6. Kontrak Perkuliahan.docx

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 126 dari 8

KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

KodeMataKuliah

: PAT 1212

Pengajar

:Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA.

Artie Arditha R., S.E., M.Sc., Ak. Semester

: 2 (Dua)

SKS / Jam per minggu

: 3 (2-1)/ K: 2(2x50’) + P: 170’

Tempat Perkuliahan

: Politeknik Negeri Lampung

1. Manfaat Mata Kuliah Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan,

dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP; kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari. 2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini menjelaskan tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan usaha, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, penetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh WP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Lebih bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), pembetulan kesalahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keberatan, banding, Penagihan pajak, tindak pidana di bidang perpajakan dan penyidikan pajak.

126

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 127 dari 8

3. Capaian pembelajaran Mata Kuliah a. Keterampilan Khusus:

Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP. b. Keterampilan Pengetahuan:

1. Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan 2. Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; 3. Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari 4. Capaian (Hasil) Pembelajaran Pertemuan 1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP 2. Mampu menjelaskan Subjek Pajak 3. Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha 4. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan 5. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak 6. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 7. Mampu menjelaskan restitusi pajak 8. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak 9. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 10. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak 11. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal 12. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa 13. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak 14. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak 15. Mampu menjelaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

127

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 128 dari 8

Revisi: 0

5. Organisasi Materi/ Peta Matakuliah MATA KULIAH

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (Semester 2) Prodi: Akuntansi Perpajakan Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Capaian Pembelajaran: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan

penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP; Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari.

14. Mampu menjelaskan hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

9. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak

6. Mampu menjelaskan restitusi pajak

3. Mampu menjelaskan pelaporan surat pemberitahuan

13. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak

10. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal

11. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa

7. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak

4. Mampu menjelaskan penyetoran pajak

12. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak

8. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

5. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

2. Mampu menjelaskan Kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak

1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP dan pihak yang disebut sebagai Subjek Pajak

Entry Behavior: Mahasiswa mampu memahami hukum pajak di Indonesia

128

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

6.

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 129 dari 8

Strategi Perkuliahan

Kuliah diberikan dalam bentuk ceramah, diskusi, presentasi, praktikum mahasiswa di ruang kuliah dengan menggunakan komputer/laptop . 7. Referensi Utama dan Penunjang

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

16. Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuis (penguasaan pengetahuan) dengan cara tes (10%) Membuat makalah (penguasaan pengetahuan(10%) UTS (penguasaan pengetahuan) 15% UAS (penguasaan pengetahuan) dengan cara tes (15%) UAP (penguasaan keterampilan) dengan cara menyelesaikan kasus (15%) Hasil Praktikum (penguasaan ketrampilan) dengan cara Observasi dan presentasi (10 %) Laporan (penguasaan keterampilan) = 10% Aktivitas Latihan di Lab (Pengetahuan dan Sikap ) (5 %) Presentasi = 10%

17. Kriteria Penilaian Mengacu pada Peraturan Akademik dan Kedisiplinan Mahasiswa Polinela tahun 2015, Bab IV pasal 12.

129

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Huruf

Halaman : 130 dari 8

Angka

A

>=75.4

B

65.5-75.4

C

55.0-65.4

D

45.0-54.9

E

<45.0

Aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan Nilai Akhir, meliputi: 10. Jadwal perkuliahan: Pertemuan ke:

Bahan Kajian

Bacaan/Bab

Perkembangan pajak di Indonesia 1. Perkembangan KUP 2. Subjek Pajak 3. Pendaftaran wajib pajak 1

2

3

1. Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan. 2. Tempat Pendaftaran dan pelaporan 3. Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP 4. E-Registration Pendaftaran wajib pajak (lanjutan) 5. NPWP dan PKP Jabatan. 6. Perubahan Data Wajib Pajak 7. Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin 8. Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. 9. Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. 10. Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. Ketentuan Surat Pemberitahuan: 1. Pengertian dan Fungsi SPT 2. Jenis dan Cara Pengambilan SPT 3. Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) 130

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 131 dari 8

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4

5

Pengelolaan SPT Macam SPT Batasan Penyampaian SPT E-Filling Surat Teguran pada SPT SPT Lengkap\ Tidak Wajib SPT 11. Pembetulan SPT Pembayaran dan penyetoran pajak 1. Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak 2. Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak 3. Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik 4. Mata Anggaran Pajak 5. Kredit pajak 6. Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak Pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 1. Pembukuan 2. Pencatatan 3. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

KUIS 1

6

7

Restitusi pajak 1. Wajib Pajak yang Lebih Bayar 2. Proses Pengembalian Kelebihan Pajak 3. Restitusi PPN 4. Restitusi PPh Pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak: 1. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak 2. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak 3. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak 4. Area dan Alur Pemanfaatan Data 131

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

8

9

10

11

Revisi: 0

Halaman : 132 dari 8

5. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan 6. Penelitian 7. Pemeriksaan 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan Ujian Tengah Semester Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 1. Dasar Penagihan Pajak 2. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 3. Penagihan 4. Bunga Penagihan 5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 6. Hak Mendahului Sengketa Pajak 1. Konsep Sengketa Pajak 2. Ringkasan Alur Sengketa Pajak 3. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 4. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP 5. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar 6. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar 7. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi 8. Proses Keberatan 9. Proses Banding di Pengadilan Pajak 10. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak 11. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Pidana Fiskal 1. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal 2. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana 3. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana 4. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana 132

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

12

13

14

15

16

Revisi: 0

Halaman : 133 dari 8

5. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Penanggung pajak dan kuasa pajak

KUIS II Sanksi pada wajib pajak 1. Sanksi Denda 2. Sanksi Bunga 3. Sanksi Kenaikan 4. Sanksi Pidana dan Denda 5. Sanksi Pidana atau Denda 6. Pengenaan Sanksi 7. Perubahan Sanksi Sanksi pada petugas pajak 1. Sanksi Pidana dan Denda 2. Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Sanksi Pidana Hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 1. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak Ujian Akhir Praktikum

Catatan : Apabila ada kuliah yang kosong karena dosen berhalangan hadir, materi dapat dijadikan tugas atau digabung dengan materi minggu selanjutnya sesuai kesepakatan bersama. Bandar Lampung, 28 Januari 2018. Dosen Penanggung Jawab MK

Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA

133