Pat 1212_perangkat Ajar Kup.pdf

PERANGKAT AJAR KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

OLEH:

DAMAYANTI ARTIE ARDITHA R.

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

2018

PERANGKAT AJAR KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) (PAT 1212)

OLEH:

DAMAYANTI ARTIE ARDITHA R.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2018

HALAMAN PENGESAHAN 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Jumlah SKS

: 3 (2-1)

3. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

4. Semester

: II

5. Program Studi

: Akuntansi Perpajakan

6. Jurusan

: Ekonomi dan Bisnis

7. Sumber dana

: DIPA Polinela

8. Ketua Pelaksana a. Nama Lengkap b. Pangkat/ Golongan c. Jabatan Fungsional

: Damayanti : Penata/IIIc : Lektor

Anggota I a. Nama Lengkap b. Pangkat/ Golongan c. Jabatan Fungsional

: : Artie Arditha Rachman : Penata/IIIc : Lektor

Bandar Lampung, 28 Januari 2018 Menyetujui, Ketua Jurusan Jurusan Ekbis Politeknik Negeri Lampung

Ketua Pelaksana,

Imam Asrowardi NIP 198002062005011002

Damayanti NIP 197507072005012001

Mengetahui, Pembantu Direktur I Bid. Akademik

Yatim Rahayu Widodo NIP 196203271989031002

DAFTAR ISI Halaman 1

Peta Kompetensi Matakuliah ......................................

1

2

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) .....................

2

3

Satuan Acara Perkuliahan............................................

9

4

Buku Panduan Praktikum ...........................................

67

5

Kontrak Perkuliahan ..................................................

127

6

Rubrik-Lembar Penilaian ...........................................

135

7

Perencanaan ...............................................................

138

PETA KOMPETENSI MATA KULIAH POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 1 dari 1

PETA KOMPETENSI MATA KULIAH MATA KULIAH

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (Semester 2) Prodi: Akuntansi Perpajakan Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Capaian Pembelajaran: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan

penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP; Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari.

14. Mampu menjelaskan hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

9. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak

6. Mampu menjelaskan restitusi pajak

3. Mampu menjelaskan pelaporan surat pemberitahuan

13. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak

10. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal

11. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa

7. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak

4. Mampu menjelaskan penyetoran pajak

12. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak

8. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

5. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

2. Mampu menjelaskan Kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak

1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP dan pihak yang disebut sebagai Subjek Pajak

Entry Behavior: Mahasiswa mampu memahami hukum pajak di Indonesia

1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 2 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

PROGRAM STUDI

: Akuntansi Perpajakan

MATA KULIAH KODE SEMESTER

: : : : : :

SKS DOSEN PENGAMPU DESKRIPSI MATA KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN Prodi yg sesuai dengan MK

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) PAT 1212 2 (dua) 3 sks (2 – 1) Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA dan Artie Arditha R., S.E., M.Sc., Ak., CA. Mata kuliah ini menjelaskan tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan usaha, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, penetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh WP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Lebih bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), pembetulan kesalahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keberatan, banding, penagihan pajak, tindak pidana di bidang perpajakan dan penyidikan pajak. Keterampilan Khusus: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal, dan mampu menghitung SKP Penguasaan Pengetahuan: 1. Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; 2. Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; 3. Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari

CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS (kemampuan akhir sesuai dengan tahapan belajar diturunkan dari CP Prodi)

METODE PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN DAFTAR REFERENSI

1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP 2. Mampu menjelaskan Subjek Pajak 3. Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha 4. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan 5. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak 6. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 7. Mampu menjelaskan restitusi pajak 8. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak 9. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 10. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak 11. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal 12. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa 13. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak 14. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak 15. Mampu menjelaskan hal khusus terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak Mengacu pada Peraturan Akademik, dengan pembobotan: 65% (Teori) dan 35% (Praktikum) Kuis 15%; Tugas Terstrukstur 10%; UTS 20%; UAS 20%; Aktivitas 10%; Hasil Praktikum 10%; UAP 15% 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan 2. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. 3. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. 4. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. 5. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. 6. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. 7. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

JADWAL PEMBELAJARAN MINGGU KE

1

CAPAIAN PEMBELAJARAN (kemampuan akhir setiap tahapan belajar)

Mampu menjelaskan Perkembangan KUP Mampu menjelaskan Subjek Pajak Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha

2

Lanjutan

3

Mampu mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan

BAHAN KAJIAN

1. Kontrak Kuliah 2. Perkembangan KUP Subjek Pajak 1. Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan. 2. Tempat Pendaftaran dan pelaporan 3. Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP 4. E-Registration 5. NPWP dan PKP Jabatan. 6. Perubahan Data Wajib Pajak 7. Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin 8. Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. 9. Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. 10. Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. 1. Pengertian dan Fungsi SPT 2. Jenis dan Cara Pengambilan SPT 3. Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) 4. Pengelolaan SPT 5. Macam SPT 6. Batasan Penyampaian SPT 7. E-Filling

INDIKATOR PENILAIAN (FERFORMANCE)

ALOKASI WAKTU

Metode Pembelajaran

Bobot Penilaian

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

10%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

10%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

MINGGU KE

CAPAIAN PEMBELAJARAN (kemampuan akhir setiap tahapan belajar)

4

Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak

5

Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

6

Mampu menjelaskan restitusi pajak

7

Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak

BAHAN KAJIAN

8. Surat Teguran pada SPT 9. SPT Lengkap\ 10. Tidak Wajib SPT Pembetulan SPT 1. Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak 2. Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak 3. Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik 4. Mata Anggaran Pajak 5. Kredit pajak 6. Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak 1. Pembukuan 2. Pencatatan 3. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan Kuis 1 1. Wajib Pajak yang Lebih Bayar 2. Proses Pengembalian Kelebihan Pajak 3. Restitusi PPN 4. Restitusi PPh 1. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak 2. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak 3. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak 4. Area dan Alur Pemanfaatan Data 5. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan

INDIKATOR PENILAIAN (FERFORMANCE)

ALOKASI WAKTU

Metode Pembelajaran

Bobot Penilaian

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

10%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

10%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih. Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

10%

MINGGU KE

CAPAIAN PEMBELAJARAN (kemampuan akhir setiap tahapan belajar)

BAHAN KAJIAN

INDIKATOR PENILAIAN (FERFORMANCE)

ALOKASI WAKTU

Metode Pembelajaran

Bobot Penilaian

6. Penelitian 7. Pemeriksaan 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan 8

UTS Tertulis

UTS Teori

9

Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

10

Mampu menjelaskan Sengketa Pajak

11

Mampu menjelaskan Pidana Fiskal

1. Dasar Penagihan Pajak 2. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 3. Penagihan 4. Bunga Penagihan 5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 6. Hak Mendahului 1. Konsep Sengketa Pajak 2. Ringkasan Alur Sengketa Pajak 3. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 4. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP 5. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar 6. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar 7. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi 8. Proses Keberatan 9. Proses Banding di Pengadilan Pajak 10. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak 11. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 1. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal 2. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana

Ketepatan dalam menjawab soal Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50

Soal tertulis

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

10%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan

T = 2 x 50 Menit

- Ceramah - Diskusi

5%

MINGGU KE

12

CAPAIAN PEMBELAJARAN (kemampuan akhir setiap tahapan belajar)

Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa

BAHAN KAJIAN

3. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana 4. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana 5. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 1. Penanggung Pajak 2. Kuasa Wajib Pajak Kuis 2

13

Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

Sanksi Denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Sanksi Pidana dan Denda Sanksi Pidana atau Denda Pengenaan Sanksi Perubahan Sanksi Sanksi Pidana dan Denda Sanksi Sesuai Peraturan PerundangUndangan 3. Sanksi Pidana

14

Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak

15

Mampu menjelaskan hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

1.

16

Ujian Akhir Semester

UAS Teori dan UAS Praktikum

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak

INDIKATOR PENILAIAN (FERFORMANCE)

ALOKASI WAKTU

Metode Pembelajaran

Bobot Penilaian

ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

P = 1 x 120 Menit

kelompok, - Simulasi

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih. Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih. Ketepatan dalam menjawab kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih. Ketepatan menjawab soal dan kasus dan ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih.

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

- Ceramah - Diskusi kelompok, - Simulasi

5%

T = 2 x 50 Menit P = 1 x 120 Menit

Ujian tertulis,

Tugas-tugas: Mahasiswa menyelesaikan tugas di akhir pertemuan berupa kasus dari pertemuan 1 sampai pertemuan berikutberikutnya. Mengetahui Ketua Jurusan Ir. Imam Asrowardi, S.Kom.,M.Kom.,IPM

Ketua Program Studi

Bandar Lampung, 28 Januari 2018 Penanggung Jawab MK

Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA

Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA

CATATAN: (1) K = kuliah: TM= tatap muka; TS = Tugas terstruktur; P = Praktikum (2) Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan atas prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. (3) Proses pembelajaran secara umum dilaksanakan dengan urutan: a. Kegiatan pendahuluan, merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang rencana pembelajaran beserta tahapan pelaksanaannya, serta informasi hasil asesmen dan umpan balik proses pembelajaran sebelumnya; b. Kegiatan inti, merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum; c. Kegiatan penutup,merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan pembelajaran berikutnya.

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 9 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:1

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus:  Mampu menjelaskan Perkembangan KUP  Mampu menjelaskan Subjek Pajak  Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha 8. Bahan Kajian

9. Sub Bahan Kajian

:

     

Perkembangan KUP Subjek Pajak Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan Tempat Pendaftaran dan pelaporan Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP E-Registration

: a. Ketentuan perpajakan di Indonesia b. Kategori subjek pajak c. Ketentuan mendaftar sebagai wajib pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

9

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen  Menjelaskan lingkup mata kuliah  Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide materi, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang: a. Perkembangan KUP b. Subjek Pajak c. Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan d. Tempat Pendaftaran dan pelaporan e. Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP f. E-Registration

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 10 dari 58

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi: 

Undang-Undang KUP pertama kali muncul pada tahun 1983 dan perkembangannya terlihat pada tabel berikut ini:

10

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 11 dari 58

Tabel 1. Perkembangan UU KUP No

Nomor UU

Tgl Diundangkan

1.

UU No. 6 Tahun 1983

31 Desember 1983

2.

UU No. 9 Tahun 1994

9 November 1994

3.

UU No.16 Tahun 2000

2 Agustus 2000

4. 5.

UU No. 28 Tahun 2007 UU No. 16 Tahun 2009

17 Juli 2007 25 Maret 2009



Masa Berlaku 1 Januari 1984 – 31 Desember 1994 1 Januari 1995 – 31 Desember 2000 1 Januari 2001 – 31 Desember 2007 1 Januari 2008 – Sekarang 1 Januari 2008 – Sekarang

Ketentuan Umum dan tata cara di bidang perpajakan yang diatur dalam UU KUP (UU No. 28 tahun 2007) mencakup prosedur yang harus ditempuh oleh Wajib Pajak dan Kantor Pajak.

Tabel 2. Pokok-Pokok Pembahasan dalam UU KUP di tahun 2007 Pasal

Bab

I

1 2

II

Perihal

Ketentuan Umum Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak 3 Penetapan dan ketetapan Pajak 4 Penagihan Pajak 5 Keberatan dan Banding 6 Pembukuan dan Pemeriksaan 7 Ketentuan Khusus 8 Ketentuan Pidana 9 Penyidikan Pasal ini mengatur daluarsa pajak pada masa transisi undang-undang dan saat mulai berlaku UU o. 28 Tahun 2007 pada 1 Januari 2008 Sumber: UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP

Pasal 1 2-11 12-17 18-24 25-27 28-31 32-37A 38-43A 44-44B

11

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:



Revisi: 0

Halaman : 12 dari 58

Pengertian terkait dengan Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 1 UU KUP dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pengertian terkait dengan Subjek Pajak Istilah Pajak

Uraian Definisi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

9. 10. 11. 12.

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 13. lembaga dan 14. bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

12

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:



Revisi: 0

Halaman : 13 dari 58

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.



Pengertian dari Nomor Pokok Wajib Pajak /NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

77.

MUHAMMA 350.333.8 D RAID

.325.000

Gambar 1. Contoh Kartu NPWP (Sumber: Koleksi Pribadi Penulis)

Tabel 4. Kandungan Makna di Balik Kode NPWP Digit 2 digit pertama

6 deigit kedua 1 digit ketiga 3 digit keempat

Deskripsi Merupakan identitas wajib pajak, yaitu: 01 sampai dengan 03 = Wajib Pajak Badan 04 dan 06 = Wajib Pajak Pengusaha 05 = Wajib Pajak Karyawan 07,08 dan 09 = wajib Pajak Orang Pribadi Merupakan nomor registrasi/urut yang yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP Diberikan untuk KPP sebagai alat penamanan agat tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP Merupakan kode KPP 13

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

3 digit terakhir

Revisi: 0

Halaman : 14 dari 58

000 = Wajib Pajak tunggal atau pusat 001 atau kode lainnya = Wajib Pajak Cabang ke ....

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan (juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu). 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Jelaskan tata cara melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan akun (account) untuk Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Registration! Disertai dasar hukumnya! b. Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempatnya terdaftar. Apa yang dimaksud bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas ? Sertakan landasan hukumnya pada jawaban kelompok Anda! c. Bapak Tito memiliki usaha kecil. Sebagai seorang warga negara yang baik, dia datang kepada Saudara sebagai konsultan pajak menanyakan aspek perpajakan yang harus dilakukan sehubungan dengan usahanya tersebut. Jelaskan jawaban Saudara disertai dasar hukumnya ! d. Faiq, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2017. Mulai bulan Maret 2018, Ian Antono diterima bekerja pada PT Berdikari dengan gaji dan tunjangan tiap bulan Rp 2.500.000. Tanggal 1 April 2018 Faiq paling lambat mendaftaran diri untuk memperoleh NPWP? Penjelasan disertai dasar hukumnya! Tugas Kelompok (dikumpul sebelum pertemuan berikutnya) a. Diskusikan dengan kelompok anda tentang “Persepsi mahasiswa terhadap Pajak”. b. Peranan pajak untuk masa yang akan datang bagi Indonesia. c. Keunggulan dan kelemahan sistem perpajakan menurut masyarakat.

14

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 15 dari 58

16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

15

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 16 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:2

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha 8. Bahan Kajian : - NPWP dan PKP Jabatan. - Perubahan Data Wajib Pajak - Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin - Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. - Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. - Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. 9. Sub Bahan Kajian

: a. Pendaftaran wajib pajak b. Kewajiban wajib pajak c. Penghapusan nomor pokok wajib pajak

10. Indikator Kinerja : Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

16

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen  Menjelaskan lingkup mata kuliah  Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide materi, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Halaman : 17 dari 58

Media dan Alat

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

- NPWP dan PKP Jabatan. - Perubahan Data Wajib Pajak - Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin - Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. - Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. - Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP.

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

17

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 18 dari 58

selanjutnya.

11. Uraian Materi:  Penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan cara: a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Secara teknis pembayaran pajak, terdapat pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM  Perubahan datqa Wajib Pajak dan/atau PKP dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau PKP menurut keadaan yang sebenarnya, perubahan data tersebut mencakup hal-hal berikut ini: a. Perubahan identitas Wajib Pajak oang pribadi; b. Perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; c. Perubahan kategori Wajib Pajak oang pribadi; d. Perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak oang pribadi; e. Perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAJU TERUS berubah nama menjadi CV MAJU JAYA;  Perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA yang semula status pemodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 18

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 19 dari 58

13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Sebutkan status Wajib Pajak berdasarkan Master File di Ditjen Pajak: 1) Pembagian Status WP berdasarkan Master File dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan; 2) Kreteria WP Non Efektif yang dikecualikan dari penawasan rutin! Disertai dasar hukumnya!. b. Jelaskan mekanisme pembetulan SPT sesuai dengan UU dan peraturan pelaksananya! Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya Wajib Pajak Tertentu yang tidak perlu dikenakan sanksi! c. Bulan Juli 2018 mendatang, Adib merencanakan membuka usaha / Toko Spare Part Mobil dan Motor di Jl. Antasari Bandar Lampung. Dia berkeinginan menjadi Wajib Pajak. Untuk itu dia meminta pendapat Saudara, tentang bagaimana caranya memperoleh NPWP? Apa saja kewajiban yang harus dia penuhi serta haknya sebagai Wajib Pajak! d. Bapak Raid di Bandar Lampung memiliki beberapa tempat usaha antara lain di Pasar Bambu Kuning, Pasar Metro, dan lain-lain. Bapak Raid berkonsultasi kepada Saudara tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan kewajiban perpajakan. Jelaskan jawaban Saudara disertai dasar hukumnya ! e. Bapak Hilmansyah adalah pegawai lepas perusahaan kontraktor di bilangan Kuningan (wilayah KPP Jakarta Setia Budi), selain itu Bapak Hilmawan juga mempunyai toko elektronik di Glodok (wilayah KPP Jakarta Taman Sari Satu) dan di Mangga Dua (wilayah KPP Jakarta Pademangan). Bapak Hilmawan tinggal di Serpong (wilayah KPP Jakarta Serpong) bersama stri mudanya yang bekerja sebagai karyawati Citibank di Bapindo Plaza (wilayah KPP Jakarta Kebayoran Baru). Sedangkan istri pertamanya tinggal dan membuka salon kecantikan di Bekasi (wilayah KPP Bekasi). Pertanyaannya: 1) Dimana saja bapak Hilmawan harus mendaftarkan diri sebagai WP dan bagaimana format masing-masing NPP-nya? 2) Ssebutkan kewajiban-kewajiban perpajakannya (masa maupun tahunan)! 3) Apakah kedua istrinya juga harus ber-NPWP? Jelaskan dan diperkuat dengan landasan hukumnya. 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan 19

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 20 dari 58

b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

20

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 21 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:3

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan 8. Bahan Kajian

: - Pengertian dan Fungsi SPT - Jenis dan Cara Pengambilan SPT - Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) - Pengelolaan SPT - Macam SPT - Batasan Penyampaian SPT - E-Filling - Surat Teguran pada SPT - SPT Lengkap - Tidak Wajib SPT - Pembetulan SPT

9. Sub Bahan Kajian

: a. Pengisian, penyampaian, dan pembetulan SPT b. Dokumen SPT

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan 21

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 22 dari 58

memilih undang undang dan peraturan yang terkait

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Kegiatan Pengajaran Dosen  Menjelaskan lingkup mata kuliah  Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide materi, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Media dan Alat

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

- Pengertian dan Fungsi SPT - Jenis dan Cara Pengambilan SPT - Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) - Pengelolaan SPT - Macam SPT - Batasan Penyampaian SPT - E-Filling - Surat Teguran pada SPT - SPT Lengkap - Tidak Wajib SPT - Pembetulan SPT

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan

LCD, 22

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

Revisi: 0

penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 23 dari 58

Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Setiap WP memiliki kewajiban bulanan untuk memotong/memungut/melapor sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 5. Batas Akhir penyampaian SPT No 1.

Jenis SPT/Dokumen Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2.

SPT Tahunan PPh Badan

3. 4.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri 5. SPT Masa PPh Pasal 21/26 6. SPT Masa PPh Pasal 23/26 7. SPT Masa PPh Pasal 15 yang dipotong 8. SPT Masa PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri 9. SPT Masa PPh Pasal 25 yang dibayar 10. SPT Masa PPh Pasal 22

Yang Menyampaian WP yang bersangkutan WP yang bersangkutan Pemotong PPh WP yang bersangkutan Pemotong PPh Pemotong PPh Pemotong PPh WP yang bersangkutan WP yang bersangkutan Bendaharawan

11. SPT Masa PPh Pasal 22

Pemungut PPh atas impor

12. SPT Masa PPh Pasal 22

Pemungut lainnya

13. SPT Masa PPN dan PPnBM

Pengusaha Kena Pajak Pemungut PPN Orang Pribadi atau badan yang NonPKP

14. SPT Masa PPN dan PPnBM 15. SSP lembar ketiga atas PPN atas kegiatan membangun sendiri

Batas Akhir Penyampaian Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak  Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak  Jika PPh Pasal 21 atau PPh 26 Nihil, SPT tetap wajib dilaporkan

Paling lama tanggal 14 setelah akhir masa pajak Lapor mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya Paling lama tanggal 20 setelah akhir masa pajak Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat 23

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

16. SSP lembar ketiga atas PPN yang telah disetor atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah 17. SPT Masa, yang terdari dari beberapa masa pajak

Revisi: 0

Orang Pribadi atau badan yang NonPKP WP dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP

Halaman : 24 dari 58

bangunan tersebut Paling lama akhir bulan berikutnya setelahsaat terutangnya pajak Paling lama tanggal 20 setelah akhir masa pajak

Sumber: Peraturan Menkeu No 243/PMK.03/2014) & Pasal 15A UU PPN 2009 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Sampai kapan Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), jelaskan disertai dasar hukumnya! b. Tanggal 31 Maret 2018 Bapak Zufar seorang karyawan yang NPWP nya terdaftar di KPP Kedaton sedang melakukan pekerjaan dinas di Kalimantan, padahal hari itu adalah batas terakhir untuk menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi, ia memiliki semua data perpajakan dalam notebook yang dibawanya. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Zufar sehingga ia dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Jawaban harus disertai dengan pasal-pasal. c. Warisan yang belum terbagi adalah WP pengganti yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya ingin menyampaikan SPT Tahunan almarhum suaminya sebaai warisan yang belum terbagi serta menandatanganinya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh istri? 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

24

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 25 dari 58

c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

25

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 26 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:4

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak

8. Bahan Kajian -

-

:

Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak Tata cara Pembayaran Pajak Secara Elektronik Mata Anggaran Pajak Kredit pajak Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak

9. Sub Bahan Kajian

: Pembayaran dan sanksi pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait Kegiatan Pengajaran

Tahap Pendahuluan

 

Dosen Menjelaskan lingkup mata kuliah Mengulas kembali materi

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar 26

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 27 dari 58

mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan  Mendengarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide penjelasan dosen dan materi, memberikan penjelasan bertanya dan berdiskusi dengan  Berdiskusi dengan mahasiswa tentang: dosen

Penyajian

Penutup

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

- Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak - Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak - Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik - Mata Anggaran Pajak - Kredit pajak - Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. Layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

27

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 28 dari 58

Tabel 6. Batas Akhir Penyetoran/Pembayaran Pajak No A 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

Jenis Pajak Setoran Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri PPh Pasal 25 PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

13.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor

14.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas

Batas Akhir Pembayaran

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

paling lama tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.  bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk;  saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan. dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja 28

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 29 dari 58

impor yang dipungut oleh DJBC

setelah dilakukan pemungutan pajak.

15.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22

16.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

17.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak

18.

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN

19.

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN

20.

1.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP Setoran Tahunan dan Pajak Lainnya PPh Pasal 29

pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPKN. paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

2.

Bea Materai

3.

PBB menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

B

Harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Harus dilunasi pada saat terutang Bea Materai harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

29

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 30 dari 58

12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Bapak Majid ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp 5.000.000 pada tanggal 31 Maret melalui efilling. Bagaimana analisa Saudara? Jelaskan disertai dasar hukum yang tepat! b. Saudara adalah WP OP yang melakukan usaha. SPT Tahunan WP OP Saudara untuk tahun pajak 2016 (tahun pajak sama dengan tahu kalender) menyatakan kurang bayar sebesar Rp 100.000.000 (dibayar tanggal 25 April 2017) disampaikan tanggal 10 Juni 2017. 1). Apabila SPT saudara seharusnya lebih bayar Rp 20.000.000, kapan saudara paling lambat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan WP OP Lebih Bayar (KPP tidak melakukan pemeriksaan) 2). Apabila SPT Saudara kurang bayar Rp 110.000.000, kapan Saudara paling lambat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan WP OP Kurang Bayar (KPP tidak melakukan pemeriksaan). 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

30

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 31 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:5

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 8. Bahan Kajian -

-

:

Pembukuan Pencatatan Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

9. Sub Bahan Kajian

: Dokumen pencatatan dan pembukuan

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

Tahap Pendahuluan

Penyajian

Kegiatan Pengajaran Dosen  Menjelaskan lingkup mata kuliah  Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide materi, memberikan penjelasan dan

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan  

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya Berdiskusi dengan dosen

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar,

31

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 32 dari 58

berdiskusi dengan mahasiswa tentang: 1. Pembukuan 2. Pencatatan 3. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

Penutup

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

BPP Kalkulator



Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Definisi mrt Psl. 1 ayat (29) UU KUP adalah suatu proses pencatatan yg dilakukan scr teratur untuk mengumpulkan data & informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yg ditutup dg menyusun laporan keuangan berupa neraca, & laporan lab rugi untuk periode tahun pajak tersebut.  Kaidah Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7. Kaidah Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan No

Deskripsi

Ps di UU KUP

1.

Pembukuan diselenggarakan dg memperhatikan itikad baik & mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yg sebenarnya

Ps 28 ayat (3)

2.

Pembukuan diselenggarakan secara teratur & mencerminkan keadaan yg sebenarnya dg menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, & disusun dlm bahasa Indonesia/dlm bahasa asing yg diizinkan oleh Menteri Keuangan

Ps. 28 ayat (4)

3.

Pembukuan diselenggarakan dg prinsip taat asas & dg stelsel akrual atau stelsel kas: a. Taat asas mengandung pengertian harus sama dg tahun-2 sebelumnya b. Stelsel akrual berarti suatu metode penghitungaqn penghasilan dan biaya dlm arti penghasilan diakui pd waktu diperoleh & biaya diakui pd waku terutang c. Stelsel kas mengandung arti suatu metode yg penghitungannya didasarkan atas penghasilan yg diterima & biaya yg dibayar scr tunai

Ps. 28 ayat (5)

4.

Perubahan thdp metode pembukuan dan/atau tahun buku hrs mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Perubahan tsb hrs diajukan kpd Dirjen Pajak sebelum dimulai tahun buku yg bersangkutan dg menyampaikan alasan logis dan dapat diterima serta akibat yg mungkin timbul dari perubahan tsb.

Ps 28 ayat (6)

32

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 33 dari 58

5.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian shg dpt dihitung bearnya pajak terutang. Pembukuan hrs diselenggarakan dg cara/sistem yg lazim digunakan di Indonesaia (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Ps. 28 ayat (7)

6.

Pembukuan dg menggunakan bhs asing & mata uang selain Rupiah dpt diselenggarakan oleh WP setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan

Ps. 28 ayat (8)

7

Buku, catatan, & dokumen yg mjd dasar pembukuan & dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dr pembukuan yg dikelola scr elektronik/scr program aplikasi online wajib disimpan selama 10 thn di Indonesia.

Ps. 28 ayat (11)

Sumber: Prianto Budi. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. 

Alur Pembukuan menurut Ketentuan Pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Pengumpulan Data Informasi Keuangan

Harta Kewajiban Modal Penghasilan Biaya Jumlah harga perolehan 7. Jumlah penyerahan barang dan jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pencatatan

Jurnal Transaksi

Buku Besar

Neraca Lajur

Penyajian Laporan keuangan (LK) A. Neraca 1. Harta 2. Kewajiban 3. Modal B. Laporan Laba Rugi 4. Penghasilan 5. Biaya 6. Jumlah harga perolehan 7. Jumlah penyerahan barang dan jasa

Ditjen Pajak

Pajak yang Terutang

C. Laporan Arus Kas D. Laporan Perubahan Ekuitas E. Catatan atas LK

Gambar 2. Alur Pembukuan menurut Ketentuan Pajak Sumber: Saptono, Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya Terhadap perpajakan, 2012.

33

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:





Revisi: 0

Halaman : 34 dari 58

Dalam Pasal. 28 UU KUP ayat (2) WP yg dikecualikan dr kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan adalah: a. WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan; b. WP orang Pribadi yg tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kaidah Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 8. Kaidah Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

No

Deskripsi

Pasal di UU KUP

1.

Pencatatan hrs diselenggarakan secara teratur & mencerminkan keadaan yg sebenarnya dg menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, & disusun dlm bahasa Indonesia

Ps. 28 ayat (4)

2.

Pencatatan hrs dapat menggambarkan antara lain: a. Peredaran/penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yg diterima dan/atau diperoleh b. Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau penghasilan yg pengenaan pajaknya bersifat final

Penjelasan Ps 28 ayat (9)

3.

Kewajiban pencatatan mencakup pencatatan harta & kewajiban

4.

Pencatatan dlm satu tahun hrs diselenggarakan secara kronologis

Peraturan Menkeu. No. 197/PMK.03/2007)

5.

Catatan & dokumen yg menjadi dasar pencatatan hrs disimpan di tempat tinggal WP /tempat kegiatan/pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun

Sumber: Prianto Budi. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Sebutkan dan jelaskan siapa saja WP yang diizinkan menggunakan Pembukuan Bahasa Inggris dan mata uang USD? Jawaban disertai dasar hukumnya! b. Untuk mendapatkan izin pembukuan seperti soal sebelumnya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP tersebut? Jawaban disertai dasar hukumnya! 34

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 35 dari 58

c. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya (huruf b), dokumen apa saja yang harus dipersiapkan WP untuk dilampirkan saat mengajukan ermohonan izin pembukuan mata uang USD? Jawaban disertai dasar hukumnya! d. WP yang karena luasnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara lebih cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan WP dapat memperpanjang jkw penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan? Jawaban disertai dasar hukumnya! 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

35

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 36 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:6

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan restitusi pajak 8. Bahan Kajian

: - Wajib Pajak yang Lebih Bayar - Proses Pengembalian Kelebihan Pajak - Restitusi PPN - Restitusi PPh

9. Sub Bahan Kajian

: Dokumen restitusi pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait Kegiatan Pengajaran

Tahap  Pendahuluan 

Dosen Menjelaskan lingkup mata kuliah Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

36

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 37 dari 58

diajarkan  Mendengarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide penjelasan dosen dan materi, memberikan penjelasan bertanya dan berdiskusi dengan  Berdiskusi dengan mahasiswa tentang: dosen Penyajian

Penutup

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

- Wajib Pajak yang Lebih Bayar - Proses Pengembalian Kelebihan Pajak - Restitusi PPN - Restitusi PPh

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi: 

WP yg mengalami lebih pembayaran pajak dapat terjadi pada WP seperti berikut ini: a. WP kriteria tertentu b. WP selain Kriteria tertentu c. WP selain kriteria tertentu yang melakukan kegiatan tertentu d. Orang Pribadi Bukan WP dalam negeri.



Proses pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan pada jenis pajak PPN, PPh maupun PPnBM, yang diakibatkan adanya SKPLB maupun keputusan keberatan atau banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar lebih besar.

12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi

37

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 38 dari 58

14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. PT XYZ ditetapkan sebagai WP Patuh untuk tahun 2014-2015 pada bulan Juli 2014. PT XYZ sebagai WP Patuh seharusnya menerima SKPPKP atas kelebihan pembayaran PPN Masa Juli 2014 dengan rincian Pajak Keluaran Rp 30.000.000.000 dan Pajak Masukan Rp 40.000.000.000. Namun, KPP tidak mengeluarkan SKPPKP dengan alasan dugaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan dan akan segera dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Diminta: 1). Apakah yang dimaksud dengan SKPPKP? 2). Bagaimana pendapat Saudara atas kasus di atas? Jelaskan jawaban Saudara disertai dasar hukum menurut UU KUP? b. Apabila terdapat kekeliruan pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang dipotong, WP yang dipotong dapat mengajukan? Jawaban saaudara harus disertai dasar hukumnya! 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

38

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 39 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2 (2x50’) Praktikum = 1x120’

5. Pertemuan ke

:7

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak 8. Bahan Kajian -

-

:

Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak Analisis IDLP oleh Kantor Pajak Area dan Alur Pemanfaatan Data Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan Penelitian Pemeriksaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

9. Sub Bahan Kajian

: Penelitian dan Pemeriksaan Pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

39

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Revisi: 0

Halaman : 40 dari 58

Kegiatan Pengajaran Dosen  Menjelaskan lingkup mata kuliah  Mengulas kembali materi mata kuliah yang terkait dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide materi, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Media dan Alat

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

1. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak 2. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak 3. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak 4. Area dan Alur Pemanfaatan Data 5. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan 6. Penelitian 7. Pemeriksaan 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

40

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 41 dari 58

11. Uraian Materi:  Setelah WP menyampaikan SPT-nya ke kantor pajak, sesuai dengan sistem selfassessment yang diterapkan Indonesia sejak tahun 1983, Ditjen Pajak melakukan pengawasan dan/atau pengujian kebenaran pelaporannya dan pembayaran pajak WP (Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP, 2015). Tujuan Ditjen Pajak adlah untuk: a. Memastikan bahwa WP melakukan kewajiban pajak sesuai ketentuan, b. Menghimpun pendapatan negara, dan c. Mewujudkan keadilan. 

Tabel 9. Data/Informasi yang dibutuhkan Ditjen Pajak: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Data/Informasi Penjelasan Kekayaan atau harta yg dimiliki Pertanahan, bangunan, mesin, peralatan orang pribadi atau badan berat, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank Utang yang dimiliki orang pribadi Utang bank atau utang obligasi atau badan Penghasilan yg diperoleh atau Transaksi penjualan saham dan obligasi, diterima orang pribadi atau badan transaksi penjualan kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan Biaya yg dikeluarkan dan/atau yang Rekening listrik, rekening telepon, transaksi menjadi beban orang pribadi atau pembayaran kartu kredit, transaksi badan pembayaran biaya bunga Transaksi keuangan Data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan Kegiatan ekonomi orang pribadi atau Perizinan, penanaman modal, ahsil lelang, badan pemberian hak penguasaan atau pengelolaan, kependudukan, pendirian usaha, keimigrasian, kegiatan pengembanganm dan laporan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 31/2012/

12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 41

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 42 dari 58

13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Ditjen Pajak diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menguji kepatuhan WP. Bagaimana bentuk/proses pengujian kepatuhan WP tersebut? Jawaban disertai dasar hukumnya! b. Atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 (tahun pajak sama dengan tahun kalender), Saudara melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan Lebih Bayar pada tanggal 25 Maret 2017. Pada saat itu KPP sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak. Atas keadaan tersebut bagaimana menurut analisa Saudara? Jelaskan disertai dasar hukum yang tepat! c. PT BS adalah WP Badan yang mempunyai NPWP tanggal 14 Februari 2014. Sampai tanggal 30 April 2012 April 2015 PT BS hanya menyampaikan SPT tahunan untuk Tahun Pajak 20111. Tanggal 14 februari 2017 DJP mendapatkan data sebagai bukti bahwa PT BS pada tahun 2014 mempunyai laba usaha sebesar Rp 500.000.000. apakah terhadap PT BS dapat diterbitkan SKPKB dan/atau STP? Jawaban disertai dasar hukumnya. 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

42

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 43 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

:9

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 8. Bahan Kajian

: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9. Sub Bahan Kajian

Dasar Penagihan Pajak Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Penagihan Bunga Penagihan Penagihan Seketika dan Sekaligus Hak Mendahului

: a. Penagihan Pajak b. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

43

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen  Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Halaman : 44 dari 58

Media dan Alat

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

1. Dasar Penagihan Pajak 2. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 3. Penagihan 4. Bunga Penagihan 5. Penagihan Seketika dan Sekaligus Hak Mendahului

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus/soal) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

44

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 45 dari 58

11. Uraian Materi:  Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU KUP 2007, dasar yang isepakati dalam melakukan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK dalam hal semua surat tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Tabel 10. Ikhtisar Proses Penagihan Pajak oleh Dirjen Pajak. Kegiatan SKPKBT, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak dibayar bertambah terbit 2. Surat teguran terbit minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKPKB, STP, SKPKBT

Jatuh Tempo 1 bulan setelah terbit

3. Surat Paksa (surat perintah

2 x 24 jam

1. SKPKB,

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak 4. Surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)

21 hari

Paling cepat 14 hari

5. Pengumuman lelang

Paling cepat 14 hari

6. Penjualan secara Lelang

-

7. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

Keterangan Setelah mendapatkan SKPKB, STP, atau SKPKB, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan Keputusan tersebut. Jika WP tiak membayar utang pajak tsb, maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat teguran yg berjangka waktu 21 hari yg harus dilunasi WP dalam jkw tersebut, apabila tidak dilunasi dalam jkw tsb maka akan diterbitkan Surat Paksa Jika WP tidak membayar pajak setelah dikeluarkannya Surat Paksa, maka akan dikeluarkannya SPMP dalam waktu 2 x 24 jam Jurusita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP senilai dengan utang Pajaknya. Bila sampai diterbitkannya SPMP WP tidak membayar Pajaknya, KPP akan mengumumkan lelang. KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jkw 14 hari, apabila dlm jkw tsb tidak juga dilunasi oleh WP maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang. Lelang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secar terbuka Pemblokiran diberitahukan kepada pimpinan tempat harta kekayaan tersimpan disertai salinan SP dan SPMP dan dilakukan dalam rangka penagihan pajak denganSurat Paksa

Sumber:Peraturan Menkeu No. 24/PMK.03/2008; Peraturan Menkeu No. 85/PMK.03/2010.

12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi

45

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 46 dari 58

14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Jelaskan kronologis jangka waktu untuk hutang pajak yang sampai tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, dan akan dilakukan tindakan penagihan pajak. b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, berapa jumlah utang pajak yag harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan? Jawaban Anda harus disertakan dasar hukumnya! c. Bapak Sadad menerima SKPKB sebesar Rp 1 Milyar atas pemeriksaan SPT Tahunan PPh tahun 2009, Bapak Sadad bertanya kepada Saudara bila sampai jatuh tempo SKPKB tidak membayar utang pajak tersebut akan di lakukan penagihan pajak aktif. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, bapak Sadad hanya menyetujui koreksi pajak Rp 300 juta. Pertanyaan: 1) Apa yang dimaksud penagihan pajak aktif dan sebutkan tahapan-tahapan penagihan aktif? 2) Bapak Sadad tidak mengajukan keberatan, berapakah utang pajak yang menjadi kewajiban Bapak Sadad untuk dibayar? Sebutkan dasar hukumnya! 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

46

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 47 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 10

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan Sengketa Pajak 8. Bahan Kajian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

:

Konsep Sengketa Pajak Ringkasan Alur Sengketa Pajak Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi Proses Keberatan Proses Banding di Pengadilan Pajak Proses Gugatan di Pengadilan Pajak Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

9. Sub Bahan Kajian

: a. Keberatan b. Banding c. Peninjauan Kembali

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait 47

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Pendahuluan

Penyajian

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen  Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Halaman : 48 dari 58

Media dan Alat

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

1. Konsep Sengketa Pajak 2. Ringkasan Alur Sengketa Pajak 3. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 4. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP 5. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar 6. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar 7. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi 8. Proses Keberatan 9. Proses Banding di Pengadilan Pajak 10. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak 11. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum 48

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

Mahasiswa

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 49 dari 58

Media dan Alat

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Pengertian Sengketa Pajak dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.  Penyelesaian Sengketa Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 11. Penyelesaian Sengketa Pajak No 1.

Tahapan Penyelesaian di Internal Ditjen Pajak

Jenis Sengketa Pajak

a. Pengurangan atau penghapusan

Referensi Pasal 36 UU KUP

sanksi administrasi

b. Pengurangan atau pembatalan SKP yasng tidak benar

c. Pengurangan atau pembatalan

2. 3.

