69 Yustina 2.doc.docx

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

1.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis konvensional menyebabkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurkan pada tahub 2007 menjadi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keungan Syariah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS dilakukan dengan tujuan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Pada pendahuluan KDPPLKS dilakukan penyepurnaaan khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik syariah. Bagian ini tujuan laporan keuangan terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan: 1. Pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 2. Pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Pada bagian asumsi dasar, selain diatur asumsi “dasar akrual” dan “kelangsungan usaha(going concern) , juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto (gross profit). Sementara itu, baguan unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusu entitas syariah. 2. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dan dana syariah temporer, dan ekuitas. Tujuan Kerangka Dasar Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan

bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi : a.

Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar.

b.

Penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

c.

Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.

d.

Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

2.

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi : a.

Investor sekarang dan investor potensial ; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan deviden.

b.

Pemilik dana qardh ; untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

c.

Pemilik dana syirkah temporer ; untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing atau aman.

d.

Pemilik dana titipan ; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat.

e.

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf ; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.

f.

Pengawas syariah ; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.

g.

Karyawan ; untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.

h.

Pemasok dan mitra usaha lainnya ; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.

i.

Pelanggan ; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah.

j.

Pemerintah serta lembaga-lembaganya ; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya.

k.

Masyarakat ; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.

3.

Paradigma Transaksi Syariah Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai

amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.

4.

Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan pada prinsip : a.

Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain.

b.

Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur : 1) Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba nasiah atau riba fadl. 2) Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan. 3) Masyir/judi atau bersikap spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas. 4) Gharar/unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. 5) Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Qur’an dan As-Sunah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait.

c.

Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

d.

Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian.

e.

Universalisme (syumuliyah), di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan alam semesta (rahmatan lil ‘alami).

5.

Karakteristik transaksi syariah Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi

karakteristik dan persyaratan berikut, antara lain : a.

Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.

b.

Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.

c.

Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.

d.

Tidak mengandung unsur riba.

e.

Tidak mengandung unsur kezaliman.

f.

Tidak mengandung unsur masyir.

g.

Tidak mengandung unsur gharar.

h.

Tidak mengandung unsur haram.

i.

Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).

j.

Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.

k.

Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan.

l.

Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

6.

Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut : a.

Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihakpihak berkepentingan yang dimaksud antara lain: 1) Shahibul maal/ pemilik dana 2) Kreditur 3) Pembayar zakat, infaq dan shadaqah 4) Pemegang saham 5) Otoritas pengawasan 6) Bank Indonesia 7) Pemerintahan 8) Lembaga penjamin simpanan 9) Masyarakat

b.

Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/ pemilik dana, kreditur, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.

c.

Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut pada entitas lain atau pemilik yang sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.

d.

Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Lapora keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

e.

Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamalkan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi yang terikat.

f.

Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

7.

Bentuk laporan keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas: a.

Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang.

b.

Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

c.

Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.

d.

Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.

e.

Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Informasi tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas juga dapat disajikan.

8.

Asumsi Dasar

a.

Dasar akrual

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). b.

Kelangsungan usaha Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan

melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuiditasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

9.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna

bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok: a.

Dapat dipahami

b.

Relevan

c.

Andal

d.

Dapat dibandingkan

10. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah, antara lain meliputi: a.

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. 1) Posisi keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban,

dana syirkah temporer dan ekuitas. a)

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh entitas syariah.

b) Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. c)

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

d) Ekuitas adakah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal. 2) Kinerja Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba bersih adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan didefinisikan sebagai berikut: a)

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

b) Beban (expenes) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. 3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. b.

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

c.

Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut

11. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: a.

Biaya historis (historical cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan) dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

b.

Biaya kini (current cost) Aset dinilai dalam jumlah kas/setara kas yang harus dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.

c.

Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas/setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal).