8.2.2.4. Sk Peresepan, Pemesanan, Dan Pengelolaan Obat Zzz.docx

  • Uploaded by: rinny gusnimar
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 8.2.2.4. Sk Peresepan, Pemesanan, Dan Pengelolaan Obat Zzz.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 932
  • Pages: 5
PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR Nomor : 445/SK-VIII/064/2017 TENTANG PERESEPAN, PEMESANAN, DAN PENGELOLAAN OBAT UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa

Pelayanan

Kefarmasian

kepada

pasien

yang

berkaitan dengan Sediaan Farmasi untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Langsa Timur tentang

peresepan, pemesanan, dan

pengelolaan obat; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29

2.

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36

3.

tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36

4.

tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51

5.

tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

6.

75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Kompetensi Manajerial Jabatan

7.

Fungsional Asisten Apoteker; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 tentang Perubahan Standar Pelayanan

8.

Kefarmasian Di Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

9.

44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Qanun Propinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang

10

Kesehatan; Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2014 tentang

.

Pelayanan Kesehatan; LAMPIRAN I

MEMUTUSKAN Menetapka

:

n

NOMOR TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR TENTANG

PERESEPAN,

PENGELOLAAN KESATU

:

: :

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR 445/SK-VIII/064/2017 11 Januari 2017

TIMUR. Peresepan,

OBAT

pemesanan,

PEMESANAN,

UPTD dan

PUSKESMAS pengelolaan

DAN LANGSA

obat

UPTD

Puskesmas Langsa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KEDUA

:

surat keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian

kekeliruan

akan

diadakan

hari

terdapat

perbaikan/perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa pada tanggal

11 Januari 2017

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Timur,

Mahlidayani

PERESEPAN, PEMESANAN, DAN PENGELOLAAN OBAT UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR 1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pelayanan resep adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari penerimaan resep, peracikan obat sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. 3. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

patologi

dalam

rangka

penetapan

diagnosis,

pencegahan,

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 4. Pelayanan

farmasi

Kefarmasianyang

klinik

langsung

merupakan dan

bagian

bertanggung

jawab

dari

Pelayanan

kepada

pasien

berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. 5. Salah satu bentuk Pelayanan farmasi klinik UPTD Puskesmas Langsa Timur : a. Peresepan. b. Pemesanan. c. Pengelolaan obat. 6. Seluruh permintaan obat dan peresepan obat di UPTD Puskesmas Langsa Timur harus dilakukan oleh dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan yang diberi delegasi wewenang untuk melakukan peresepan. Peresepan harus dilakukan secara tertulis baik secara elektronik atau ditulis tangan dalam bentuk resep. 7. Obat wajib diresepkan di kertas resep. 8. Prinsip umum di dalam peresepan obat : a. Nama lengkap pasien.

b. Tanggal Lahir. c. Sejarah alergi. d. Nama merk obat dengan nama generik dalam tanda kurung (bila memungkinkan). e. Dosis dalam satuan metric. f. Frekuensi per hari./minggu. g. Jumlah yang didispense h. Perhitungan dosis berdasarkan berat badan (Pediatrik) i. Instruksi lain j. Nama dan tanda tangan apabila sebuah resep perlu ditulis ulang dalam catatan medis yang baru, maka hal ini harus dilakukan oleh dokter, Apoteker

atau perawat

yang tidak diberi delegasi wewenang tidak

memiliki

wewenang untuk meresepkan obat, tidak boleh melakukan

proses penyalinan/transkripsi obat. 9. Apabila staf medis berhalangan hadir, maka ia dapat memberikan resep secara verbal, melalui telepon untuk situasi yang urgent/darurat. Resep verbal tidak boleh digunakan semata untuk kemudahan atau kenyamanan bagi dokter. 10. Permintaan obat secara verbal untuk keadaan darurat hanya dapat dilakukan bila dokter tidak dapat menulis resep atau dalam kondisi darurat. 11. Dalam keadaan sangat darurat (jantung terhenti), obat dapat diberikan oleh perawat sesuai dengan instruksi spesifik dan dibawah pengawasan dokter. 12. Perawat harus mengulang kembali "Repeat Back" permintaan verbal kepada dokter sebelum memberikan obat. 13. Jangka waktu pemusnahan resep yang telah disimpan, tiga tahun atau lebih. 14. Persyaratan pemasok obat dalam pemesanan obat yaitu : a. Memiliki izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang masih berlaku. b. Harus memiliki dukungan dari Industri Farmasi yang memiliki sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik) bagi masing-masing jenis sediaan obat yang dibutuhkan. c. Harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat. d. Pemilik

dan

atau

Apoteker/Asisten

Apoteker

penanggung

jawab

Pedagang Besar Farmasi tidak sedang dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian.

e. Mampu menjamin kesinambungan ketersediaan obat sesuai dengan masa kontrak. 15. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat dan perbekalan kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil analisa dari data sisa stok dengan memperhatikan tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan, jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran, kapasitas sarana penyimpanan, dan waktu tunggu. 16. Pemantauan status pesanan dilakukan berdasarkan system VEN dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah dan belum diterima. 17. Penerimaan dan pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh panitia penerima yang salah satu anggotanya adalah tenaga farmasi. 18. Pemeriksaan ini dilakukan secara organoleptik, dan khusus untuk pemeriksaan label dan kemasan perlu dilakukan pencatatan terhadap tanggal kadaluarsa, nomor registrasi dan nomor batch terhadap obat yang diterima. 19. Pengelolaan Obat terdiri dari : a. Perencanaan kebutuhan. b. Permintaan. c. Penerimaan. d. Penyimpanan. e. Pendistribusian. f. Pendistribusian. g. Pengendalian. h. Pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan. i. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

Kepala UPTD Puskesmas Langsa Timur

Mahlidayani

Related Documents


More Documents from "devita mila"