Adart Ski.doc

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SENTRA KEROHANIAN ISLAM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH: DEWAN FORMATUR SKI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA SENTRA KEROHANIAN ISLAM 2018 ANGGARAN DASAR

SENTRA KEROHANIAN ISLAM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA

BAB I NAMA, PENDIRIAN, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Sentra Kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang selanjutnya disebut SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 2 Pendirian SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta didirikan pada 16 Oktober 2016 di Yogyakarta. Pasal 3 Tempat Kedudukan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berkedudukan di Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB II LANDASAN, SIFAT, VISI DAN MISI Pasal 4 Landasan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pasal 5 Sifat SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bersifat menginduk pada Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 6

2

Visi 1. Mewujudkan generasi rabbani serta menjadi sektor pembangun kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 2. Membentuk dan menciptakan sivitas akademika serta suasana Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang Islami. Pasal 7 Misi 1. Menjadikan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai kerohanian

Islam

yang

wasatiyah

(fleksibel)

dan

waqi’ah

organisasi (mengikuti

perkembangan zaman) tanpa melanggar syari’at islam. 2. Membina dan membentuk karakter Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berakhlak mulia (akhlaqul karimah). 3. Membina dan menjalin hubungan yang harmonis dengan segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 4. Membina mental dan kepribadian Mahasiswa Muslim Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lembaga dakwah kampus lain di luar Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 8 Status SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berstatus sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan UKM di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB III KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 Keanggotaan Anggota SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdiri dari seluruh mahasiswa muslim Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

3

Pasal 10 Kepengurusan 1. Pengurus SKI adalah Mahasiswa Muslim Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur pada tahun kepengurusan tersebut dan masih aktif dalam perkuliahan. 2. Pengurus SKI terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan departemen-departemen.

BAB IV KEORGANISASIAN Pasal 11 Lambang dan Arti Lambang

Tulisan As sunnah menggunakan alif lam

Arti dari lambang SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Bidang dasar segi 9 berwarna biru melambangkan ketegasan dan kewibawaan wali songo. Maksudnya kewibawaan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berkewajiban menyebarkan ajaran Islam dengan bijaksana. 2. Pita merah bertuliskan Sentra Kerohanian Islam Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Maksudnya adalah UKM Sentra Kerohanian Islam berada dalam naungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 3. Buku terbuka bertuliskan Al-Quran dan As-Sunah. Maksudnya SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

4

4. Dua tangan yang berbeda warna saling menggengggam menunjukkan bahwa rasa toleransi dan tolong-menolong tanpa membedakan ras dan suku. 5. Tulisan SKI merupakan kepanjangan dari Sentra Kerohanian Islam. 6. Dua Menara melambangkan cita-cita yang tinggi. Maksudnya adalah Sentra Kerohanian Islam dibuat untuk mendidik yang punya pemikiran jauh kedepan, kreatif, dinamis agar mencapai yang diinginkan.

Pasal 12 Struktur Organisasi 1. Struktur organisasi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dipimpin dan dikelola oleh suatu tim yang bekerjasama dan terdiri dari: penasihat, penanggung jawab, pengarah,

pengawas,

ketua,

wakil

ketua,

sekretaris,

bendahara,

dan

departemen-departemen. 2. Ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan AD/ART.

BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 13 1. Musyawarah besar adalah musyawarah tertinggi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam rangka merevisi AD/ART 2. Musyawarah pemilihan ketua adalah musyawarah SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam rangka memilih ketua. 3. Musyawarah badan pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah musyawarah dalam rangka koordinasi kepengurusan. 4. Musyawarah khusus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah musyawarah dalam rangka pengambilan kebijakan atas pemberhentian pengurus. 5. Musyawarah luar biasa dilaksanakan apabila dalam hasil musyawarah besar terdapat perubahan dan/atau hal yang mendesak.

BAB VI

5

KEUANGAN Pasal 14 Keuangan dalam SKI bersumber dari: 1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 2. Infaq pengurus dan anggota. 3. Dana Usaha / Kewirausahaan. 4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VII AMANDEMEN ANGGARAN DASAR Pasal 15 Amandemen Anggaran Dasar SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta hanya dapat dilakukan dalam musyawarah besar SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 16 Pembubaran SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB IX PENUTUP Pasal 17 Hal-hal lain Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Pemberlakuan Anggaran Dasar SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini disahkan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

6

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SENTRA KEROHANIAN ISLAM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA

BAB I STRUKTUR ORGANISASI Pasal 1 Penasihat Penasihat SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 2 Penanggung jawab Penanggung jawab SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah Pembantu Direktur III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 3 Pengarah Pengarah SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah Koordinator Urusan Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

7

Pasal 4 Pembina Pembina SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah dosen yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pasal 5 Pengawas Pengawas SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah Alumni SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB II KRITERIA KETUA DAN KRITERIA PENGURUS Pasal 6 Kriteria Ketua 1.

Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

2.

Memprioritaskan kandidat ikhwan (laki-laki).

3.

Terdaftar sebagai Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang masih aktif mengikuti proses perkuliahan.

4.

Telah mengikuti dan lulus orientasi mahasiswa (PPS).

5.

Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada almamater.

6.

Maksimal duduk sebagai mahasiswa pada tahun kedua untuk Program Studi DIII dan tahun ketiga untuk Program Studi DIV.

7.

Sehat jasmani dan rohani.

8.

Berakhlak mulia dan berwawasan luas.

9.

Pernah mengikuti latihan kepemimpinan mahasiswa atau latihan kepemimpinan yang lain.

10. Pernah menjadi pengurus atau aktif dalam suatu organisasi. 11. Tidak boleh merangkap sebagai pengurus harian di organisasi kemahasiswaan. 12. Kandidat ketua dapat mengikuti pemilihan ketua dengan syarat, memenuhi kriteria-kriteria di atas 75%. Pasal 7

8

Kriteria Pengurus 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 2. Terdaftar sebagai Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada semester yang berjalan. 3. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater kampus dan organisasi. 4. Berkewajiban aktif berpartisipasi dalam kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 5. Mengikuti Asistensi Agama Islam (AAI) Pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Berakhlak mulia dan berwawasan luas. 8. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada almamater. 9. Pengurus dipilih sesuai kemampuan dan minat di bidang masing-masing.

BAB III KEPENGURUSAN Pasal 8 Badan Pengurus 1.

Badan pengurus adalah pelaksana harian jalannya organisasi.

2.

Masa jabatan badan pengurus satu periode adalah satu tahun.

3.

Badan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan departemen yang meliputi : Departemen Kaderisasi, Departemen Keakhwatan, Departemen Syiar, Departemen PSDM, Departemen Media, Departemen Ketakmiran.

4.

Ketua badan pengurus dipilih melalui pemilihan dan musyawarah dewan formatur SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta bertanggung jawab sampai berakhirnya masa kepengurusan.

5.

Tugas dan kewajiban badan pengurus adalah melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan organisasi dan menyampaikan evaluasi tertulis pada akhir masa jabatan dalam musyawarah besar SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

9

Pasal 9 Pengurus Harian Pengurus harian menentukan program kerja SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atas usulan koordinator departemen dan anggota masing-masing departemen dalam rapat perencanaan program kerja. Pasal 10 Ketua Fungsi ketua adalah sebagai berikut: 1. Mengkoordinasi jalannya organisasi dan dapat memberikan kebijaksanaan sesuai dengan rencana. 2. Dapat mendelegasikan tugas terhadap kepengurusan sesuai dengan bidang yang terkait. 3. Berwenang memberikan teguran kepada setiap pengurus apabila ada pelaksanaan kerja yang menyimpang dari AD/ART.

Pasal 11 Wakil Ketua Fungsi Wakil Ketua adalah sebagai berikut: 1. Menggerakkan dan membantu kegiatan ketua apabila ketua berhalangan hadir. 2. Membantu ketua mengkoordinir bidang meliputi : Kesekretariatan, Kebendaharaan,

Departemen

Kaderisasi,

Departemen

Keakhwatan,

Departemen Syiar, Departemen Media, Departemen PSDM dan Departemen Ketakmiran. 3. Menerima dan melaksanakan pendelegasian dari ketua. 4. Melaporkan kondisi kesekretariatan kepada ketua. Pasal 12 Sekretaris Umum: Fungsi Sekretaris Umum adalah sebagai berikut: 1. Memanajemen

kegiatan

pertemuan-pertemuan

organisasi,

antara

lain:

musyawarah pengurus harian, musyawarah bidang, musyawarah besar SKI, dan musyawarah lainnya yang berhubungan dengan organisasi. 2. Melaksanakan tugas kesekretariatan, meliputi :

10

a. Pembuatan surat organisasi. b. Memastikan kelengkapan proposal dan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan. 3. Menerima pendelegasian dari Ketua dan Wakil Ketua SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta apabila berhalangan hadir. 4. Melaporkan kondisi kesekretariatan kepada Ketua dan Wakil Ketua. Sekretaris I Pasal 13 Sekretaris II Fungsi Sekretaris II adalah sebagai berikut: 1.