Penyelesaian di Pengadilan Pajak Penyelesaian di Mahkamah Agung

STP, sesuai dengan Pasal 14 UU KUP yang tidak benar d. Keberatan a. Banding b. Gugatan Peninjauan Kembali (PK)

Pasal 25 UU KUP Pasal 27 UU KUP Pasal 23 UU KUP

12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 49

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 50 dari 58

14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Sebutkan syarat STP yang dapat diajukan untuk melakukan permohonan pengurangan/pembatalan STP. Penjelasan disertai dasar hukumnya. b. Apabila terjadi sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, maka para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum. Diminta: 1) Sebutkan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum. Jelaskan! 2) Di dalam sengketa ini, salah satu pihak yang bersengketa adalah seorang kakek yang diwakili oleh cucunya sebagai kuasa hukum. Jelaskan pendapat saudara! c. Wajib Pajak Adzara sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data/dokumen/keterangan, tim pemeriksaan pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data/dokumen/keterangan kepada WP pada tanggal 5 Maret 2017. Berapa jangka waktu paling lama WP memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain? d. Edelweis mendapat Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila Edelweis tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut. Apa upaya hukum yang tidak dapat Edelweis lakukan atas penerbitan STP tersebut! Penjelasan disertai dasar hukumnya. Tugas kelompok (dikumpulkan dua hari sebelum pertemuan berikutnya) a. Rangkumlah alur sengketa pajak berdasarkan UU KUP yang tersebar di beberapa pasal! 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. 50

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 51 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 11

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan Pidana Fiskal 8. Bahan Kajian

: 1. 2. 3. 4. 5.

Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal Kealpaan Melakukan Tindak Pidana Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

9. Sub Bahan Kajian

: Tindak Pidana Fiskal

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait Kegiatan Pengajaran

Tahap Pendahuluan



Dosen Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

51

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang:

Penyajian

Penutup

Revisi: 0

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

Halaman : 52 dari 58

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

1. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal 2. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana 3. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana 4. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana 5. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi: Sebagaimana diatur di dalam pasal 1 UU KUP 2007, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindaka yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi

52

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 53 dari 58

14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Siapakah Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SJP menjadi penyidik tindak pidana di bidang perpajakan? Penjelasan saudara harus disertai dasar hukumnya. b. Putusan Banding Atas permohonan Banding PT ABC menerima seluruhnya Banding WP sehingga KPP harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar RP 12.000.000. Ditjen Pajak tidak puas dengan Putusan Banding tersebut, lalu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, oleh karena itu menunggu putusan dari Mahkamah Agung Direktur PT ABC berkonsultasi kepada Saudara mengenai kasus di atas. Analisa kasus diatas dan jawablah dengan disertai dasar hukumnya. 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

53

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 54 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 12

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa 8. Bahan Kajian

: 1. Penanggung Pajak 2. Kuasa Wajib Pajak

9. Sub Bahan Kajian

: Dokumen terkait kuasa wajib pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

Tahap Pendahuluan

Penyajian

Kegiatan Pengajaran Dosen  Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, 54

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang: 1. Penanggung Pajak 2. Kuasa Wajib Pajak

Mahasiswa  Berdiskusi dengan dosen

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 55 dari 58

Media dan Alat BPP Kalkulator

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 28 UU KUP).  Tugas kuasa adalah memberi bantuan kepada WP untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan WP, yang meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak WP yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Saudara sebagai pegawai yang mengurus pajak PT XT. Saat ini Saudara tengah mempersiapkan penyampaian SPT Tahunan PPh badan PT XT tahun 2017. Saudara berencana untuk memasukkan SPT tersebut tanggal 20 Maret 2018. Tanggal 15 Maret 2018 Saudara menyampaikan SPT Tahunan tersebut untuk ditandatangani oleh Direktur, namun Direktur sedang dalam melakukan perjalanan bisnis samoau dengan 55

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 56 dari 58

pertengahan April 2018. Sebagai seorang pegawai, apa yang Saudara akan lakukan dengan hal tersebut? Jawaban harus disetakan dasar hukumnya! b. Sebutkan syarat-syarat menjadi Kuasa Pajak! Jawaban harus disetakan dasar hukumnya! 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

56

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 57 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 13

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak 8. Bahan Kajian

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sanksi Denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Sanksi Pidana dan Denda Sanksi Pidana atau Denda Pengenaan Sanksi Perubahan Sanksi

9. Sub Bahan Kajian

: Dokumen sanksi pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait Kegiatan Pengajaran

Tahap Pendahuluan



Dosen Mengulas kembali materi yang diberikan

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, 57

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang: Penyajian

Penutup

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Revisi: 0

Halaman : 58 dari 58

catatan

Diktat Ajar

 Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

LCD, Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

Sanksi Denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Sanksi Pidana dan Denda Sanksi Pidana atau Denda Pengenaan Sanksi Perubahan Sanksi

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Tabel Syarat sanksi administrasi yang dapat dikurangkan/dihapus No 1.

Sumber Sanksi Bunga Sanksi administrasi bunga yang tercantum dalam STP karena pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) UU KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jkw 24 bulan [Pasal 8 ayat (1)]

Penjelasan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan jika: a. Sanksi adm tsb belum dibayar atau belum dlunasi oleh WP b. Jumlah kekurangan pembayaran pajak yg menjadi dasar pengenaan sanksi adm yg 58

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

2.

Sanksi administrasi bunga yang tercantum dalam STP berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b) UU KUP dan sanksi administrasi tsb melebihi jkw 24 bulan

3.

Sanski administrasi bunga penaghan yang tercantum dalam STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan sanksi administrasi tsb melebihi jkw 24 bulan, perhitungan waktu sanksi administrasi dalam STP tsb dapat berasal dari perhtungan waktu yang tercantum dalam 1 atau beberapa STP untuk dasar penagihan pajak yang sama [pasal 10 ayat (1)]

Revisi: 0

Halaman : 59 dari 58

tercantum dalam SKP atau STP telah dilunasi oleh WP; dan c. Memenuhi kriteria yg dapat berupa: 1) WP yg dikenai sansi adm krn kesalahan DJP selain yg tercantum dlm kesalahan sebagaimana dimaksud dlm pasal 16 UU KUP; 2) WP yg dikenai sanksi adm krn keadaan yg disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan krn kesalahan WP 3) WP yg dikenai sanksi adm terkena bencana alam, kebakaran, huru-hura /kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau 4) WP mengalami kesulitan likuiditas shg mempengaruhi kelangsungan usahanya

Sumber: Peraturan Menkeu No. 8/PMK.03/2013 

Tabel

Syarat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi

No Deskripsi 1. Satu permohonan untuk 1 STP, SKPKB, atau SKPKBT; 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dg memberikan alasan yg mendukung permohonannya; 3. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar 4. WP telah melunasi pajak terutang 5. Surat permohonan oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tsb harus dilampiri dg surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Sumber: Peraturan Menkeu No. 8/PMK.03/2013 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: a. Menggunakan kasus di minggu ke 4 huruf b, hitunglah besarnya sanksi yang dikenakan terhadap kasus tersebut. 59

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 60 dari 58

b. Faiq sebagai WP diperiksa oleh KPP dan diterbitkan SKPKB sebesar Rp 60.000.000. pada saat pembahasan Faiq setuju atas koreksi tersebut sebesar Rp 20.000.000. atas SKPKB tersebut Faiq mengajukan keberatan dan telah melunasi pajaknya sebesar jumlah yang disetujui. Atas permohonan keberatan Faiq telah diputuskan dengan mengabulkan sebagian sehingga jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp 45.000.000. Apabila Faiq tidak mengajukan banding, berapakah jumlah sanksi yang harus dibayar atas keputusan tersebut. Jawaban Anda harus disertai dasar hukumnya. c. Tn. Raid diperkenankan menunda penyampaian SPT PPh Orang Pribadi tahun 2016 pada tanggal 30 Juni 2017. Pada tanggal 31 Maret 2017, Tn Raid telah menyampaikan SPT sementara dengan pajak yang lebih bayar sebesar Rp 10.000.000. pada tanggal 1 Juli 2017, Tn Raid menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2016 yang menyebutkan pajak menjadi kurang bayar sebesar Rp 20.000.000 (dibayar tanggal 25 Juni 2017). Kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 dilakukan pembetulan atas SPT yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar sebesar Rp 10.000.000 (dibayar 5 Desember 2017). Hitunglah sanksi yang dikenakan, dan jawaban disertai dengan dasar hukumnya. 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

60

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 61 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 14

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak 8. Bahan Kajian

: 1. Sanksi Pidana dan Denda 2. Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Sanksi Pidana

9. Sub Bahan Kajian

: Bentuk sanksi dan denda pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

Tahap Pendahuluan

Penyajian

Kegiatan Pengajaran Dosen  Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi Dosen menampilkan slide

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

 Mendengarkan penjelasan dosen dan

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

LCD, Laptop/Komputer 61

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Penutup

Tanggal:

Revisi: 0

show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang: 1. Sanksi Pidana dan Denda 2. Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Sanksi Pidana

bertanya  Berdiskusi dengan dosen

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 62 dari 58

Diktat Ajar, BPP Kalkulator

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [Pasal 34 ayat (1)]  Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain: a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator.

62

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 63 dari 58

15. Materi Ujian: a. Sanksi apa yang dikenakan pada petugas pajak, jika dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri. Jawaban disertai dengan landasan hukumnya. b. Sanksi apa yang dikenakan bagi petugas pajak yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang antara lain dengan menyalah gunakan kekuasaannya untuk: 1) memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu; 2) membayar atau menerima pembayaran; atau 3) mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jawaban harus disertai dengan landasan hukumnya. 16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

63

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 64 dari 58

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 1. Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

2. Kode Mata Kuliah

: PAT 1212

3. SKS/Jam Per Minggu

: 3 (2-1)/ 3 jam 40 menit

4. Waktu Pertemuan

: Kuliah= 2(2x50’) Praktikum = 1x 120’

5. Pertemuan ke

: 15

6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP 7. Capaian Pembelajaran Pertemuan/Khusus: Mampu menjelaskan hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 8. Bahan Kajian

: a. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak b. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak

9. Sub Bahan Kajian

: Peraturan Kode Etik Pegawai Dirjen Pajak

10. Indikator Kinerja

: Mahasiswa mampu secara tepat menjawab kasus dan memilih undang undang dan peraturan yang terkait

Tahap Pendahuluan

Penyajian

Kegiatan Pengajaran Dosen  Mengulas kembali materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya menghubungkan dengan materi yang akan diajarkan Penyampaian Materi

Mahasiswa Memperhatikan, bertanya, membuat catatan

 Mendengarkan

Media dan Alat LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

LCD, 64

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Tahap

Penutup

Revisi: 0

Kegiatan Pengajaran Dosen Dosen menampilkan slide show, memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mahasiswa tentang: 1. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak

Mahasiswa penjelasan dosen dan bertanya  Berdiskusi dengan dosen

Kegiatan Praktikum Mahasiswa mengerjakan (menyelesaikan kasus) pada buku panduan praktikum. Dosen mengamati dan membimbing pengerjaannya. Memberikan kesimpulan singkat tentang materi pertemuan ini dan memberikan gambaran materi selanjutnya selanjutnya.

 Mengerjakan kasus/soal pada buku panduan praktikum

Mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya.

Halaman : 65 dari 58

Media dan Alat Laptop/Komputer Diktat Ajar, BPP Kalkulator

LCD, Laptop/komputer, Diktat Ajar

11. Uraian Materi:  Sesuai Pasal 36B UU KUP ayat (1), Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat jenderal Pajak.  Sesuai Pasal 36B UU KUP ayat (3), Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik Pegawai DJP dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang keentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Evaluasi : dilakukan secara tertulis 13. Metode Pembelajaran: Ceramah, simulasi dan demonstrasi 14. Media dan alat bantu yang digunakan: Kalkulator, LCD, Laptop/Komputer, Diktat Ajar, BPP dan kalkulator. 15. Materi Ujian: Carilah kasus sehubungan dengan kode etik pegawai DJP, baik yang melanggar ataupun tidak melakukan pelanggaran kode etik. Jawaban harus didasari oleh landasan hukumnya. Selanjutnya presentasikan hasil kerja kelompok Anda. 65

SATUAN ACARA PENGAJARAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 66 dari 58

16. Kriteria penilaian: Nilai maksimal 100 jika mahasiswa mampu menjawab dengan benar. 17. Pedoman Bukti: Kertas Kerja Mahasiswa 18. Referensi : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

66

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 67 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:1

Capaian Pembelajaran

:

1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP; 2. Mampu menjelaskan Subjek Pajak, dan 3. Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Sub Capaian Pembelajaran 1: 

Perkembangan KUP

b. Sub Capaian Pembelajaran 2: 

Subjek Pajak

c. Sub Capaian Pembelajaran 3:    

Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan. Tempat Pendaftaran dan pelaporan Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP E-Registration

2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Undang-Undang KUP pertama kali muncul pada tahun 1983 dan perkembangannya terlihat pada tabel berikut ini: 67

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 68 dari 60

Tabel 1. Perkembangan UU KUP No

Nomor UU

Tgl Diundangkan

1.

UU No. 6 Tahun 1983

31 Desember 1983

2.

UU No. 9 Tahun 1994

9 November 1994

3.

UU No.16 Tahun 2000

2 Agustus 2000

4. 5.

