6. Tata Tertip Sidang Umum.docx

TATA TERTIP SIDANG UMUM IKATAN MAHASISWA MALUKU BARAT DAYA SURABAYA Kamis, 7 Maret 2019 BAB . I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 1 Nama Kegiatan ini bernama Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya, yang disingkat SUM IKMA – MBD Surabaya. Pasal 2 Waktu dan Tempat Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2019 di Ruko Inti Permata Blok D,No. 22-26. Jln.Jemur Andayani Surabaya. BAB . II KEDUDUKAN Pasal 3 Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya adalah Pengambilan Keputusan Tertinggi didalam Organisasi Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya. BAB III PENANGGUNG JAWAB Pasal 4 Penanggung Jawab Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Mauku Barat Daya Surabaya adalah pengurus sebagai penanggung jawab utama.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 5 Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya bertugas dan berwewenang sebagai :  Melaporkan Pertanggungjawaban pengurus satu tahun periode.  Mengevaluasi satu tahun periodisasi kinerja Pengurus Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya.  Mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris beserta pengurus periodisasi yang baru  Menetapkan kebijakan-kebijakan yang lain. BAB V PESERTA SIDANG Pasal 6 Peserta Sidang Peserta Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya meliputi :  Seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Maluku Barat daya Surabaya.  Undangan yang diundang oleh pengurus.

 

Pasal 7 Status Peserta Anggota biasa adalah Mahasiswa asal Maluku Barat Daya Anggota Luar biasa adalah Undangan dan simpatisan yang diundang BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 8 Hak Peserta Peserta biasa memiliki hak suara dan hak bicara Peserta luar biasa hanya memiliki hak berbicara

Pasal 9 Kewajiban Peserta Seluruh peserta Sidang Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya memiliki kewajiban :  Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Musyawarah Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya.  Menjaga ketertiban dan kelancaran Musyawarah Umum Ikatan Mahasiswa Maluku Barat Daya Surabaya.  Meminta ijin secara lisan atau tertulis kepada pimpinan sidang dan mendapatkan persetujuan dari peserta.  Mengisi daftar hadir.

 

Pasal 10 Sanksi Peserta yang tidak memenuhi kewajiban diberikan teguran atu peringatan oleh pimpinan sidang baik lisan maupun tertulis. Peserta yang telah mendapat teguran sebanyak tiga kali dan tidak dapat di indahkan maka pimpinan sidang berhak mengeluarkannya dari forum dan hak suaranya dinyatakan hilang.

BAB VII PERSIDANGAN

  

 

Pasal 11 Jenis-jenis Persidangan Sidang Pendahuluan dipimpin oleh majelis ketua, yang membahas tentang agenda sidang dan tata tertib. Sidang Pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang membahas tentang laporan pertanggung jawaban pengurus sidang komisi dan pemilihan pengurus baru. Sidang penutup adalah sidang yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris terpilih yang merangkum seluruh keputusan persidangan sekaligus menutup persidangan. Pasal 12 Quorum Sidang dinyatakan quorum jika dihadiri oleh minimal ½ + 1 Anggota Sidang. Apabila tidak mencapai Quorum, sidang akan tetap dilanjutkan berdasarkan keesepakatan peserta yang hadir.

BAB VIII TATA CARA BERBICARA DAN INTERUPSI

  

Pasal 13 Tata Cara Berbicara Semua peserta yang ingin berbicara wajib mengancungkan tangan dan diperbolehkan berbicara setelah mendapat persetujuan dari pimpinan sidang/majelis ketua Peserta yang berbicara dipersilahkan berdiri oleh pimpinan sidang/majelis ketua. Peserta berbicara dengan suara yang jelas

Pasal 14 Interupsi Interupsi dapat dilakuakan oleh peserta dalam rangka :  Point of order, Bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan.  Point of information, Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. Informasi bisa internal (misal: informasi atau data tentang topik yang dibahas) ataupun eksternal.  Point of clarification, Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya agar tidak terjadi penangkapan bias ketika seseorang memberikan tanggapan atau sebuah penegasan terhadap suatu pernyataan.  Point of personal, Bentuk interupsi yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah diluar pokok masalah dan cenderung menyerang secara pribadi.

BAB IX KEPUTUSAN

   

Pasal 15 Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat Apabila poin satu tidak terpenuhi maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak (Voting). Apabila terjadi suara berimbang, maka diadakan mekanisme lobi, selanjutnya diadakan voting Keputusan tetap berlaku hingga ada keputusan selanjutnya. BAB X PENUTUP

Pasal 16 Ha-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan peserta.