Ade Julaeha, Amd.kep.docx

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS KESEHATAN Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang Cisarua KM 2 - Ngamprah Email: [email protected] , Website: www.bandungbaratkab.go.id, Kode Pos 40552

PERJANJIAN KERJA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor : 800 / ........./ DINKES Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Januari Tahun Dua Ribu Delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini Nama

: drg. Hernawan Widjajanto, M.Kes

NIP

: 196402081989031008

Pangkat, Gol

: Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan

: Kepala Dinas Kesehatan

:

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama

: Ade Julaeha, Amd.Kep

Tempat/ Tgl Lahir

: Subang,19 Nopember 1983

Pendidikan

: D3 Keperawatan

Alamat

: Kp. Legong Rt.03 Rw.05 Ds. Sirnajaya

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA BAB I PERJANJIAN KERJA Pasal 1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga Perawat Puskesmas DTP. Gununghalu di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU Pasal 2 (1) PIHAK KESATU memiliki Hak untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja dimana PIHAK KEDUA bekerja; (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan upah terhadap PIHAK KEDUA, sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus RibuRupiah ) Berdasarkan RBA Puskesmas. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA Pasal 3 (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah dari PIHAK KESATU; (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesejahteraan Berdasarkan RBA Puskesmas. (3) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan tidak tercela; c. Berpakaian rapi, sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. mendapat ijin dari Pimpinan Unit Kerja apabila berhalangan hadir.

Pasal 4 Dalam melaksanakan pekerjaannya PIHAK KEDUA, dilarang: a. Menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat milik Negara; b. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai tidak tetap, kecuali untuk kepentingan Dinas; c. Melakukan tindakan atau segaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu Pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pihak yang dilayani; d. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan sebagai pegawai tidak tetap untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; e. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Kantor/Instansi Pemerintah; f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; g. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang Sah selama 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut atau 30 (tiga puluh) hari berselang dalam 2 (dua) bulan; h. Berhenti kerja tanpa ijin Pihak kesatu sebelum masa kontrak berakhir, BAB III PEMUTUSAN PERJANJIAN Pasal 5 Perjanjian ketentuan kerja dapat dihentikan secara sepihak oleh PIHAK KESATU apabila : a) PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian kerja ini; b) Memenuhi ketentuan Bagian keempat Pasal 10 ayat 2 dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2007. c) Tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku d) Pemutusan Perjanjian kerja sebagaiman dimaksud huruf (a) tidak menghapus tanggung jawab PIHAK KEDUA BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 6 Masa Berlaku Perjanjian Kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. BAB V PERPANJANGAN KONTRAK KERJA Pasal 7 PIHAK KESATU dapat memperpanjang perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) tahun berikutnya sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 8 (1) Kedua belah Pihak bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dari perjanjian ini secara musyawarah mufakat; (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 9 Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, yang dibuat dalam rangkap 2 ( dua ), yang diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani di Bandung Barat Pada tanggal 15 Februari 2018 PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ade Julaeha, Amd.Kep

drg. HERNAWAN WIDJAJANTO, M.Kes NIP. 196402081989031008