UU No. 28 Tahun 2007 UU No. 16 Tahun 2009

17 Juli 2007 25 Maret 2009



Masa Berlaku 1 Januari 1984 – 31 Desember 1994 1 Januari 1995 – 31 Desember 2000 1 Januari 2001 – 31 Desember 2007 1 Januari 2008 – Sekarang 1 Januari 2008 – Sekarang

Ketentuan Umum dan tata cara di bidang perpajakan yang diatur dalam UU KUP (UU No. 28 tahun 2007) mencakup prosedur yang harus ditempuh oleh Wajib Pajak dan Kantor Pajak. Tabel 2. Pokok-Pokok Pembahasan dalam UU KUP di tahun 2007

Pasal

Bab

I

1 2

II

Perihal

Ketentuan Umum Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak 3 Penetapan dan ketetapan Pajak 4 Penagihan Pajak 5 Keberatan dan Banding 6 Pembukuan dan Pemeriksaan 7 Ketentuan Khusus 8 Ketentuan Pidana 9 Penyidikan Pasal ini mengatur daluarsa pajak pada masa transisi undang-undang dan saat mulai berlaku UU o. 28 Tahun 2007 pada 1 Januari 2008 Sumber: UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP

Pasal 1 2-11

12-17 18-24 25-27 28-31 32-37A 38-43A 44-44B

68

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal: 

Revisi: 0

Halaman : 69 dari 60

Pengertian terkait dengan Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 1 UU KUP dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: Tabel 3. Pengertian terkait dengan Subjek Pajak

Istilah Pajak

Uraian Definisi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

9. perkumpulan, 10. yayasan, 11. organisasi massa, 12. organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 13. lembaga dan 14. bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

69

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal: 

Revisi: 0

Halaman : 70 dari 60

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.



Pengertian dari Nomor Pokok Wajib Pajak /NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

77.

MUHAMMA 350.333.8 D RAID

.325.000

Gambar 1. Contoh Kartu NPWP. Sumber: Koleksi Pribadi Penulis

Tabel 4. Kandungan Makna di Balik Kode NPWP Digit 2 digit pertama

Deskripsi Merupakan identitas wajib pajak, yaitu: 01 sampai dengan 03 = Wajib Pajak Badan 04 dan 06 = Wajib Pajak Pengusaha 05 = Wajib Pajak Karyawan 07,08 dan 09 = wajib Pajak Orang Pribadi

6 deigit kedua

Merupakan nomor registrasi/urut yang yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP Diberikan untuk KPP sebagai alat penamanan agat tidak terjadi

1 digit ketiga

70

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

3 digit keempat 3 digit terakhir



Halaman : 71 dari 60

Revisi: 0

pemalsuan dan kesalahan NPWP Merupakan kode KPP 000 = Wajib Pajak tunggal atau pusat 001 atau kode lainnya = Wajib Pajak Cabang ke ....

NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan (juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu).

***

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

5. Organisasi

Jumlah 40 set 40 lembar -

: Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi.

6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain.

71

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 72 dari 60

7. Tugas dan Pertanyaan : a. Jelaskan tata cara melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan akun (account) untuk Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Registration! Disertai dasar hukumnya! b. Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempatnya terdaftar. Apa yang dimaksud bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas ? Sertakan landasan hukumnya pada jawaban kelompok Anda! c. Bapak Tito memiliki usaha kecil. Sebagai seorang warga negara yang baik, dia datang kepada Saudara sebagai konsultan pajak menanyakan aspek perpajakan yang harus dilakukan sehubungan dengan usahanya tersebut. Jelaskan jawaban Saudara disertai dasar hukumnya ! d. Faiq, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2017. Mulai bulan Maret 2018, Ian Antono diterima bekerja pada PT Berdikari dengan gaji dan tunjangan tiap bulan Rp 2.500.000.

Tanggal 1 April 2018 Faiq paling lambat

mendaftaran diri untuk memperoleh NPWP? Penjelasan disertai dasar hukumnya!

Tugas Kelompok (dikumpul sebelum pertemuan berikutnya) a. Diskusikan dengan kelompok anda tentang “Persepsi mahasiswa terhadap Pajak”. b. Peranan pajak untuk masa yang akan datang bagi Indonesia. c. Keunggulan dan kelemahan sistem perpajakan menurut masyarakat.

8. Pustaka

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan 72

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 73 dari 60

b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

73

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 74 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:2

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. NPWP dan PKP Jabatan. b. Perubahan Data Wajib Pajak c. Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin d. Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. e. Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. f. Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan cara: a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

74

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 75 dari 60

d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Secara teknis pembayaran pajak, terdapat pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong/pemungutan pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM



Perubahan datqa Wajib Pajak dan/atau PKP dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau PKP menurut keadaan yang sebenarnya, perubahan data tersebut mencakup hal-hal berikut ini: a. Perubahan identitas Wajib Pajak oang pribadi; b. Perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama; c. Perubahan kategori Wajib Pajak oang pribadi; d. Perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak oang pribadi; e. Perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAJU TERUS berubah nama menjadi CV MAJU JAYA; f. Perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA yang semula status pemodalannya

75

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 76 dari 60

Revisi: 0

sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing

***

4. Bahan dan Alat : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

5. Organisasi

Jumlah 40 set 40 lembar -

: Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi.

6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan : a. Sebutkan status Wajib Pajak berdasarkan Master File di Ditjen Pajak: 1) Pembagian Status WP berdasarkan Master File dalam rangka pengelolaan basis data dan pengawasan; 2) Kreteria WP Non Efektif yang dikecualikan dari penawasan rutin! Disertai dasar hukumnya!. 76

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal: b. Jelaskan mekanisme pembetulan SPT

Revisi: 0

Halaman : 77 dari 60

sesuai dengan UU dan peraturan

pelaksananya! Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya Wajib Pajak Tertentu yang tidak perlu dikenakan sanksi! c. Bulan Juli 2018 mendatang, Adib merencanakan membuka usaha / Toko Spare Part Mobil dan Motor di Jl. Antasari Bandar Lampung. Dia berkeinginan menjadi Wajib Pajak. Untuk itu dia meminta pendapat Saudara, tentang bagaimana caranya memperoleh NPWP? Apa saja kewajiban yang harus dia penuhi serta haknya sebagai Wajib Pajak! d. Bapak Raid di Bandar Lampung memiliki beberapa tempat usaha antara lain di Pasar Bambu Kuning, Pasar Metro, dan lain-lain. Bapak Raid berkonsultasi kepada Saudara tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan kewajiban perpajakan. Jelaskan jawaban Saudara disertai dasar hukumnya ! e. Bapak Hilmansyah adalah pegawai lepas perusahaan kontraktor di bilangan Kuningan (wilayah KPP Jakarta Setia Budi), selain itu Bapak Hilmawan juga mempunyai toko elektronik di Glodok (wilayah KPP Jakarta Taman Sari Satu) dan di Mangga Dua (wilayah KPP Jakarta Pademangan). Bapak Hilmawan tinggal di Serpong (wilayah KPP Jakarta Serpong) bersama stri mudanya yang bekerja sebagai karyawati Citibank di Bapindo Plaza (wilayah KPP Jakarta Kebayoran Baru). Sedangkan istri pertamanya tinggal dan membuka salon kecantikan di Bekasi (wilayah KPP Bekasi). Pertanyaannya: 1) Dimana saja bapak Hilmawan harus mendaftarkan diri sebagai WP dan

bagaimana format masing-masing NPP-nya? 2) Ssebutkan kewajiban-kewajiban perpajakannya (masa maupun tahunan)! 3)

Apakah kedua istrinya juga harus ber-NPWP? Jelaskan dan diperkuat dengan landasan hukumnya.

77

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

8. Pustaka

Revisi: 0

Halaman : 78 dari 60

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

78

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 79 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:3

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Pengertian dan Fungsi SPT b. Jenis dan Cara Pengambilan SPT c. Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) d. Pengelolaan SPT e. Macam SPT f. Batasan Penyampaian SPT g. E-Filling h. Surat Teguran pada SPT i. SPT Lengkap j. Tidak Wajib SPT k. Pembetulan SPT 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Setiap WP memiliki kewajiban bulanan untuk memotong/memungut/melapor sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

79

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 80 dari 60

Tabel 5. Batas Akhir penyampaian SPT No Jenis SPT/Dokumen Pelaporan 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2.

SPT Tahunan PPh Badan

3. 4.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri 5. SPT Masa PPh Pasal 21/26 6. SPT Masa PPh Pasal 23/26 7. SPT Masa PPh Pasal 15 yang dipotong 8. SPT Masa PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri 9. SPT Masa PPh Pasal 25 yang dibayar 10. SPT Masa PPh Pasal 22

Yang Menyampaian WP yang bersangkutan WP yang bersangkutan Pemotong PPh WP yang bersangkutan Pemotong PPh Pemotong PPh Pemotong PPh WP yang bersangkutan WP yang bersangkutan Bendaharawan

11. SPT Masa PPh Pasal 22

Pemungut PPh atas impor

12. SPT Masa PPh Pasal 22

Pemungut lainnya

13. SPT Masa PPN dan PPnBM

Pengusaha Kena Pajak Pemungut PPN Orang Pribadi atau badan yang NonPKP

14. SPT Masa PPN dan PPnBM 15. SSP lembar ketiga atas PPN atas kegiatan membangun sendiri

16. SSP lembar ketiga atas PPN yang telah disetor atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah 17. SPT Masa, yang terdari dari beberapa masa pajak

Orang Pribadi atau badan yang NonPKP

WP dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP

Batas Akhir Penyampaian Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak  Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak  Jika PPh Pasal 21 atau PPh 26 Nihil, SPT tetap wajib dilaporkan

Paling lama tanggal 14 setelah akhir masa pajak Lapor mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya Paling lama tanggal 20 setelah akhir masa pajak Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut Paling lama akhir bulan berikutnya setelahsaat terutangnya pajak

Paling lama tanggal 20 setelah akhir masa pajak

Sumber: Peraturan Menkeu No 243/PMK.03/2014) & Pasal 15A UU PPN 2009 *** 80

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

5. Organisasi :

Halaman : 81 dari 60

Revisi: 0

Jumlah 40 set 40 lembar

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi.

6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain.

7. Tugas dan Pertanyaan : a. Sampai kapan Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), jelaskan disertai dasar hukumnya! b. Tanggal 31 Maret 2018 Bapak Zufar seorang karyawan yang NPWP nya terdaftar di KPP Kedaton sedang melakukan pekerjaan dinas di Kalimantan, padahal hari itu adalah batas terakhir untuk menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi, ia memiliki semua data perpajakan dalam notebook yang dibawanya. Jelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Zufar sehingga ia dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Jawaban harus disertai dengan pasal-pasal. 81

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 82 dari 60

Revisi: 0

c. Warisan yang belum terbagi adalah WP pengganti yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya ingin menyampaikan SPT Tahunan

almarhum

suaminya

sebaai

warisan

yang

belum

terbagi

serta

menandatanganinya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh istri?

8. Pustaka

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

82

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 83 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:4

Capaian Pembelajaran

: Mampu

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

menjelaskan dan penyetoran pajak

1. Sub Capaian Pembelajaran

ketentuan

mengenai

pembayaran

:

a. Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak b. Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak c. Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik d. Mata Anggaran Pajak e. Kredit pajak f. Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. Layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau b. Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

83

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 84 dari 60

Tabel 6. Batas Akhir Penyetoran/Pembayaran Pajak No A 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

Jenis Pajak Setoran Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri PPh Pasal 25 PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

13.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor

14.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC

Batas Akhir Pembayaran

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

paling lama tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.  bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk;  saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan. dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

84

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

15.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22

16.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

17.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak

18.

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN

19.

PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN

20.

1.

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP Setoran Tahunan dan Pajak Lainnya PPh Pasal 29

2.

Bea Materai

3.

PBB menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

B

Halaman : 85 dari 60

pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPKN. paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

Harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Harus dilunasi pada saat terutang Bea Materai harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014

85

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

Halaman : 86 dari 60

Revisi: 0 :

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan : a. Bapak Majid ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar Rp 5.000.000 pada tanggal 31 Maret melalui e-filling. Bagaimana analisa Saudara? Jelaskan disertai dasar hukum yang tepat! b. Saudara adalah WP OP yang melakukan usaha. SPT Tahunan WP OP Saudara untuk tahun pajak 2016 (tahun pajak sama dengan tahu kalender) menyatakan kurang bayar sebesar Rp 100.000.000 (dibayar tanggal 25 April 2017) disampaikan tanggal 10 Juni 2017.

86

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 87 dari 60

1). Apabila SPT saudara seharusnya lebih bayar Rp 20.000.000, kapan saudara paling

lambat menyampaikan pembetulan SPT Tahunan WP OP Lebih Bayar (KPP tidak melakukan pemeriksaan) 2). Apabila SPT Saudara kurang bayar Rp 110.000.000, kapan Saudara paling lambat

menyampaikan pembetulan SPT Tahunan WP OP Kurang Bayar (KPP tidak melakukan pemeriksaan).

8. Pustaka

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

87

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 88 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:5

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Pembukuan b. Pencatatan c. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Definisi menurut Psl. 1 ayat (29) UU KUP adalah suatu proses pencatatan yg dilakukan scr teratur untuk mengumpulkan data & informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa, yg ditutup dg menyusun laporan keuangan berupa neraca, & laporan lab rugi untuk periode tahun pajak tersebut.



Kaidah Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

88

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 89 dari 60

Tabel 7. Kaidah Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan No

Deskripsi

Ps di UU KUP

1.

Pembukuan diselenggarakan dg memperhatikan itikad baik & mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yg sebenarnya

Ps 28 ayat (3)

2.

Pembukuan diselenggarakan secara teratur & mencerminkan keadaan yg sebenarnya dg menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, & disusun dlm bahasa Indonesia/dlm bahasa asing yg diizinkan oleh Menteri Keuangan

Ps. 28 ayat (4)

3.