Membantu tugas sekretaris I

2.

Menyimpan seluruh arsip penting (Kerangka Acuan Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, Surat Masuk, Surat Keluar, SK Kepengurusan, dan lainlain) SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan tetap menjaga kerahasiaan kecuali bila diperlukan dan harus disetujui oleh ketua.

3.

Mengadakan pelatihan kesekretariatan bagi sekretaris departemen.

4.

Menerima pendelegasian dari Sekretaris I apabila berhalangan hadir.

5.

Melaporkan kondisi kesekretariatan kepada Wakil Ketua. Pasal 14 Bendahara I

Fungsi Bendahara adalah sebagai berikut: 1.

Mengkoordinasi bendahara.

2.

Berkoordinasi mengenai keuangan kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

dengan

bendahara

eksternal

BEM

Poltekkes

Kemenkes

SKI

Poltekkes

Kemenkes

Yogyakarta. 3.

Mengelola

keuangan

untuk

kegiatan

Yogyakarta. 4.

Mendokumentasikan dalam bentuk catatan atau file setiap pengeluaran dan pemasukkan yang digunakan untuk kepentingan kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

5.

Melaporkan catatan keuangan kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kepada ketua.

11

6.

Berkoordinasi dengan Bendahara II dalam hal pengelolaan keuangan. Pasal 15 Bendahara II

Fungsi Bendahara I adalah sebagai berikut: 1.

Mengelola keuangan internal SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta meliputi infaq, iuran anggota dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

2.

Mendokumentasikan dalam bentuk catatan atau file setiap pengeluaran dan pemasukan yang digunakan untuk kepentingan internal SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

3.

Melaporkan catatan keuangan internal kepada bendahara.

4.

Berkoordinasi dengan Bendahara I dalam hal pengelolaan keuangan. Pasal 16 Departemen - Departemen 1. Fungsi koordinator departemen a.

Mengkoordinasi anggota masing-masing departemen.

b.

Melaksanakan program kerja masing-masing departemen dengan penuh tanggung jawab.

c.

Memilih anggota masing-masing departemen sebagai penanggung jawab program kerja yang telah disepakati.

2. Fungsi anggota departemen Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan program kerja masingmasing departemen yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. 3. Ruang lingkup kerja masing-masing departemen : a. Departemen Kaderisasi Berkaitan dengan rekruitmen anggota, pembinaan, pengkaderan dan penjagaan pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Contoh : PPS in Action, Up Grading, Open Rekruitmen, Asistensi Agama Islam (AAI), Training Mentor, Rihlah Mentoring, dan Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQMN). b. Departemen Keakhwatan Berkaitan dengan kegiatan dan pemberdayaan keakhwatan. Contoh : Kajian fiqih kemuslimahan dan Seminar kemuslimahan

12

c. Departemen Syiar Berkaitan dengan syiar Islam sebagai wujud eksistensi SKI baik intern maupun ekstern Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Contoh : Silaturahmi bersama dosen, Kajian umum mahasiswa, Ramadhan di Kampus Poltekkes, dan Pengajian Akbar. d. Departemen Media Berkaitan dengan informasi dan komunikasi di dalam dan di luar organisasi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Contoh : Publikasi kegiatan, sosial media (blog, facebook, twitter, instagram), Poster dakwah, Buletin SKI e. Departemen PSDM Berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Contoh : LDK dan Kajian kepengurusan f.

Departemen Ketakmiran Berkaitan dengan pengelolaan masjid di seluruh kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Contoh : bersih masjid, pengelolaan infaq masjid, dan bakti sosial.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 17 Hak Kepengurusan 1.

Penasihat bertanggung jawab atas kepengurusan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

2.

Semua pengurus berhak memberikan saran yang membangun bagi organisasi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

3.

Pengurus berhak mengajukan pertanyaan kepada pengarah demi kelancaran setiap program. Pasal 18 Kewajiban Kepengurusan

13

1.

Setiap awal kepengurusan Ketua SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terpilih wajib melakukan rapat rancangan program kerja yang dihadiri oleh semua Pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

2.

Setiap awal kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelantikan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta wajib menyerahkan rancangan program kerja kegiatan satu tahun kepengurusan.

3.

Setiap akhir pelaksanaan kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kepanitiaan kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, selambat-lambatnya satu bulan. Pasal 19 Hilangnya Kepengurusan

Anggota SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat kehilangan kepengurusannya apabila : 1.

Meninggal dunia.

2.

Tidak lagi mempunyai ikatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

3.

Cuti kuliah.

