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bisa melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan pelayanan kesehatan yang dirasakan tidak melindungi hak-hak rakyat. Mereka bisa, misalnya berkoalisi dengan media massa untuk menyebarkan opini bahwa kebijakan penjualan obat di Indonesia tidak menguntungkan masyarakat. Atau mereka bisa juga melobi kalangan DPR untuk mengamandemen UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Mungkin

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

mungkin

merasa

tidak

melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan yang dirancang oleh pemerintah sendiri. Bukankah ia juga merupakan bagian dari pemerintah? Tetapi, sebagai pihak yang berurusan dengan masyarakat di lapangan, bisa saja ia memiliki informasi penting tentang efektifitas sebuah kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan. Bertolak dari sini, ia melobi Departemen Kesehatan untuk mengubah kebijakan tersebut. Kalau

kemudian

kebijakan

itu

berubah,

maka

sesungguhnya

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota bersangkutan sudah melakukan advokasi. Dengan demikian, advokasi bukan 12

hanya bisa dilakukan oleh aktivis LSM atau masyarakat yang menjadi korban kebijakan publik saja, melainkan bisa juga dilakukan oleh lembaga pemerintah. Tinggal sekarang kemauan lembaga tersebut menilai kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan yang merugikan hak-hak rakyat dan kesediaan melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan tersebut.

BAB III PENUTUP

13

3.1 KESIMPULAN Advokasi adalah alat yang bisa dipakai untuk mengubah kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan yang merugikan hak-hak rakyat. Kebijakan publik sendiri bermacammacam, mulai dari Undang-Undang, Surat Keputusan Mennteri Kesehatan, Peraturan Daerah hingga Instruksi Presiden. Karena keadilan adalah soal yang paling buruk di negeri ini sampai sekarang, maka bukan mustahil kebijakan publik tentang pelayanan kesehatan yang ada tidak menjanjikan keadilan buat rakyat. Tegasnya, kebijakan publik itu hanya menguntungkan pihak-pihak yang sudah mapan, seperti penguasa dan pengusaha. Kalau ini memang terjadi, sudah saatnya pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan tersebut. Tetapi, mereka perlu ingat dengan sebuah logika politik di negara yang demokrasi adalah, suara yang banyak bisa mengalahkan suara yang sedikit, sekalipun suara yang sedikit itu menyuarakan kebenaran. 3.2 SARAN Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui program promosi-promosi kesehatan yang sifatnya menyeluruh guna menciptakan perubahan perilaku dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Notoatmojo,soekijo. 1990. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 14

Glenz, Karen. 1990. Health Behavior and Health Education, Theory Research and Practice. San Francisco,oxford: Joosey-Bas Publiser. Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pedoman Pelaksanaan Promoosi Kesehatan di Daerah, Jakarta 2009 Departemen Kesehatan RI, Pusat promosi Kesehatan, Pedoman Pengelolaan Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian PHBS, Jakarta 2008 Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan, Pedoman Kemitraan Promosi Kesehatan Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta

15