Pembukuan diselenggarakan dg prinsip taat asas & dg stelsel akrual atau stelsel kas: a. Taat asas mengandung pengertian harus sama dg tahun-2 sebelumnya b. Stelsel akrual berarti suatu metode penghitungaqn penghasilan dan biaya dlm arti penghasilan diakui pd waktu diperoleh & biaya diakui pd waku terutang c. Stelsel kas mengandung arti suatu metode yg penghitungannya didasarkan atas penghasilan yg dierima & biaya yg dibayar scr tunai

Ps. 28 ayat (5)

4.

Perubahan thdp metode pembukuan dan/atau tahun buku hrs mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Perubahan tsb hrs diajukan kpd Dirjen Pajak sebelum dimulai tahun buku yg bersangkutan dg menyampaikan alasan logis dan dapat diterima serta akibat yg mungkin timbul dari perubahan tsb.

Ps 28 ayat (6)

5.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian shg dpt dihitung bearnya pajak terutang. Pembukuan hrs diselenggarakan dg cara/sistem yg lazim digunakan di Indonesia (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Ps. 28 ayat (7)

6.

Pembukuan dg menggunakan bhs asing & mata uang selain Rupiah dpt diselenggarakan oleh WP setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan

Ps. 28 ayat (8)

7

Buku, catatan, & dokumen yg mjd dasar pembukuan & dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dr pembukuan yg dikelola scr elektronik/scr program aplikasi online wajib disimpan selama 10 thn di Indonesia.

Ps. 28 ayat (11)

Sumber: Prianto Budi. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan.

89

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal: 

Halaman : 90 dari 60

Alur Pembukuan menurut Ketentuan Pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Pengumpulan Data Informasi Keuangan

Harta Kewajiban Modal Penghasilan Biaya Jumlah harga perolehan 7. Jumlah penyerahan barang dan jasa 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Revisi: 0

Pencatatan

Jurnal Transaksi

Buku Besar

Neraca Lajur

Penyajian Laporan keuangan (LK) A. Neraca 1. Harta 2. Kewajiban 3. Modal B. Laporan Laba Rugi 4. Penghasilan 5. Biaya 6. Jumlah harga perolehan 7. Jumlah penyerahan barang dan jasa

Ditjen Pajak

Pajak yang Terutang

C. Laporan Arus Kas D. Laporan Perubahan Ekuitas E. Catatan atas LK

Gambar 2. Alur Pembukuan menurut Ketentuan Pajak Sumber: Saptono, Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya Terhadap perpajakan, 2012. 

Dalam Pasal. 28 UU KUP ayat (2) WP yg dikecualikan dr kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan adalah: a. WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung

90

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 91 dari 60

Revisi: 0

penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan; b. WP orang Pribadi yg tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

Kaidah Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 8. Kaidah Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

No

Deskripsi

Pasal di UU KUP

1.

Pencatatan hrs diselenggarakan secara teratur & mencerminkan keadaan yg sebenarnya dg menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, & disusun dlm bahasa Indonesia

Ps. 28 ayat (4)

2.

Pencatatan hrs dapat menggambarkan antara lain: a. Peredaran/penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yg diterima dan/atau diperoleh b. Penghasilan yg bukan objek pajak dan/atau penghasilan yg pengenaan pajaknya bersifat final

Penjelasan Ps 28 ayat (9)

3.

Kewajiban pencatatan mencakup pencatatan harta & kewajiban

4.

Pencatatan dlm satu tahun hrs diselenggarakan secara kronologis

Peraturan Menkeu. No. 197/PMK.03/2007)

5.

Catatan & dokumen yg menjadi dasar pencatatan hrs disimpan di tempat tinggal WP /tempat kegiatan/pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun

Sumber: Prianto Budi. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. *** 4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

91

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 92 dari 60

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan : a. Sebutkan dan jelaskan siapa saja WP yang diizinkan menggunakan Pembukuan Bahasa Inggris dan mata uang USD? Jawaban disertai dasar hukumnya! b. Untuk mendapatkan izin pembukuan seperti soal sebelumnya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP tersebut? Jawaban disertai dasar hukumnya! c. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya (huruf b), dokumen apa saja yang harus dipersiapkan WP untuk dilampirkan saat mengajukan ermohonan izin pembukuan mata uang USD? Jawaban disertai dasar hukumnya! d. WP yang karena luasnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara lebih cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan WP dapat memperpanjang jkw penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan? Jawaban disertai dasar hukumnya!

92

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

8. Pustaka

Revisi: 0

Halaman : 93 dari 60

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

93

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 94 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:6

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan restitusi pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a.

Wajib Pajak yang Lebih Bayar

b.

Proses Pengembalian Kelebihan Pajak

c.

Restitusi PPN

d.

Restitusi PPh

2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

WP yg mengalami lebih pembayaran pajak dapat terjadi pada WP seperti berikut ini: a. WP kriteria tertentu b. WP selain Kriteria tertentu c. WP selain kriteria tertentu yang melakukan kegiatan tertentu d. Orang Pribadi Bukan WP dalam negeri.



Proses pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan pada jenis pajak PPN, PPh maupun PPnBM, yang diakibatkan adanya SKPLB maupun keputusan keberatan atau banding yang mengakibatkan pajak yang dibayar lebih besar. 94

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 95 dari 60

Revisi: 0

*** 4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. PT XYZ ditetapkan sebagai WP Patuh untuk tahun 2014-2015 pada bulan Juli 2014. PT XYZ sebagai WP Patuh seharusnya menerima SKPPKP atas kelebihan pembayaran PPN Masa Juli 2014 dengan rincian Pajak Keluaran Rp 30.000.000.000 dan Pajak Masukan Rp 40.000.000.000. Namun, KPP tidak mengeluarkan SKPPKP dengan alasan dugaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan dan akan segera dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 95

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 96 dari 60

Diminta: 1). Apakah yang dimaksud dengan SKPPKP? 2). Bagaimana pendapat Saudara atas kasus di atas? Jelaskan jawaban Saudara

disertai dasar hukum menurut UU KUP? b. Apabila terdapat kekeliruan pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang dipotong, WP yang dipotong dapat mengajukan? Jawaban saaudara harus disertai dasar hukumnya!

8. Pustaka

:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

96

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 97 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:7

Capaian Pembelajaran

: Mampu

menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib

pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak b. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak c. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak d. Area dan Alur Pemanfaatan Data e. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan f. Penelitian g. Pemeriksaan h. Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Setelah WP menyampaikan SPT-nya ke kantor pajak, sesuai dengan sistem selfassessment yang diterapkan Indonesia sejak tahun 1983, Ditjen Pajak melakukan pengawasan dan/atau pengujian kebenaran pelaporannya dan pembayaran pajak WP (Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan DJP, 2015). Tujuan Ditjen Pajak adlah untuk: 97

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 98 dari 60

a. Memastikan bahwa WP melakukan kewajiban pajak sesuai ketentuan, b. Menghimpun pendapatan negara, dan c. Mewujudkan keadilan. 

Tabel 9. Data/Informasi yang dibutuhkan Ditjen Pajak: No 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Jenis Data/Informasi Penjelasan Kekayaan atau harta yg dimiliki Pertanahan, bangunan, mesin, peralatan orang pribadi atau badan berat, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank Utang yang dimiliki orang pribadi Utang bank atau utang obligasi atau badan Penghasilan yg diperoleh atau Transaksi penjualan saham dan obligasi, diterima orang pribadi atau badan transaksi penjualan kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan Biaya yg dikeluarkan dan/atau yang Rekening listrik, rekening telepon, transaksi menjadi beban orang pribadi atau pembayaran kartu kredit, transaksi badan pembayaran biaya bunga Transaksi keuangan Data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan Kegiatan ekonomi orang pribadi atau Perizinan, penanaman modal, ahsil lelang, badan pemberian hak penguasaan atau pengelolaan, kependudukan, pendirian usaha, keimigrasian, kegiatan pengembanganm dan laporan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 31/2012/ *** 4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

98

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 99 dari 60

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain.

7. Tugas dan Pertanyaan : a. Ditjen Pajak diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menguji kepatuhan WP. Bagaimana bentuk/proses pengujian kepatuhan WP tersebut? Jawaban disertai dasar hukumnya! b. Atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 (tahun pajak sama dengan tahun kalender), Saudara melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan Lebih Bayar pada tanggal 25 Maret 2017. Pada saat itu KPP sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.

Atas keadaan tersebut bagaimana menurut

analisa Saudara? Jelaskan disertai dasar hukum yang tepat! c. PT BS adalah WP Badan yang mempunyai NPWP tanggal 14 Februari 2014. Sampai tanggal 30 April 2012 April 2015 PT BS hanya menyampaikan SPT tahunan untuk Tahun Pajak 20111. Tanggal 14 februari 2017 DJP mendapatkan data sebagai bukti bahwa PT BS pada tahun 2014 mempunyai laba usaha sebesar Rp 500.000.000. apakah terhadap PT BS dapat diterbitkan SKPKB dan/atau STP? Jawaban disertai dasar hukumnya. 99

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 100 dari 60

8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

100

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 101 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:8

Capaian Pembelajaran

: UTS/UTP

Waktu

: 220 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

2. Indikator Capaian Pembelajaran 3. Teori

:-

:***

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

5. Organisasi

: Mahasiswa mengerjakan secara individu.

6. Prosedur Kerja

:-

7. Tugas dan Pertanyaan : 8. Pustaka

:

9. Hasil Praktikum

: Lembar jawaban UTS/UTP yang dikerjakan mahasiswa

101

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 102 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

:9

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Dasar Penagihan Pajak b. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak c. Penagihan d. Bunga Penagihan e. Penagihan Seketika dan Sekaligus

f. Hak Mendahului 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU KUP 2007, dasar yang isepakati dalam melakukan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK dalam hal semua surat tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.



Tabel 10. Ikhtisar Proses Penagihan Pajak oleh Dirjen Pajak. Kegiatan Jatuh Tempo 1. SKPKB, SKPKBT, STP, 1 bulan setelah SK Keberatan, SK terbit Pembetulan, Putusan Banding yang

Keterangan Setelah mendapatkan SKPKB, STP, atau SKPKB, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan

102

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

mengakibatkan pajak dibayar bertambah terbit 2. Surat teguran terbit minimal 21 hari 7 hari setelah tanggal jatuh tempo SKPKB, STP, SKPKBT

3. Surat Paksa (surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak 4. Surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)

5. Pengumuman lelang

6. Penjualan secara Lelang 7. Pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

Halaman : 103 dari 60

Keputusan tersebut.

Jika WP tiak membayar utang pajak tsb, maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat teguran yg berjangka waktu 21 hari yg harus dilunasi WP dalam jkw tersebut, apabila tidak dilunasi dalam jkw tsb maka akan diterbitkan Surat Paksa 2 x 24 jam Jika WP tidak membayar pajak setelah dikeluarkannya Surat Paksa, maka akan dikeluarkannya SPMP dalam waktu 2 x 24 jam Paling cepat Jurusita pajak akan melakukan penyitaan 14 hari terhadap barang milik WP senilai dengan utang Pajaknya. Bila sampai diterbitkannya SPMP WP tidak membayar Pajaknya, KPP akan mengumumkan lelang. Paling cepat KPP akan melakukan pengumuman lelang 14 hari pada media masa dalam jkw 14 hari, apabila dlm jkw tsb tidak juga dilunasi oleh WP maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang. Lelang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secar terbuka Pemblokiran diberitahukan kepada pimpinan tempat harta kekayaan tersimpan disertai salinan SP dan SPMP dan dilakukan dalam rangka penagihan pajak denganSurat Paksa

Sumber: Peraturan Menkeu No. 24/PMK.03/2008; Peraturan Menkeu No. 85/PMK.03/2010. ***

103

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

Halaman : 104 dari 60

Revisi: 0 :

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan : a. Jelaskan kronologis jangka waktu untuk hutang pajak yang sampai tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, dan akan dilakukan tindakan penagihan pajak. b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, berapa jumlah utang pajak yag harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan? Jawaban Anda harus disertakan dasar hukumnya! c. Bapak Sadad menerima SKPKB sebesar Rp 1 Milyar atas pemeriksaan SPT Tahunan PPh tahun 2009, Bapak Sadad bertanya kepada Saudara bila sampai jatuh tempo SKPKB tidak membayar utang pajak tersebut akan di lakukan penagihan pajak aktif. 104

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 105 dari 60

Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, bapak Sadad hanya menyetujui koreksi pajak Rp 300 juta. Pertanyaan: 1) Apa yang dimaksud penagihan pajak aktif dan sebutkan tahapan-tahapan penagihan aktif? 2) Bapak Sadad tidak mengajukan keberatan, berapakah utang pajak yang menjadi kewajiban Bapak Sadad untuk dibayar? Sebutkan dasar hukumnya!

8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

105

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 106 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 10

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan Sengketa Pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Konsep Sengketa Pajak b. Ringkasan Alur Sengketa Pajak c. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi d. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP e. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar f. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar g. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi h. Proses Keberatan i. Proses Banding di Pengadilan Pajak j. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak k. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Pengertian Sengketa Pajak dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat 106

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 107 dari 60

Revisi: 0

yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Penyelesaian Sengketa Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 11. Penyelesaian Sengketa Pajak No 1.

2. 3.