4.

Mengundurkan diri yang disetujui oleh musyawarah khusus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

5.

Berakhir masa kepengurusan.

6.

Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dalam kepengurusan.

7.

Tidak menjalankan fungsi kepengurusannya sesuai dengan tugasnya.

8.

Murtad dari Agama Islam. Pasal 20 Hak Pengurus

1.

Setiap anggota pengurus berhak membela diri terhadap sanksi yang telah dijatuhkan.

2.

Setiap pengurus berhak menggunakan fasilitas organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

3.

Setiap pengurus berhak mengajukan pendapat dan usulan

yang bersifat

membangun demi kelancaran dan kemajuan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

14

Pasal 21 Kewajiban Pengurus 1.

Setiap pengurus berkewajiban menaati dan melaksanakan AD/ART serta peraturan-peraturan lainnya dalam organisasi.

2.

Setiap pengurus berkewajiban menjaga nama baik almamater.

3.

Setiap pengurus berkewajiban aktif berpartisipasi dalam kegiatan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

4.

Mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB IV PEMUSYAWARATAN Pasal 22 Musyawarah Organisasi 1. Musyawarah besar diadakan satu kali dalam satu tahun pada akhir periode. 2. Musyawarah besar organisasi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai wewenang menetapkan perangkat organisasi SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berupa AD/ART. 3. Musyawarah pemilihan ketua SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 4. Musyawarah badan pengurus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta musyawarah

dalam

rangka

menetapan

program

kerja,

adalah

evaluasi,

dan

pelaksanaan kegiatan. 5. Musyawarah khusus SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah musyawarah dalam rangka pengambilan kebijakan atas pemberhentian pengurus. 6. Musyawarah harian adalah musyawarah rutin yang dilaksanakan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 7. Musyawarah luar biasa dilaksanakan apabila dalam hasil musyawarah besar terdapat perubahan dan / atau hal yang mendesak. 8. Tata tertib musyawarah akan ditentukan kemudian dalam ketetapan organisasi (peraturan persidangan).

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

15

Pasal 23 Mekanisme Pengambilan Keputusan 1.

Keputusan rapat adalah keputusan tertinggi dalam organisasi.

2.

Rapat pengurus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga pengurus.

3.

Rapat pengurus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah yang hadir.

4.

Musyawarah besar dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta.

5.

Keputusan musyawarah besar dianggap sah apabila disetujui sekurangkurangnya dua per tiga jumlah yang hadir.

6.

Hal-hal lain yang menyangkut rapat pengurus dan musyawarah ditentukan oleh pengurus.

BAB V PERALIHAN TUGAS Pasal 24 1. Pengurus yang terpilih dapat bekerja setelah ada serah terima jabatan dan pelantikan. 2. Peralihan tugas sementara ketua digantikan oleh Wakil Ketua, apabila ketua kehilangan jabatan. 3. Pertanggungjawaban dan serah terima harus dihadiri oleh semua pengurus harian dan koordinator departemen.

BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 25 1. Keuangan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta diperoleh dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, iuran pengurus dan anggota, kewirausahaan, dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.. 2. Bendahara bertanggung jawab atas keuangan yang dikelola.

16

3. Sistem pengelolaan keuangan merupakan kebijakan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pasal 26 1. Kekayaan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah milik seluruh anggota SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. 2. Penggunaan kekayaan SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta harus ada persetujuan pengurus harian dan mendapat pengesahan dari ketua SKI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

BAB VII SANKSI DAN PEMBELAAN DIRI Pasal 27 1. Peringatan diberikan tiga kali dengan batas waktu empat minggu. 2. Bentuk sanksi disesuaikan dengan pelanggaran dan berdasarkan hasil rapat pengurus. 3. Bentuk sanksi dapat berupa kehilangan salah satu hak atau lebih dan/ atau denda. Pasal 28 1. Pembelaan diri dapat diajukan secara langsung dan/atau tidak langsung secara tertulis pada forum pengurus harian. 2. Bila belum puas terhadap hasil keputusan pengurus harian, yang bersangkutan dapat naik banding ke Pudir III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Apabila ditolak, maka vonis sesuai dengan keputusan pengurus harian. 3. Pembelaan diri dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota rapat khusus yang hadir.

BAB VIII Penutup Pasal 29

17

1.

Anggaran rumah tangga merupakan penjelasan dari anggaran dasar.

2.

Hal-hal yang belum tercantum dalam anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam rapat pengurus.

3.

Hal-hal teknis yang belum diatur tentang pelaksanaan kegiatan, akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).

18