Tahapan

Jenis Sengketa Pajak

Penyelesaian di Internal Ditjen Pajak

Penyelesaian di Pengadilan Pajak Penyelesaian di Mahkamah Agung

Referensi Pasal 36 UU KUP

a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi b. Pengurangan atau pembatalan SKP yasng tidak benar c. Pengurangan atau pembatalan STP, sesuai dengan Pasal 14 UU KUP yang tidak benar d. Keberatan a. Banding b. Gugatan Peninjauan Kembali (PK)

Pasal 25 UU KUP Pasal 27 UU KUP Pasal 23 UU KUP

***

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar -

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 107

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

6. Prosedur Kerja

Revisi: 0

Halaman : 108 dari 60

:

a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan : a. Sebutkan syarat STP yang dapat diajukan untuk melakukan permohonan

pengurangan/pembatalan STP. Penjelasan disertai dasar hukumnya. b. Apabila terjadi sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, maka para pihak yang

bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum. Diminta: 1) Sebutkan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum. Jelaskan! 2) Di dalam sengketa ini, salah satu pihak yang bersengketa adalah seorang kakek

yang diwakili oleh cucunya sebagai kuasa hukum. Jelaskan pendapat saudara! c. Wajib Pajak Adzara sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan

data/dokumen/keterangan, tim pemeriksaan pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data/dokumen/keterangan kepada WP pada tanggal 5 Maret 2017. Berapa jangka waktu paling lama WP memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain? d. Edelweis mendapat Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila Edelweis tidak sependapat

dengan penerbitan STP tersebut. Apa upaya hukum yang tidak dapat Edelweis lakukan atas penerbitan STP tersebut! Penjelasan disertai dasar hukumnya.

Tugas kelompok (dikumpulkan dua hari sebelum pertemuan berikutnya) a. Rangkumlah alur sengketa pajak berdasarkan UU KUP yang tersebar di beberapa

pasal! 108

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 109 dari 60

8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

: Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

109

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 110 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 11

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan Pidana Fiskal

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal b. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana c. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana d. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana e. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan. 3. Teori 

:

Sebagaimana diatur di dalam pasal 1 UU KUP 2007, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindaka yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ***

110

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

Halaman : 111 dari 60

Revisi: 0 :

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja : a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. Siapakah Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SJP menjadi penyidik tindak pidana di bidang perpajakan? Penjelasan saudara harus disertai dasar hukumnya. b. Putusan Banding Atas permohonan Banding PT ABC menerima seluruhnya Banding WP sehingga KPP harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar RP 12.000.000. Ditjen Pajak tidak puas dengan Putusan Banding tersebut, lalu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, oleh karena itu menunggu putusan dari Mahkamah Agung Direktur PT ABC berkonsultasi kepada Saudara 111

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 112 dari 60

mengenai kasus di atas. Analisis kasus di atas dan jawablah dengan disertai dasar hukumnya. 8. Pustaka : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan 2. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. 3. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. 4. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. 5. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. 6. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. 7. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. 8. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum

:

Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

112

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 113 dari 60

113

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 114 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 12

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Penanggung Pajak b. Kuasa Wajib Pajak 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 28 UU KUP).



Tugas kuasa adalah memberi bantuan kepada WP untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan WP, yang meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak WP yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. ***

114

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

Halaman : 115 dari 60

Revisi: 0 :

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja : a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. Saudara sebagai pegawai yang mengurus pajak PT XT. Saat ini Saudara tengah mempersiapkan penyampaian SPT Tahunan PPh badan PT XT tahun 2017. Saudara berencana untuk memasukkan SPT tersebut tanggal 20 Maret 2018. Tanggal 15 Maret 2018 Saudara menyampaikan SPT Tahunan tersebut untuk ditandatangani oleh Direktur, namun Direktur sedang dalam melakukan perjalanan bisnis samoau dengan pertengahan April 2018. Sebagai seorang pegawai, apa yang Saudara akan lakukan dengan hal tersebut? Jawaban harus disetakan dasar hukumnya! b. Sebutkan syarat-syarat menjadi Kuasa Pajak!

Jawaban harus disetakan dasar

hukumnya! 115

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 116 dari 60

8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum :

Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

116

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 117 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 13

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Sanksi Denda b. Sanksi Bunga c. Sanksi Kenaikan d. Sanksi Pidana dan Denda e. Sanksi Pidana atau Denda f. Pengenaan Sanksi g. Perubahan Sanksi 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan. 3. Teori  No 1.

:

Tabel Syarat sanksi administrasi yang dapat dikurangkan/dihapus Sumber Sanksi Bunga Sanksi administrasi bunga yang tercantum dalam STP karena pembetulan SPT berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) UU KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jkw 24 bulan [Pasal 8 ayat

Penjelasan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan jika: a. Sanksi adm tsb belum dibayar atau belum dlunasi oleh WP b. Jumlah kekurangan pembayaran pajak yg

117

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

(1)] 2.

Sanksi administrasi bunga yang tercantum dalam STP berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b) UU KUP dan sanksi administrasi tsb melebihi jkw 24 bulan

3.

Sanski administrasi bunga penaghan yang tercantum dalam STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan sanksi administrasi tsb melebihi jkw 24 bulan, perhitungan waktu sanksi administrasi dalam STP tsb dapat berasal dari perhtungan waktu yang tercantum dalam 1 atau beberapa STP untuk dasar penagihan pajak yang sama [pasal 10 ayat (1)]

Halaman : 118 dari 60

menjadi dasar pengenaan sanksi adm yg tercantum dalam SKP atau STP telah dilunasi oleh WP; dan c. Memenuhi kriteria yg dapat berupa: 1) WP yg dikenai sansi adm krn kesalahan DJP selain yg tercantum dlm kesalahan sebagaimana dimaksud dlm pasal 16 UU KUP; 2) WP yg dikenai sanksi adm krn keadaan yg disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan krn kesalahan WP 3) WP yg dikenai sanksi adm terkena bencana alam, kebakaran, huru-hura /kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau 4) WP mengalami kesulitan likuiditas shg mempengaruhi kelangsungan usahanya

Sumber: Peraturan Menkeu No. 8/PMK.03/2013 

Tabel

Syarat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi

No Deskripsi 1. Satu permohonan untuk 1 STP, SKPKB, atau SKPKBT; 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dg memberikan alasan yg mendukung permohonannya; 3. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar 4. WP telah melunasi pajak terutang 5. Surat permohonan oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tsb harus dilampiri dg surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Sumber: Peraturan Menkeu No. 8/PMK.03/2013 *** 4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

118

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 119 dari 60

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja : a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. Menggunakan kasus di minggu ke 4 huruf b, hitunglah besarnya sanksi yang dikenakan terhadap kasus tersebut. b. Faiq sebagai WP diperiksa oleh KPP dan diterbitkan SKPKB sebesar Rp 60.000.000. pada saat pembahasan Faiq setuju atas koreksi tersebut sebesar Rp 20.000.000. atas SKPKB tersebut Faiq mengajukan keberatan dan telah melunasi pajaknya sebesar jumlah yang disetujui. Atas permohonan keberatan Faiq telah diputuskan dengan mengabulkan sebagian sehingga jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp 45.000.000. Apabila Faiq tidak mengajukan banding, berapakah jumlah sanksi yang harus dibayar atas keputusan tersebut. Jawaban Anda harus disertai dasar hukumnya. c. Tn. Raid diperkenankan menunda penyampaian SPT PPh Orang Pribadi tahun 2016 pada tanggal 30 Juni 2017. Pada tanggal 31 Maret 2017, Tn Raid telah menyampaikan SPT sementara dengan pajak yang lebih bayar sebesar Rp 10.000.000. pada tanggal 1 Juli 2017, Tn Raid menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2016 yang menyebutkan pajak menjadi kurang bayar sebesar Rp 20.000.000 (dibayar tanggal 25 Juni 2017). Kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 dilakukan 119

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 120 dari 60

pembetulan atas SPT yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar sebesar Rp 10.000.000 (dibayar 5 Desember 2017). Hitunglah sanksi yang dikenakan, dan jawaban disertai dengan dasar hukumnya. 8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum :

Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

120

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 121 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 14

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Sanksi Pidana dan Denda b. Sanksi Sesua Peraturan Perundan-Undangan c. Sanksi Pidana 2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Setiap

pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk

menjalankan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan [Pasal 34 ayat (1)] 

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain: a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; 121

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 122 dari 60

Revisi: 0

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan. *** 4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja : a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. Sanksi apa yang dikenakan pada petugas pajak, jika dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri. Jawaban disertai dengan landasan hukumnya. b. Sanksi apa yang dikenakan bagi petugas pajak yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang antara lain dengan menyalah gunakan kekuasaannya untuk: 1) memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu; 2) membayar atau 122

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 123 dari 60

menerima pembayaran; atau 3) mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jawaban harus disertai dengan landasan hukumnya. 8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum :

Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

123

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 124 dari 60

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM (BPP) Minggu ke

: 15

Capaian Pembelajaran

: Mampu menjelaskan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Waktu

: 120 menit

Tempat

: Politeknik Negeri Lampung

1. Sub Capaian Pembelajaran

:

a. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak b. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak

2. Indikator Capaian Pembelajaran

:

Ketepatan dalam menjelaskan masing-masing sub capaian pembelajaran serta ketepatan undang undang dan peraturan yang dipilih sesuai dengan kasus dan pertanyaan yang diajukan.

3. Teori 

:

Sesuai Pasal 36B UU KUP ayat (1), Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat jenderal Pajak.



Sesuai Pasal 36B UU KUP ayat (3), Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik Pegawai DJP dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang keentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. ***

4. Bahan dan Alat No. 1. 2. 3. 4. 5.

:

Alat dan Bahan ATK Folio Bergaris Kalkulator Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan BPP

Jumlah 40 set 40 lembar

124

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 125 dari 60

5. Organisasi : Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang setiap kelompok. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang ketua yang dipilih diantara anggota. Setiap kelompok melakukan praktikum dibimbing oleh dosen dan teknisi. 6. Prosedur Kerja : a. Mahasiswa menyimak materi yang disampaikan oleh Dosen. b. Membaca kasus yang disediakan c. Mendiskusikan kasus-kasus dibawah ini dengan teman-teman dalam kelompok Anda. d. Presentasikan jawaban kelompok Anda di depan kelompok lain. 7. Tugas dan Pertanyaan

:

a. Carilah kasus sehubungan dengan kode etik pegawai DJP, baik yang melanggar ataupun tidak melakukan pelanggaran kode etik. Jawaban harus didasari oleh landasan hukumnya. Selanjutnya presentasikan hasil kerja kelompok Anda. 8. Pustaka : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. 125

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 126 dari 60

g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. h. http://www.pajak.go.id 9. Hasil Praktikum :

Jawaban kasus BPP yang dikerjakan mahasiswa

126

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 127 dari 8

KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

KodeMataKuliah

: PAT 1212

Pengajar

:Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA.

Artie Arditha R., S.E., M.Sc., Ak. Semester

: 2 (Dua)

SKS / Jam per minggu

: 3 (2-1)/ K: 2(2x50’) + P: 170’

Tempat Perkuliahan

: Politeknik Negeri Lampung

1. Manfaat Mata Kuliah Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan,

dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP; kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari. 2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini menjelaskan tentang kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan usaha, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, penetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh WP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Lebih bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), pembetulan kesalahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, keberatan, banding, Penagihan pajak, tindak pidana di bidang perpajakan dan penyidikan pajak.

127

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 128 dari 8

3. Capaian pembelajaran Mata Kuliah a. Keterampilan Khusus:

Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP. b. Keterampilan Pengetahuan:

1. Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan 2. Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; 3. Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari 4. Capaian (Hasil) Pembelajaran Pertemuan 1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP 2. Mampu menjelaskan Subjek Pajak 3. Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha 4. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan 5. Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak 6. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 7. Mampu menjelaskan restitusi pajak 8. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak 9. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 10. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak 11. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal 12. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa 13. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak 14. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak 15. Mampu menjelaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

128

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Halaman : 129 dari 8

Revisi: 0

5. Organisasi Materi/ Peta Matakuliah MATA KULIAH

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (Semester 2) Prodi: Akuntansi Perpajakan Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Capaian Pembelajaran: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan

penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP; Mengerti kedudukan KUP dalam sistem perundang-undangan perpajakan; Menjelaskan hubungan pasal-pasal dalam KUP dengan pasal di dalam hukum materiilnya; Memahami peraturan/undang-undang sebagai instrumen baku di dalam melaksanakan KUP untuk tugas pekerjaan sehari-hari.

14. Mampu menjelaskan hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

9. Mampu menjelaskan Sengketa Pajak

6. Mampu menjelaskan restitusi pajak

3. Mampu menjelaskan pelaporan surat pemberitahuan

13. Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak

10. Mampu menjelaskan Pidana Fiskal

11. Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa

7. Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak

4. Mampu menjelaskan penyetoran pajak

12. Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak

8. Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

5. Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

2. Mampu menjelaskan Kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak

1. Mampu menjelaskan Perkembangan KUP dan pihak yang disebut sebagai Subjek Pajak

Entry Behavior: Mahasiswa mampu memahami hukum pajak di Indonesia

129

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

6.

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 130 dari 8

Strategi Perkuliahan

Kuliah diberikan dalam bentuk ceramah, diskusi, presentasi, praktikum mahasiswa di ruang kuliah dengan menggunakan komputer/laptop . 7. Referensi Utama dan Penunjang

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Perpajakan b. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta c. Djoko Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan UndangUndang No. 28 Tahun 2007. CV Andi Offset. Yogyakarta. d. Prianto Budi S. 2017. Buku Pintar Pajak. Edisi 2. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta. e. Early Suandy. 2016. Hukum Pajak. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta. f. Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta. g. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

16. Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuis (penguasaan pengetahuan) dengan cara tes (10%) Membuat makalah (penguasaan pengetahuan(10%) UTS (penguasaan pengetahuan) 15% UAS (penguasaan pengetahuan) dengan cara tes (15%) UAP (penguasaan keterampilan) dengan cara menyelesaikan kasus (15%) Hasil Praktikum (penguasaan ketrampilan) dengan cara Observasi dan presentasi (10 %) Laporan (penguasaan keterampilan) = 10% Aktivitas Latihan di Lab (Pengetahuan dan Sikap ) (5 %) Presentasi = 10%

17. Kriteria Penilaian Mengacu pada Peraturan Akademik dan Kedisiplinan Mahasiswa Polinela tahun 2015, Bab IV pasal 12.

130

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Huruf

Halaman : 131 dari 8

Angka

A

>=75.4

B

65.5-75.4

C

55.0-65.4

D

45.0-54.9

E

<45.0

Aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan Nilai Akhir, meliputi: 10. Jadwal perkuliahan: Pertemuan ke:

Bahan Kajian

Bacaan/Bab

Perkembangan pajak di Indonesia 1. Perkembangan KUP 2. Subjek Pajak 3. Pendaftaran wajib pajak 1

2

3

1. Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan. 2. Tempat Pendaftaran dan pelaporan 3. Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP 4. E-Registration Pendaftaran wajib pajak (lanjutan) 5. NPWP dan PKP Jabatan. 6. Perubahan Data Wajib Pajak 7. Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin 8. Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. 9. Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. 10. Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. Ketentuan Surat Pemberitahuan: 1. Pengertian dan Fungsi SPT 2. Jenis dan Cara Pengambilan SPT 3. Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) 131

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

Revisi: 0

Halaman : 132 dari 8

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4

5

Pengelolaan SPT Macam SPT Batasan Penyampaian SPT E-Filling Surat Teguran pada SPT SPT Lengkap\ Tidak Wajib SPT 11. Pembetulan SPT Pembayaran dan penyetoran pajak 1. Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak 2. Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak 3. Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik 4. Mata Anggaran Pajak 5. Kredit pajak 6. Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak Pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 1. Pembukuan 2. Pencatatan 3. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

KUIS 1

6

7

Restitusi pajak 1. Wajib Pajak yang Lebih Bayar 2. Proses Pengembalian Kelebihan Pajak 3. Restitusi PPN 4. Restitusi PPh Pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak: 1. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak 2. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak 3. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak 4. Area dan Alur Pemanfaatan Data 5. Jenis Pengujian Kepatuhan 132

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

8

9

10

11

Revisi: 0

Halaman : 133 dari 8

Perpajakan 6. Penelitian 7. Pemeriksaan 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan Ujian Tengah Semester Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 1. Dasar Penagihan Pajak 2. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 3. Penagihan 4. Bunga Penagihan 5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 6. Hak Mendahului Sengketa Pajak 1. Konsep Sengketa Pajak 2. Ringkasan Alur Sengketa Pajak 3. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 4. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP 5. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar 6. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar 7. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi 8. Proses Keberatan 9. Proses Banding di Pengadilan Pajak 10. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak 11. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Pidana Fiskal 1. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal 2. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana 3. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana 4. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana 5. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 133

KONTRAK PERKULIAHAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Kode : P

Tanggal:

12

13

14

15

16

Revisi: 0

Halaman : 134 dari 8

Penanggung pajak dan kuasa pajak

KUIS II Sanksi pada wajib pajak 1. Sanksi Denda 2. Sanksi Bunga 3. Sanksi Kenaikan 4. Sanksi Pidana dan Denda 5. Sanksi Pidana atau Denda 6. Pengenaan Sanksi 7. Perubahan Sanksi Sanksi pada petugas pajak 1. Sanksi Pidana dan Denda 2. Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Sanksi Pidana Hal terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 1. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak Ujian Akhir Praktikum

Catatan : Apabila ada kuliah yang kosong karena dosen berhalangan hadir, materi dapat dijadikan tugas atau digabung dengan materi minggu selanjutnya sesuai kesepakatan bersama. Bandar Lampung, 28 Januari 2018. Dosen Penanggung Jawab MK

Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA

134

LEMBAR PENILAIAN

Mata Kuliah

: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Capaian Pembelajaran MK

: Mampu melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan,

pembinaan dan penyuluhan tentang ketentuan formal dan mampu menghitung SKP Jenis Tugas

: Tugas Mandiri (Project Akhir)

Nama Mahasiswa

:

Kelas

:

No. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Skala Prosentase (1 - 4) PENILAIAN INDIVIDU (100%) Mampu menjelaskan Perkembangan KUP 5% Mampu menjelaskan Subjek Pajak 5% Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri 5% dan melaporkan kegiatan usaha Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat 10% Pemberitahuan Mampu menjelaskan ketentuan mengenai 10% pembayaran dan penyetoran pajak Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau 10% pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Mampu menjelaskan restitusi pajak 5% Aspek yang Dinilai

Mampu menjelaskan pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak Mampu menjelaskan Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak Mampu menjelaskan Sengketa Pajak Mampu menjelaskan Pidana Fiskal Mampu menjelaskan penanggung pajak dan kuasa Mampu menjelaskan sanksi pada wajib pajak Mampu menjelaskan sanksi pada petugas pajak Mampu menjelaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Bobot = Skala*Prosentase

10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% Subtotal B = Tot Bobot / skala max Subtotal B = ……. / 4 =

Nilai Akhir

135

RUBRIK LEMBAR PENILAIAN KUP ASPEK PENILAIAN 1.

Mampu menjelaskan Perkembangan KUP

2.

Mampu menjelaskan Subjek Pajak

3.

Mampu menjelaskan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha

4.

Mampu menjelaskan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan

5.

Mampu menjelaskan ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak

6.

Mampu menjelaskan kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak

SKALA PENILAIAN (1 - 4) 4 (100-80) Mahasiswa memahami (semua) pengetahuan dasar tentang perkembangan KUP dengan baik dan benar

3 (80-60) Mahasiswa memahami (beberapa) pengetahuan dasar tentang perkembangan KUP dengan baik dan benar

2 (60-40) Mahasiswa tidak memahami (beberapa) pengetahuan dasar tentang perkembangan KUP dengan baik dan benar

Mahasiswa dapat memahami (semua) ketentuan umum subjek pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (semua) kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (semua) ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (semua) ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan baik dan benar

Mahasiswa memahami memahami (beberapa) ketentuan umum subjek pajak dengan baik dan benar Mahasiswa memahami (beberapa) kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dengan baik dan benar

Mahasiswa tidak memahami (beberapa) ketentuan umum subjek pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) ketentuan Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dengan baik dan benar

Mahasiswa dapat memahami (semua) kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dengan baik dan benar

1 (40-20) Mahasiswa tidak dapat memahami (semua) pengetahuan dasar tentang perkembangan KUP dengan baik dan benar Mahasiswa tidak dapat memahami (semua) ketentuan umum subjek pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dengan baik dan benar 136

Mahasiswa dapat memahami (semua) restitusi pajak dengan baik dan benar 8. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami pengawasan/pengujian (semua) kepatuhan wajib pajak pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak dengan baik dan benar 9. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami Penagihan dan (semua) Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak Pembayaran Utang Pajak dengan baik dan benar 10. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami Sengketa Pajak (semua) Sengketa Pajak dengan baik dan benar 11. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami Pidana Fiskal (semua) Pidana Fiskal dengan baik dan benar 12. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami penanggung pajak dan (semua) penanggung pajak kuasa dan kuasa dengan baik dan benar 13. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami sanksi pada wajib pajak (semua) sanksi pada wajib pajak dengan baik dan benar 14. Mampu menjelaskan Mahasiswa dapat memahami sanksi pada petugas (semua) sanksi pada petugas pajak pajak dengan baik dan benar 15. Mampu menjelaskan hal Mahasiswa dapat memahami khusus terkait pegawai (semua) hal khusus terkait Direktorat Jenderal pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pajak dengan baik dan benar 7.

Mampu menjelaskan restitusi pajak

Mahasiswa dapat memahami (beberapa) restitusi pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) Sengketa Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) Pidana Fiskal dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) penanggung pajak dan kuasa dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) sanksi pada wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) sanksi pada petugas pajak dengan baik dan benar Mahasiswa dapat memahami (beberapa) hal khusus terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik dan benar

Mahasiswa tidak memahami (beberapa) restitusi pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) Sengketa Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) Pidana Fiskal dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) penanggung pajak dan kuasa dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) sanksi pada wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) sanksi pada petugas pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (beberapa) hal khusus terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik dan benar

Mahasiswa tidak memahami (semua) restitusi pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) Sengketa Pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) Pidana Fiskal dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) penanggung pajak dan kuasa dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) sanksi pada wajib pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) sanksi pada petugas pajak dengan baik dan benar Mahasiswa tidak memahami (semua) hal khusus terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik dan benar 137

Kode Dok: F-Jur-017 Revisi :1

RENCANA PENGAJARAN (KULIAH/PRAKTIK*) MATA KULIAH

: Ketentuan Umum Perpajakan / PAT 1212

SEMESTER/SKS

: Dua (Genap) / 3 (2-1)

NO 1

MIN KE 1

2

2

3

3

TGL

UNIT/ELEMEN KOMPETENSI RENCANA

REALISASI

KETERANGAN

Perkembangan pajak di Indonesia 1. Perkembangan KUP 2. Subjek Pajak 3. Pendaftaran wajib pajak 1. Kewajiban Pendaftaran dan Pelaporan. 2. Tempat Pendaftaran dan pelaporan 3. Proses Pendaftaran NPWP dan Pelaporan Pengukuhan PKP 4. E-Registration Pendaftaran wajib pajak (lanjutan) 5. NPWP dan PKP Jabatan. 6. Perubahan Data Wajib Pajak 7. Kewajiban NPWP bagi Wanita Kawin 8. Kewajiban NPWP bagi WP OP Pengusaha Tertentu. 9. Sanksi berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usaha. 10. Pemindahan WP, Penetapan WP Non-Efektif, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP. Ketentuan Surat Pemberitahuan: 1. Pengertian dan Fungsi SPT 2. Jenis dan Cara Pengambilan SPT 3. Tata Cara Pelaporan SPT (Secara langsung maupun secara elektronik) 4. Pengelolaan SPT 5. Macam SPT 6. Batasan Penyampaian SPT 137

7. 8. 9. 10. 4

4

5

5

6

6

7

7

E-Filling Surat Teguran pada SPT SPT Lengkap\ Tidak Wajib SPT 11. Pembetulan SPT Pembayaran dan penyetoran pajak 1. Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak 2. Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak 3. Tatacara Pembayaran Pajak Secara Elektronik 4. Mata Anggaran Pajak 5. Kredit pajak 6. Sanksi administrasi Terlambat Tidak Membayar Pajak Pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak 1. Pembukuan 2. Pencatatan 3. Sanksi Administrasi Tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan

KUIS 1 Restitusi pajak 1. Wajib Pajak yang Lebih Bayar 2. Proses Pengembalian Kelebihan Pajak 3. Restitusi PPN 4. Restitusi PPh Pengawasan/pengujian kepatuhan wajib pajak: 1. Skema Pengawasan dan Pengujian kepatuhan Wajib Pajak 2. Jenis Data/Informasi Perpajakan untuk Pengawasan Kepatuhan Pajak 3. Analisis IDLP oleh Kantor Pajak 4. Area dan Alur Pemanfaatan Data 5. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan 6. Penelitian 138

8

8

9

9

10

10

11

11

7. Pemeriksaan 8. Pemeriksaan Bukti Permulaan Ujian Tengah Semester Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak 1. Dasar Penagihan Pajak 2. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 3. Penagihan 4. Bunga Penagihan 5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 6. Hak Mendahului Sengketa Pajak 1. Konsep Sengketa Pajak 2. Ringkasan Alur Sengketa Pajak 3. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi 4. Proses Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP 5. Proses Pengurangan/Pembatalan SKP yang Tidak Benar 6. Proses Pengurangan atau Pembatalan STP yan Tidak Benar 7. Proses Pembatalan SKP dari Hasil Pemeriksaan atau Verivikasi 8. Proses Keberatan 9. Proses Banding di Pengadilan Pajak 10. Proses Gugatan di Pengadilan Pajak 11. Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Pidana Fiskal 1. Ketentuan Sanksi Pidana Fiskal 2. Kealpaan Melakukan Tindak Pidana 3. Kesengajaan Melakukan Tindak Pidana 4. Kesengajaan Melakukan Lagi Tindak Pidana 5. Proses Peninjauan Kembali ke 139

12

12

Mahkamah Agung Penanggung pajak dan kuasa pajak

KUIS II 13

13

14

14

15

15

16

16

Sanksi pada wajib pajak 1. Sanksi Denda 2. Sanksi Bunga 3. Sanksi Kenaikan 4. Sanksi Pidana dan Denda 5. Sanksi Pidana atau Denda 6. Pengenaan Sanksi 7. Perubahan Sanksi Sanksi pada petugas pajak 1. Sanksi Pidana dan Denda 2. Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan 3. Sanksi Pidana Hal khusus terkait Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 1. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 2. Insentif Pegawai Direktorat Jenderal pajak Ujian Akhir Praktikum

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Bandar Lampung, Pj. Mata Kuliah

2018

Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA. NIP 197507072005012001

140